3 Strategi Pemerintah Hadapi Covid-19: Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah menyiapkan 3 (tiga) strategi hadapi Covid-19 yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).
Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa Pemerintah sejak awal adalah menetapkan ada 3 strategi yang jadi ujung tombak untuk mengatasi Covid-19 dan diibaratkan adalah senjata Trisula, 3 ujung tombak, sebagai berikut:
Satu, Tombak utama adalah tengah yang langsung berhadapan dengan wabah yaitu wabah Covid-19.
“Karena itu sektor tengah ini, ujung tengahnya adalah menangani darurat, langsung berhadapan untuk menyesuaikan darurat kesehatan: yaitu bagaimana mengatasi, membatasi penularan, juga untuk memperkecil penyebaran, dan nanti segera mempercepat penyelesaian Covid-19,” imbuh Muhadjir.
Itu adalah ujung tombaknya di sektor kesehatan, menurut Menko PMK, ada dalam domain Kemenko PMK karena penanggung jawab utama di sektor ini ada dua, yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan.
“BNPB memberikan dukungan-dukungan fasilitas, sarana-prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan. Sedangkan untuk Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab untuk menyediakan tracking, melakukan tracking, kemudian perawatan, dan melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengobatan,” ungkap Menko PMK.
Kedua, ujung tombak yang berwarna biru adalah jaring pengaman sosial untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari Covid-19.
“Di sini ada dua ujung tombak dari kementerian di bawah koordinasi Kementerian PMK, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” jelas Menko PMK.
Untuk sektor kesehatan, Menko PMK menganggap sekarang sudah berada dalam rel yang benar dan itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan Covid-19 saat ini.
“Karena itu perhatian Kemenko PMK itu sekarang lebih mememperhatikan pada sektor yang biru itu, yaitu dalam kaitannya dengan jaring pengaman sosial,” tandas Menko PMK.
Menurut Menko PMK, begitu ada pengetatan-pengetatan, PSBB di beberapa daerah terutama di DKI dan sekitarnya, maka tidak mungkin tidak segera disusul dengan pemberian bantuan-bantuan sosial terutama kepada yang sangat membutuhkan.
“Yang sangat membutuhkan ini kalau dalam kategori data itu ada dua, yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kemensos, dan itu selama ini sudah mendapatkan bantuan secara reguler, bahkan ada penambahan baik jumlah maupun nilai yang diperbantukan,” terang Menko PMK.
Kemudian yang tidak kalah penting bahkan yang terpenting, sambung Menko PMK, adalah warga negara yang tidak ada di dalam DTKS, penduduk yang semula tidak terkategori tidak mampu atau tidak miskin tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari Covid-19 ini.
“Atau kalau saya boleh menyebut “miskin kagetan”, semula tidak miskin kemudian Jatuh Miskin akibat dampak dari Covid-19 ini. Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang harus mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Inilah sesuai arahan Presiden, lanjut Menko Perekonomian, supaya diutamakan dan diperhatikan betul kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini.
Karena itu, Menko Perekonomian sampaikan bahwa program jaring pengaman sosial ini yang akan jadi ujung tombak.
Ketiga, ujung tombak warna kuning yaitu survivabilitas ekonomi adalah domain dari Menteri Koordinator Perekonomian dan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi beliau.
“Saya menyebut survivabilas ekonomi, artinya bahwa sebetulnya pemerintah sekarang ini lebih banyak berupaya untuk bagaimana kondisi ekonomi kita bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini untuk sekadar hidup, survival saja,” imbuhnya.
Sekarang ini dunia maupun Indonesia, menurut Menko PMK, masuk ke dalam apa yang disebut Scott Morrison masuk sebagai ekonomi hibernasi/ hibernitas ekonomi.
“Hibernasi ekonomi ini kita bayangkan seperti beruang kutub memasuki musim dingin yang kemudian dia harus tidur menghemat energi yang dia miliki, memperlambat detak jantungnya, kemudian juga apa menurunkan serendah mungkin panas badannya/temperatur badannya,” tambahnya.
Hal ini dilakukan, menurut Menko PMK, aupaya bisa tetap bertahan hidup, tidak mati, sehingga nanti bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu.
“Itulah kondisi ekonomi dunia seperti yang disampaikan oleh Scott Morrison di dalam sidang OECD. Dan kita juga melakukan hal sama dan itu caranya adalah melakukan survavibilitas ekonomi, setelah itu nanti baru kita melakukan recovery,” sambungnya.
Pada bagian akhir penjelasannya, Menko PMK sampaikan bahwa jenis-jenis dari jaring pengaman sosial yang sudah ada, yaitu Kartu Prakerja ini adalah merupakan domain Menko Perekonomian, kemudian program-program yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.
“Ada program Sembako yang semula hanya 15,2 juta dinaikkan menjadi 20 juta, kemudian untuk program PKH/Program Keluarga Harapan yang semula hanya 9,2 juta jiwa dinaikkan jadi 10 juta, kemudian ada bantuan listrik,” jelasnya.
Ada yang baru, lanjut Menko PMK, yakni bantuan listrik dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
“Ini Bantuan Langsung Tunai Desa ada 12,3 juta KK penerima manfaat, Rp600.000 per bulan akan diberikan kepada mereka, mulai dari April sampai Juni. Kemudian ada bantuan sosial tunai dari Pak Mensos, ini yang diambilkan dari banpres/bantuan presiden, yaitu 9 juta keluarga dalam DTKS, dan nanti akan menerima Rp600.000 per bulan,” jelas Menko PMK.
Kemudian, lanjut Menko PMK ada Banpres sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sekarang sudah selesai untuk tahap putaran pertama yang ini akan diberikan atau sudah diberikan untuk 1,3 juta keluarga, nilainya Rp600.000 per bulan dan dibagikan secara tiap bulan dua kali.
“Inilah skema-skema yang sudah ada. Tentu saja di luar ini ada berupa bantuan-bantuan sosial dari K/L sesuai dengan instruksi bapak presiden supaya melakukan realokasi dan refocusing semua anggaran di bawah kementerian/lembaga untuk fokus ketiga tadi yang sudah sebut 3 ujung tombak tadi,” sambungnya.
Di samping itu, menurut Menko PMK, juga ada bantuan dari pemerintah daerah yang Presiden juga telah memerintahkan agar APBD melakukan refocusing dan realokasi khusus untuk diarahkan kepada tiga ujung tombak sebagaimana disebut di atas.
Pada kesempatan itu, Menko PMK juga memberikan gambaran penanganan Covid-19. Turut hadir memberikan keterangan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Mensos Juliari P Batubara.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
