Siapa Tak Haru Melihat Dedikasinya
Siapa tak kenal Sutopo Purwo Nugroho. Setiap hari belakangan ini, ia banyak tampil di media massa, baik elektronik maupun cetak. Apalagi saat terjadi gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah.
Teleponnya saja nyaris tak berhenti. Tak cuma wartawan, ia harus melayani pertanyaan dari berbagai instansi pemerintah, masyarakat, dan tentu saja Presiden.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini memang
Sebagai Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo menjadi tumpuan pertanyaan. Apa saja mulai dari anggota keluarga hilang hingga keluhan listrik dan bantuan juga menyasar dirinya.
Dari situ, Sutopo mencatatya dan meneruskannya ke para relawan dari berbagai instansi di lapangan.
Malah seperti diceritakan dirinya, Sutopo pernah ditelepon korban gempa Lombok dan memintanya untuk mengusir kuntilanak. Korban itu mengatakan daerahnya menjadi sangat angker lantaran banyak korban jiwa berjatuhan.
Tanpa disadari, BNPB seakan-akan jadi institusi yang melayani semua hal. Padahal pada saat didirikan 2007, BNPB seharusnya untuk menanggulangi dan mengurangi risiko bencana.
Sampai-sampai, kata Sutopo, ada yang memanggil BNPB karena orang itu memanjat pohon kelapa tapi tidak bisa turun. Ada juga yang minta tolong karena kambingnya tercemplung ke sumur.
Baca Juga:
- Meski Perlu Waktu, Sutopo: Perkembangan Penanganan Gempa Palu Semakin Baik
- Bertemu Sutopo BNPB, Presiden Jokowi: Beliau Sangat Menginspirasi
- Diundang Presiden Jokowi ke Istana Bogor, Sutopo: Ini Kehormatan bagi Saya
Sudah begitu yang bertanya padanya pun bukan cuma orang Indonesia. Orang luar negeri pun menghubunginya.
Sutopo lantas memberi contoh pada saat letusan Gunung Agung di Bali. Berkali-kali ia mendapat panggilan telepon dari warga negara asing.
Misalnya turis dari Jerman. Turis itu jauh-jauh hari sudah merencanakan menggelar pesta pernikahan di Ubud, Bali dengan pasangannya dari Amerika Serikat. Sang turis sudah menyebar undangan, namun terancam batal karena informasi yang simpang siur.
Jadi bayangan orang asing saat itu, seluruh Bali dalam bahaya letusan Gunung Agung. Hal ini pula yang sangat disayangkan dan memukul ekonomi masyarakat Bali karena tergantung pada sektor wisata.
Sutopo pun menjelaskan detail lengkap dengan data terbaru soal Gunung Agung. Ia meyakinkan turis Jerman itu untuk tetap melangsungkan pernikahan di Ubud.
Singkat cerita, orang Jerman itu tetap menikah di Ubud dan nyatanya nyaman dari zona bahaya. Malahan bulan madunya pun tetap di wilayah Bali, tepatnya Karangasem.
Tak disangka, foto pasangan Jerman tersebut malah viral di media sosial. Foto bulan madu dengan latar belakang kepulan asap Gunung Agungnya jadi ikon di medsos sekaligus jadi kampanye Bali aman.
Bagi Sutopo, peran sosial media begitu penting. Selain jadi sumber kesimpangsiuran, bisa juga jadi sumber informasi yang cepat dan mudah diandalkan. Nah Sutopo adalah salah satu yang cukup aktif menggunakannya. Bahkan Sutopo mengelola sendiri media sosialnya.
Selain itu, jebolan UGM dan IPB ini aktif mengirimkan materi siaran pers harian. Biasanya ia kirim ke lebih dari 3 ribu kontak yang sebagian besar memang wartawan. Tak main-main, dalam setahun, ia bisa mengeluarkan hingga 500 sampai 600 siaran pers.
Namun Sutopo mengakui perang melawan hoaks merupakan tantangan terbesar. Bagi dia, satu-satunya cara melawan hoaks adalah rutin mengirimkan kabar terkini yang akurat dan tersebar luas ke masyarakat.
Sutopo sendiri tak menyangka bahwa dirinya akan melangkah sejauh ini untuk Indonesia. Yang perlu diketahui, dia juga Doktor di bidang hidrologi dan peneliti di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Delapan tahun lalu, ia ditugaskan ke BNPB untuk menjadi Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Ia dipaksa memegang jabatan sebagai Kepala Pusat Data dan Humas BNPB. Dan saat itu, sebenarnya ia sempat menolak.
Pikirannya, posisi humas itu jauh dari bayangannya sebagai peneliti. Apalagi dirinya tak punya banyak pengalaman.
Namun takdir berkata demikian. Sutopo Purwo Nugroho dinilai mampu berinteraksi dengan media dan publik.
Terutama pada saat gempa dan tsunami Mentawai pada Oktober 2010. Sutopo yang saat itu ikut survei ke lokasi dengan cepat mampu menyiapkan materi siaran pers.
“Tiba-tiba saja saya sudah diberi SK (Surat Keputusan) sebagai humas,” kata dia. “Namun, akhirnya harus saya akui bahwa saya kecanduan dan merasa inilah panggilan saya,” katanya.
Nah, kemampuannya sebagai peneliti rupanya memudahkan Sutopo dalam menyampaikan data-data yang dibutuhkan media dan publik secara cepat. Sedangkan kemampuannya menulis, menurut dia, diperoleh secara otodidak.
Saat ini, dia biasa menulis di lapangan menggunakan telepon genggam. Bahkan, dia berani diuji adu cepat dengan wartawan dalam meliput dan melaporkan peristiwa jika terjadi kejadian di lapangan.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
