Webinar Ketiga TMP: Penguatan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19
Jakarta – Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Marurara Sirait (Ara) memuji pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin yang menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat pandemi COVID-19.
Misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang percepatan proses mengatasi dampak Corona (COVID-19) yang sudah disahkan DPR sehingga menjadi undang-undang (UU).
Hal ini disampaikan Ara dalam webinar nasional ketiga TMP yang bertema “Penguatan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19” Minggu (26/7).
Hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Keynote Speaker, untuk pembicara adalah Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming, Pengusaha Muda Pertanian dan Peternakan Rayndra Syahdan dan Founder E-Tani Davyn Sudirdjo.
“Tentu saja, dalam anggaran tahun 2021 keberpihakan pada UMKM harus semakin besar lagi. Hal ini karena sektor UMKM mejadi pihak yang paling menderita terkena dampak pandemi COVID-19,” kata Ara.
“Momentum dan timing menjadi penting. Jumlah juga penting,” imbuhnya.
Hal ini berbanding terbalik dengan krisis tahun 1998 yang terpukul adalah konglomerat, yang kemudian ada Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BI) berupa pendanaan yang diberikan kepada kelompok ekonomi paling atas.
Ara juga yakin Menteri Koperasi dan UMKM yang hadir dalam Webinar Nasional sebagai narasumber ini melakukan terobosan.
Kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang bertindak sebagai pembicara kunci, Ara menambahkan bahwa TMP selalu menggalang gotong-royong dalam semua kegiatan, termasuk kegiatan Webinar Nasional.
Melalui Webinar ini kader-kader TMP di seluruh Indonesia dididik membangun sistem meritokrasi dengan bekal ideologi, manajamen dan tanggung-jawab yang kuat.
Hasto pun menyambut dengan bangga Webinar Nasional ketiga TMP ini. Hasto selalu hadir dalam setiap Webinar Nasional TMP sejak pertama kali digelar.
“Kita bangga pada Bung Ara Sirait dan seluruh kader TMP sebagai sayap pemuda PDI Perjuangan yang sangat aktif dan mampu melakukan rekrutmen yang luar biasa,” ungkap Hasto, sambil mengatakan bahwa ia sangat bangga juga dengan TMP yang juga terus melakukan pendidikan politik dengan menggelorakan semangat anak muda untuk tampil dalam kegiatan webinar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki
Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi nasional. Di tengah pandemi, menyelamatkan UMKM sama dengan menyelamatkan ekonomi nasional.
Teten menjelaskan tiga permasalahan utama yang dihadapi UMKM di tengah pandemi. Yaitu permintaan yang turun (22,90 persen), distribusi terhambat (20,01 persen), dan permodalan (19,93 persen). Sementara itu, sektor usaha paling terdampak adalah pedagang besar dan eceran (40,92 persen), penyedia akomodasi dan makan minum (26,86 persen), serta industri pengolahan (14,25 persen).
Akibat pandemi, sebanyak 50 persen UMKM menutup usahanya. Sedangkan 50 persen sisanya harus beroperasi dengan kondisi omzet yang menurun drastis pada Maret dan April.
Teten menjelaskan, kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan serius pada modal kerjanya. Sebanyak 88 persen usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemi. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, dan 39 persen UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara dekat.
“Sementera itu, lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia melakukan pengurangan pekerja, terutama pada sektor bisnis manufaktur. Sedangkan lebih dari 50 persen usaha menengah tetap dapat menjaga jumlah karyawannya,” ungkap Teten.
Dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendukung UMKM dengan sejumlah langkah. Pertama, penundaan dan subsidi bunga bagi UMKM yang mendapat kredit dari lembaga keuangan. Kedua, penjaminan kredit modal kerja baru. Ketiga, penempatan dana di lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit UMKM.
Soal data dan definisi, Teten mengakui bila definisi UMKM sendiri masih berbeda antar-kementerian dan perbankan. Ada yang melihat dari sisi aset, omzet atau jumlah pekerja. “Namun, yang paling penting adalah bagaimana ada perlakuan khusus kepada UMKM yang berbeda dengan korporasi, seperti masalah izin yang mudah,” tegas Teten.
Strategi ke depan, sambungnya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan, mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal berupa kolaborasi, digitalisasi UMKM, serta dukungan promosi dan pemasaran.
Narasumber lainnya yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini punya strategi khusus agar UMKM dan ekonomi masyakat kembali bergeliat. Menurutnya pembangunan ekonomi di Surabaya, Jawa Timur ditopang 98 persen sektor pedagang ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM), sementara sisanya 2 persen dari perusahaan besar. Risma pun menggerakan UMKM.
Cara menggerakannya dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga, sebagai penopang ekonomi keluarga selain suami yang sudah punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Di masa awal memimpin Surabaya pada 2010, hanya ada 89 kelompok UMKM di Surabaya dengan kondisi yang masih sederhana. Akan tetapi, sekarang sudah ada lebih dari 16.000 kelompok UMKM.
Risma menegaskan, hal penting dalam membina UMKM tidak hanya terkait dengan produk, tapi harus juga ada pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal kedua adalah pemberikan pemahaman atau literasi UMKM.
“Sehingga UMKM bisa go financial, go digital dan go global,” ujar Risma.
Risma menuturkan, Go Digital dipilih untuk memasarkan produk lewat teknologi. Sedangkan Go Global bekerjasama dengan desainer untuk membuat packaging dan branding.
“Kini, produk mereka sudah setara dengan produk yang ada di luar negeri. Kalau Anda beli sepatu di mall, mungkin salah satunya adalah sepatu buatan kawasan Doly yang sudah bisa berdaya,” ujar dia.
Selain itu, ia menuturkan, ada pembelajaran go financial yang mengajarkan pelaku UKM mencari bentuk-bentuk modal. Sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitasnya untuk lebih luas mencari jaringan melalui teknologi.
“Sekarang batik surabaya, fashion, handycraft dan lain-lain sudah kita ekspor ke luar negeri seperti Afrika dan Eropa,” kata Risma.
Hal lain yang tak kalah penting, menurut Risma, adalah membangun terus menerus gotong royong dalam bentuk koperasi sehingga bisa bersaing dengan usaha besar. Sebab bila tak kolaborasi dan kerjasama, akan kalah terus.
“Kita bikin koperasi dengan basis kecamatan. Misalnya kita kumpulkan pejual kelontong,” ujar Risma. Di tengah pandemi COVID-19, Risma turun langsung ke pasar tradisional untuk menyampaikan protokol kesehatan.
Hal ini dilakukan untuk menata pasar-pasar di Kota Pahlawan sehingga UMKM tetap bergerak dengan tetap secara disiplin menjalankan protokol kesehatan Penataan yang dilakukan adalah mengedepankan physical distancing atau jaga jarak.
Sebagian pedagang di dalam pasar di bawa ka area luar dengan ditandai dengan garis-garis sebagai petak atau stand untuk berjualan.
“Jadi, para pedagang yang ada di dalam pasar, beberapa kami minta untuk berjualan di luar atau di jalan, karena di dalam sudah penuh kalau ditata,” kata dia.
Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming
Sementara itu Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming mengatakan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, para pengusaha muda harus pandai berhemat. Selain berhemat, pengusaha juga harus tahu di mana investasi jangka pendek dan di mana investasi jangka panjang.
“Karena, di tengah pandemi COVID-19, bertahan saja sudah sangat bagus,” kata Mardani.
Menurut Mardani, kekurangan anak-anak muda dalam berbisnis adalah kadang kurang fokus. Begitu cukup lumayan dari satu bisnis, maunya merambah ke bisnis lain.
“Harusnya konsen di bisnis awal dan harus bisa kuasai dengan sempaurna bisnis dari hulu sampai ke hilirnya,” jelas Mardani.
Dalam bisnis juga, Mardani menekankan adanya kolaborasi. Misalnya antara pengusaha muda dengan pemerintah harus sejalan.
“Jangan sampai pemerintah merasa pengusaha tidak maksimal, sementara pengusaha merasa sudah maksimal. Atau sebaliknya,” jelas Mardani.
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) ini juga mengajak anak-anak muda agar melek politik. Anak-anak muda harus masuk ke partai politik sehingga bisa memperjuangkan regulasi yang berpihak pada anak-anak muda.
“Sehingga kita bisa melakukan perubahan,” jelas Mardani.
Rayndra Syahdan Mahmudin (kanan)
Sedangkan pengusaha muda di bidang pertanian dan peternakan Rayndra Syahdan Mahmudin mengajak generasi muda Indonesia percaya diri memilih pertanian sebagai jalan meretas mimpi. Dia mengatakan, anak-anak muda Indonesia layak berbangga bila bercita-cita menjadi petani. Namun untuk membuat kebanggan itu tumbuh di dalam hati dan pikiran generasi muda Indonesia, maka harus ada yang memulai dan menjadi teladan.
Itulah dasar Rayndra Syahdan menjadi petani muda. Ryandra pun merintis jalan menjadi petani muda sejak duduk di bangku SMK.
Kini, di usianya yang menginjak usia 24 tahun. Ia menjadi petani muda dengan segudang prestasi. Meski pernah mengalami kegagalan, Rayndra tidak menyerah dan terus berjuang dengan penuh kegigihan.
“Saya ingin mengubah image petani yang selama ini ada menjadi petani gaul yang melek internet teknologi dan inovasi dan bermanfaat bagi desa,” kata Rayndra.
Saat mulai menggagas, ia hadir dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) padahal ia tak diundang. Ia pun berdiskusi dengan aparat desa dengan basis UU bahwa dana desa boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi.
“Saat itu, atau mungkin sekarag juga, peran pemuda belum muncul. Mayoritas orang desa tak tahu ada dana desa. Ini menjadi masalah. ketika pemuda atau pemudi tidak tahu dengan dana desa, maka itu masalah besar. Padahal dana desa itu bisa menjadi modal bersama,” ungkap Rayndra.
Rayndra pun mengatakan, potensi anak muda itu seperti air soda. Jika dibuka anak meluap, sementara tapi bila dibiarkan di dalam dan tertutup akan terlihat normal dan biasa saja.
“Sebelum berhasil, anak muda jangan menyerah. Harus ada motivasi dan kemudian adalah komitmen untuk melakukan usaha,” ujar dia.
Rayndra pun mengajak anak-anak muda milenial terus melakukan inovasi di bidang pertanian dan peternakan untuk meningkatkan perekonomian melalui inkubator usaha milenial.
“Di masa depan, anak-anak Indonesia akan bangga bila bercita-cita dan cinta kepada pertanian. Dan bila menajemen tepat, menjadi petani itu sangat menguntungkan,” kat Rayndra.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menyambut dengan bangga Webinar Nasional ketiga TMP ini. Hasto selalu hadir dalam setiap Webinar Nasional TMP sejak pertama kali digelar.
“Kita bangga pada Bung Ara Sirait dan seluruh kader TMP sebagai sayap pemuda PDI Perjuangan yang sangat aktif dan mampu melakukan rekrutmen yang luar biasa,” ungkap Hasto, sambil mengatakan bahwa ia sangat bangga juga dengan TMP yang juga terus melakukan pendidikan politik dengan menggelorakan semangat anak muda untuk tampil dalam kegiatan webinar.
Founder e-Tani, Davyn Sudirdjo
Founder e-Tani, Davyn Sudirdjo mengatakan salah satu persoalan petani di Indonesia adalah para tengkulak. Tengkulak itu memperpanjang alur distribusi dan di saat yang sama menekan harga pertanian sehingga membuat petani tak mendapat keuntungan apa-apa. Petani pun tetap miskin.
Pemahaman ini disampaikan Davyn setelah bertemu dengan para petani. Pada mulanya, ketertarikan Davyn pada petani dimulai sejak usia 12 tahun ketika dikirim kedua orang tuanya ke sebuah desa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan fasilitas yang sangat terbatas, Davyn bisa merasakan denyut kehidupan yang rata-rata petani itu dengan segala keterbatasan.
Saat berinteraksi dengan anak para petani, Davyn tahu bahwa cita-cita mereka sangat tinggi. Namun hal itu akan sulit tercapai bila orang tua mereka, yang rata-rata petani itu tak mampu membiayai pendidikan mereka.
“Dari saya, saya ingin membantu petani. Saya bergairah untuk membantu pertani, dan itu menjadi dasar saya membuat e-tani,” jelas Davyn.
Sekarang, e-Tani merupakan perusahaan pemula yang memberdayakan petani Indonesia tanpa perantara dan mempromosikan budaya Farm to Table. Dalam jangka panjang, Davyn mau mengembangkan ekosistem yang memberdayakan petani dengan menyediakan pasar, membantu mereka mendapatkan dana, membangun kolaborasi masyarakat dengan para pakar pertanian dan sesama petani, serta memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil ladang mereka.
“Untuk membantu petani agar menjadi mandiri harus ada akses permodalan yang mudah dan cepat sehingga di saat yang sama bisa meningkatkan produktifitas,” tutur Davyn.
Kemudian, lanjutnya, harus ada pupuk yang lebih ekonomis. Selain itu harus ada kebijakan pengaturan impor yang disesuaikan dengan masa panen petani dan di saat yang sama harus meningkatkan konsumsi buah lokal bagi masyarakat.
“Harus disesuaikan dengan masa panen itu penting. Jangan ketika masa panen tiba, malah impor. Dengan kondisi saat ini, buah impor bisa lebih murah dari buah yang ada di dalam negeri,” papar Davyn.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
