Tantangan Mempercepat Konektivitas Internet bagi Bangsa Indonesia
Jakarta – Fasilitas dan jaringan Internet yang cepat dan merata sangat penting untuk kemajuan bangsa. Hal ini karena saat ini Internet dibutuhkan di hampir semua lini kehidupan.
Namun demikian kesenjangan akses internet di Indonesia menjadi topik yang tak habis diperbincangkan. Kesenjangan ini dikhawatirkan bisa menjadi penyebab tak tercapainya proyeksi ekonomi digital di Indonesia yang diprediksi mencapai 146 miliar dollar AS pada 2025 atau naik drastis dari 2021 lalu yang sebesar 70 miliar dollar AS.
Merujuk kepada laporan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi 2020 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan infrastruktur telekomunikasi berkisar 5,59 pada skala 0-10.
Kemudian, menurut laporan riset Survei Internet Indonesia 2019-2020 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menyebutkan, sebanyak 56,4 persen pengguna internet Indonesia berada di Jawa. Dari versi pemerintah, bahwa masih ada 12.548 desa di Indonesia belum menikmati layanan seluler jaringan 4G LTE pada 2020.
Ke-3 data tersebut saling terkait khususnya karena masih adanya 12.548 desa yang belum mendapatkan sinyal 4G yang berarti desa tersebut belum mempunyai koneksi Internet.
Suatu pekerjaan yang tidak mudah untuk menyediakan layanan internet di setiap desa, mengingat kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan menjadi problem tersendiri untuk membangun infrastruktur telekomunikasi, apalagi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di lain pihak operator telekomunikasi sering kali beralasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T tidak ekonomis secara bisnis bagi mereka, sehingga mereka tidak tertarik untuk membangun di daerah 3T.
Pemerintah bukannya tidak peduli dengan masalah tersebut, beberapa program yang sedang dan akan dijalankan oleh Pemerintah khususnya oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) – Kominfo antara lain, proyek infrastruktur jaringan tulang punggung telekomunikasi ”Palapa Ring”, proyek ini masuk dalam proyek strategis nasional.
Proyek ini menjangkau 54 kabupaten/kota di daerah terpencil, dibangun memakai mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment).
Kementerian Kominfo juga memiliki proyek satelit telekomunikasi geostasioner bernama Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang menggunakan skema KPBU dengan menerapkan skema availability payment.
Di tengah-tengah konstruksi, pada Maret 2022, Kementerian Kominfo menyebut sudah ada proyek pengadaan satelit cadangan (Hot Backup Satelit) yang diklaim demi memitigasi risiko peluncuran dan pengoperasian Satria-1.
Dari sisi ketersediaan menara pemancar 4G LTE di daerah 3T yang dianggap tidak ekonomis oleh operator, pemerintah menyerahkan tanggung jawab pembangunan Bakti sebanyak 9.113 desa dengan memakai dana USO. Operator telekomunikasi seluler juga diberi tanggung jawab membangun pemancar 4G LTE di 3.435 desa.
Khusus menara pemancar 4G LTE yang menjadi tanggung jawab Bakti, realisasinya seret. Dari 4.200 desa yang ditargetkan selesai pada Maret 2022, hanya 1.791 desa yang menara pemancar jaringan 4G telah beroperasi.
Dari segi perencanaan apa yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Bakti – Kominfo patut diapresiasi, namun demikian pengawalan yang ketat terhadap realisasi agar sesuai target penyelesaian juga patut menjadi perhatian yang tinggi.
Masyarakat setempat juga perlu dilibatkan agar bersedia merawat dan menjaga operasional infrastruktur telekomunikasi yang ada di daerah mereka. Sehingga akses Internet dengan harga terjangkau segera dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
