Bima Arya Sampaikan Protokol Kesehatan Bagi Masjid, Ini Isinya
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan poin-poin protokol kesehatan bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, khususnya masjid di Kota Bogor. Masjid-masjid diperkenankan melakukan kegiatan keagamaan dengan syarat pengawasan ketat dari Gugus Tugas dengan menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.
Dalam keterangan resminya melalui saluran online, Kamis (28/5/2020), Bima Arya terlebih dahulu menyampaikan perkembangan terkini penanganan Covid-19 di Kota Bogor.
“Data covid per hari ini tidak ada penambahan kasus positif selama lima hari terakhir. Jumlahnya kasus positif tetap 111 orang dengan pasien sembuh 45 orang, masih dalam perawatan di rumah sakit 51 orang dan 15 orang meninggal. Jadi, hari ini kurvanya melandai. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, kita bisa pertahankan tren seperti ini,” ungkap Bima Arya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bogor meyakini bahwa Covid-19 ini adalah ujian yang maha berat.
“Kita semaksimal mungkin melakukan ikhtiar tetapi usaha manusia ada batasnya. Ikhtiar manusia juga ada ujungnya. Bagaimanapun juga ketika dokter berusaha untuk mengobati, ketika Pemkot berikhtiar untuk melakukan pengawasan, ketika seluruh elemen di kota berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengamankan, tetapi yang menyembuhkan, yang menghilangkan penyakit tidak lain dan tidak bukan adalah sang pencipta, Allah SWT,” ujarnya.
Karena itu, lanjut Bima, Pemkot Bogor mengajak kepada semua warga untuk terus bermunajat memohon kepada Tuhan yang maha Esa agar diberikan kekuatan, agar kita diberikan kesabaran untuk bisa melewati masa yang sangat berat ini.
“Pemkot bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), menyepakati untuk merumuskan suatu protokol kesehatan untuk meminimalkan penyebaran (Covid) agar rumah ibadah bisa tetap melaksanakan aktivitas keagamaan,” ujar Bima.
“Saya juga sudah menandatangani Surat Edaran Wali Kota tentang kegiatan keagamaan, khususnya di masjid. Tetapi pada prinsipnya, seluruh rumah ibadah termasuk juga gereja, vihara, pura, kita minta untuk memberlakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, bagi gereja atau masjid dan rumah ibadah lainnya yang siap dengan protokol kesehatan yang ketat, Insya Allah akan diizinkan untuk melakukan kegiatan ibadah secara bersama-sama,” tambahnya.
Bima mengatakan, masjid yang diperkenankan melakukan kegiatan keagamaan adalah yang mengikuti pedoman-pedoman dalam Surat Edaran. Pengurus DKM bisa mengirimkan permohonan kepada kelurahan untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah kota untuk diputuskan masjid-masjid yang bisa diawasi dan diberlakukan ibadah bersama.
Adapun protokol kesehatan bagi rumah ibadah antara lain: menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun, melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah, wajib menggunakan masker bagi pengurus maupun jamaah, membawa sajadah masing-masing, tidak berjabat tangan dan berpelukan, menerapkan jaga jarak antara sesama jamaah sekitar dua meter, dianjurkan membaca ayat-ayat pendek, mempersingkat pelaksanaan khutbah, tidak berdesakan ketika masuk atau keluar masjid, dan juga dianjurkan membaca Al Quran dari gawai atau mushaf pribadi.
Bagi jamaah yang kurang sehat atau memiliki gejala demam, batuk, flu atau sesak nafas tidak diperkenankan untuk berjamaah di masjid.
“Kebijakan ini juga diprioritaskan bagi masjid di pemukiman warga, warga sekitar masjid bisa melakukan ibadah di masjid tersebut. Kita juga mengimbau agar dalam pelaksanaan ibadah di masjid tidak mengajak anak-anak di bawah 15 tahun dan juga lansia diimbau untuk tetap beribadah atau sholat di rumah,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bogor KH Ade Sarmili mengaku bersyukur bahwa pemerintah dalam hal ini Wali Kota Bogor sudah memberikan gambaran protokol kesehatan dan diyakini masjid-masjid sudah ada yang siap dengan protokol tersebut.
“Pemerintah memberikan kebijakan ini bukan berarti bisa bebas, tetapi ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dilakukan oleh masjid. Tujuannya agar penyebarannya tidak kemudian menjadi kluster baru di tengah masyarakat. Bila masjid sudah siap dengan protokol kesehatan yang disampaikan Pak Wali itu silahkan dibuka,” ungkap Ade Sarmili.
“Kalaupun ada masjid yang tidak memiliki syarat protokol kesehatan, Islam memiliki keringanan yang lain, yakni sholat Jumatnya diganti dengan sholat Dzuhur seperti sebelumnya. Yang kedua, bagi masyarakat yang sudah diindikasikan sakit, atau dia khawatir terpapar virus maka boleh tidak melaksanakan sholat Jumaat atau solat berjemaah lainnya di masjid tapi mengganti dengan solat di rumah. Inilah kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya, kepada hmabanya agar tidak mekasanakn diri terhadap ibadah yang dikerjakannya,” jelasnya.
Ade menambahkan, ada sekitar 80 persen masjid dari total sekitar 875 unit masjid di Kota Bogor yang sudah siap dengan protokol kesehatan.
“Sekitar 80 persen masjid sudah siap dengan protokol kesehatan. Khutbah dipersingkat, membaca surat pendek, didalam social distancing, pakai masker, cuci tangan, itu mereka sudah paham. Kalau sempurna mungkin tidak, tapi minimal sebagian persyaratan yang sudah siap. Kan perlu effort lain ketika ada peningkatan persyaratan, misalnya bilik desinfektan, perlu ada proses pembelian,” tandasnya.
Ade Sarmili juga mengatakan bahwa ibadah dengan kondisi physical distancing tetap sah.
“Ketika terjadi physical distancing saat beribadah tidak menjadi persoalan. Tetap sah sholatnya. DKM juga diminta untuk mengedukasi ini kepada jamaahnya,” pungkasnya.
(hed)
Bali – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri sambutan makan malam (welcoming dinner) untuk para delegasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Bali. Pemerintah Indonesia bersama World Water Council (WWC) menjadi tuan rumah ajang Forum Air Dunia itu.
Kedatangan Puan di Taman Budaya GWK Bali pada Minggu (18/5/2024), disambut hangat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai penyelenggara makan malam. Tiba di lokasi, Puan yang datang mengenakan kebaya berwarna putih dan kain endet khas Bali langsung bersalaman dengan Jokowi yang menunggu di atas panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir.
Sambil sesekali melempar senyum, dirinya dan Jokowi berbincang sejenak sebelum dipersilakan untuk memasuki lokasi jamuan makan malam.
Puan dan Jokowi lalu berjalan beriringan menuju ruang holding bersama para kepala negara yang hadir. Adapun kepala negara yang mengikuti welcoming dinner WWF ke-10 di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Ada pula Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso yang juga telah tiba beserta mantan Presiden Hungaria Janos Ader. Sejumlah perwakilan organisasi internasional yang menjadi delegasi WWF ke-10 pun turut hadir.
Puan pun sempat menyapa sejumlah menteri yang hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. Bahkan Puan sempat bercipika-cipiki dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Di meja gala dinner, ia duduk di meja utama bersama Presiden Jokowi, PM Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden WWC Loic Fauchon, Presiden Sri langka Ranil Wickremesinghe, dan Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere.
Pada acara malam ini, para delegasi WWF menyantap makam malam dengan diiiringi oleh lantunan Sape, alat musik tradisional Kalimantan. Selain itu, para delegasi disajikan berbagai masakan nusantara Indonesia.
Esok hari, DPR RI akan menggelar acara yang menjadi rangkaian WWF ke-10. Bersama Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR RI menjadi tuan rumah agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 yang juga diselenggarakan di Bali.
Dari hasil pertemuan tersebut, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu nantinya akan menyampaikan pendapat dalam WWF ke-10. “Saya berharap apa yang didiskusikan akan mendapatkan menghasilkan hasil konkret, dan menghasilkan agenda apa yang akan dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah,” ungkap Puan.
Ia juga akan menjelaskan urgensi dari pertemuan parlemen terkait Sidang WWF ke-10. Menurutnya, kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai sangat penting mengatasi permasalahan air karena isu ini menjadi salah satu agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan oleh PBB.
“Air menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan. Mengatasi permasalahan air tidak hanya bisa dilakukan hanya oleh parlemen, tapi harus menjadi komitmen dan gotong royong antara parlemen, pemerintah, organisasi internasional, dan tentu saja masyarakat dunia,” tutup Puan.
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kenaikan ini terjadi sebagai respons terhadap peraturan terbaru yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), yang menyebabkan berbagai perguruan tinggi harus menyesuaikan biaya operasional mereka.
Dampaknya, kondisi itu telah memicu protes dari mahasiswa dan keluarganya yang merasa semakin terbebani oleh lonjakan biaya tersebut. “Pendidikan tinggi adalah komponen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar, tetapi juga tanggung jawab negara untuk menyediakan akses yang adil dan terjangkau bagi seluruh warganya,” tegas Ratih dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (19/5/2024).
Legislator Fraksi Partai NasDem asal Sulawesi Barat itu juga mengungkapkan, pernyataan pejabat tinggi Kemendikbudristek yang menyebutkan bahwa pendidikan tinggi bersifat tersier dan tidak wajib, dapat diartikan sebagai sikap pemerintah yang seolah-olah lepas tangan terhadap nasib mereka yang tidak memiliki biaya tetapi ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Ini adalah ironi besar, mengingat pemerintah sering menyuarakan ambisi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. Jika akses ke pendidikan tinggi dibatasi oleh faktor ekonomi, bagaimana mungkin kita dapat mencapai cita-cita tersebut? Pendidikan tinggi adalah kunci untuk mempersiapkan generasi muda yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global,” tegas Ratih.
Dengan anggaran pendidikan yang besar dalam APBN, tambah Ratih, pemerintah seharusnya mampu mengelola dan mendistribusikan dana tersebut dengan bijaksana untuk mendukung pendidikan tinggi yang terjangkau bagi semua kalangan.
“Kami mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi regulasi terkait biaya operasional pendidikan di perguruan tinggi negeri dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak memberatkan mahasiswa,” tukas legislator yang akan kembali duduk di DPR RI periode 2024-2029 nanti.
Ratih pun melanjutkan untuk mendukung penuh perjuangan mahasiswa dan keluarganya dalam menuntut akses pendidikan yang lebih adil dan terjangkau. Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, dan negara harus memastikan bahwa setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tersebut.
“Negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat UUD 1945. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jalur penting untuk mencapai tujuan ini, memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Hal ini pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kemajuan bangsa,” urai Ratih.
Ratih berharap pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, memastikan bahwa kebijakan pendidikan tinggi benar-benar mendukung tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak malah menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan hak pendidikan yang lebih baik dan terjangkau. Bersama-sama, kita bisa mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih cerah,” pungkas Ratih.
BERITA
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Nusa Dua – Sehari jelang pergelaran, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meninjau langsung kondisi terkini lokasi Forum Air Dunia ke-10 (The 10th World Water Forum/WWF) di Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5/2024). Selama peninjauan, ia turut didampingi oleh para pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Usai peninjauan, Perempuan Pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu berharap agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 bertema Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum 2024 ini menjadi inspirasi bagi para pemangku kebijakan negara untuk membuat kebijakan yang lebih baik terkait air di negara masing-masing.
“Hasil-hasil dari ‘meeting’ ini (kami harap) tidak hanya berguna untuk Indonesia, akan tetapi juga untuk dunia. Air akan menjadi satu hal yang sangat penting bagi kehidupan ke depan,” ucap Puan kepada Parlementaria.
Dirinya pun menegaskan bahwa gotong-royong antarmultipihak yang terlibat untuk mengatasi isu air harus menjadi landasan utama dari aksi-aksi nyata yang dilakukan oleh setiap negara. Sebab itu, tekannya, pemerintah, parlemen, organisasi internasional, dan masyarakat sipil harus saling bergandengan tangan bekerja menyelesaikan isu air.
Terakhir, Puan memahami bahwa aksi-aksi nyata untuk menyelesaikan isu air perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Oleh karena itu, ia mendukung adanya penambahan anggaran untuk melindungi kelestarian air.
“Yang harus kita lakukan adalah bagaimana anggaran yang diberikan terkait air ini diberikan lebih banyak. Konsen anggaran ini bukan diberikan parlemen akan tetapi pemerintah dan oerganisasi internasional ini yang konkret ke lapangan yang menjaga air. Saya berharap apa yang diskusikan nanti menghasilkan sesuatu yang konkret,” tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Disambut Hangat oleh Jokowi, Puan Hadiri ‘Welcoming Dinner’ WWF 2024
Ratih Singkarru: Ironi Besar, Indonesia Emas 2045 Tapi Akses Pendidikan Tinggi Dibatasi
Tinjau Persiapan, Puan Harap WWF 2024 di Bali Jadi Inspirasi Pemangku Kebijakan Hadapi Isu Air
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
