Connect with us

Webinar Ketiga TMP: Penguatan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Jakarta – Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Marurara Sirait (Ara) memuji pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin yang menunjukkan keberpihakannya terhadap pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat pandemi COVID-19.

Misalnya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur tentang percepatan proses mengatasi dampak Corona (COVID-19) yang sudah disahkan DPR sehingga menjadi undang-undang (UU).

Hal ini disampaikan Ara dalam webinar nasional ketiga TMP yang bertema “Penguatan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19” Minggu (26/7).

Hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai Keynote Speaker, untuk pembicara adalah Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua Umum BPP HIPMI Mardani Maming, Pengusaha Muda Pertanian dan Peternakan Rayndra Syahdan dan Founder E-Tani Davyn Sudirdjo.

“Tentu saja, dalam anggaran tahun 2021 keberpihakan pada UMKM harus semakin besar lagi. Hal ini karena sektor UMKM mejadi pihak yang paling menderita terkena dampak pandemi COVID-19,” kata Ara.

“Momentum dan timing menjadi penting. Jumlah juga penting,” imbuhnya.

Hal ini berbanding terbalik dengan krisis tahun 1998 yang terpukul adalah konglomerat, yang kemudian ada Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BI) berupa pendanaan yang diberikan kepada kelompok ekonomi paling atas.

Ara juga yakin Menteri Koperasi dan UMKM yang hadir dalam Webinar Nasional sebagai narasumber ini melakukan terobosan.

Kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang bertindak sebagai pembicara kunci, Ara menambahkan bahwa TMP selalu menggalang gotong-royong dalam semua kegiatan, termasuk kegiatan Webinar Nasional.

Melalui Webinar ini kader-kader TMP di seluruh Indonesia dididik membangun sistem meritokrasi dengan bekal ideologi, manajamen dan tanggung-jawab yang kuat.

Hasto pun menyambut dengan bangga Webinar Nasional ketiga TMP ini. Hasto selalu hadir dalam setiap Webinar Nasional TMP sejak pertama kali digelar.

“Kita bangga pada Bung Ara Sirait dan seluruh kader TMP sebagai sayap pemuda PDI Perjuangan yang sangat aktif dan mampu melakukan rekrutmen yang luar biasa,” ungkap Hasto, sambil mengatakan bahwa ia sangat bangga juga dengan TMP yang juga terus melakukan pendidikan politik dengan menggelorakan semangat anak muda untuk tampil dalam kegiatan webinar.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar ekonomi nasional. Di tengah pandemi, menyelamatkan UMKM sama dengan menyelamatkan ekonomi nasional.

Teten menjelaskan tiga permasalahan utama yang dihadapi UMKM di tengah pandemi. Yaitu permintaan yang turun (22,90 persen), distribusi terhambat (20,01 persen), dan permodalan (19,93 persen). Sementara itu, sektor usaha paling terdampak adalah pedagang besar dan eceran (40,92 persen), penyedia akomodasi dan makan minum (26,86 persen), serta industri pengolahan (14,25 persen).

Akibat pandemi, sebanyak 50 persen UMKM menutup usahanya. Sedangkan 50 persen sisanya harus beroperasi dengan kondisi omzet yang menurun drastis pada Maret dan April.

Teten menjelaskan, kondisi finansial UMKM di Indonesia mengalami penurunan serius pada modal kerjanya. Sebanyak 88 persen usaha mikro dilaporkan tidak memiliki tabungan dan kehabisan uang di masa pandemi. Akses kepada pembiayaan formal terbatas, dan 39 persen UMKM menggantungkan keuangannya dari pinjaman saudara dekat.

“Sementera itu, lebih dari 60 persen UMKM di Indonesia melakukan pengurangan pekerja, terutama pada sektor bisnis manufaktur. Sedangkan lebih dari 50 persen usaha menengah tetap dapat menjaga jumlah karyawannya,” ungkap Teten.

Dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendukung UMKM dengan sejumlah langkah. Pertama, penundaan dan subsidi bunga bagi UMKM yang mendapat kredit dari lembaga keuangan. Kedua, penjaminan kredit modal kerja baru. Ketiga, penempatan dana di lembaga keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit UMKM.

Soal data dan definisi, Teten mengakui bila definisi UMKM sendiri masih berbeda antar-kementerian dan perbankan. Ada yang melihat dari sisi aset, omzet atau jumlah pekerja. “Namun, yang paling penting adalah bagaimana ada perlakuan khusus kepada UMKM yang berbeda dengan korporasi, seperti masalah izin yang mudah,” tegas Teten.

Strategi ke depan, sambungnya, pemerintah akan meningkatkan kapasitas SDM dengan pelatihan, mengangkat produk UMKM melalui komunitas dan aplikasi lokal berupa kolaborasi, digitalisasi UMKM, serta dukungan promosi dan pemasaran.

Narasumber lainnya yakni Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini punya strategi khusus agar UMKM dan ekonomi masyakat kembali bergeliat. Menurutnya pembangunan ekonomi di Surabaya, Jawa Timur ditopang 98 persen sektor pedagang ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM), sementara sisanya 2 persen dari perusahaan besar. Risma pun menggerakan UMKM.

Cara menggerakannya dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga, sebagai penopang ekonomi keluarga selain suami yang sudah punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi. Di masa awal memimpin Surabaya pada 2010, hanya ada 89 kelompok UMKM di Surabaya dengan kondisi yang masih sederhana. Akan tetapi, sekarang sudah ada lebih dari 16.000 kelompok UMKM.

Risma menegaskan, hal penting dalam membina UMKM tidak hanya terkait dengan produk, tapi harus juga ada pendampingan terkait dengan pengelolaan keuangan. Hal kedua adalah pemberikan pemahaman atau literasi UMKM.

“Sehingga UMKM bisa go financial, go digital dan go global,” ujar Risma.

Risma menuturkan, Go Digital dipilih untuk memasarkan produk lewat teknologi. Sedangkan Go Global bekerjasama dengan desainer untuk membuat packaging dan branding.

“Kini, produk mereka sudah setara dengan produk yang ada di luar negeri. Kalau Anda beli sepatu di mall, mungkin salah satunya adalah sepatu buatan kawasan Doly yang sudah bisa berdaya,” ujar dia.

Selain itu, ia menuturkan, ada pembelajaran go financial yang mengajarkan pelaku UKM mencari bentuk-bentuk modal. Sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitasnya untuk lebih luas mencari jaringan melalui teknologi.

“Sekarang batik surabaya, fashion, handycraft dan lain-lain sudah kita ekspor ke luar negeri seperti Afrika dan Eropa,” kata Risma.

Hal lain yang tak kalah penting, menurut Risma, adalah membangun terus menerus gotong royong dalam bentuk koperasi sehingga bisa bersaing dengan usaha besar. Sebab bila tak kolaborasi dan kerjasama, akan kalah terus.

“Kita bikin koperasi dengan basis kecamatan. Misalnya kita kumpulkan pejual kelontong,” ujar Risma. Di tengah pandemi COVID-19, Risma turun langsung ke pasar tradisional untuk menyampaikan protokol kesehatan.

Hal ini dilakukan untuk menata pasar-pasar di Kota Pahlawan sehingga UMKM tetap bergerak dengan tetap secara disiplin menjalankan protokol kesehatan Penataan yang dilakukan adalah mengedepankan physical distancing atau jaga jarak.

Sebagian pedagang di dalam pasar di bawa ka area luar dengan ditandai dengan garis-garis sebagai petak atau stand untuk berjualan.

“Jadi, para pedagang yang ada di dalam pasar, beberapa kami minta untuk berjualan di luar atau di jalan, karena di dalam sudah penuh kalau ditata,” kata dia.

Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming

Sementara itu Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming mengatakan di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, para pengusaha muda harus pandai berhemat. Selain berhemat, pengusaha juga harus tahu di mana investasi jangka pendek dan di mana investasi jangka panjang.

“Karena, di tengah pandemi COVID-19, bertahan saja sudah sangat bagus,” kata Mardani.

Menurut Mardani, kekurangan anak-anak muda dalam berbisnis adalah kadang kurang fokus. Begitu cukup lumayan dari satu bisnis, maunya merambah ke bisnis lain.

“Harusnya konsen di bisnis awal dan harus bisa kuasai dengan sempaurna bisnis dari hulu sampai ke hilirnya,” jelas Mardani.

Dalam bisnis juga, Mardani menekankan adanya kolaborasi. Misalnya antara pengusaha muda dengan pemerintah harus sejalan.

“Jangan sampai pemerintah merasa pengusaha tidak maksimal, sementara pengusaha merasa sudah maksimal. Atau sebaliknya,” jelas Mardani.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel) ini juga mengajak anak-anak muda agar melek politik. Anak-anak muda harus masuk ke partai politik sehingga bisa memperjuangkan regulasi yang berpihak pada anak-anak muda.

“Sehingga kita bisa melakukan perubahan,” jelas Mardani.

Rayndra Syahdan Mahmudin (kanan)

Sedangkan pengusaha muda di bidang pertanian dan peternakan Rayndra Syahdan Mahmudin mengajak generasi muda Indonesia percaya diri memilih pertanian sebagai jalan meretas mimpi. Dia mengatakan, anak-anak muda Indonesia layak berbangga bila bercita-cita menjadi petani. Namun untuk membuat kebanggan itu tumbuh di dalam hati dan pikiran generasi muda Indonesia, maka harus ada yang memulai dan menjadi teladan.

Itulah dasar Rayndra Syahdan menjadi petani muda. Ryandra pun merintis jalan menjadi petani muda sejak duduk di bangku SMK.

Kini, di usianya yang menginjak usia 24 tahun. Ia menjadi petani muda dengan segudang prestasi. Meski pernah mengalami kegagalan, Rayndra tidak menyerah dan terus berjuang dengan penuh kegigihan.

“Saya ingin mengubah image petani yang selama ini ada menjadi petani gaul yang melek internet teknologi dan inovasi dan bermanfaat bagi desa,” kata Rayndra.

Saat mulai menggagas, ia hadir dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) padahal ia tak diundang. Ia pun berdiskusi dengan aparat desa dengan basis UU bahwa dana desa boleh digunakan untuk kegiatan ekonomi.

“Saat itu, atau mungkin sekarag juga, peran pemuda belum muncul. Mayoritas orang desa tak tahu ada dana desa. Ini menjadi masalah. ketika pemuda atau pemudi tidak tahu dengan dana desa, maka itu masalah besar. Padahal dana desa itu bisa menjadi modal bersama,” ungkap Rayndra.

Rayndra pun mengatakan, potensi anak muda itu seperti air soda. Jika dibuka anak meluap, sementara tapi bila dibiarkan di dalam dan tertutup akan terlihat normal dan biasa saja.

“Sebelum berhasil, anak muda jangan menyerah. Harus ada motivasi dan kemudian adalah komitmen untuk melakukan usaha,” ujar dia.

Rayndra pun mengajak anak-anak muda milenial terus melakukan inovasi di bidang pertanian dan peternakan untuk meningkatkan perekonomian melalui inkubator usaha milenial.

“Di masa depan, anak-anak Indonesia akan bangga bila bercita-cita dan cinta kepada pertanian. Dan bila menajemen tepat, menjadi petani itu sangat menguntungkan,” kat Rayndra.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun menyambut dengan bangga Webinar Nasional ketiga TMP ini. Hasto selalu hadir dalam setiap Webinar Nasional TMP sejak pertama kali digelar.

“Kita bangga pada Bung Ara Sirait dan seluruh kader TMP sebagai sayap pemuda PDI Perjuangan yang sangat aktif dan mampu melakukan rekrutmen yang luar biasa,” ungkap Hasto, sambil mengatakan bahwa ia sangat bangga juga dengan TMP yang juga terus melakukan pendidikan politik dengan menggelorakan semangat anak muda untuk tampil dalam kegiatan webinar.

Founder e-Tani, Davyn Sudirdjo

Founder e-Tani, Davyn Sudirdjo mengatakan salah satu persoalan petani di Indonesia adalah para tengkulak. Tengkulak itu memperpanjang alur distribusi dan di saat yang sama menekan harga pertanian sehingga membuat petani tak mendapat keuntungan apa-apa. Petani pun tetap miskin.

Pemahaman ini disampaikan Davyn setelah bertemu dengan para petani. Pada mulanya, ketertarikan Davyn pada petani dimulai sejak usia 12 tahun ketika dikirim kedua orang tuanya ke sebuah desa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan fasilitas yang sangat terbatas, Davyn bisa merasakan denyut kehidupan yang rata-rata petani itu dengan segala keterbatasan.

Saat berinteraksi dengan anak para petani, Davyn tahu bahwa cita-cita mereka sangat tinggi. Namun hal itu akan sulit tercapai bila orang tua mereka, yang rata-rata petani itu tak mampu membiayai pendidikan mereka.

“Dari saya, saya ingin membantu petani. Saya bergairah untuk membantu pertani, dan itu menjadi dasar saya membuat e-tani,” jelas Davyn.

Sekarang, e-Tani merupakan perusahaan pemula yang memberdayakan petani Indonesia tanpa perantara dan mempromosikan budaya Farm to Table. Dalam jangka panjang, Davyn mau mengembangkan ekosistem yang memberdayakan petani dengan menyediakan pasar, membantu mereka mendapatkan dana, membangun kolaborasi masyarakat dengan para pakar pertanian dan sesama petani, serta memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil ladang mereka.

“Untuk membantu petani agar menjadi mandiri harus ada akses permodalan yang mudah dan cepat sehingga di saat yang sama bisa meningkatkan produktifitas,” tutur Davyn.

Kemudian, lanjutnya, harus ada pupuk yang lebih ekonomis. Selain itu harus ada kebijakan pengaturan impor yang disesuaikan dengan masa panen petani dan di saat yang sama harus meningkatkan konsumsi buah lokal bagi masyarakat.

“Harus disesuaikan dengan masa panen itu penting. Jangan ketika masa panen tiba, malah impor. Dengan kondisi saat ini, buah impor bisa lebih murah dari buah yang ada di dalam negeri,” papar Davyn.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Oleh

Fakta News
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat. Foto: DPR RI

Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).

Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.

“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.

Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.

Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.

Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).

Baca Selengkapnya

BERITA

Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang

Oleh

Fakta News
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Anggota DPR RI Sukamta. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.

Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.

“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.

“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di  (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.

Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah

Oleh

Fakta News
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.

“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.

Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.

Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.

Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.

Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.

Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.

Baca Selengkapnya