Connect with us

Spirit Kelahiran Bung Karno: Berdikari dalam Ekonomi, Wujud Nyata Kemandirian

Penulis:
Dr. Tantri Bararoh
Anggota DPRD PDIP Kabupaten Malang

Tanggal 6 Juni 1901, adalah hari dimana bangsa Indonesia dianugerahi dengan kelahiran seorang tokoh besar yang kita kenal sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, yakni Ir. Soekarno. Tokoh yang akrab disapa Bung Karno ini tidak hanya dikenal sebagai seorang proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, namun juga dikenal sebagai seorang nasionalis sejati, orator ulung, dan seorang pemimpin bangsa yang visioner serta revolusioner. Bung Karno adalah salah satu tokoh utama dalam mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sekaligus sebagai tokoh sentral dalam meletakkan dasar-dasar ideologi negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

Melalui pemikiran beliau yang nasionalis dan revolusioner, membuat Indonesia menjadi negara yang sangat disegani oleh dunia internasional. Padahal, pada saat itu Indonesia baru saja menyandang predikat sebagai sebuah negara mandiri yang telah bebas dari penjajahan. Salah satu pemikiran Bung Karno yang menggugah jiwa nasionalisme kita dan sangat penting untuk direfleksikan hari ini adalah konsep Berdiri Di Kaki Sendiri (Berdikari) dalam setiap lini kehidupan bangsa, terutama pada lini perekonomian bangsa. Berdikari adalah sebuah perwujudan bangsa yang mandiri, tangguh, serta tidak tergantung dengan bangsa lain.

Konsep Berdikari ini dipertegas Bung Karno dalam sebuah pidato yang beliau sampaikan pada tanggal 17 Agustus 1964. Melalui pidato yang diberi judul “Tahun Vivere Pericoloso” atau lebih sering dikenal dengan singkatan “Tavip”, Bung Karno selaku kepala negara Republik Indonesia pada saat itu menjabarkan tiga paradigma yang akan mampu membangkitkan Indonesia menjadi negara besar yang disegani oleh negara-negara lain di seluruh dunia.

Ketiga paradigma tersebut dirangkum dalam sebuah konsep yang diberi nama “Trisakti” atau tiga kekuatan yang berfungsi sebagai prinsip, pilar, dan kesaktian bangsa, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaaan. Bung Karno melalui ketiga konsep ini sangat jelas ingin meletakkan dasar prinsip dan kekuatan bagi bangsa Indonesia agar mampu mandiri dan tidak tergantung dengan bangsa lain, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial budaya.

Menurut Bung Karno, ketiga konsep tersebut harus dipahami secara utuh dan tidak terpisah. Hal ini karena, ketiga konsep tersebut saling berkelindan dan mempengaruhi satu sama lain. Kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak mungkin dicapai jika kita tidak menerapkan berdikari dalam ranah ekonomi. Begitu pula dengan kemandirian ekonomi, tidak dapat diwujudkan jika bangsa kita tidak memiliki kedaulatan secara politik serta memiliki kepribadian yang kokoh dalam kebudayaan.

Berkaitan dengan konsep Berdikari dalam ekonomi, Bung Karno pada saat itu melihat suatu realitas yang terjadi dalam masyarakat yakni tingginya tingkat ketergantugan bangsa Indonesia terhadap bangsa lain dalam hal perekonomian. Hal ini terjadi karena, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini pada kenyataannya belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh rakyatnya sendiri. Padahal, bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah, baik itu dari segi sumber daya alam maupun dari segi sumber daya manusia.

Dengan melihat realitas ini, Bung Karno pada saat itu mengemukakan bahwa sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mampu “Berdiri Di Atas Kaki Sendiri” dalam mengatur perekonomian demi kesejahteraan rakyat tanpa terkecuali. Bagi Bung Karno, ketergantungan yang tinggi terhadap bangsa lain dalam bidang ekonomi tidak akan menjamin kesejahteraan rakyat. Bahkan justru sebaliknya, sangat berpotensi menimbulkan kemerosotan ekonomi nasional yang berkepanjangan.

Melalui konsep Berdikari dalam ekonomi, Bung Karno sebagai salah satu founding father bangsa Indonesia sejatinya ingin menanamkan sebuah pondasi yang begitu penting bagi pertumbuhan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karenanya, konsep besar Bung Karno ini sangat perlu untuk diimplementasikan dan diamalkan agar seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan yang merata. Berdasarkan tujuan tersebut, konsep ini penting untuk diintegrasikan dan direalisasikan dalam bentuk kebijakan negara. Jika konsep ini tidak diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang dibuat oleh aparat negara, maka konsep Bung Karno yang begitu luar biasa ini hanya akan menjadi catatan sejarah tanpa ada dampak yang berarti bagi kesejahteraan rakyat.

Sebagai upaya untuk merealisasikan konsep Berdikari dalam ekonomi pada kebijakan negara, Pemerintah dapat menetapkan kebijakan atau melaksanakan program-program sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mewujudkan kedaulatan dalam bidang pertanian. Sebagai negara agraris, bidang pertanian jelas merupakan potensi terbesar sumber daya alam nasional. Potensi alam pertanian yang dimiliki Indonesia tentu merupakan tumpuan utama bagi bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat secara mandiri tanpa campur tangan pihak asing. Oleh karena itu, dalam rangka memutus ketergantungan terhadap bangsa lain dalam hal perekonomian, negara harus memprioritaskan terwujudnya kedaulatan dalam bidang pertanian.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah harus menjamin nasib kesejahteraan hidup para petani sebagai subjek penentu tingkat produktivitas pertanian negara. Para petani yang hidup dalam ketidaksejahteraan, jelas akan berdampak pada menurunnya tingkat produksi pertanian negara. Jika produksi pertanian negara menurun, maka akan memperbesar peluang masuknya hasil pertanian dari negara lain. Ketika hal tersebut sampai terjadi, maka bangsa Indonesia akan semakin bergantung dengan bangsa lain dalam hal pemenuhan kebutuhan pokoknya sehari-hari. Tentu merupakan suatu hal yang sangat ironis, mengingat Bung Karno sebagai pendiri bangsa sejatinya telah meletakkan nilai-nilai fundamental bagi kita agar mampu mandiri dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup.

Setelah kedaulatan pertanian, yang patut untuk menjadi prioritas dalam kebijakan negara sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita Berdikari dalam ekonomi adalah kedaulatan dalam bidang perikanan. Sebagai negara maritim, potensi kelautan dan perikanan Indonesia tentu sangat besar. Potensi ini harus mampu dijaga dan dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan sampai produksi perikanan dalam negeri yang begitu melimpah justru tidak dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia sendiri. Meskipun dalam beberapa tahun belakangan ini produksi perikanan telah meningkat, namun pemerintah harus senantiasa tegas dan konsisten dalam menerapkan kebijakan yang melindungi produksi perikanan nasional. Hal ini agar area kelautan Indonesia dapat terus terlindungi dari praktek-praktek eksplorasi ilegal negara lain, sehingga berdampak pada terjaminnya produksi perikanan dalam negeri dan meningkatnya pendapatan negara.

Selain menerapkan kebijakan yang tegas dan konsisten dalam melindungi perikanan nasional, pemerintah juga patut untuk menetapkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan. Layaknya petani yang merupakan subjek penentu dalam produksi pertanian, nelayan juga merupakan sosok sentral dalam produksi perikanan nasional. Tanpa jasa-jasa dari para nelayan yang tidak kenal lelah untuk melaut, rakyat Indonesia tidak akan bisa merasakan asupan protein tinggi dari ikan-ikan di laut. Tingginya produktivitas nelayan juga akan berbanding lurus pada peningkatan ekspor perikanan, yang juga akan berimplikasi pada meningkatnya pendapatan negara. Dengan kata lain, kesejahteraan nelayan adalah kunci utama terwujudnya kedaulatan perikanan, dimana kedaulatan perikanan adalah salah satu pilar penting bagi bangsa Indonesia agar mampu Berdikari dalam ranah ekonomi.

Kemudian, selain kedaulatan pertanian dan kedaulatan perikanan, salah satu langkah yang patut untuk diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa adalah mengangkat sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai penopang perniagaan atau perekonomian rakyat kecil agar dapat merasakan kesejahteraan. UMKM adalah sektor perekonomian yang begitu dekat dengan masyarakat menengah kebawah, dimana jumlah masyarakat Indonesia masih didominasi oleh masyarakat golongan ini.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengangkat sektor UMKM sebagai upaya untuk menopang perekonomian bangsa. UMKM sebagai salah jenis pekerjaan utama dalam sektor pekerjaan informal, tentu mempunyai potensi yang sangat besar bagi perputaran ekonomi nasional dan peningkatan pendapatan negara. Perekonomian nasional yang terus berputar secara dinamis tanpa adanya stagnansi, sangat berpotensi menciptakan iklim perekonomian yang sehat. Hal ini tentu akan berdampak pula pada terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat secara merata.

Selain itu, UMKM merupakan sektor perekonomian yang lebih fleksibel karena menuntut adanya kreativitas dan inovasi bagi pelaku usahanya. Dengan begitu, Pemerintah harus senantiasa memberikan dukungan dan hadir dengan kebijakan yang berpihak pada kemajuan para pelaku UMKM, agar mereka mampu bertahan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Potensi UMKM yang begitu besar dalam menopang perekonomian masyarakat, tentu dapat menjadi benteng pertahanan yang tangguh bagi perekonomian negara.

Akhirnya, konsep besar Bung Karno agar bangsa Indonesia mampu berdikari dalam ranah ekonomi adalah cita-cita yang harus segera kita wujudkan. Terkhusus kepada pemerintah, konsep ini harus mampu direalisasikan dalam kebijakan negara agar kesejahteraan terhadap seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud. Pemikiran-pemikiran besar Bung Karno sebagai salah seorang Bapak Pendiri Bangsa, seorang Pemimpin Besar Revolusi harus mampu kita maknai dan refleksikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Selain itu, semangat nasionalisme dan patriotisme Bung Karno pun harus mampu kita teladani dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar cita-cita beliau yang menginginkan rakyat Indonesia dapat sejahtera dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dapat segera terwujud.

Selamat Memperingati Hari Kelahiran Bung Karno!

Semangat Berdikari Untuk Seluruh Rakyat Indonesia!

 

Penulis: Dr. Tantri Bararoh

Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surbaya, Ketua DPC ISRI Kabupaten Malang, Anggota DPRD PDIP Kabupaten Malang

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya