Connect with us

Cegah Terulangnya Banjir Bandang di Luwu Utara, Pemerintah Bangun Tanggul Sementara

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membantu penanganan darurat banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan selama masa penetapan tanggap darurat oleh Pemerintah Daerah 14 Juli-12 Agustus 2020 hingga pascabencana.

Bencana banjir bandang terjadi pada Senin (13/7/2020) lalu, disebabkan oleh luapan air Sungai Masamba, Sungai Radda (anak Sungai Masamba), dan Sungai Rongkong akibat curah hujan yang sangat tinggi di hulu sungai.

Selama masa tanggap darurat Kementerian PUPR masih mengoperasikan 30 unit excavator, 4 unit Dozer, 29 unit Dump Truck, dan 22 unit pompa air alkon ke enam kecamatan terdampak yakni Kecamatan Masamba, Sabbang, Baebunta, Malangke Barat, dan Malangke serta di Desa Radda yang kondisinya paling parah akibat banjir bandang.

Sebagai langkah cepat penanganan darurat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah menginstruksikan agar lumpur pasir yang dibersihkan dari permukiman dikumpulkan dan dimasukkan ke geobag untuk dimanfaatkan menjadi tanggul sementara di bantaran tiga sungai (Rongkong, Radda dan Masamba) agar tidak terjadi luapan material dari sungai-sungai tersebut saat terjadi hujan di hulu.

“Untuk penanganan permanen nantinya dilakukan normalisasi sungai dengan pengerukan, perbaikan alur sungai dan pembuatan tanggul sungai dengan struktur permanen,” kata Menteri Basuki.

Saat ini Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang tengah mengerjakan normalisasi pada Sungai Masamba, Sungai Radda (anak Sungai Masamba), dan Sungai Rongkong. Pekerjaan normalisasi Sungai Radda telah dimulai sejak 25 Juli 2020 dengan total panjang sungai yang telah ditangani hingga 11 Agustus 2020 sepanjang 1.021 meter (m).

Menurut Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adenan Rasyid, pekerjaan di Sungai Radda juga diikuti pembuatan geotextile/tanggul di kiri aliran sungai dengan struktur permanen yang telah dimulai sejak 30 Juli 2020. Tercatat hingga 11 Agustus 2020 pekerjaan tersebut sudah sepanjang 369 m untuk layer 1, sementara untuk layer 2 sudah sepanjang 192 m, layer 3 (97 m), dan layer 4 (69 m). Total sebanyak 5 excavator dikerahkan untuk pekerjaan di Sungai Radda.

Untuk di Sungai Masamba, pekerjaan tanggul sungai sementara sudah dikerjakan sepanjang 2.577 m dan juga dilakukan pembuatan geotextile/tanggul pada kanan aliran sungai dengan struktur permanen yang sudah terpasang sepanjang 328 m (layer 1), 208 m (layer 2), dan 60 m (layer 3). Sebanyak 6 unit excavator, 1 unit bulldozer, 5 unit dump truck untuk penggalian sedimen di Sungai Masamba.

Selanjutnya untuk pekerjaan tanggul sementara di Sungai Rongkong telah dilaksanakan sepanjang 1235 meter sejak 3 Agustus 2020 lalu. Untuk pembuatan geotextile/tanggul pada bagian kanan aliran Sungai Rongkong hingga 11 Agustus 2020 telah dilakukan sepanjang 396 m untuk layer 1 dan 16,5 m untuk layer 2. Total sebanyak 8 unit excavator dan 3 unit bulldozer dikerahkan untuk penggalian sedimen Sungai Rongkong, dan 2 unit excavator untuk pemasangan geotextile.

Dalam penanganan darurat, Kementerian PUPR juga didukung oleh PT Brantas Abipraya dan PT Hutama Karya yang kebetulan sedang menangani pembangunan DI Baliase di dekat lokasi bencana sehingga memudahkan dalam memobilisasi alat berat dan personel.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya