Pertamina Akan Tetap Tumbuh dan Catatkan Laba
Jakarta – Meski berada dalam berbagai tantangan di sepanjang tahun 2017 ini, PT Pertamina (Persero) masih bisa mencatatkan laba sebesar US$1,99 miliar. Padahal, harga minyak mentah ICP rata-rata sepanjang tahun ini mengalami kenaikan mencapai 29% dibanding pada periode yang sama di 2016 lalu.
Pendapatan Pertamina sendiri hanya naik 18%, yakni dari US$26,62 miliar menjadi US$31,38 miliar dengan amanat pendistribusian BBM PSO dengan harga yang tidak berubah. Namun, berbagai peningkatan kinerja operasi dan efisiensi yang dilakukan oleh Perusahaan pelat merah ini mampu menahan laju peningkatan COGS dan Opex yang hanya di tingkatan 27%–sehingga Pertamina masih mampu mencatatkan laba.
“Pertamina masih tetap bisa mencatatkan laba, di tengah penugasan dalam penyediaan BBM bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dengan harga sesuai ketetapan pemerintah,” ujar Direktur Utama, PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik, Kamis (2/11), di Jakarta.
Menurutnya, Pertamina secara maksimal telah melakukan langkah–langkah penghematan dari pengadaan di sektor hulu dan hilir tanpa mengganggu operasional dan tidak mengurangi kualitas. Hal itu bisa dilihat dari produksi minyak yang disokong sepanjang Januari–September 2017 yang mencapai 342 ribu barel per hari (MBOPD) atau tumbuh 11% dibanding pada periode yang sama di tahun 2016 lalu sekitar 309 MBOPD.
(Baca juga: Meski Kehilangan Potensi Laba 19 Triliun, Pertamina Utamakan Penugasan Pemerintah)
Selain itu, produksi gas tumbuh 4% dari 1.953 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) pada periode Januari–September 2016 menjadi 2.030 MMSCFD pada periode yang sama di 2017. Sehingga total produksi minyak dan gas mengalami kenaikan 7% dari 646 ribu barel, setara minyak per hari (MBOEPD) menjadi 693 MBOEPD.
Sementara itu, kinerja panas bumi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni 31% dari 2.233 Giga Watt Hour (GWh) pada sembilan bulan pertama 2016 lalu menjadi 2.932 pada periode yang sama di tahun 2017 ini.
“Peningkatan produksi geothermal Pertamina menunjukkan komitmen tinggi perusahaan terhadap pengembangan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, serta mendorong peningkatan rasio elektrifikasi dari panas bumi,” lanjut Massa.
Upaya Pertamina dalam mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar ramah lingkungan pun memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, N, dan O–yang dimulai pada 2018 secara bertahap hingga 2021 mendatang.
Pemerintah juga akan menerapkan BBM berkadar sulfur rendah dengan standar EURO 4. Hal ini dilakukan untuk memenuhi aturan pemerintah tersebut. Pertamina pun di tahun ini telah menghasilkan BBM rendah sulfur sesuai standar EURO 4. Di antaranya adalah Pertamax Turbo High Quality dan Pertamax High Quality di RU VI Balongan, Pertamax High Quality di RU IV Cilacap, serta Pertadex High Quality di RU II Dumai dan RU V Balikpapan.
“Produksi BBM Ramah lingkungan ini telah mendorong pola perubahan terhadap konsumsi masyarakat,” terang Massa kembali.
Saat ini, konsumsi premium pada masyarakat telah bergeser ke produk BBM berkualitas dengan komposisi konsumsi BBM jenis gasoline pada periode sembilan bulan 2017. Detailnya adalah Premium mencapai 39,9%, Pertalite (RON 90) 42,21%, Pertamax (RON 92) sebesar 17,1%, dan Pertamax Turbo (RON 98) sebesar 0,8%.
Demikian juga dengan komposisi konsumsi pada BBM jenis diesel yang mengalami pergeseran. Pada September 2017, komposisi konsumsi diesel tercatat Solar/Bio 96,4%, Dexlite 2,3% dan Pertamina Dex 1,3%.
Sementara itu, untuk mendorong ketahanan energi nasional, Pertamina terus melanjutkan megaproyek pengembangan kilang. Dalam pembangunan megaproyek kilang ini, Pertamina akan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati–hatian dan berpegang pada tata waktu pelaksanaan proyek yang realistis.
“Pertamina juga akan meningkatkan standar produk BBM proyek–proyek RDMP (Refinery Development Masterplan Program), yang mana seluruh produk BBM yang dihasilkan akan berstandar EURO V,” pungkasnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
