Jokowinomics, Diskursus Baru Pembangunan Ekonomi
Selama ini dalam diskursus pembangunan ekonomi Indonesia dikenal dua nama besar teknokrat, Prof. Dr. Widjojo Nitisastro dan Prof. Dr. BJ. Habibie. Keduanya dianggap membawa arus besar pemikiran ekonomi dan kebijakan pembangunan Indonesia yang disebut Widjojonomics dan Habibienomics.
Widjojonomics mengacu pada arus pemikiran dominan yang mendasarkan kebijakan pembangunan ekonomi pada teori comparative advantage. Dalam pemikiran ini negara berkembang seperti Indonesia dianggap hanya bisa bersaing dengan memproduksi barang yang sesuai kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki dan tenaga kerja yang murah.
Para penganut pemikiran ini didominasi para sarjana ekonomi yang dipengaruhi oleh aliran ekonomi neo-klasik. Prof. Dr. Widjojo Nitisastro adalah yang paling menonjol dan sekaligus sebagai konseptor utama. Widjojo pernah menjabat Ketua Bappenas (1967-1971) dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (1971-1973). Berturut-turut, dari 1973 sampai 1983, menjadi Menko Ekuin merangkap Ketua Bappenas.
Memasuki era 1990-an, mulai ada diskursus baru yang menggeser dominasi Widjojonomics. Pemikiran baru ini mendasarkan kebijakan pembangunan pada competitive advantage dan penguasaan high-tech pada industri. Pemikiran ini dikenal sebagai Habibienomics—mengacu pada pemikiran dan kebijakan dari Prof. Dr. BJ. Habibie dalam membangun industri strategis nasional.
Habibie yang pernah menjabat Menristek dan Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada era Orde Baru, serta presiden menggantikan Suharto, berpandangan bahwa negara-negara yang tidak memiliki sumberdaya alam yang kaya, mampu membangun dan menjadi negara yang kuat dalam perekonomian global. Menurutnya, kuncinya terletak pada mutu sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengembangkan teknologi sebagai pendorong perekonomian dunia.
Kalau pendekatan pembangunan sebelumnya dirumuskan oleh para teknokrat yang berlatar belakang akademik tinggi, maka pendekatan pembangunan ekonomi Presiden Jokowi dilandaskan pada pengalaman praktis dalam dunia bisnis dan sebagai kepala daerah—action oriented.
Pengalaman mengelola pemerintahan sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta telah membentuk gagasan dan cara pandangnya tentang fungsi dan peran sebuah pemerintahan.
Seperti pernah ditulis The Economist edisi 27 Febuari-4 Maret 2016, Presiden Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.
Tidak berasal dari kalangan elite, bukan militer dan juga bukan politisi DPR. Jokowi juga bukan Ketua Umum partai politik. Jokowi anak sulung dari keluarga biasa dari Solo, Jawa Tengah. Reputasinya sebagai kepala daerah dikenal dengan seruan pemerintahan yang bersih sebagaimana dilakukan di Solo dan Jakarta.
Visi ideologis pembangunan Presiden Jokowi dijabarkan dalam dokumen Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian. Untuk menterjemahkan visinya dalam kebijakan, Presiden Jokowi mengedepankan pendekatan pembangunan “Indonesia-sentris” guna mendorong pembangunan yang lebih merata di luar pulau Jawa.
Pendekatan ini dapat dianggap sebagai terjemahan Presiden Jokowi atas tidak meratanya kesejahteraan terutama antara Jawa dan luar Jawa.
Indonesia-sentris menjelaskan bagaimana orientasi pembangunan “Jawa-sentris” telah mengakibatkan ketidakadilan, kesenjangan, dan kemiskinan pada daerah-daerah di luar Jawa. Dengan pendekatan ini, Presiden Jokowi serius membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dan dari daerah perbatasan serta kawasan timur Indonesia.
Visi pembangunan Presiden Jokowi yang juga penting adalah kebijakan kemaritiman yang melihat laut sebagai pemersatu dan sumber kemakmuran. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2014 di gedung MPR Senayan, Presiden Jokowi mengatakan, “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.”
Yang juga tampak dominan dalam kebijakan pembangunan Presiden Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Penyebaran pembangunan infrastruktur terutama ke luar pulau Jawa diyakini berdampak pada kemudahan mobilitas dan mendukung aktifitas ekonomi warga. Infrastruktur mampu menembus isolasi perbatasan dan wilayah serta pemerataan antar wilayah. Semua investasi ini adalah tujuan pemerintahan Presiden Jokowi guna menyebarkan kesejahteraan ke timur, ke pulau-pulau terluar/terdepan dari Indonesia.
Pendekatan pembangunan yang juga menjadi fokus Presiden Jokowi adalah upaya pemenuhan hak-hak dasar warga. Seperti pendidikan dan kesehatan, pemerintah menjalankan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Untuk membantu keluarga miskin juga dijalankan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Semua strategi dan kebijakan pembangunan Presiden Jokowi di atas, adalah dalam rangka mentransformasikan ekonomi Indonesia yang semula berbasis komsumsi ke ekonomi berbasis produksi. Transformasi ini akan memberi fondasi bagi Indonesia ke depan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
EKO SULISTYO
Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi
Kantor Staf Presiden
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
