Wapres Ma’ruf: Pemuka Agama Berperan Penting dalam Keberhasilan Adaptasi Kebiasaan Baru
Jakarta – Masuki tatanan normal baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagai upaya mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) namun aktivitas ekonomi tetap berjalan. Untuk itu diperlukan peran aktif semua pihak termasuk para pemuka agama agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
“Dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru ini, Saya ingin kembali mengajak para tokoh agama untuk tidak henti-hentinya mengingatkan para pemeluk agama agar tetap menjaga semangat, tidak berputus asa atau menyerah serta mau memahami dan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Saya yakin peran para tokoh agama sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam Dialog Virtual Nasional Lintas Iman dengan tema “Peran dan Tantangan Agama di Masa dan Paska Pandemik”, di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro No.2, Jakarta, Selasa (14/07/2020).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Masjid Istiqlal tersebut, Wapres menjelaskan, kebijakan AKB diambil oleh pemerintah setelah beberapa daerah menunjukan penurunan dalam penyebaran Covid-19. Namun, perlu disadari bahwa angka penularan virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) hingga saat ini masih cukup tinggi, terlebih belum ditemukan obat dan vaksin untuk menanggulanginya.
“Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan protokol pelaksanaan AKB agar masyarakat aman Covid-19 dan produktif. Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami dan dijalankan secara patuh dan konsisten, seperti konsep sami’naa wa atho’naa (kami dengar dan kami taat) dalam ajaran Islam,” terangnya.
Selain itu, Wapres mengingatkan bahwa pemuka agama juga berperan dalam membangkitkan semangat umat agar bekerja keras untuk memulihkan kembali keadaan, serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat Covid-19. Lebih dari itu, untuk memusatkan kembali tenaga dan pikiran bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yaitu Indonesia Maju.
“Peran agama yang utama memang mengajarkan kebaikan dan menjaga ketakwaan umat, namun tidak kalah penting adalah peran dalam mendorong semangat umat untuk mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi umat manusia,” ungkapnya.
Menurut Wapres, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) harus berjalan seiring dengan terjaganya keimanan dan ketakwaan (imtak) umat beragama. Sebab, kemajuan iptek di tengah arus globalisasi yang cepat saat ini adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari.
“Pada saat yang sama, arus globalisasi yang makin deras akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menuntut kemampuan bangsa kita untuk maju dan mampu bersaing agar tidak hanya menjadi penonton ataupun konsumen dan pasar bagi negara lain yang lebih maju,” tuturnya.
Oleh sebab itu, Wapres meyakini pentingnya peran agama sebagi pembawa terang atau pencerahan dalam mendorong suatu gerakan perbaikan dan perubahan (al-ishlahat), baik dalam bidang dakwah, kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan. Sebab, pendidikan baik formal maupun vokasi menjadi kunci masa depan bangsa.
“Saya juga meyakini bahwa agama dan terutama para tokoh agama juga memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini,” ucap Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres berpesan untuk tetap menjaga aset terpenting yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, yaitu harmoni dan kerukunan antar pemeluk agama. Ia juga berharap para pemuka agama mampu memberikan semangat kepada umat.
“Seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan para tokoh agama yang hadir di acara dialog nasional lintas iman ini mampu mengajak para umat dan segenap masyarakat tetap tabah, tidak berputus asa atau menyerah pada nasib, tapi bertambah semangatnya untuk bertahan dan mencari inovasi serta memacu kemajuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pandemi Covid-19,” pungkas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama Fachrul Razi turut menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan secara gotong royong dari semua agama selama masa pandemi ini.
“Kemudian, kita bersepakat melakukan banyak hal dari rumah. Semua berjalan baik, berkat dukungan dari banyak pihak, termasuk pendekatan dari para tokoh agama,” imbuhnya.
Hal ini, ia menambahkan, merupakan modal untuk mewujudkan kerukunan umat beragama sekaligus mendorong umat untuk dapat melalui masa pandemi Covid-19 dengan baik.
“Kita optimis kita dapat melakukan [melalui masa pandemi] ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana membangun kehidupan dalam situasi era baru atau Adaptasi Kebiasan Baru, dan juga kita bisa mengokohkan kerukunan umat beragama. Mudah-mudahan negara ini maju, umat rukun, dan Indonesia Maju dapat diwujudkan,” harap Fachrul Razi yang juga selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Istiqlal.
Sementara hadir sebagai narasumber Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Dr H Nifasri, perwakilan dari Konferensi Waligereja Indonesia Kardinal Mgr. Ignatius Suharyo dan Persetujuan Gereja Indonesia Pendeta Gomar Gultom, Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ummat Buddha Indonesia Dr Sri Hartati Murdaya serta Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo.
(chrst)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
