Dampingi Mendikbud Pantau Sekolah di Kota Bogor, Bima Arya Beri 4 Poin Masukan
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat memantau sejumlah sekolah di Kota Bogor, Kamis (30/7/2020). Dalam kunjungan tersebut, Nadiem dan Bima Arya melihat langsung proses belajar mengajar jarak jauh dan menyerap aspirasi dari para tenaga pendidik.
Sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor, SMP Regina Pacis Kota Bogor, SMP Al Ghazaly Kota Bogor, SMP Muhammadiyah Kota Bogor dan satu sekolah di Kabupaten Bogor.
Di setiap sekolah yang dikunjungi, baik Nadiem dan Bima Arya melihat bagaimana para guru mengajar daring dari sekolah kepada murid-muridnya yang ada di rumah. Bahkan, mereka secara bergantian juga sempat berbincang langsung dengan murid. Rata-rata murid mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersekolah secara tatap muka.
Menteri dan Wali Kota juga menyempatkan waktu untuk menyerap aspirasi dari para tenaga pendidik di sekolah yang dikunjunginya. Sesi ‘curhat’ ini menampung banyak masukan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian Kemendikbud maupun Pemkot Bogor dalam menentukan arah kebijakan.
“Dari beberapa sekolah yang dikunjungi sesungguhnya Pak Menteri sudah mendengar hampir seluruh persoalan di lapangan. Dan ini pun yang selalu disampaikan kepada Pemkot Bogor ada yang japri ke IG saya, ada yang WA langsung, ada yang bahasanya halus, ada yang bahasanya emak-emak yang sudah tak sanggup dengan keadaan ini,” ujar Bima Arya.
Dari catatan Bima Arya, ada empat hal yang telah ia simpulkan dari berbagai masukan yang ia terima, baik dari guru maupun orangtua murid. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Bima Arya untuk menyampaikan langsung kepada Mendikbud.
“Kira-kira ada empat poin yang saya bisa simpulkan. Yang pertama persoalan terkait dengan akses (internet). Bahkan, ada dua sekolah yang sangat baik yang kita kunjungi tadi, pun gurunya masih mengakui ada masalah akses di siswa-siswinya. Ini sekolah midleup, apalagi sekolah di pinggiran,” ungkap Bima.
Yang kedua, lanjutnya, adalah persoalan konten atau kurikulum. “Sekolah yang kami datangi guru-gurunya luar biasa, kreatif, menggali berbagai macam opsi. Tapi banyak juga keluhan dari orangtua siswa atau bahkan siswa kepada Pemkot, kalau guru-gurunya itu ada yang tidak kreatif. Bahkan, ada yang sudah lama tidak sekolah karena tidak ada kegiatan belajar mengajar meskipun melalui jarak jauh atau daring,” katanya.
Poin ketiga yang disampaikan Bima Arya adalah terkait kemampuan keuangan.
“Banyak rumah tangga yang hari ini terpapar secara ekonomi harus juga beli pulsa untuk kuota. Ini banyak sekali keluhannya. Dan yang keempat adalah skema pembayaran pendidikan. Banyak yang protes, kata mereka kita kan tidak sekolah tapi kok masih harus bayar SPP dan lain-lain,” tandasnya.
Mengenai persoalan akses, Bima Arya mengajak Kemendikbud melakukan pemetaan.
“Barangkali Dinas Pendidikan nanti cek mana yang aksesnya bermasalah, mana yang bisa dibantu Pemkot lewat APBD, mana yang kementerian misalnya. Ini saya sudah perintahkan kepada Kominfo dan Disdik, buat pemetaan titik mana yang punya persoalan untuk akses tadi,” terangnya.
Terkait persoalan pulsa atau kuota, lanjutnya, harus dikaji kembali apakah sudah cukup di-cover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Apakah perlu juga subsidi lewat APBD kota? tapi ini nyata dan yang sulit kita harus cek benar atau tidak ini tidak punya pulsa. Jangan-jangan hanya mengaku tidak punya pulsa. Seperti kasus bansos,” kata Bima.
Soal konten kurikulum, Bima Arya mengapresiasi Menteri Nadiem atas gagasan-gagasan, seperti metode hybrid.
“Ini saya kira kita harus berkreasi di sini. Kita perlu memperhatikan guru-guru di sekolah yang perlu asistensi. Pemkot sekarang mencoba untuk menggandeng, bermitra atau berkolaborasi dengan konsultan pendidikan supaya bisa memberikan bantuan kepada guru atau sekolah yang kira-kira mati gaya tidak tahu mau ngapain,” jelas dia.
Yang terakhir, kata Bima, skema pembayaran harus ada solusi dari Kemendikbud agar ada kebijakan yang dapat mengurangi beban baik sekolah maupun peserta didik.
“Semoga kunjungan Pak Menteri ini ada langkah-langkah yang lebih menguatkan persoalan yang kita hadapi,” pungkasnya.
Sementara itu, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa dari kunjungannya tersebut banyak sekali hal yang diserap, khususnya dari para guru.
“Banyak sekali hal yang kita sudah duga dan kita melakukan riset mengenai itu, tetapi untuk melihatnya dan mendengarkan langsung dari guru dan kepala sekolah itu menjadi jauh lebih praktis untuk kami mengerti apa mungkin solusi-solusi ke depannya,” ujar Nadiem.
Ia mengaku sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan utama.
“Satu (persoalan) yang besar dan selalu kami dengar adalah pembiayaan kuota (internet) ini yang memang menjadi beban ekonomi bagi banyak sekali orang tua murid dan juga beban untuk sekolah. Ini mungkin kami sudah memperbolehkan dana BOS bisa digunakan untuk pulsa murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin kalau butuh tambahan lebih akan kami kembali lagi dan akan kami kaji sebagai masukan,” jelasnya.
Nadiem juga sepakat dengan Bima Arya terkait perlunya penyederhanaan dan fleksibilitas kurikulum.
“Sehingga tidak semua standar pencapaian harus terjadi tapi lebih mendalam, tapi lebih yang esensial saja. Dan itu mungkin belum ada penegasan dari pusat yang lebih jelas bagaimana ini penyederhanaan kurikulum dalam masa pandemi. Jadi itu salah satu PR kami,” katanya.
Prioritas utama Kemendikbud, kata Nadiem, adalah untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka secepat dan seaman mungkin.
“Ini adalah prioritasnya. Kita ingin anak-anak kembali tatap muka. Pembelajaran jarak jauh itu terpaksa. Terpaksa kita berlakukan ini karena kondisi krisis kesehatan ini,” terangnya.
“Jadi itu mungkin suatu hal yang penting yang perlu dimengerti bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keamanan siswa dan mengembalikan siswa kepada sekolah tentunya dengan arahan dari Gugus Tugas dan juga dengan klasifikasi zona dan ada. Kami akan terus berusaha memastikan anak-anak ini bisa kembali sekolah dengan aman,” tandasnya.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
