Connect with us

Skenario Kejahatan Politik Kelangkaan Minyak Goreng

Tulisan ini menyambut pemikiran Mas Indro Tjahyono yang dimuat dalam Fakta.news (24/03) terkait kelangkaan minyak goreng yang terjadi.

Salah satu sintesis yang dikemukakan di paragraf penutup adalah adanya perilaku kolutif yang kini menjadi bumerang bagi kebijakan pemerintah sendiri. Bagaimana menteri akan berani menindak para pengusaha hitam dan serakah, kalau ia disubordinasi oleh lingkaran kolusi tingkat dewa.

Relasi yang tidak sedap antara oknum pemerintah dan oknum pengusaha inilah yang membuat citra pemerintah terpuruk di mata rakyat.

Mas Indro Tjahyono yang juga dikenal sebagai aktivis gerakan mahasiswa 77/78 tentu mendapatkan informasi yang cukup valid, menghimpun dinamika politik yang disebutnya “tingkat dewa” dengan menyebutkan di paragraf sebelumnya bahwa pemerintah memiliki posisi tawar yang rendah terhadap pengusaha nakal.

Jika posisi tawar rendah, maka semua instrumen kendali pemerintah dan penegakan hukum jadi lemah. Apalagi jika pemerintah mentolerir oknum pengusaha besar bisa jadi dewa penolong untuk semua hal, staf ahli menteri, duduk dalam dewan pertimbangan, dan wakil kepala badan otorita.

Relasi Pengusaha-Penguasa-Partai Politik

Saya tidak menerka-nerka akan dinamika politik “tingkat dewa” itu, namun lebih memotret keterhubungan, relasi antara pengusaha-penguasa dan partai politik meminjam istilah Barington Moore, no bourgeoisie no democracy, demokrasi akan tumbuh dan berkembang jika kelas borjuis menjadi kuat dan aktif dalam proses demokratisasi. Hal ini dapat kita lihat terjadi, bagaimana pengusaha masuk dalam lingkar kekuasaan dan partai politik.

Meski demikian, kondisi tersebut bukan hal baru. Sebab telah terjadi di rezim Orde Baru. Bagaiman pengusaha cawe-cawe dalam jalan pemerintahan, hal ini juga merupakan salah satu penggerak dalam meruntuhkan rezim Orde Baru. Gerakan Reformasi 1998 adalah jawaban perlawanan prilaku Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang begitu massive dilakukan antara pemerintah, pengusaha serta partai politik.

Namun, pada masa Orde Baru, peran pengusaha hanya sebatas supporting system belaka dari jejaring politik dan ekonomi.  Pasa masa itu modal, kontrak, konsesi, dan kredit dari negara diberikan secara langsung kepada pengusaha, namun pada kesempatan yang sama pengusaha-pengusaha swasta yang mendapatkan dukungan dan proteksi pemerintah; mereka mempunyai patron dalam kelompok kekuasaan politik-birokrasi. Mereka diatur di bawah aparat-birokrasi dan sangat bergantung dengan modal asing. Oleh sebab itu mereka hanya sebagai pemain pendukung di belakang pemerintah.

Pada saat ini menurut Nurhayati, peneliti LIPI, dengan daya pikat finansial yang besar, nominasi dapat dibeli agar mereka dicalonkan sebagai anggota legislatif. Kekuasaan tersebar kemana-mana serta pengaruh politiknya yang luas. Akibatnya, upaya untuk mendapatkan kemudahan dan proteksi politik dalam berbisnis makin lebar dan berbiaya tinggi. Semakin banyak kelompok pengusaha mendekati pusat kekuasaan dengan cara menyuap, sehingga menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan rente dalam kekuasaan.

Memang tidak semua pengusaha yang berpolitik berdampak negatif. Namun pengalaman empirik yang dilakukan berbagai akademisi di negara berkembang dan maju menunjukkan tabiat koruptif semakin membesar. Karena umumnya motivasi utama para pengusaha dalam berpolitik untuk mempertahankan kepentingan bisnisnya. Yashiro Kunio, menamakannya “kapitalis semu” (ersatz capitalism). Kerajaan bisnis yang dibangun bukan hasil persaingan usaha sehat dan inovasi bisnis, tetapi dari privilage dan konsesi yang diberikan patron politik.

Sangat tepat jika memperhatikan pernyataan Mas Indro Tjahyono, bagaimana memperhatikan struktur elit politik saat ini dikuasai oleh selingkuhan pengusaha dan penguasa serta partai politik. Bukan hanya masuk, melainkan mengendalikan karena berada di puncak pimpinan partai politik dan tubuh di kabinet Pemerintahan Jokowidodo akan mudah kita lihat dihiasi wajah-wajah pengusaha, yang menduduki posisi penting pemerintahan.

Gerakan Relawan Politik Melawan Hegemoni

Mencuplik pemikiran Gramsci yang gagal dalam mengobarkan revolusi kaum pekerja tahun 1912-1920 karena perilaku pasif kaum pekerja dalam menghadapi fasisme di Italia dengan istilah determinisme mekanis dimana kaum pekerja berkeyakinan  bahwa kontrakdiksi dalam kapitalisme akan berkembang, dan gerakan massa revolusioner akan muncul dengan sendirinya dan mengantarkan pada sosialisme. Hal ini menyebabkan kaum pekerja hanya menunggu keruntuhan ekonomi kapitalis dan tidak siap dengan inisiatif-inisiatif politis.

Dalam mencapai perubahan Gramsci, menawarkan penyatuan, aliansi tidak saja dari kelompok mayoritas petani dan buruh tetapi juga mencakup peran kelas kapital dan anggotanya, serta menambahkan dimensi nasional kerakyatan. Bahwa suatu kelas tidak dapat meraih kepemimpinan nasional dan menjadi hegemonik, jika kelas itu hanya memperhatikan kepentingan mereka sendiri, karenanya mereka harus juga memperhatikan tuntutan dan perjuangan rakyat yang tidak mempunyai karakter kelas yang bersifat murni, yaitu kepentingan yang tidak muncul secara langsung dari hubungan-hubungan produksi. Dengan demikian, hegemoni mempunyai dimensi kelas dan dimensi nasional kerakyatan.

Gerakan relawan politik pada momentum pemilihan presiden 2014 hingga saat ini, merupakan perubahan perluasan demokrasi partisipatoris yang menawarkan hawa baru tidak dimobilisasi murni oleh hegemoni partai politik, tetapi partisipasi yang lahir dari sukarela (otonomi) baik melalui aksi jalanan dan aksi dunia maya.

Kehadiran relawan politik bukan disebabkan daya tarik partai politik justru sebaliknya, kejenuhan nominasi yang diusung partai politik yang itu lagi, itu lagi berasal dari trah biru, menjadi pendorong. Tahun 2014, KAPT sebagai salah satu relawan politik mengusung Jokowidodo disebabkan adanya muatan nilai yang melampaui daya tarik partai politik. Nilai kebangsaan, perubahan atas pembaharuan politik lama trah biru, pemimpin alternatif yang berasal dari rakyat, menggerakkan para relawan yang umumnya berasal dari aktivis gerakan politik, aktivis non-pemerintah (LSM) dan budayawan atau seniman.

Mengutip, Ignas Kleden sebagai gerakan politik, tujuan dan tugas relawan politik telah tercapai. Relawan politik telah mampu memenangkan pasangan Jokowi-Maaruf Amin sekaligus menegaskan social movement dapat menciptakan suasana politik dan kebudayaan yang lebih baru. Tetapi, sebagai gerakan sosial, pekerjaan para relawan politik baru dimulai dan sejarah akan mencatat, apakah cita-cita suatu masyarakat baru dapat terwujud setelah pragmatisme politik dan semua turunannya dapat digeser oleh budaya voluntaristik dalam langgam politik dan kebudayaan Indonesia. Volunterisme ini dapat membuktikan apakah kebekuan politik dan sempitnya ruang gerak kebudayaan yang selama ini—dapat diterobos oleh suatu kebersamaan baru dalam ruang publik.

Kenyataan politik saat ini ketika terjadi kelangkaan minyak goreng, adanya skenario jahat relasi pengusaha-penguasa, dan partai politik dalam struktur politik kita, ternyata dari era Orde Baru, hinga era Reformasi tidak mengalami banyak perubahan berarti. Untuk menggambarkan dinamika politik yang terjadi ini, Saya meminjam istilah Ganjar Pranowo dalam forum High Level Meeting (HLM) dengan tema ‘Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditas Global terhadap Inflasi Jawa Tengah’ di Gumaya Tower Hotel. “Kita tidak bisa lagi seperti ini karena muka pemerintah hari ini ditampar habis-habisan”.

Meski demikian, dengan struktur politik yang ada, sangat tidak menjamin akan terjadi perubahan yang ekstrem. Mungkin saja kondisi ini akan terus berulang dalam bentuk kelangkaan bahan pangan yang lain. Atas kondisi ke depan ini, Mohon maaf Pak Ganjar, pemerintah sangat mungkin akan menerima tamparan berkali-kali.

Lantas bagaimana mengubahnya; Pertama, Gramsci menawarkan gerakan untuk melawan perilaku determinisme mekanis. Selalu siap dalam memberikan inisiatif-inisatif politik yang tidak kaku, dengan melawan hegemoni kekuasaan partai politik sembari menyatukan perlawanan antar golongan pro perubahan, tidak saja dari kelompok mayoritas tetapi seluruh lapisan masyarkat. Kedua, Gerakan Relawan harus menawarkan wacana pemikiran alternatif di tingkat ideologi sebagai jalan lain atau tandingan bagi konsep kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

Ketiga, bukan saja sekedar wacana, tetapi mampu memberikan contoh penerapan di lapangan. Keempat, gerakan  relawan  diharapkan mampu aktif, cepat dan tepat menyediakan berbagai informasi di berbagai media massa untuk pendidikan politik, kritis mengawal dan mengkoreksi kebijakan pemerintah, bukan sebaliknya terlena dan melempem akibat barter politik yang kini terjadi.

Kerja-kerja ekstra parlementarian relawan politik menjadi penting mengingat kondisi kedepan dengan struktur politik yang tidak berubah, cenderung akan menyebabkan relawan politik jatuh dikubangan yang sama. Kelangkaan minyak goreng memberikan pelajaran, bagaimana gerakan relawan pro pemerintahan Jokowidodo sunyi senyap memberikan respon, kontradiksi ketika relawan mengusungnya menjadi calon presiden. Penuh kegembiraan, hiruk-pikuk pesta rakyat, yel-yel, hingga para seniman menciptakan lagu pencalonan.

Akhir kata. Ke depan relawan politik bukan saja menjadi penggembira ajang lima tahunan, namun mampu memberikan posisi tawar yang kuat dalam menjalankan pemerintahan di republik untuk siapapun pemimpinnya.

Wassalam.

 

Rahayu Setiawan

Ketua Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis KAPT

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya