Connect with us

Urgensi Dialog Jakarta-Papua Membuka Tabir Merajut Damai

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Proses perdamaian Aceh merupakan suatu proses yang sangat membanggakan Indonesia. Proses ini justru cerminan demokrasi yang tumbuh dari hasil reformasi tahun 1998. Ini juga menunjukan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang “wise and truthfull” dan menambahkan kepercayaan dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

Proses perdamaian Aceh dapat dirujuk sebagai pembelajaran dan disesuaikan dengan kondisi di Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat). Perbedaan mendasar di Aceh hanya ada satu faksi, yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sedangkan di Papua ada banyak faksi (kelompok/golongan):

(1)   Kelompok “Merdeka Harga Mati” (OPM, ULMWP)

(2)   Kelompok “NKRI Harga Mati”

(3)   Kelompok Moderat

(4)   Kelompok Abu-abu

(5)   Kelompok Oportunis

Tiap faksi ini mempunyai kepentingan masing-masing.

Proses perdamaian di Aceh memberikan 6 (enam) pembelajaran yang dapat dicontoh Pemerintah Pusat untuk proses perdamaian di Papua. (Timo Kimivaki, Initiating a Peace Proses in Papua, 2006), yaitu:

(1)   Pentingnya dialog inklusif sesuai ketentuan maupun hukum yang berlaku. Perdamaian tidak dapat di negosiasikan secara sepihak antara teman atau kelompok yang sepaham maupun institusi hukum yang ada. Dialog Jakarta-Papua harus melibatkan organisasi yang dianggap bersebrangan dengan Pemerintah maupun mereka yang di luar negeri harus disertakan dalam proses dialog inklusif tersebut.

(2)   Kebutuhan untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung dengan kewenangan yang jelas dari Pemerintah Pusat

(3)   Menciptakan nilai-nilai mekanisme yang transparan, bermartabat dan terhormat, termasuk adanya pemantauan internasional agar dapat memonitor dan memastikan bahwa pelaksanaan dialog dan penyelesaiannya dapat dipercaya serta akuntabel.

(4)   Melibatkan pihak luar yang dapat dipercaya oleh pihak Jakarta maupun Papua sebagai mediator dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang ada.

(5)   Dalam menyesuaikan persyaratan kesepakatan yang ada setelah masyarakat sendiri secara demokratis memilih perwakilan mereka sesuai 7 wilayah budaya yang ada, kemudian diikut sertakan dalam dialog tersebut. Dengan demikian hasil dialog tersebut merupakan hasil bersama.

(6)   Kebutuhan akan perubahan pendekatan dalam sistem politik nasional untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam semangat demokrasi, terhormat dan bermartabat sesuai pilar-pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal ini harus tercermin dalam kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (2020-2024).

Menurut Timo Kimivaki ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan kedua belah pihak:

  • Aspek-1    Gerakan perlawanan di Papua kurang terorganisir daripada perlawanan di Aceh. Oleh karena itu, mekanisme khusus harus dibangun untuk dialog antara negosiator Papua dan konstituen mereka. Mekanisme ini juga bisa memecahkan beberapa masalah yang dihadapi proses perdamaian seperti Aceh.
  • Aspek-2    Karena beragamnya perspektif dalam gerakan perlawanan Papua, representasi Papua oleh satu kelompok/golongan tidak realistis. Tidak seperti di Aceh, sebagian besar oknum pejabat dan pemimpin Papua cenderung apatis terhadap gerakan perlawanan. Dengan demikian, lembaga resmi seperti LIPI (lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bisa digunakan dalam proses dialog Papua. Pada saat yang sama, tidak realistis bila tidak mengikutkan perwakilan dari elemen “garis keras”.

Dialog di Papua harus melibatkan setidaknya dua aktor payung Papua, yaitu:

a. Majelis Rakyat Papua, sebagai organisasi hukum dan representasi kultural yang memiliki akses mudah dan langsung ke masyarakat Papua biasa; dan

b. Organisasi payung “garis keras”, yang juga bisa memasukkan unsur-unsur yang paling ekstrem (fanatik), termasuk oknum yang dinobatkan sebagai “pemimpin kelompok garis keras” yang di luar negeri.

  • Aspek-3    Mengingat, tingkat perkembangan ekonomi di Papua yang rendah, dan karena banyak masalah dalam pelaksanaan kesepakatan akan berbenturan dengan kenyataan ekonomi, maka diperlukan keterlibatan investasi dalam membahas modalitas untuk pelaksanaan kesepakatan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Kalau Aceh diperlakukan setara dalam dialog inklusif tersebut dengan melibatkan pihak asing mengapa di Papua tidak? Hal ini juga mengakibatkan masyarakat Papua iri dan merasa bukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini. Anggapan ini harus dihilangkan dan tidak usah tabu terhadap hal tersebut.

Harapan masyarakat Papua bahwa dialog Jakarta – Papua adalah legacy yang dibuat oleh Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin (2020-2024) yang dikenang sepanjang masa, karena merajut perdamaian di Tanah Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Launching Gerakan 26 Juta Masker, Mendagri Ajak Semua Pihak Gotong Royong Bagi Masker dan Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian pada kegiatan launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Malang – Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui kehadirannya sebagai bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah atas upaya dan niat baik dalam menekan penyebaran covid-19 di masing-masing daerah. Hal tersebut juga dianggap sebagai salah satu program yang efektif dalam pencegahan penularan covid-19.

“Nah oleh karena itu masker ini akan sangat efektif, kemarin saya di Indramayu juga melakukan launching yang sama yaitu 2,5 juta masker,” kata Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

Sebelumnya telah dilakukan launching kampanye bagi masker di Kabupaten Gowa dengan gerakan sejuta masker pada tanggal 8 Juli lalu yang dihadiri Mendagri, Launching Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada tanggal 5 Agustus, dan Gerakan Bagi Masker 2,5 juta di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu pada tanggal 6 Agustus.

Sebelumnya Mendagri melontarkan ‘tantangan’ kepada para kepala daerah, apabila ada daerah yang bisa lakukan gerakan sejuta masker maka Mendagri akan hadir secara langsung. Hari ini di Provinsi Jawa Timur tempatnya di Kabupaten Malang dilakukan Launching Gerakan Bagi Masker berjumlah 26 juta masker, termasuk yang sudah dibagikan sebelumnya.

Mendagri juga mengatakan meskipun awalnya ada kesulitan karena ini merupakan pandemi terbesar yang pernah ada diseluruh dunia. Namun, perlahan dengan antusias dan kerjasama antar Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat akan konsep mengatasi penularannya, Ia berharap situasi akan semakin membaik.

“Nah oleh karena itulah atas perintah Bapak Presiden juga, kita langkah pertamanya adalah membagi masker, membagi masker adalah langkah yang soft, simpatik kepada masyarakat,” tuturnya.

Lanjutnya, Mendagri terus mengajak semua pihak untuk bergotong-royong dalam membagikan masker dan mensosialisasikan protokol kesehatan.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Tito.

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Sidang Tahunan MPR, Bamsoet: Laporan Kinerja Lembaga Negara Akan Disampaikan Secara Tertulis

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan laporan kinerja lembaga negara akan dilakukan secara virtual usai acara Sidang Tahunan MPR. Laporan kinerja tersebut bukan laporan kepada MPR, melainkan laporan kepada rakyat dan MPR hanya memfasilitasi lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerja melalui Sidang Tahunan MPR.

“Jadi bukan laporan kepada MPR. Tapi MPR menyiapkan sarana dan prasarana melalui sidang paripurna MPR. Lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya kepada rakyat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (7/8/2020).

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet dalam Media Expert Meeting dengan tema Sidang Tahunan MPR: Konvensi Ketatanegaraan dalam Rangka Laporan Kinerja Lembaga Negara. Bamsoet juga menyebut semula dalam Sidang Tahunan MPR ini diharapkan ada nuansa baru yaitu pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerjanya.

“Kami sudah berkomunikasi dengan hampir seluruh pimpinan lembaga negara mulai dari pimpinan BPK, MK, MA, KY, DPD, dan seterusnya. Dan mereka menyambut baik,” lanjutnya.

Namun karena ada pandemi COVID-19, Bamsoet mengatakan inti laporan kinerja lembaga negara disampaikan oleh presiden sebagai kepala negara seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya dan kemungkinan besar laporan kinerja lembaga negara yang lengkap akan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan MPR.

Bamsoet meminta kepada Sekretariat Jenderal MPR untuk menyiapkan satu agenda, yaitu penyerahan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR. Laporan kinerja lembaga negara tersebut nanti akan dipublikasikan ke masyarakat.

“Kita gunakan teknologi yang sedang tren melalui YouTube, streaming, dengan format mobile. Kita datangi pimpinan lembaga negara untuk menyampaikan langsung laporan kinerjanya, lalu direkam. Kemudian disiarkan usai Sidang Tahunan MPR supaya rakyat bisa mendengar laporan kinerja lembaga negara,” paparnya.

Bamsoet juga berharap tahun depan ketika tidak ada lagi pandemi COVID-19, maka pihaknya akan melakukan Sidang Tahunan MPR sebagaimana diatur dalam Tata Tertib MPR. Pimpinan lembaga negara menyampaikan secara langsung laporan kinerja dalam Sidang Tahunan MPR kepada seluruh rakyat Indonesia.

Sidang Tahunan MPR sendiri akan diselenggarakan pada Jumat (14/). Sekretariat Negara sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan merancang pelaksanaan sidang. Sidang dimulai pagi hari dengan dipimpin oleh Ketua MPR dan dilanjutkan siang hari.

Agenda pada pagi hari, agenda Sidang Tahunan MPR adalah penyampaian kinerja lembaga negara dan Sidang bersama DPR-DPD dengan agenda pidato kenegaraan HUT Kemerdekaan Indonesia. Sidang pada siang hari adalah sidang paripurna DPR dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBN 2021.

“Penyelenggaraan sidang dilakukan dengan protokol COVID-19 secara ketat. Setiap fraksi hanya diwakili beberapa orang. Sidang Tahunan MPR diikuti secara fisik Presiden dan Wakil Presiden, dan ketua lembaga negara. Anggota lainnya mengikuti secara virtual, seperti zoom, YouTube, dan streaming,” sambungnya.

Dalam Sidang Tahunan MPR, format pimpinan di depan kemungkinan besar hanya untuk Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD. Pimpinan lainnya duduk di barisan depan dengan jarak tertentu sesuai protokol COVID-19.

“Sidang Tahunan MPR kali ini sangat sederhana sama seperti perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia di Istana yang hanya dihadiri oleh enam orang pimpinan lembaga negara saja,” pungkasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Jatim Pecahkan Rekor

Oleh

Fakta News

Malang – Gerakan 26 juta masker Se-Jawa Timur tersebut diluncurkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Emil Dardak, Bupati Malang Sanusi, Walikota Malang Sutiaji, Walikota Batu Dewanti Rumpoko. Selain itu, acara Launching Gerakan 26 juta Masker dihadiri oleh seluruh bupati dan walikota lainnya Se-Jawa Timur melalui video coference.

Gerakan tersebut secara bergotong royong setiap Kabupaten Kota dan lintas elemen di Jawa Timur bagi tugas untuk menyediakan masker sebanyak-banyaknya agar bisa optimal dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan masker.

Mendagri sangat mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota atas upaya agresif dalam melakukan pencegahan penularan covid-19 sehingga angka kesembuhan yang dicapai tertinggi di pulau Jawa. Hal tersebut dikatakan Mendagri pada Kegiatan Launching Gerakan 26 Juta Masker se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jumat (7/08/2020).

“Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kotanya yang sudah mulai agresif melakukan testing sehingga bisa memisahkan yang positif dan negatif. Kemudian juga treatment yang baik adanya rumah sakit, karantina, dan inovasi yang lain membuat angka kesembuhan tertinggi di Jawa, Ini juga cukup baik,” tuturnya.

Selain itu, Mendagri juga sangat berbahagia atas pembagian 26 juta masker kepada masyarakat Jawa Timur, tidak hanya memecahkan rekor pembagian masker yang pernah ada di daerah selama ini. Namun, terutama ialah dapat mendorong masyarakat untuk lebih sadar lagi dalam penggunaan masker sebagai alat perang melawan covid-19.

“Hari ini kita melihat angka 26 juta, ini rekor sudah pecah lagi ini. Saya berharap dengan acara ini nanti bisa membantu untuk menekan penurunan angka covid-19, saya tahu upaya yang dikerjakan oleh Ibu khofifah sangat luar biasa dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota semua bekerja untuk menekan covid-19,” terangnya.

Kemudian, Ia juga mengajak solidaritas sektor swasta/pengusaha untuk merangkul masyarakat yang kurang mampu baik dari segi ekonomi maupun pemahaman terhadap pentingnya penggunaan masker melalui kontribusi mengumpulkan dan membagikan masker kepada masyarakat luas.

“Kita harapkan membaginya tidak hanya satu sektor, kegotongroyongan itulah yang kita harapkan. Kegotongroyongan pada saat mengumpulkan dan kegotongroyongan pada saat eksekusi membagikan dengan semua jalur yang ada baik struktur formal: Kecamatan, Kelurahan, Desa, RW, RT. Kemudian Satpol PP, TNI, Polisi tetapi jalur-jalur normal juga perlu kita gunakan sesuai dengan local wisdom yang ada disitu seperti yang ada di Bali, itu desa adat kuat. Ada juga Ibu-Ibu Bhayangkari, Ibu-Ibu dari Dharma Wanita, Dharma Pertiwi ya. Disini juga kuat sekali muslimat NU, Pesantren, kenapa tidak?,” kata Mendagri.

Ia juga kembali menekankan gerakan tersebut harus menjadi target kekuatan utama pusat dan daerah untuk bergerak membantu, dan meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/Kota bekerja all out juga untuk bergerak dalam program kampanye bagi dan sosilisasikan memakai masker, cuci tangan, jara jarak dan hindari kerumunan yang merupakan bagian penting dari protokol kesehatan Covid-19.

 

(edn)

Baca Selengkapnya