Connect with us

Spirit Kelahiran Bung Karno: Berdikari dalam Ekonomi, Wujud Nyata Kemandirian

Penulis:
Dr. Tantri Bararoh
Anggota DPRD PDIP Kabupaten Malang

Tanggal 6 Juni 1901, adalah hari dimana bangsa Indonesia dianugerahi dengan kelahiran seorang tokoh besar yang kita kenal sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yakni Ir. Soekarno. Tokoh yang akrab disapa Bung Karno ini tidak hanya dikenal sebagai seorang proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, namun juga dikenal sebagai seorang nasionalis sejati, orator ulung, dan seorang pemimpin bangsa yang visioner serta revolusioner. Bung Karno adalah salah satu tokoh utama dalam mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai tokoh sentral dalam meletakkan dasar-dasar ideologi negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Melalui pemikiran beliau yang nasionalis dan revolusioner, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat disegani oleh dunia internasional. Padahal, pada saat itu Indonesia baru saja menyandang predikat sebagai sebuah negara mandiri yang telah bebas dari penjajahan. Salah satu pemikiran Bung Karno yang menggugah jiwa nasionalisme kita dan sangat penting untuk direfleksikan hari ini adalah konsep Berdiri Di Kaki Sendiri (Berdikari) dalam setiap lini kehidupan bangsa, terutama pada lini perekonomian bangsa. Berdikari adalah sebuah perwujudan bangsa yang mandiri, tangguh, serta tidak tergantung dengan bangsa lain.

Konsep Berdikari ini dipertegas Bung Karno dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan pada tanggal 17 Agustus 1964. Melalui pidato yang diberi judul “Tahun Vivere Pericoloso” atau lebih sering dikenal dengan singkatan “Tavip”, Bung Karno selaku kepala negara Republik Indonesia pada saat itu menjabarkan tiga paradigma yang akan mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara besar yang disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

Ketiga paradigma tersebut dirangkum dalam sebuah konsep yang diberi nama “Trisakti” atau tiga kekuatan yang berfungsi sebagai prinsip, pilar, dan kesaktian bangsa, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaaan. Bung Karno melalui ketiga konsep ini sangat jelas ingin meletakkan dasar prinsip dan kekuatan bagi bangsa Indonesia agar mampu mandiri dan tidak tergantung dengan bangsa lain, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial budaya.

Menurut Bung Karno, ketiga konsep tersebut harus dipahami secara utuh dan tidak terpisah. Hal ini karena, ketiga konsep tersebut saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain. Kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak mungkin dicapai jika kita tidak menerapkan berdikari dalam ranah ekonomi. Begitu pula dengan kemandirian ekonomi, tidak dapat diwujudkan jika bangsa kita tidak memiliki kedaulatan secara politik serta memiliki kepribadian yang kokoh dalam kebudayaan.

Berkaitan dengan konsep Berdikari dalam ekonomi, Bung Karno pada saat itu melihat suatu realitas yang terjadi dalam masyarakat yakni tingginya tingkat ketergantugan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain dalam hal perekonomian. Hal ini terjadi karena, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini pada kenyataannya belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyatnya sendiri. Padahal, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah, baik itu dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia.

Dengan melihat realitas ini, Bung Karno pada saat itu mengemukakan bahwa sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mampu “Berdiri Di Atas Kaki Sendiri” dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Bagi Bung Karno, ketergantungan yang tinggi terhadap bangsa lain dalam bidang ekonomi tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat. Bahkan justru sebaliknya, sangat berpotensi menimbulkan kemerosotan ekonomi nasional yang berkepanjangan.

Melalui konsep Berdikari dalam ekonomi, Bung Karno sebagai salah satu founding father bangsa Indonesia sejatinya ingin menanamkan sebuah pondasi yang begitu penting bagi pertumbuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, konsep besar Bung Karno ini sangat perlu untuk diimplementasikan dan diamalkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang merata. Berdasarkan tujuan tersebut, konsep ini penting untuk diintegrasikan dan direalisasikan dalam bentuk kebijakan negara. Jika konsep ini tidak diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh aparat negara, maka konsep Bung Karno yang begitu luar biasa ini hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa ada dampak yang berarti bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai upaya untuk merealisasikan konsep Berdikari dalam ekonomi pada kebijakan negara, Pemerintah dapat menetapkan kebijakan atau melaksanakan program-program sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mewujudkan kedaulatan dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, bidang pertanian jelas merupakan potensi terbesar sumber daya alam nasional. Potensi alam pertanian yang dimiliki Indonesia tentu merupakan tumpuan utama bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara mandiri tanpa campur tangan pihak asing. Oleh karena itu, dalam rangka memutus ketergantungan terhadap bangsa lain dalam hal perekonomian, negara harus memprioritaskan terwujudnya kedaulatan dalam bidang pertanian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah harus menjamin nasib kesejahteraan hidup para petani sebagai subjek penentu tingkat produktivitas pertanian negara. Para petani yang hidup dalam ketidaksejahteraan, jelas akan berdampak pada menurunnya tingkat produksi pertanian negara. Jika produksi pertanian negara menurun, maka akan memperbesar peluang masuknya hasil pertanian dari negara lain. Ketika hal tersebut sampai terjadi, maka bangsa Indonesia akan semakin bergantung dengan bangsa lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tentu merupakan suatu hal yang sangat ironis, mengingat Bung Karno sebagai pendiri bangsa sejatinya telah meletakkan nilai-nilai fundamental bagi kita agar mampu mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Setelah kedaulatan pertanian, yang patut untuk menjadi prioritas dalam kebijakan negara sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Berdikari dalam ekonomi adalah kedaulatan dalam bidang perikanan. Sebagai negara maritim, potensi kelautan dan perikanan Indonesia tentu sangat besar. Potensi ini harus mampu dijaga dan dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan sampai produksi perikanan dalam negeri yang begitu melimpah justru tidak dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini produksi perikanan telah meningkat, namun pemerintah harus senantiasa tegas dan konsisten dalam menerapkan kebijakan yang melindungi produksi perikanan nasional. Hal ini agar area kelautan Indonesia dapat terus terlindungi dari praktek-praktek eksplorasi ilegal negara lain, sehingga berdampak pada terjaminnya produksi perikanan dalam negeri dan meningkatnya pendapatan negara.

Selain menerapkan kebijakan yang tegas dan konsisten dalam melindungi perikanan nasional, pemerintah juga patut untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Layaknya petani yang merupakan subjek penentu dalam produksi pertanian, nelayan juga merupakan sosok sentral dalam produksi perikanan nasional. Tanpa jasa-jasa dari para nelayan yang tidak kenal lelah untuk melaut, rakyat Indonesia tidak akan bisa merasakan asupan protein tinggi dari ikan-ikan di laut. Tingginya produktivitas nelayan juga akan berbanding lurus pada peningkatan ekspor perikanan, yang juga akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan negara. Dengan kata lain, kesejahteraan nelayan adalah kunci utama terwujudnya kedaulatan perikanan, dimana kedaulatan perikanan adalah salah satu pilar penting bagi bangsa Indonesia agar mampu Berdikari dalam ranah ekonomi.

Kemudian, selain kedaulatan pertanian dan kedaulatan perikanan, salah satu langkah yang patut untuk diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa adalah mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penopang perniagaan atau perekonomian rakyat kecil agar dapat merasakan kesejahteraan. UMKM adalah sektor perekonomian yang begitu dekat dengan masyarakat menengah kebawah, dimana jumlah masyarakat Indonesia masih didominasi oleh masyarakat golongan ini.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengangkat sektor UMKM sebagai upaya untuk menopang perekonomian bangsa. UMKM sebagai salah jenis pekerjaan utama dalam sektor pekerjaan informal, tentu mempunyai potensi yang sangat besar bagi perputaran ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan negara. Perekonomian nasional yang terus berputar secara dinamis tanpa adanya stagnansi, sangat berpotensi menciptakan iklim perekonomian yang sehat. Hal ini tentu akan berdampak pula pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat secara merata.

Selain itu, UMKM merupakan sektor perekonomian yang lebih fleksibel karena menuntut adanya kreativitas dan inovasi bagi pelaku usahanya. Dengan begitu, Pemerintah harus senantiasa memberikan dukungan dan hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kemajuan para pelaku UMKM, agar mereka mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Potensi UMKM yang begitu besar dalam menopang perekonomian masyarakat, tentu dapat menjadi benteng pertahanan yang tangguh bagi perekonomian negara.

Akhirnya, konsep besar Bung Karno agar bangsa Indonesia mampu berdikari dalam ranah ekonomi adalah cita-cita yang harus segera kita wujudkan. Terkhusus kepada pemerintah, konsep ini harus mampu direalisasikan dalam kebijakan negara agar kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud. Pemikiran-pemikiran besar Bung Karno sebagai salah seorang Bapak Pendiri Bangsa, seorang Pemimpin Besar Revolusi harus mampu kita maknai dan refleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Selain itu, semangat nasionalisme dan patriotisme Bung Karno pun harus mampu kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar cita-cita beliau yang menginginkan rakyat Indonesia dapat sejahtera dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dapat segera terwujud.

Selamat Memperingati Hari Kelahiran Bung Karno!

Semangat Berdikari Untuk Seluruh Rakyat Indonesia!

 

Penulis: Dr. Tantri Bararoh

Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surbaya, Ketua DPC ISRI Kabupaten Malang, Anggota DPRD PDIP Kabupaten Malang

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya