Connect with us
Edvin Aldrian

Ilmuwan Indonesia di Panggung Internasional

Edvin Aldrian

Jakarta – Ilmuwan Indonesia di panggung internasional mungkin memang sedikit. Namun bagi Edvin Aldrian, justru Indonesia merupakan salah satu negara tujuan banyak ilmuwan di dunia.

Salah satu topik yang terhangat yang tengah jadi perbincangan ilmuwan di dunia tentu saja soal perubahan iklim. Bagi para ilmuwan, perubahan iklim memang menjadi isu yang kompleks.

Perlu banyak pintu untuk memahami dampak perubahan iklim. Edvin sendiri yang sudah bertahun-tahun bergulat dalam kompleksitas persoalan ini mengamininya. Baginya, persoalan perubahan iklim tidak lagi cukup didekat dengan ilmu meteorologi, klimatologi, bioloi, dan seterusnya.

Menurut ilmuwan berusia 48 tahun ini, jika kita ingin mencari solusi untuk mengatasi dampak luas perubahan iklim maka perlu dukungan ilmu sosial, hukum, dan politik. Ilmu-ilmu itu amat penting dalam proses negosiasi untuk kesepakatan global.

Kalangan ilmuwan tahu, Edvin Aldrian adalah salah seorang ilmuwan pelopor yang lama bergelut dalam kompleksitas persoalan perubahan iklim. Ia mengawal isu perubahan iklim komplit dengan segala persoalan sosial politik di dalamnya.

Saat ini ia tercatat sebagai anggota dewan Panel Ahli Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC). Sejak 8 Oktober 2015, Edvin menjadi Wakil Ketua Kelompok Kerja I IPCC dalam Bureau for Assesment Report (AR) 6. Hasil AR 6 bakal selesai pertengahan 2022.

Sejak 2014, ia juga menjabat Co-Chair of WMO Comission for Climatology (CCI) Expert Team in Institutional and Infrastructural Capabilities (ET-IIC). Di kawasan Asia-Pasific, Edvin menjadi Co-Vice Chair WMO Regional Association V Working Group on Climate Service (WMO RA V WG-CLS) untuk 2014-2018.

Sebagai ilmuwan Indonesia yang muncul ke lapisan internasional, ia menilai ilmuwan dan peneliti Indonesia terlalu khawatir sementara kreativitas dan “kenekatan” kurang. “Mereka takut produk (isu) lokal tidak akan laku untuk jurnal internasional. Padahal dengan kreativitas yang dimiliki, akan muncul pemikiran yang beragam,” tutur Edvin.

Ini dia. Menurutnya, sering kali peneliti tidak menyadari bahwa isu-isu lokal sebenarnya amat dekat dengan isu utama yang sedang menjadi perhatian dunia. Edvin sendiri mengaku menulis segala hal yang ia sebut “aneh-aneh” mulai kebakaran hutan, soal padi, laut, hingga permodelan dari dalam negeri.

“Saya tidak takut dibilang tanpa spesialisasi. Masalahnya ini adalah ilmu meteorologi terapan. Keenganan penulis berawal dari merasa tidak cukup kreatif untuk menuliskan sesuatu,” katanya.

Karya ilmiahnya terjaring untuk dibaca IPCC pada 2007 bersama dengan dua peneliti Indonesia lainnya. Saat ini ada delapan ilmuwan Indonesia yang karyanya dibaca IPCC.

Perlu diketahui, kini IPCC sedang menyusun laporan tentang apa arti kenaikan suhu 1,5 derajat celcius, sesuai permintaan negara-negara pada Konferensi Perubahan Iklim 2015 di Paris.

Selain itu, akan disusun pula laporan dampak perubahan iklim terhadap laut dan daratan secara khusus 1,5 tahun ke depan.

Laporan tersebut menjadi potret kondisi bumi saat ini yang telah menderita akibat perubahan iklim. Laporan itu akan menjadi stoctaking (inventarisasi) pertama tentang berbagai kondisi bumi sesuai Kesepakatan Paris.

Kesepakatan Paris menargetkan penurunan emisi untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius dari suhu pra-Revolusi Industri atau dengan upaya keras menahan kenaikan paling tinggi 1,5 derajat celcius.

Nah, salah satu isu krusial adalah perubahan iklim dan kota kerena lebih dari 50 persen warga dunia tinggal di kota. Dengan gaya hidup perkotaan yang boros energi, warga kota adalah penyumbang emisi terbesar dari transportasi dan gaya hidup yang bergantung pada porduk industri.

Topik khusus Perubahan iklim dan Kota sudah dibahas di Edmonton, Kanada, yang melibatkan 300 kota sedunia.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya