Songsong Abad ke 2 ITB, Reiny Ajak Civitas ITB Tingkatkan Solidaritas, Produktivitas dan Kualitas Iptek untuk Kemajuan Bangsa
Bandung – Dalam sidang terbuka ITB Peringatan 100 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (PTTI), Jumat (3/7) Rektor ITB Prof. Ir. N. R. Reini Djuhraeni Wirahadikusuma, MSCE, PhD, menyampaikan menyongsong abad ke-2 perjalanannya, ITB dihadapkan pada tantangan mewujudkan solidaritas melalui pengembangan ilmu dan teknologi.
Di awal sambutannya Reini mengulas tinjauan masa depan terkait gelombang perubahan di era modern hingga era 4.0 saat ini. Ia juga memaparkan bagaimana pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi dan sosial perlu dihadapi dengan solidaritas global termasuk peran perguruan tinggi.
Reini pun mengutip pesan video yang disampaikan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa Antonio Gutteres pada The Global Vaccine Summit 2020. Guterres menegaskan, dunia membutuhkan solidaritas global untuk memastikan setiap orang, di mana pun, mempunyai akses untuk menghadapi pandemi Covid-19.
“Pesan itu menambahkan satu kata kunci lagi berkaitan dengan masa depan yang kita petik dari melandanya Covid-19, yaitu solidaritas,” ujar Reini di Aula Timur ITB, Kota Bandung, Jawa Barat.
Reini mengatakan, pandemi Covid-19 mengundang perenungan berbagai pihak dalam menjalani kehidupan lebih baik di masa depan. Namun, sekaligus membuka kesempatan ITB untuk berkarya bagi bangsa.
“PTTI perlu menerjemahkan solidaritas ke dalam pendidikan, penelitian, dan rancang-bangun keteknikan,” ujarnya.
Reini menuturkan, lewat pengembangan big data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), akan meningkatkan kontrol dan konektivitas pada berbagai kegiatan, seperti pertanian, manufaktur, dan konstruksi bangunan.
“Ini juga berguna untuk menciptakan nilai tambah yang tinggi pada sumber daya alam dan hayati Indonesia. Selain itu, kita perlu mengembangkan nanoteknologi dan bioteknologi untuk mendorong UKM (Usaha Kecil dan Menengah) berbasis pengetahuan,” jelasnya.
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dituntut selaras dengan pengembangan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan solidaritas dan kesejahteraan sosial. Menurut Reini, sebagai PTTI pertama, ITB mengemban amanah untuk menjawab tantangan gelombang perubahan.
Ia menyampaikan, di sepanjang perjalanannya yang telah seabad, PTTI telah mengambil peranan penting dalam mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dalam waktu dekat akan memasuki usia 75 tahun. Cikal bakal dari PTTI adalah sebuah Sekolah Tinggi Teknik di Bandung (Technische Hoogeschool te Bandoeng, THB), yang didirikan di era pemerintahan Hindia Belanda pada 3 Juli 1920.
“Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia kini telah mengalami perkembangan secara pesat, dan telah tersebar di Nusantara. Pada hari ini telah terdapat lebih dari 1.300 institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program-program studi di bidang-bidang keteknikan yang di antaranya adalah institusi swasta. Meski sudah besar dari segi kuantitas, ke depan kita masih perlu terus-menerus meningkatkan kualitas dan kapabilitas, sehingga PTTI dapat memberikan sumbangsih yang semakin berarti bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia,” ujar Reini.
Ia mengatakan, ITB adalah PTTI yang pertama. Nilai luhur in harmonia progressio yang dipegang oleh ITB telah mengawal ITB dalam melalui berbagai ujian dan tantangan, dan menghantarkan ITB menjadi sebuah PTTI yang membanggakan, yang telah memberikan banyak sumbangsih bagi nusa dan bangsa, dan dihormati di dunia. Penghargaan yang tinggi perlu diberikan kepada para pendiri ITB serta para pelaku sejarah ITB, yang telah berkomitmen kuat dalam menjaga nilai luhur tersebut.
“Sebagai PTTI yang pertama, dan oleh karenanya juga yang tertua, ITB mengemban amanah untuk selalu berada di depan, guna menghela PTTI dalam menjawab tantangan-tantangan yang telah diuraikan terdahulu. Untuk menjalankan peran tersebut dengan efektif, ITB akan melanjutkan komitmen untuk excellent dalam pengajaran yang lebih multi dan lintas disiplin, pengabdian masyarakat yang semakin relevan dengan masalah lokal dan nasional, penelitian yang lebih kolaboratif, dengan berfokus pada penguatan ekosistem inovasi, untuk mendukung daya saing bangsa,” ucap Reini.
Reini menegaskan transformasi sistem pengelolaan institusi adalah prasyarat untuk memperkokoh pondasi, agar ITB dapat bergerak lebih cepat demi menggapai cita-cita di abad mendatang. Nilai in harmonia progessio perlu senantiasa dipelihara untuk menghantarkan ITB ke masa depan, dengan atribut ‘locally relevant, globally respected’.
Ia menambakan kemajuan ITB akan semakin diarahkan untuk mengakomodasi kebinekaan anak-anak bangsa dan memperluas akses pendidikan ke seluruh nusantara. Pembenahan-pembenahan internal menjadi prioritas jangka pendek.
Untuk semakin meningkatkan kontribusi terbaiknya ITB sangat membutuhkan jalinan kemitraan yang strategis dengan pemerintah pusat, daerah, para pelaku industri, usaha, lembaga riset, perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, lsm dan semua elemen masyarakat.
“ITB akan memperkuat, memperluas jalinan kemitraan untuk menjawab permasalahan baik di lingkup lokal nasional maupun global. Dukungan dari berbagai pihak tersebut terhadap program-program strategis ITB adalah sangat tinggi nilainya,” jelas Reini.
“Kepada seluruh kolega dosen, tenaga pendidikan, serta para mahasiswa, perkenankan saya mengajak untuk secara bersama-sama menyongsong abad ke 2 ITB, PTTI dengan semakin meningkatkan produktivitas dan kualitas karya-karya kita, semakin menumbuhkan solidaritas demi kemajuan dan keberlanjutan bangsa Indonesia. In harmonia progressio, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk daya saing generasi penerus pembangunan bangsa,” pungkas Reini.
(edn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
