Dampingi Mendikbud Pantau Sekolah di Kota Bogor, Bima Arya Beri 4 Poin Masukan
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya mendampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim saat memantau sejumlah sekolah di Kota Bogor, Kamis (30/7/2020). Dalam kunjungan tersebut, Nadiem dan Bima Arya melihat langsung proses belajar mengajar jarak jauh dan menyerap aspirasi dari para tenaga pendidik.
Sekolah yang dikunjungi adalah SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor, SMP Regina Pacis Kota Bogor, SMP Al Ghazaly Kota Bogor, SMP Muhammadiyah Kota Bogor dan satu sekolah di Kabupaten Bogor.
Di setiap sekolah yang dikunjungi, baik Nadiem dan Bima Arya melihat bagaimana para guru mengajar daring dari sekolah kepada murid-muridnya yang ada di rumah. Bahkan, mereka secara bergantian juga sempat berbincang langsung dengan murid. Rata-rata murid mengungkapkan keinginannya untuk kembali bersekolah secara tatap muka.
Menteri dan Wali Kota juga menyempatkan waktu untuk menyerap aspirasi dari para tenaga pendidik di sekolah yang dikunjunginya. Sesi ‘curhat’ ini menampung banyak masukan untuk kemudian dijadikan sebagai bahan kajian Kemendikbud maupun Pemkot Bogor dalam menentukan arah kebijakan.
“Dari beberapa sekolah yang dikunjungi sesungguhnya Pak Menteri sudah mendengar hampir seluruh persoalan di lapangan. Dan ini pun yang selalu disampaikan kepada Pemkot Bogor ada yang japri ke IG saya, ada yang WA langsung, ada yang bahasanya halus, ada yang bahasanya emak-emak yang sudah tak sanggup dengan keadaan ini,” ujar Bima Arya.
Dari catatan Bima Arya, ada empat hal yang telah ia simpulkan dari berbagai masukan yang ia terima, baik dari guru maupun orangtua murid. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Bima Arya untuk menyampaikan langsung kepada Mendikbud.
“Kira-kira ada empat poin yang saya bisa simpulkan. Yang pertama persoalan terkait dengan akses (internet). Bahkan, ada dua sekolah yang sangat baik yang kita kunjungi tadi, pun gurunya masih mengakui ada masalah akses di siswa-siswinya. Ini sekolah midleup, apalagi sekolah di pinggiran,” ungkap Bima.
Yang kedua, lanjutnya, adalah persoalan konten atau kurikulum. “Sekolah yang kami datangi guru-gurunya luar biasa, kreatif, menggali berbagai macam opsi. Tapi banyak juga keluhan dari orangtua siswa atau bahkan siswa kepada Pemkot, kalau guru-gurunya itu ada yang tidak kreatif. Bahkan, ada yang sudah lama tidak sekolah karena tidak ada kegiatan belajar mengajar meskipun melalui jarak jauh atau daring,” katanya.
Poin ketiga yang disampaikan Bima Arya adalah terkait kemampuan keuangan.
“Banyak rumah tangga yang hari ini terpapar secara ekonomi harus juga beli pulsa untuk kuota. Ini banyak sekali keluhannya. Dan yang keempat adalah skema pembayaran pendidikan. Banyak yang protes, kata mereka kita kan tidak sekolah tapi kok masih harus bayar SPP dan lain-lain,” tandasnya.
Mengenai persoalan akses, Bima Arya mengajak Kemendikbud melakukan pemetaan.
“Barangkali Dinas Pendidikan nanti cek mana yang aksesnya bermasalah, mana yang bisa dibantu Pemkot lewat APBD, mana yang kementerian misalnya. Ini saya sudah perintahkan kepada Kominfo dan Disdik, buat pemetaan titik mana yang punya persoalan untuk akses tadi,” terangnya.
Terkait persoalan pulsa atau kuota, lanjutnya, harus dikaji kembali apakah sudah cukup di-cover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Apakah perlu juga subsidi lewat APBD kota? tapi ini nyata dan yang sulit kita harus cek benar atau tidak ini tidak punya pulsa. Jangan-jangan hanya mengaku tidak punya pulsa. Seperti kasus bansos,” kata Bima.
Soal konten kurikulum, Bima Arya mengapresiasi Menteri Nadiem atas gagasan-gagasan, seperti metode hybrid.
“Ini saya kira kita harus berkreasi di sini. Kita perlu memperhatikan guru-guru di sekolah yang perlu asistensi. Pemkot sekarang mencoba untuk menggandeng, bermitra atau berkolaborasi dengan konsultan pendidikan supaya bisa memberikan bantuan kepada guru atau sekolah yang kira-kira mati gaya tidak tahu mau ngapain,” jelas dia.
Yang terakhir, kata Bima, skema pembayaran harus ada solusi dari Kemendikbud agar ada kebijakan yang dapat mengurangi beban baik sekolah maupun peserta didik.
“Semoga kunjungan Pak Menteri ini ada langkah-langkah yang lebih menguatkan persoalan yang kita hadapi,” pungkasnya.
Sementara itu, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa dari kunjungannya tersebut banyak sekali hal yang diserap, khususnya dari para guru.
“Banyak sekali hal yang kita sudah duga dan kita melakukan riset mengenai itu, tetapi untuk melihatnya dan mendengarkan langsung dari guru dan kepala sekolah itu menjadi jauh lebih praktis untuk kami mengerti apa mungkin solusi-solusi ke depannya,” ujar Nadiem.
Ia mengaku sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan utama.
“Satu (persoalan) yang besar dan selalu kami dengar adalah pembiayaan kuota (internet) ini yang memang menjadi beban ekonomi bagi banyak sekali orang tua murid dan juga beban untuk sekolah. Ini mungkin kami sudah memperbolehkan dana BOS bisa digunakan untuk pulsa murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin kalau butuh tambahan lebih akan kami kembali lagi dan akan kami kaji sebagai masukan,” jelasnya.
Nadiem juga sepakat dengan Bima Arya terkait perlunya penyederhanaan dan fleksibilitas kurikulum.
“Sehingga tidak semua standar pencapaian harus terjadi tapi lebih mendalam, tapi lebih yang esensial saja. Dan itu mungkin belum ada penegasan dari pusat yang lebih jelas bagaimana ini penyederhanaan kurikulum dalam masa pandemi. Jadi itu salah satu PR kami,” katanya.
Prioritas utama Kemendikbud, kata Nadiem, adalah untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah tatap muka secepat dan seaman mungkin.
“Ini adalah prioritasnya. Kita ingin anak-anak kembali tatap muka. Pembelajaran jarak jauh itu terpaksa. Terpaksa kita berlakukan ini karena kondisi krisis kesehatan ini,” terangnya.
“Jadi itu mungkin suatu hal yang penting yang perlu dimengerti bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keamanan siswa dan mengembalikan siswa kepada sekolah tentunya dengan arahan dari Gugus Tugas dan juga dengan klasifikasi zona dan ada. Kami akan terus berusaha memastikan anak-anak ini bisa kembali sekolah dengan aman,” tandasnya.
(hed)
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
