Presiden Jokowi dan Sejumlah Menteri Bahas Proyek Investasi dengan Pengusaha Jepang
Jakarta – Mantan Perdana Menteri yang juga Ketua Asosiasi Jepang – Indonesia Yasuo Fukuda pada Jumat (27/10/2017) bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas kerjasama sejumlah investasi dengan Indonesia.
Pertemuan yang dilakukan di Istana Merdeka tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perusahaan Jepang yang berjumlah 12 orang. Selain itu nampak hadir mendampingi presiden Jokowi antara lain Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumad dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.
Menlu Retno Marsudi usai pertemuan mengatakan bahwa kunjungan Yasuo Fukuda beserta rombongan pengusaha Jepang ini rutin dilakukan dalam rangka membicarakan proyek-proyek investasi saat ini. “Kunjungan ini dilakukan secara reguler dari waktu ke waktu untuk duduk bersama membicarakan proyek-proyek yang sedang dan akan dijalankan,” ucap Retno.
Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi yang juga hadir mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak membahas salah satunya mengenai investasi maupun proyek di sektor perhubungan. Menurut Budi Karya saat ini ada sekitar 3 proyek yang sedang dilaksanakan maupun masih dalam tahap perencanaan, yakni pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang berjumlah tiga tahap di Jakarta. Dimana dalam prosesnya MRT pada tahap satu sudah selesai pengerjaannya dan kedua lainnya tengah dilaksanakan dan masih tahap studi. “MRT itu tahap satu sudah selesai. Tahap dua sedang akan dilaksankaan. Dan tahap 3 sedang dalam tahap studi,” ujar Budi.
Selain MRT adapun proyek lainnya yang ikut dibahas adalah kereta cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini dalam tahap studi. Budi Karya mengatakan, studi yang tengah dilakukan Japan International Corporation Agency (JICA) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ditargetkan akan selesai November. “Dan kali ini memang kita bahas secara intensif dengan jepang agar berjalan cepat,” kata Budi Karya.
Sedangkan yang terakhir menurut Budi Karya, Presiden Jokowi dan pengusaha Jepang juga membahas soal proyek pelabuhan Patimban. Dimana saat ini proyek tersebut memasuki tahap tender. “Dan kita akan mulai kurang lebih awal tahun depan dengan harapan kita bisa menyelesaikan di tahun 2019,” ucap Budi.
Mengenai pengerjaan proyek-proyek tersebut, Menhub Budi mengatakan saat ini pemerintah tidak menemukan hambatan yang berarti. Masalah pembebasan lahan yang biasanya muncul dan menjadi persoalan juga diyakini bisa teratasi oleh pemerintah. “Patimban mungkin. Mungkin saja kendalanya adalah tanah. Tapi dengan perpres, dengan satu mekanisme yang baru ini, itu praktis bisa terkontrol,” jelas Budi Karya.
Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menambahkan, Jokowi dan para pengusaha Jepang juga membahas proyek terowongan pendukung pemerintah untuk tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru. Proyek ini akan digarap mulai Januari 2018. “Karena ini di bukit barisan, untuk tunneling harus ada penyelidikan tanah dulu, mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini bisa kita selesaikan,” ucap Basuki.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
