Peran Aktif Para Dokter dan Peneliti di Media Sosial Bantu Cegah Penyebaran Hoaks COVID-19
Jakarta – Penyebaran informasi terkait COVID-19 melalui platform media sosial tidak dapat terhindar dari adanya hoaks. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan keaktifan para dokter dan peneliti untuk terjun langsung mengedukasi dan memberikan informasi ke dalam ekosistem media sosial.
Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa mengungkapkan bahwa dirinya telah membuat satu panduan penggunaan media sosial bagi para dokter sehingga informasi serta edukasi dapat para dokter langsung berikan melalui media sosial kepada masyarakat.
“Saya ada buat satu panduan, judulnya Panduan Penggunaan Media Sosial untuk Dokter. Jadi, kita butuh lebih banyak scientist-scientist (dan dokter) yang aktif di media sosial untuk dapat memberikan informasi secara langsung dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ujar Hariqo Wibawa saat berdialog di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Selasa (18/8).
Menurut Hariqo, kehadiran peneliti dan dokter di ekosistem media sosial dapat menciptakan interaksi dengan pengguna lain yang efektif dalam mencegah penyebaran hoaks.
“Misalnya gini, seorang dokter bikin Facebook, kemudian ada yg bertanya disitu. Kemudian dijawab sama dokter itu di fitur kolom komentar Facebook. Hal ini akan lebih dipahami si pengguna media sosial ketimbang dia membaca berita maupun informasi yang tersebar di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” jelasnya.
Hariqo melanjutkan bahwa edukasi secara sederhana ini dapat menciptakan keinginan masyarakat untuk turut serta menyebarkan informasi yang benar sehingga dapat menekan potensi tersebarnya hoaks.
“Interaksi-interaksi seperti itu yang membuat masyarakat semakin teredukasi dengan COVID-19 dan mereka dengan sukarela akan menjadi buzzer (mendengungkan informasi) dari scientist-scientist,” lanjutnya.
Efektivitas dari kehadiran para dokter dan peneliti dirasakan langsung oleh entrepreneur muda Faza Fairuza yang ingin tahu seberapa efektif penggunaan surgical gloves untuk mencegah penyebaran COVID-19.
“Ketika saya melihat di sosial media atau datang langsung ke supermarket, sering sekali melihat ibu atau bapak yang pakai surgical gloves untuk belanja. Saya melihat bahwa ketika dia megang satu barang ke barang lainnya dengan menggunakan gloves yang sama. Apakah penggunaan gloves ini benar-benar membantu mencegah dia dari penularan COVID-19 atau tidak?” tanya Faza melalui ruang dialog digital di Media Center Satgas Penanganan COVID-19.
Pertanyaan tersebut kemudian dijawab langsung oleh Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19, Dokter Muda, dr Budi Santoso, MRes yang mengkonfirmasi bahwa penggunaan sarung tangan dalam bentuk apapun kurang efektif dan menekankan bahwa pemakaian masker merupakan pencegahan paling utama yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
“Untuk masyarakat, sebenarnya yang paling penting itu adalah penggunaan masker. Untuk alat pelindungan yang lain, misalnya seperti sarung tangan, saya rasa itu tidak diperlukan. Ketika menggunakan surgical gloves, virus yang ada di tangan itu akan tetap menempel pada barang-barang yang lain. Sebenarnya tidak serta-merta memutus rantai penularan,” jelas Dokter Budi.
Sementara itu, Dokter Budi juga mengingatkan bahwa penggunaan sarung tangan tetap harus diterapkan untuk beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan higienitas tinggi.
Ia menjelaskan bagi masyarakat yang memerlukan penggunaan sarung tangan untuk keperluan pekerjaan, bisa mengganti penggunaan surgical gloves dengan sarung tangan plastik.
“Untuk beberapa pekerjaan yang di masyarakat, yang memang harus menuntut higienitas yang tinggi, bisa menggunakan sarung tangan plastik, bukan surgical gloves yang biasanya (terbuat) dari latex. Karena itu memang kegunaannya untuk tenaga medis di rumah sakit,” tambahnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari menipisnya suplai APD untuk para tenaga medis seperti yang terjadi pada saat awal pandemi berlangsung.
“Bayangkan bila surgical gloves itu digunakan masyarakat, stocknya pasti akan berkurang. Seperti pada saat awal mula pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana masker beda sangat kekurangan. Nah, itu bisa terjadi lagi pada surgical gloves bila semua orang akhirnya menggunakan itu,” ungkapnya.
Melalui interaksi tersebut, memperlihatkan bahwa kehadiran seorang pakar dalam sebuah interaksi terkait COVID-19 dapat langsung mengkonfirmasi segala jenis misinformasi yang membingungkan masyarakat.
Oleh karena itu, kehadiran dokter dan peneliti di ekosistem media sosial sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk berinteraksi secara langsung dengan pengguna media sosial yang rawan terpapar hoaks serta mampu mengarahkan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara yang tepat.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
