Ngotot Sodorkan Calon Wagub, Partai Koalisi Pendukung Ridwan Kamil Terancam Pecah
Jakarta – Meski tiket dukungan dari sejumlah parpol sudah digengam Ridwan Kamil untuk maju sebagi calon gubernur Jawa Barat 2018, namun untuk siapa yang akan mendamping Emil panggilan akrabnya masih belum ditentukan sampai saat ini.
Empat partai yang mendukung Emil yakni Nasdem, PKB, PPP dan yang baru masuk Partai Golkar. Masing-masing partai pendukung tersebut selain Nasdem, saling menginginkan kadernya untuk mendampingi Emil dalam gelaran Pilgub Jabar 2018.
Emil mengungkapkan, dukungan terhadap dirinya oleh partai Golkar diiringi pengajuan syarat dimana partai Golkar menginginkan nantinya pendamping Emil berasal dari partai tersebut. Namun karena masing-masing partai pendukung jumlah kursinya tidak ada yang cukup mengajukan calon, maka usulan tersebut ditampung terlebih dahulu. “Soal wakil, jadi Golkar itu memberi syarat, boleh kah syaratnya itu adalah wakilnya (dari Golkar)? Saya pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi kan tidak ada partai (yang mendukungnya) yang kursinya cukup. Maka Golkar yang kursinya 17 tidak cukup. Maka keinginannya yang wajar itu harus diamini dulu oleh partai-partai koalisi, apakah aspirasi Golkar ini dipahami,” ungkap Emil.
Emil lebih lanjut menjelaskan bahwa partai lain yang lebih dulu mendukungnya juga ada yang memberikan penawaran yang sama, yakni meminta jatah calon wakil gubernur. “Karena pada waktu yang bersamaan, PPP juga melakukan pola tawar yang sama, yaitu mensyaratkan wakilnya Pak Uu, yang juga berdinamika, karena ada penolakan dari PKB dan juga ada penolakan dari NasDem,” terangnya.
Namun Emil tidak merisaukan jika nantinya permasalahan calon wakil ini akan menjadi polemik serius yang bisa membuat pecah koalisi. “Saya nggak khawatir. Minggu ini adalah minggu-minggu untuk menyinkronkan komunikasi politik di antara 4 partai ini yang sudah secara resmi menyatakan dukungan. Tinggal lobi-lobi tingkat tinggi, lobi-lobi lapang dada, lobi-lobi saling memahami saja,” tuturnya.
Hal ini pun sempat dikritisi oleh pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan, ia menilai koalisi pendukung Ridwan Kamil berpotensi pecah kongsi. Menurut Asep pemilihan wakil akan menjadi akar pemicu perpecahan itu.
Poin yang sama juga ditanggapi oleh Sekertaris DPW PPP Pepep Syaiful Hidayat yang mengatakan, persoalan pendamping Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2018 ini perlu dibicarakan bersama. Sebab menurutnya setiap partai tentu ingin kadernya tampil. Menurut Pepep, sejauh ini ada tiga partai yang menyodorkan kadernya untuk mendampingi Wali Kota Bandung tersebut. PKB menyiapkan Syaiful Huda, sementara PPP mengusulkan Uu Ruzhanul Ulum dan Golkar Daniel Muttaqien. “Dalam kontestasi pilkada itu tentu ada parameter yang harus dipahami bersama dulu. Misalkan bahwa setiap partai memiliki keinginan mencalonkan itu pasti. Jadi tidak serta merta karena usungannya tidak direspons, berubah (dukungan) tidak juga seperti itu. Pasti dengan duduk bersama bisa dibicarakan,” ungkap dia.
lebih lanjut Pepep mengatakan kondisi berbeda akan terjadi apabila pengambilan keputusan wakil tidak melalui musyawarah. Hal ini tentu membuat partainya akan mengambil sikap lain. “Kalau PPP mengusung Uu tiba-tiba tidak diusung dengan alasan yang tidak bisa diterima, tentu kita ambil sikap. Tanpa ada musyawarah dan pembicaraan tentu kita pertanyakan,” tutur dia.
Ia tidak mengetahui pasti kapan musyawarah koalisi pendukung Ridwan Kamil akan berkumpul. Sebab, hal itu merupakan kewenangan para elite politik di tingkat pusat. “Semuanya kewenangan elit politik di pusat,” kata Pepep.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
