Connect with us

Presiden Jokowi: Fokus Lakukan Relaksasi dan Percepat Prosedur yang Berbelit-belit

Presiden Jokowi memberi arahan pada Raker Kemendag Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa fokus dalam Rapat Kerja (raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag) itu pada bagaimana melakukan relaksasi, melonggarkan, dan mempercepat prosedur-prosedur yang sebelumnya sangat lama dan berbelit-belit.

”Itu saja yang dibicarakan sudah, prosedur mana potong, prosedur mana sederhanakan, prosedur mana simpelkan,” tutur Presiden Jokowi saat memberi arahan pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020, Rabu (4/3), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Situasi saat ini, menurut Presiden, sangat tidak normal dan berbeda, karena Virus Korona ini. Untuk itu, Presiden mengingatkan karena Korona ini mengakibatkan demand, supply, dan produksi rusak.

Ia menambahkan bahwa demand termasuk di dalamnya tentu saja konsumsi dan investasi.

”Investasi yang mau masuk, sudah mau masuk, karena ada Korona ngerem, hati-hati. Konsumsi juga sama, permintaan konsumsi juga sama. Sehingga jangan sampai ada sekali lagi saya sampaikan ada prosedur-prosedur yang menyulitkan pada posisi yang sekarang ini semua negara sedang dalam posisi kesulitan,” tuturnya.

Supply, menurut Presiden, karena pabrik-pabrik dan industri berhenti, pasti terhambat, padahal bahan baku yang dari China ini sangat gede sekali. Ia memberikan contoh misalnya, untuk komponen elektronik itu dari Wuhan, dari Tiongkok sebesar 10 miliar USD.

”Banyak barang itu, itu sudah 50% impor Indonesia ada di situ. Di sananya terganggu supply-nya, ya artinya di sini pun kalau kita enggak memberikan kelonggaran juga terganggu. Kalau terganggu artinya nanti harganya pasti naik. Kalau harganya naik pasti nanti larinya inflasi akan naik,” imbuh Presiden.

Kejadian ini, menurut Presiden, yang sudah dijaga selama 5 tahun, berpuluh tahun inflasi di atas 8%, di atas 9%, dan sudah bisa dijaga pada posisi kurang lebih 3% selama 5 tahun ini. Kepala Negara mengingatkan agar jangan sampai inflasi terganggu gara-gara hal-hal seperti ini. Ia memberikan contoh dalam 2 bulan ini urusan bawang putih saja memberikan kontribusi inflasi yang tidak kecil, gara-gara prosedur.

”Kecepatan kita sekarang ini sangat dibutuhkan sekali, sehingga aturan-aturan yang selama ini ada tolong dalam Raker ini di bicarakan. Harus ada relaksasi impor baik tarif maupun non tarif. Lihat, lihat betul yang kita butuhkan sekarang itu. Prosedur-prosedur impor, surat-surat keterangan asal, izin-izin yang ada relaksasi semuanya, berikan kelonggaran,” imbuhnya.

Bank Indonesia, menurut Presiden, telah melakukan relaksasi kelonggaran yang itu memberikan dampak pada penguatan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Demikian halnya, menurut Presiden, OJK juga telah merelaksasi, memberikan kelonggaran-kelonggaran sehingga memberikan dampak positif baik pada penguatan rupiah maupun IHSG.

”Saya berharap juga kementerian-kementerian melakukan ini. Dan pada hari ini saya minta Rakernya fokus di situ saja, enggak usah ke mana-mana bicaranya. Karena sekali lagi, supply barang harus cukup dan kita ini dihadapkan, sebentar lagi di hadapkan pada yang namanya Puasa Ramadan,” jelas Presiden.

Untuk itu, Presiden mengingatkan hati-hati karena supply bukan hanya untuk industri, namun juga barang-barang konsumsi juga harus dihitung karena sudah dekat dengan puasa, sehingga supply barang harus cukup.

”Hati-hati tolong dihitung urusan bawang putih, urusan daging, urusan gula ini jangan sampai membuat masyarakat khawatir. Sudah khawatir karena Korona, khawatir lagi karena supply barang yang tidak ada, berbahaya. Tolong betul-betul ini rasa, feeling, kita merespons keadaannya harus betul-betul ada,” jelasnya.

Sekali lagi, Presiden mengingatkan jangan bekerja sekadar rutinitas, begitu pun ekspor juga sama.

”Saya kemarin senang sebetulnya sebelum ada apa Korona masuk ke kita. Saya dapat laporan bahwa PMI (Purchasing Managers Index) itu naik kita, bagus. Artinya apa, ada pesanan dari negara lain yang dulu masuk ke Tiongkok itu belok kita. Bagus sudah di atas 50%, China jadi 35%. Kita di atas 50%, artinya ada pembelokan ini,” tambah Presiden.

Pembelokan itu, lanjut Presiden, artinya produksi akan naik kapasitas, idle akan bertambah. Ia menambahkan kalau bertambah artinya supply bahan bakunya harus ada.

”Hubungannya itu kita harus ngerti, kalau ada tambahan pesanan kemudian supply bahan bakunya enggak ada ya percuma. Mau kerja mau mengerjakan apa dengan pesanan yang ada. Ini ada peluang, ini ada kesempatan,” tambahnya.

Pada bagian akhir arahan, Presiden mengingatkan kembali agar impor bahan baku betul-betul menjadi perhatian. Ia berharap dalam Raker Kemendag kali ini betul-betul nanti implementasinya dilaksanakan.

”Ini kesempatan, ada kesempatan, ada peluang, ada problem-problem yang memang harus kita selesaikan lewat Raker ini,” urainya.

Dengan demikian, Presiden berharap Raker Kemendag jangan hanya rutinitas, tetapi menjadi Raker untuk sebuah perubahan total dari pola pikir, pola kerja, dan budaya kerja dalam merespons setiap perubahan-perubahan ekonomi global yang ada.

”Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2020 saya nyatakan dibuka,” pungkas Presiden akhiri arahannya.

Turut hadir mendampingi Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Seskab Pramono Anung, Mendag Agus Suparmanto, dan Menteri KUKM Teten Masduki.

 

Zico

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.

”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.

Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.

“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).

“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali

Oleh

Fakta News
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Serap aspirasi ini sekaligus untuk menggali situasi di daerah agar nantinya DPR dapat menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rencana mengevaluasi Undang-Undang Pemilu tersebut lahir setelah munculnya beberapa pernyataan yang mengarahkan agar sistem pemilu di Indonesia disempurnakan,” ungkap Politisi Partai Golkar ini usai melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan jajarannya, Ketua KPU Provinsi Bali dan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Senin (6/5/2024).
Menurut Doli, pihaknya harus menyempurnakan lagi sistem pemilu ke depan. Ada beberapa pernyataan, pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta pembuat undang-undang harus melakukan revisi Undang-Undang Pemilu sebelum 2029. Selanjutnya pertimbangan merevisi UU Pemilu berangkat dari pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan demokrasi Indonesia mahal dan melelahkan.
“Lalu, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden, di mana ada tiga hakim yang menyarankan melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu kita. Jadi, artinya peristiwa itu sudah mewakili semua elemen bahwa kita harus melakukan penyempurnaan sistem pemilu,” tandas Legislator Dapil Sumatera Utara III tersebut.
Di Bali, Ahmad Doli dan rombongan Komisi II DPR mendapat penjelasan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 di Bali berjalan baik. Dalam upaya menjaring masalah kepemiluan di daerah, Komisi II DPR RI justru mendapat catatan positif di Bali karena pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata berjalan lancar.
“Hingga akhir pemilu bergulir, tidak ada sengketa di Bali yang sampai ke Mahkamah Konstitusi sehingga saat ini calon kepala daerah yang akan ikut Pilkada 2024 sudah dapat memetakan koalisi. Bahkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Bali mencapai 83,34 persen. Ini jadi catatan penting, artinya komunikasi yang dibangun penyelenggara dan kontestan cukup baik, bisa diselesaikan di tempat,” katanya.
Hal yang bisa dipetik rombongan Komisi II DPR RI adalah evaluasi upaya peningkatan performa penyelenggara pemilu dengan mendukung kerja mereka, seperti pemberian jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan laporan bahwa tidak ada permasalahan besar saat pelaksanaan Pemilu 2024 di Pulau Dewata.
Namun, beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi tentang pemilu adalah kejadian seperti ASN yang kedapatan tidak netral, perusakan alat peraga kampanye, serta pemungutan suara ulang di dua kabupaten. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi II DPR RI membagi rombongan di tiga lokasi untuk mendengar aspirasi. Selain Bali, anggota Komisi II DPR juga menjaring aspirasi dari masyarakat di Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan.
Baca Selengkapnya

BERITA

Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran

Oleh

Fakta News
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin kunjungan kerja di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024). Foto : DPR RI

Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.

“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).

Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.

“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.

Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.

Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.

Baca Selengkapnya