Connect with us

Seruan Memakmurkan Masjid di Tengah Menggilanya Pandemi Corona

Penulis:
Ahmad Fauzan Alqash
Pengajar MTs Alwathoniyah 2
(Ilustrasi)

Memakmurkan masjid merupakan tanda dari keimanan, Allah akan menurunkan rahmatNya kepada mereka yang memakmurkan masjid. Satu-satunya tempat yang berdiam diri saja (I’tikaf) bernilai ibadah adalah masjid.

Dan bagi umat Islam masjid bukan hanya menjadi pusat kegiatan ibadah seperti salat berjamaah dan shalat jumat yang merupakan fardhu ain, tetapi juga menjadi pusat pendidikan umat, dengan dzikir dan taklim bersama. Karena itu secara keniscayaan masjid menjadi titik kumpul umat, tidak hanya mukimin (orang yang berdomisili) di sekitar masjid, tetapi juga para musafir yang singgah untuk sekedar salat berjamaah.

Namun sejak terjadi bencana Covid 19 yang diawali dari wuhan China dan menyebar ke negara-negara di dunia, sehingga dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, karena kecepatan penyebarannya telah memakan ribuan korban jiwa dan ratusan ribu orang terinfeksi.

Indonesia pun tak luput dari serangan pandemi ini, bahkan menurut data yang diumumkan BNPB angka kematian yang disebabkan oleh infeksi Covid 19 menunjukkan angka tertinggi di dunia. Pemerintah yang disertai dengan terbitnya fatwa MUI, telah mengeluarkan imbauan untuk menunda sementara salat jumat dan salat berjamaah di masjid, serta kegiatan-kegiatan kegamaan lain yang melibatkan orang banyak.

Tidak hanya Indonesia, semua negara-negara di di dunia yang telah dilanda penularan Covid 19 juga membatasi warganya untuk tidak melakukan aktifitas yang melibatkan berkumpulnya orang banyak. Sekolah-sekolah diliburkan, proses belajar dan mengajar dilakukan di rumah masing-masing secara online. Para pekerja banyak di rumahkan dan bekerja dari rumah, dan tempat-tempat ibadah pun diimbau untuk tidak menyelenggarakan ibadah atau kegiatan keagamaan yang melibatkan perkumpulan orang banyak.

Umat beragama diimbau untuk beribadah di rumah agar dapat menekan penyebaran Covid 19. Pemerintah Saudi melarang pelaksanaan ibadah umroh sementara, bahkan Masjidil Haram pun sempat ditutup.

Para ulama di negara-negara yang dilanda penyabaran Covid 19 telah mengeluarkan fatwa yang membatasi peribadatan yang melibatkan orang banyak di masjid. Ulama’ Saudi mengeluarkan fatwa untuk tidak salat jamaah di masjid, ulama’ Mesir mengeluarkan fatwa penangguhan salat jumat dan salat berjamaah di masjid.

Demikian pula di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa menghentikan salat jumat di masjid di daerah-daerah yang berpotensi besar penyebaran virus Corona, dan menggantikannya dengan dengan salat dzuhur di rumah.

Jika salat jumat yang fardhu ‘ain saja dihentikan apa lagi salat jamaah fardhu lainnya yang hukumnya sunnah (tidak wajib), tentu lebih dianjurkan ditiadakan sementara.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan yang rasional. Fikih dalam  islam merupakan kreatifitas intelektual (ijtihad) dalam merespon problem umat manusia di setiap situasi dan kondisi faktual yang dihadapi (waqi’iyah) dengan menggali dalil-dalil agama (alqur’an dan sunnah nabi) dan mengacu pada ushul-alkhamsah maqashidus-syariah (lima prinsip tujuan syariat), yaitu hifdzi addin (menjaga agama) yakni ;Hifdz ad-din (Menjaga Agama), Hifdz an-nafs (Menjaga Jiwa), Hifdz al-Aql (Menjaga Akal), Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan), Hifdz al-Mal (Menjaga Harta).

Kelima prinsip tujuan syariat tersebut berorientasi pada kemaslahatan umat manusia dan menghindari mudharat (kebahayaan) bagi umat manusia. Misalnya, betapapun berpuasa itu wajib bagi setiap muslim, tapi jika puasa dianggap akan membahayakan kesehatan seperti ibu hamil, orang sakit dan orang jompo, maka boleh tidak berpuasa. Wudu’pun boleh diganti dengan tayamum, jika penggunaan air diperkirakan dapat membahayakan tubuh karena penyakit atau lainnya. Rukhkshah (keringanan) ini berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari terjadinya mudharat karena adanya udzur (halangan).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hari Cinta Pulau Rinca

Oleh

Fakta News

Hari Cinta Pulau Rinca adalah judul artikel yang saya plesetkan dari Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) yang diperingati pada tanggal 5 November di setiap tahunnya berdasarkan Kepres Nomor 4 tahun 1993.

Menjelang peringatan HCPSN yang ke-27 tahun ini, saya lebih menyukai dengan menyebutnya sebagai Hari Cinta Pulau Rinca. Alasannya sederhana saja, Pulau Rinca saat ini sedang hangat dibicarakan karena di sana akan dibangun sarana prasarana pariwisata ala-ala Jurassic Park.

Sementara foto viral seekor komodo tengah berhadapan dengan truk pengangkut material cukup berhasil mengamplifikasi gerakan penolakan proyek tersebut.

Dalam catatan Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Pulau Rinca disebutkan sebagai sebuah pulau yang terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Rinca beserta Pulau Komodo dan Pulau Padar merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Pulau Rinca berada di sebelah barat Pulau Flores, yang dipisahkan oleh Selat Molo. Pulau ini juga merupakan bagian dari Situs Warisan Dunia UNESCO, karena merupakan kawasan Taman Nasional Komodo bersama dengan Pulau Komodo.

Di pulau ini hidup berbagai jenis binatang seperti komodo, babi liar, kerbau dan burung. Pulau Rinca dapat dicapai dengan perahu kecil dari Labuan Bajo di Flores barat.

Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dan, saat ini di atas pulau dengan luas total yang mencapai 20 ribu hektare seluas lima hektare tengah dibangun sarana dan prasarana, dermaga, fasilitas-fasilitas mass tourism yang dibutuhkan wisatawan.

Aspek Pertimbangan

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pembangunan “Jurassic Park” di Pulau Rinca, -Kepala Biro Humas Sekretariat Daerah Nusa Tenggara Timur, Marius Jelamu menyebut bahwa konsep pembangunan itu bukan seperti Jurassic Park tetapi ekowisata- ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan (pembangunan sarana dan prasarana, dermaga, fasilitas-fasilitas mass tourism) pulau tersebut sebagai destinasi wisata.

Pertama, mempertimbangkan aspek konservasi. Pemerintah dengan sangat jelas sudah menyebutkan proyek tersebut dibangun dengan perencanaan yang penuh pertimbangan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pembangunan sarana prasarana wisata juga merupakan bagian dari usaha konservasi terpadu komodo di sana. Hal itu ditunjukkan dengan cetak biru adanya gedung riset yang diperuntukkan untuk para peneliti.

Dalam aspek konservasi ada satu catatan penting yang mutlak harus diperhatikan yaitu di Pulau Rinca sebagai lingkungan fisik atau habitat yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dalam suatu sistem ekologi (ekosistem).

Komodo yang ada di pulau ini tentu tidak hidup sendiri. Di sana ada babi liar, kerbau, burung dan fauna jenis lainnya serta beberapa flora yang saling berinteraksi dalam suatu rantai makanan.

Betapa pun kecilnya (relatif kecil) sarana dan prasarana yang dibangun di sana sedikit banyaknya akan mengubah habitat dan sistem ekologi di pulau itu. Perubahan yang akan terjadi yang sangat perlu diperhatikan (diminimalisir) agar tidak berakibat terjadi perubahan kesetimbangan ekosistem.

Kedua, betapa pun kecilnya perubahan habitat apabila terjadi perubahan sistem ekologi maka akan berdampak terajadi perubahan perilaku komodo termasuk hewan lainnya. Meskipun ada pemisahan antara wisatawan dengan komodo secara fisik, tetapi bila ada atraksi tentang komodo yang dipertontonkan kepada wisatawan seperti pemberian makan maka berpotensi terjadi perubahan perilaku alamiah dari komodo tersebut.

Apabila atraksi ini berlangsung bertahun-tahun, bukan tidak mungkinn terjadi perbahan perilaku koloni komodo yang ada di pulau tersebut.

Ketiga, tren pariwisata. Ada statement dari pemerintah yang cukup menarik bahwa sarana prasarana priwisata yang dibangun di Pulau Rinca diperuntukkan bagi kepentingan wisata masal walau tetap mengusung konsep ekowisata.

Ada catatan dari penelitian terhadap tren wisata di masa pandemi dan pasca pandemi yang perlu diperhatikan. Ada tiga tren wisata yang barangkali peru diperhatikan dalam menjadikan Pulau Rinca sebagai destinasi wisata yaitu perubahan wisata masal beralih kepada wisata individual, lebih memilih destinasi berjarak relatif dekat, dan lebih memilih menempuh perjalanan darat.

Ketiga tren wisata yang terjadi pada masa pandemi dan pasca pandemi tentu harus mendapat perhatian dan merupakan aspek yang juga harus dipertimbangkan dalam pembangunan destinasi wisata di Pulau Rinca. Ketiga tren wisata tersebut tentu akan mempengaruhi pergerakan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke pulau tersebut.

Jangan sampai sarana prasara yang dibangun di pulau terbut menjadi “mubazir” karena jumlah wisatawan yang datang atau mengunjungi Pulau Rinca tidak bisa menutupi biaya pemeliharaan sarana prasara apalagi untuk biaya konservasi di pulau tersebut.

Pada peringatan HCPSN nasional yang ke-27 tahun ini –HCPSN ini pertama kali diperingati pada tahun 1993– paradigma mencintai puspa dan satwa nampaknya harus mengalami perubahan yang mendasar. Tujuannya sudah jelas yaitu untuk meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa dan satwa nasional serta untuk menumbuhkan dan mengingkatkan akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan kita, barangkali harus sedikit diubah menjadi seberapa penting pariwisata kita terhadap puspa dan satwa dalam kehidupan mereka.

 

Lian Lubis

Biolog, Perancang Kota

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Reshuffle Itu Suatu Keniscayaan

Oleh

Fakta News
Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi bersama Presiden Joko Widodo

Desas-desus reshuffle kembali ramai digunjingkan. Adalah orang terdekatnya Jokowi yang memulai pukul gong, yakni Arief Puyuono.

Arief Puyuono mengatakan bahwa akan ada 17 menteri yang di reshuffle. Istilah Arief Puyo 17 menteri di reshuffle itu sebagai “ganti mesin” di kabinet saat ini.

Belum reda info dari orang terdekat Jokowi itu, naik ke panggung Neta S Pane yang mengaku dapat informasi yang menyatakan Presiden Jokowi akan me-reshuffle 18 menteri, yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI.

Pihak istana buru-buru membantah isu reshuffle yang dilontarkan Arief Puyo maupun Neta S Pane.

“Tidak ada reshuffle. Semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,” kata jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Tidak cukup pihak Istana yang membantah, partai politik pendukung Presiden Jokowi pun ikut bicara membantah isu reshuffle kabinet yang dihembuskan pentolan IPW Neta S Pane.

“Reshuffle muncul dari Presiden, bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini nanti Pak Jokowi pasti akan melakukan dialog dengan pimpinan parpol,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang memutuskan kapan dan siapa yang di reshuffle bukan orang lain.

Tetapi dalam perjalanan kabinetnya pasti ada yang namanya evaluasi minimal setahun sekali. Evaluasi Kinerja kabinet.

Presiden lah yang faham, karena menteri adalah pembantunya, mana menteri yang masih belum full speed bekerja membantu presiden khususnya di tengah pandemi covid 19 saat ini.

“Kalau presiden bilang kerja, kerja dan kerja maka menterinya harus tiga kali lebih keras kerjanya. Dalam menghadapi kondisi luar biasa, tidak bisa disikapi biasa biasa saja, perlu kerja extra. Jangan pula ada menteri yang kerjanya cuma seperti seremonial saja. Pembantu presiden bukan hanya harus punya sense of crisis, tetapi juga harus mengembangkan sikap empati terhadap tekanan ekonomi di akar rumput. Dengan demikian sah menyandang predikat sebagai pembantu presiden, bukan malah jadi beban presiden ”.

Saya sepakat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kalaupun muncul reshuffle itu datangnya dari Bapak Presiden. Berarti reshuffle itu adalah suatu keniscayaan, soal siapa yang direshuffle, berapa jumlah dan kapan waktunya hanya Bapak Presiden lah yang tahu.

Monggo Bapak Presiden jika berkenan…….

Merdeka…!!

Dedy Mawardi
Sekjen Seknas Jokowi

Baca Selengkapnya