Tantangan Mencari Top Level Management dalam Korporasi
Jakarta – Proses rekrutmen, seleksi maupun keputusan penunjukkan direksi atau komisaris sebuah korporasi atau perusahaan biasanya melalui screening tak sebentar. Perusahaan setidaknya membutuhkan penilaian-penilaian maupun rekam jejak kandidat calon direksi maupun komisaris dengan melibatkan pihak internal maupun eksternalnya.
Akademisi Yasef Firmansyah mengatakan rekrutmen di level top management seperti direksi dan komisaris di sebuah korporasi besar, biasanya dilakukan dengan mencari bakat terbaik (top talent) melalui penunjukkan atau penawaran langsung terhadap figur tersebut dengan melihat rekam jejak, baik melalui telaah curriculum vitae nya, informasi terbuka maupun tertutup dari asosiasi keahlian sejenis. Dan biasanya perusahaan yang mapan mempunya proses rekrutasi yg terstruktur melalui talent pool atau mencari kebutuhan khusus melalui head hunter.
Publikasi terhadap lowongan posisi yang dibutuhkan dalam jabatan direksi atau komisaris sangat jarang dilakukan, karena selain sulitnya mencari bakat-bakat terbaik, biasanya perusahaan besar selalu menjaga sumber daya manusia unggulnya, bahkan beberapa perusahaan memberi kepemilikan saham untuk mengikat bakat-bakat terbaik itu. Perusahaan pastinya telah memiliki informasi maupun rekam jejak figur tersebut.
“Perusahaan besar biasanya telah mempunyai gambaran mengenai figur-figur yang tepat untuk mengisi jabatan direksi maupun komisaris sesuai kompetensinya masing-masing. Jadi sangat tak lazim semisal Top CEO melamar pekerjaan, karena mereka biasanya dilamar atau ditawari oleh perusahaan untuk masuk dalam top level management,” ucap Yasef dalam keterangannya, Minggu (26/7).
“Rekrutmen jajaran direksi atau komisaris sebuah korporasi juga biasanya dilakukan dengan seleksi talent pool, namun untuk yang high standar keterlibatan head hunter biasa dipergunakan untuk mencari calon eksternal perusahaan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan agar kandidat yang diinginkan dapat ideal untuk memimpin, berinovasi, bertransformasi, dan cocok dengan budaya perusahaan itu,” imbuh Yasef yang merupakan dosen di Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama) Jakarta ini.
Yasef menambahkan bahkan di perusahaan swasta besar melakukan proses pencarian atau rekrutmennya dengan metode pendekatan informal atau menggunakan jasa konsultan terhadap kandidat yang diinginkan. Posisi sentral seperti ini, terutama dalam perusahaan besar, pasti akan melibatkan banyak pihak.
“Di swasta, untuk merekrut CEO yang diinginkan biasanya mereka melakukan pendekatan-pendekatan atau wawancara informal misalnya saja jamuan makan, coffee morning, atau tea time. Tak sedikit yang mempergunakan jasa profesional konsultan head hunter. Intinya perusahaan yang yang mencari atau mendekati kandidat, bakat-bakat top biasanya enggan mengajukan lamaran, karena dia tahu betul dia dibutuhkan banyak perusahaan top,” tutur Yasef.
Selain itu, lanjut Yasef, kriteria kandidat direksi maupun komisaris yang diperlukan perusahaan biasanya harus spesifik, sesuai dengan situasi dan rencana perusahaan. Dalam struktur pekerja profesional dan tenaga ahli berlaku prinsip piramida, dimana yang top talent dan best expert berada di puncak piramida, yang jumlahnya sedikit dia dicari dan di buru top company.
“Contohnya, ketika Marrisa Mayer diangkat sebagai CEO Yahoo tahun 2012, direkrut dari kompetitor perusahan tersebut. Sebelumnya dia bekerja sebagai eksekutif senior di Google. Oleh sebab itu bajak membajak dalam korporasi global itu biasa, bahkan lazim kontrak kerja mencantumkan larangan bekerja diperusahaan sejenis selama beberapa tahun kalau profesianal itu memutuskan keluar,” jelas Yasef.
Selain itu, Yasef mengatakan, dalam proses rekrutmen untuk jajaran top manajemen, rekomendasi dari individu, lembaga kredibel atau asosiasi keahlian menjadi bagian pertimbangan. Rekomendasi itu lazim di bagian informasi dari stake holder atau asosiasi terkait.
“Track record untuk top level management biasanya sudah menjadi lebih terbuka, terutama di era big data, sehingga lebih mudah mengambil keputusan,” lanjut Yasef.
Ketika ditanya tentang polemik yang terjadi terkait rekrutasi di BUMN, Yasef juga merasa heran jika ada orang yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan top management harus dilakukan dengan cara membuka lowongan dengan alasan bagian dari jabatan publik dan perlunya transparansi.
“Nature nya beda, bakat-bakat terbaik itu sangat sedikit, dan kompetitor sangat banyak, mereka tahu mereka diburu. Mana mungkin bakat terbaik mau melamar, karena selain mereka bukan pengangguran, mereka juga tidak ingin dalam proses (yang tidak sebentar) sangat mempengaruhi lingkungan pekerjaannya. Apalagi perusahan go publik, isu pergantian CEO sangat mudah memicu naik/turunnya harga saham perusahaan tersebut,” papar Yasef
“Transparansi itu bukan berarti harus telanjang, dan sepanjang pengetahuan saya BUMN punya SOP yang cukup mapan dan pelibatan lembaga assesment eksternal, yang perlu di perhatikan itu seberapa jauh BUMN tersebut patuh terhadap proses dan aturan yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.
(hels)
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
