Connect with us

Waspada, Kini Penjahat di Indonesia Juga Incar Dompet Digital

Jakarta – Fraud atau penipuan di sektor keuangan Indonesia terbilang tinggi. Kebanyakan pelaku masuk dalam berbagai celah yang ada di kartu kredit hingga yang saat ini ngetren yaitu akun e-wallet atau dompet digital.

“Angka fraud kita tinggi. Tapi cukup sulit menentukan posisinya. Singapura paling rendah, kalau Indonesia bisa dibilang antara masuk top 3-4,” kata Kevin Onggo, Country Manager Indonesia CashShield saat berbincang, Rabu (9/10/2019).

Namun ada beberapa perbedaan antara fraud yang terjadi di Indonesia dengan negara lain, contohnya target yang tidak sama. Misalnya di Eropa, fokus pelaku masih banyak di kartu kredit.

“Kalau di Indonesia saat ini targetnya kebanyakan ke e-wallet. Misalnya penipuan lewat modus permintaan OTP ke pengguna dompet digital tersebut,” tambahnya

“Tapi credit card value-nya sekarang nggak as precious as account. Kalau account dalemnya ada saldo, gue punya saldo gue bisa kena fraud ke credit card gue kan, akun ini bisa dipakai semua orang kan, tapi kalau credit card gue diambil gue tinggal telepon aja ke bank ‘eh credit card gue diambil nih’, tapi kalau account gue nelepon kan saldonya udah ilang,” sambungnya.

Di pihak lain, Justin Lie Founder & CEO CashShield mengatakan perusahaannya masuk ke bisnis proteksi dari fraud. “Kami masuk ke berbagai macam celah e-wallet, fraud sekarang lebih kompleks dan kami punya alat untuk mencegahnya,” klaim Justin.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bagikan Puluhan Ribu Paket Sembako, Walkot Rudy Ajak Warga Gunakan Masker Saat Beraktifitas

Oleh

Fakta News

Solo – Puluhan ribu paket sembako disalurkan Pemkot Surakarta bagi warga miskin terdampak Covid 19 di lima kecamatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo didampingi Wakil Walikota Achmad Purnomo ke masing masing camat.

Simbolis berlangsung di depan gudang Perumda Pedaringan Solo, Minggu (5/4/2020). Ribuan sembako selanjutnya didistribusikan menggunakan angkutan kota feeder ke rumah masing masing warga.

Pemkot Surakarta menyalurkan 40 ribu paket sembako ke masyarakat terdampak virus corona. Penyaluran di lakukan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pagi tadi sebanyak 25.416 paket dengan sasaran sebanyak 2.786 RT 628 RW di wilayah Surakarta.

Dalam kesempatan itu Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pemberian bantuan tersebut untuk mengatasi penyebaran virus corona seiring aktivitas masyarakat dibatasi.

“Bantuan itu diberikan terutama bagi masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan baik pusat maupun Provinsi,” kata Wali Kota yang akrab disapa Rudy itu.

Untuk itu, jika masih ada warga Surakarta yang belum mendapat bantuan dari pusat maupun propinsi diperbolehkan untuk mendaftar di RT masing-masing. Untuk tahap pertama kali ini menyalurkan paket berisi 7 item berupa 10 kilograam beras telur ½ kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, ditambah mie instan, kecap dan teh.

“Sedangkan untuk tahap kedua akan kami lakukan pada dua minggu berikutnya. Dengan paket berisi 5 item. Masing masing senilai Rp 265 ribu,” ujar Rudy.

Walikota Rudy menegaskan, saat ini kota Solo bukan bebas Corona. Karena sekarang ini PDP naik dan positif 1 orang. Untuk itu dia berharap penyebaran virus corona di Solo bisa atasi secara bersama-sama.

“Saya mengajak seluruh warga Kota Solo melakukan gerakan menggunakan masker buatan sendiri saat pergi beraktivitas keluar rumah. Seperti berbelanja ke pasar, mall, atau kegiatan lainnya yang terpaksa harus keluar rumah.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Tinjau Kampung Siaga COVID-19, Wawalkot Bogor Dedie Rachim Apresiasi KPN dan Ingatkan Pentingnya Menjaga Kekompakan-Kedisiplinan dalam Menghadapi Corona

Oleh

Fakta News

Bogor – Organ relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN) bekerja sama dan bergotong royong bersama warga membentuk Kampung Siaga COVID-19 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kampung Siaga COVID-19 ini telah tersebar di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor.

Program Kampung Siaga COVID-19 merupakan salah satu kegiatan atau program yang telah KPN lakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hingga kini KPN telah membagikan dan mendistribusikan hand sanitizer, masker, penyemprotan disinfektan, wastafel portabel ke warga-warga di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor.

Salah satu Kampung Siaga COVID-19 yang telah didirikan terletak di RW 09 Ciwaringin, Bogor Tengah, Kota Bogor. Pada kesempatan ini Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim berkesempatan hadir untuk meninjau kesiapan Kampung Siaga COVID-19 pada Minggu (5/4) sore.

Dalam kesempatan tersebut, Dedie menyapa para relawan KPN, Ketua RT dan RW, beserta warga yang hadir. Menurutnya, kunjungan ini sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan KPN Tanggap Covid-19 di Kota Bogor.

Kepada warga, Dedie yang hadir mengenakan masker mengungkapkan penyebaran virus Corona di wilayah Kota Bogor yang bertambah korban setiap harinya. Dampak pandemi Corona ini juga menyebabkan kondisi perekonomian lumpuh, sehingga berpengaruh pada pendapatan daerah. Karenanya, dia mengharapkan kesadaran masyarakat sekaligus mengapresiasi peran KPN terkait Kampung Siaga COVID-19 di beberapa titik Kota Bogor dalam upaya membantu Pemkot Bogor memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran Covid-19 kepada lingkungan terkecil yakni di tingkat RT/RW.

“Maka kegiatan seperti ini yaitu peran serta dan kesadaran masyarakatlah yang harus mulai digalakkan dan ditingkatkan, untuk membantu pemerintah mengatasi permasalahan ini. Terima kasih untuk KPN yang telah ikut berperan aktif mendukung Pemkot Bogor dalam pencegahan Covid-19 dengan adanya Kampung Siaga COVID-19 dengan fasilitas wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan bagi warga Kota Bogor,” ujar Dedie.

Dedie berharap dengan adanya Kampung Siaga COVID-19 ini masyarakat dapat menjaga diri untuk terus meningkatkan kesehatan dan kebersihan di lingkungannya dalam menghadapi pandemi Corona. Ia pun mengingatkan pentingnya kekompakan, disiplin dan ketulusan hati masyarakat Kota Bogor agar pandemi Corona cepat usai dan merayakan Idul Fitri bersama-sama tanpa dihantui pandemi Corona.

“Saat ini yang diperlukan adalah kekompakan, kedisiplinan dan ketulusan hati, agar tujuannya sama yakni kita sehat masyarakat juga sehat. Ekonomi sehat, sosial ekonominya juga sehat. Kita juga tak ingin lama-lama, kalau kita kompak, disiplin, tulus ikhlas, kita ingin 1 Syawal 1441 H bisa Salat Ied di masjid-masjid, lapangan-lapangan,” kata Dedie.

“Tapi untuk menuju kesana kita perlu pengorbanan tak bisa sepotong-sepotong kalau semuanya disiplin, semuanya ikhlas, Insya Allah kita semua akan memperoleh hari kemenangan, 1 Syawal 1441 H,”tegas Dedie lagi.

Dedie pun meminta bantuan tokoh agama dan masyarakat serta warga bersama Pemkot Bogor untuk saling bersatu, saling menolong dan mendoakan agar semuanya bisa usai. Tak lupa ia juga menegaskan akan pentingnya pemakaian masker, social distancing maupun physical distancing untuk diterapkan masyarakat untuk menekan penyebaran virus Corona.

Tak hanya itu, Dedie pun mengajarkan kepada warga bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar agar terhindar dari paparan virus Corona.

Sementara itu Koordinator Wilayah Bogor ‘Program KPN Tanggap COVID-19’, Shane M Hasibuan, mengatakan Program Kampung Siaga COVID-19 dirumuskan dengan dasar semangat gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat RW untuk saling bahu membahu, mandiri dan cepat tanggap dalam kondisi darurat.

Shane mengatakan pihaknya telah sejak awal turun langsung dengan aksi nyata ke masyarakat dalam menghadapi Covid-19. Hal ini dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat juga sebagai bentuk kepedulian dalam membantu Pemerintah terutama Pemkot Bogor dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“KPN sejak awal sudah ikut ambil bagian dalam perang melawan COVID-19 ini, mulai dari pembagian hand sanitizer, masker, wastafel portabel hingga Program Kampung Siaga Covid-19 di wilayah Jakarta dan Bogor. Untuk Program Kampung Siaga Covid-19 ini, kita melibatkan partisipasi dengan mengajak masyarakat di tingkat RW untuk gotong royong, saling bantu, mencoba untuk mandiri, namun juga segera dapat mengakses bantuan yang ada, cepat tanggap dalam kondisi kedaruratan. Virus ini kan gak kenal kelas masyarakat, gak kenal golongan, menghadapinya ya harus gotong royong,” jelas Shane, Minggu (5/4/2020).

“Hal ini juga adalah wujud kepedulian kami membantu Pemerintah terutama Pemkot Kota Bogor untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19 agar tak meluas. Apalagi sebelumnya KPN juga telah menyerahkan wastafel portabel ke Pemkot Bogor untuk masyarakat,” imbuhnya.

Shane menjelaskan hingga saat ini ada 6 Kampung Siaga COVID-19 di wilayah Kota Bogor. Kampung Siaga Covid-19 ada di wilayah RW 08 Kebon Pedes Kecamatan Tanah Sereal, RW 09 Pamoyanan Kecamatan Bogor Selatan, RW 09 Ciwaringin Kecamatan Bogor Tengah, RW 11 Banjarjati Kecamatan Bogor Utara, RW 05 Panaragan Kecamatan Bogor Tengah dan RW 04 Kedung Badak Kecamatan Tanah Sereal.

“Kampung Siaga COVID-19 ini adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pada tingkatan kluster kampung, antar tetangga, menggugah kesadaran warga untuk menjaga diri masing-masing, saling bantu untuk bersama-sama menghadapi pandemi ini. KPN Kota Bogor bersama kepala wilayah dan warga bahu membahu dan bergotong royong melakukan penyemprotan disinfektan serta memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pencegahan penyebaran virus Corona. Seperti menjaga jarak atau physical distancing antar individu, selain itu tidak membuat keramaian atau kerumunan (social distancing), dan sedapatnya beraktifitas dan bekerja dari rumah saja (work from home).

Shane menuturkan selain penyemprotan, edukasi, dan sosialisasi, KPN juga membagikan wastafel portabel di Kampung Siaga COVID-19 sebagai sarana mencuci tangan bagi warga terlebih bagi yang beraktifitas atau bekerja di luar lingkungan mereka.

“Kita ingin dengan adanya wastafel portabel di Program Kampung Siaga COVID-19 ini, warga bisa lebih disiplin menjaga kebersihan dalam menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Diharapkan warga tetap menjaga kebersihan lewat cuci tangan dengan sabun. Kita ingin warga tetap sehat, prinsipnya kita tidak bisa sehat sendiri kalau orang lain tidak sehat. Kalau kita ingin sehat kita juga bikin orang lain sehat,” ujar Shane.

Shane pun mengajak semua pihak untuk melepaskan kepentingan pribadi dan golongan dan bersama-sama bekerja melawan Pandemi COVID-19.

“Kita tidak punya waktu, kita tidak punya kemewahan untuk saling bertengkar ataupun menyalahkan. Ini saatnya kita bersatu padu, meletakkan semua perbedaan, kita kembali ke jati diri bangsa. Bangsa ini, bangsa yang tangguh karena kegotongroyongan, mari sama-sama kita hadapi, kita berbuat sesuai kemampuan kita masing-masing. Saya yakin kita akan melalui semua ini dengan baik, dan pada saatnya nanti, kita menjadi bangsa yang tangguh yang telah melewati bencana kemanusiaan yang luar biasa ini,” tutur Shane.

Shane juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut andil langsung dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19, maupun yang memberikan dukungan baik moril maupun materil.

“Kami mengapresiasi kerja-kerja luar biasa oleh banyak pihak, baik Pemerintah, Pemkot Bogor dan kekuatan masyarakat sipil lainnya, terlebih lagi penghargaan yang sangat tinggi bagi para dokter dan kalangan medis. Begitu banyak bantuan moril dan materil dari teman-teman menunjukan semangat gotong royong bangsa ini masih ada,” pungkas Shane.

Ketua RW 09 Ciwaringin, Darmadji Amran mengucapkan apresiasi atas kerja sama dan bantuan KPN dalam keterlibatan program Kampung Siaga COVID-19.

“Kami sangat berterimakasih atas bantuan KPN dalam pembentukan Kampung Siaga COVID-19 ini, apalagi adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dan memberantas virus Corona. Karena di kampung kami ini warga sudah merasa was-was, semoga dengan adanya wastafel portabel dan penyemprotan disinfektan, warga kami dapat menjaga diri dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan untuk pencegahan penyebaran virus Corona,” ujar Darmadji.

Sedangkan Ketua DKM Al Athiiqiyyah Ustaz Ridwan berharap peran dan partisipasi KPN dalam pencegahan penyebaran virus Corona di wilayahnya bermanfaat bagi warga.

“Semoga kegiatan KPN dengan Kampung Siaga dan fasilitas yang diberikan untuk warga kami mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT,” ucapnya.

Untuk diketahui Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan kumpulan dari organ yang terus-menerus bekerja demi kebaikan tetap memimpin negeri ini, terdiri atas: Almisbat, Alumni Menteng 64, Bara JP, Blusukan Jokowi, KAPT, Kornas Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai, RPJB dan Seknas Jokowi.

KPN mengajak semua lapisan masyarakat, semua jajaran pemerintahan dan semua kekuatan sipil yang ada untuk bergerak bersama, letakkan dahulu segala perbedaan, #saatnyagotongroyong, mari berbuat yang kita mampu lakukan.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Keterangan Kemenkes Terkait Mekanisme Penetapan PSBB Suatu Wilayah

Oleh

Fakta News
Sekjen Kemenkes Oscar Primadi

Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan kepala daerah bisa mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Menteri Keseharan (Menkes) untuk kebijakan pencegahan virus Corona (COVID-19). Namun, ada beberapa yang menjadi pertimbangan sebelum Menteri Kesehatan menetapkan PSBB untuk daerah.

“Kalau kita lihat penetapan mekanisme satu wilayah, saya jelaskan sebagai berikut ada 2 kriteria penetapan PSBB satu provinsi dan kota, berkaitan dengan jumlah kasus atau jumlah kematian akibat peningkatan, dan menyebar secara signifikan dan cepat di beberapa wilayah. Ada kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain,” ucap Sekjen Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, dalam siaran pers di akun Youtube BNPB, Minggu (5/4/2020).

Selain itu, ada beberapa data yang perlu dilampirkan saat permohonan pengajuan PSBB. Data itu yang akan menjadi penentu apakah PSBB diterapkan di wilayah tersebut atau tidak.

“Permohonan PSBB kepada Menteri Kesehatan harus didukung dengan data dan bukti epidemiologi berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengamanan sosial, dan aspek keamanan,” ucap Oscar yang mengenakan masker saat memberikan pernyataan.

Setelah permohonan diajukan, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto akan segera menetapkan PSBB untuk daerah. Disebut Oscar, penetapan hanya butuh waktu dua hari sejak berkas diterima.

“Kemudian Menteri Kesehatan menetapkan pembahasan pembatasan sosial berskala besar pada wilayah tertentu dalam waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan. Kita betul-betul responsif terhadap usulan ini. Dan dilaksanakan dengan pertimbangan, tentunya pertimbangan secara cepat yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dan memperhatikan Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID 19 ini,” kata Oscar.

Berikut pernyataan lengkap Sekjen Kemenkes Oscar Primadi soal penetapan PSBB suatu wilayah:

Keputusan Presiden nomori 11 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kegawatdaruratan masyarakat, dan menetapkan kedaruratan masyarakat, corona virus yang wajib dilakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan perindang-undangan. Setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif, Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya untuk menekan penyebaran corona virus ini semakin meluas.

Berdasarkan pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumberdaya, teknis operasi, pertimbangan ekonomi sosial budaya dan keamanan, ditetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, tentang pemabatasan sosial berskala besar untuk percepatan penanganan corona virus.

Saudara sekalian, sebagai operasional PP 21 tahun 2020. Kementerian Kesehatan menerbitkan dua prodak hukum, pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan apa yang kita sebut PMK 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID 19 yang mengatur lebih tekinis kriteria pembatasan sosial berskala besar untuk ditetapkan serta teknis pelaksanaannya.

Pembatas sosial berskala besar ini yang kita singkat dengan PSBB merupakan pembatasan kegiatan pembatasan kegiatan sekali lagi tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga ada terinfeksi COVID 19. Yang sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus COVID 19 ini. Jadi masyarakat masih bisa berkegiatan sehari-hari, tapi untuk kegiatan tertentu dibatasi. Ditegaskan lagi masih dapat ber kegiatan sehari-hari.

Kegiatan pembatasan sosial ini meliputi perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan-kegiatan di fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan lainnya khususnya terkait aspek pertahanan keamanan.

Berbeda dengan apa yang kita sebut tindakan karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit. Dalam karantina yang disebutkan ini, penduduk tentunya atau masyarakat di wilayah tertentu kawasan RT, RW, desa, satu kelurahan, satu kabupaten, dan satu kota, dan di rumah sakit yang sedang dilakukan karantina, di lokasi tadi tidak boleh keluar. Itu juga yang membedakannya dengan PSBB ini.

PSBB bertujuan untuk memutus rantai penularan dari hulunya dan dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat di perpanjangan Jika masih ada bukti penyebaran penilaian dibuktikan dengan penurunan jumlah kasus dan tidak ada lagi penyebaran ke area atau wilayah baru.

Pada prinsipnya, sekali lagi kami nyatakan bahwa pelaksanaan PSBB ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan juga dibutuhkan kerjasama antara pemerintah masyarakat agar tujuan PSBB ini terlaksana dengan baik.

Kalau kita lihat, penetapan mekanisme satu wilayah, saya jelaskan sebagai berikut ada dua kriteria penetapan PSBB satu provinsi, dan Kota berkaitan dengan jumlah kasus atau jumlah kematian akibat peningkatan, dan menyebar secara signifikan, dan cepat di beberapa wilayah. Ada kaitan epidemologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Penetapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan atas permohonan gubernur, bupati, walikota, ketua pelaksana gugus tugas percepatan pelaksanaan penanganan COVID-19 juga dapat usulkan kepada menteri untuk tetapkan PSBB di wilayah tertentu.

Permohonan PSB kepada Menteri Kesehatan harus didukung dengan data dan bukti epidemologi berupa peningkatan jumlah kasus menurut waktu, peta penyebaran kasus menurut waktu, kejadian transmisi lokal, dan informasi kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan terhadap kebutuhan dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi, jaring pengamanan sosial, dan aspek keamanan.

Kemudian Menteri Kesehatan menetapkan pembahasan pembatasan sosial berskala besar pada wilayah tertentu dalam waktu paling lama dua hari sejak diterimanya permohonan. Kita betul-betul responsif terhadap usulan ini. Dan dilaksanakan dengan pertimbangan, tentunya pertimbangan secara cepat yang dilakukan oleh tim yang dibentuk dan memperhatikan ketua tim pelaksanaan gugus tugas penanganan COVID 19 ini.

Pemerintah daerah tentunya dalam melaksanakan PSBB ini harus koordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.

Produk hukum lain adalah keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01 tentang Penetapan Sosial Berskala Besar ini adalah pembentukan tim yang akan merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Menteri Kesehatan.

Kemudian saudara sekalian, selain PSBB ini, dia lebih ketat karena nilai dari PSBB lebih ketat daripada social distancing, Karena sifatnya bukan lagi berupa imbauan melainkan adanya penguatan peraturan pengaturan kegiatan penduduk. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan dan ada penegakan hukum oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PSBB sekali lagi berdampak dengan yang berkenaan dengan masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang melarang tapi pembatasan. Sekali lagi kami katakan pembatasan dan semua bisa bergerak. Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut mengedepankan keselamatan, dan kepentingan masyarakat, baik tingkat nasional maupun daerah.

Baca Selengkapnya