Menteri LHK: Pemerintah Dorong Pembangunan Rendah Karbon
Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa Pemerintah mendorong pembangunan rendah karbon yang dimulai dari perencanaan dan juga pengaturan baik offset maupun perdagangan.
Lebih lanjut, Menteri LHK menjelaskan pengertian offset misalnya begini kalau naik pesawat tiketnya ada untuk karbon itu yang namanya carbon offset atau pesawat udara itu pakai fossil fuel ada karbonnya, maka karena memakai itu diminta membayar.
“Kalau misalnya proyek lalu dia buka lahan terus dia harus menanam lagi itu namanya offset. Ada yang dalam bentuk kontrak karbon,” ujar Menteri LHK usai mengikuti Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Senin (6/7).
Dalam pengaturannya, menurut Menteri LHK, bisa juga untuk swasta, pemerintah, dan rakyat termasuk kalau rakyat menanam pohon, itu harus di diberi jasanya menanam pohon, yaitu jasa karbon.
Jadi, Menteri LHK sampaikan pengaturan-pengaturan seperti itu termasuk juga bursa, modelnya nanti model bursa komoditi dan rencananya pusat bursanya di Jakarta.
Pemerintah, menurut Menteri LHK melakukan analisis pakai standar nasional Indonesia jadi analisis jenis-jenis tutupan lahan seperti semak, hutan primer, hutan sekunder, semak belukar dan lain-lain standarnya ada SNI-nya tahun 2010 serta ada tata cara menghitungnya dengan deforestasi.
“Deforestasi itu secara gampang adalah perubahan atau berkurangnya hutan primer karena menjadi yang lain. Tapi standar yang kita pakai harus Standar Nasional Indonesia tahun 2014. Nanti ada kode SNI-nya,” kata Menteri LHK.
Pada kesempatan itu, Menteri LHK juga sampaikan bahwa ada juga cara-cara menghitung lain yang tidak pas untuk Indonesia, misalnya kalau satu pohon sehingga namanya deforestasi.
Di depan rumah satu pohon juga namanya deforestasi gitu, Itu yang belum pas dengan standar kita. Jadi ada hal-hal seperti itu juga tadi yang dibahas.
Presiden, menurut Menteri LHK, mengingatkan bahwa Indonesia punya kekayaan alam yang sangat besar, yaitu terutama di gambut, mangrove, dan hutan hujan tropis.
Luas hutan Indonesia, menurut Menteri LHK, 125 juta hektare di kawasan, kalau di daratannya kira-kira 120 juta hektare.
“Mangrovenya kira-kira 3 juta lebih, nanti ada datanya ya saya bisa kasih ya misalnya di Sumatra 835 ribu hektare, di Kalimantan 1,448 juta hektare, di Papua misalnya 846 ribu hektare. Terus gambut di Sumatra itu 9,65 juta hektare, di Kalimantan gambut itu 8,791 juta hektare,” jelas Menteri LHK.
Dengan kondisi ini, menurut Menteri LHK, Indonesia menyimpan karbon yang sangat besar jadi kalau gambut di atas dan di bawah itu menyimpan karbonnya itu bisa 1.000 ton per hektare.
Jadi, lanjut Menteri LHK, dibandingkan dengan hutan biasa/hutan tropis itu kira-kira 200 ton, kalau mangrove bisa sampai 227 ton per hektare yang bagian atasnya saja sedang di bagian bawah masih ada lagi potensi.
Presiden, menurut Menteri LHK, mengatakan seluruh potensi-potensi ini itu harus konkret pada masa pandemi bentuknya itu misalnya green sukuk, green bond, dan lain-lain.
Selama masa pandemi kemarin, menurut Menteri LHK, green sukuk Indonesia sangat diminati oleh dunia luar sehingga yang paling penting kata Presiden adalah konkret untuk memulihkan lingkungan.
“Caranya buatlah pembibitan mangrove yang luar biasa besar, apakah misalnya di Tarakan, Balikpapan, ataukah di tempat-tempat di mana, nanti kita sedang exercise untuk itu dari arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri LHK.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
