Sambut Bonus Demografi, Ketua MPR Ajak Kaum Milenial Bumikan Pancasila
Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengajak kaum milenial untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan kondisi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi.
Bamsoet, sapaan akrab Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu menjelaskan bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif yang juga didominasi kalangan milenial.
“Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran,” ujar Bamsoet, saat menjadi pembicara utama pada acara “Milenial Talk Conference 2020″yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu (5/7).
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia harus berdampak positif terhadap perekonomian, sekaligus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila, mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman sehingga tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.
“Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita, misalnya, pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita,” kata Bamsoet.
Jika budaya asing, seperti LGBT, dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa, lanjut dia, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia.
Dia mengungkapkan, survei LSI Tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada Tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga Tahun 2018 turun menjadi 75,3 persen.
Sementara dari survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.
“Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekadar hapalan di luar kepala,” kata Bamsoet.
Menyoal bonus demografi, Bamsoet mengatakan, nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat.
Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada rentang tahun 2020-2035.
Mantan Ketua DPR RI tersebut menjelaskan sejumlah negara berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka alami, seperti Korea Selatan, China, dan Jepang, namun ada juga yang gagal.
“Tidak semua negara sukses. Misalnya, Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran,” ujar Bamsoet.
(zico)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
