Connect with us

Seruan Memakmurkan Masjid di Tengah Menggilanya Pandemi Corona

Penulis:
Ahmad Fauzan Alqash
Pengajar MTs Alwathoniyah 2
(Ilustrasi)

Memakmurkan masjid merupakan tanda dari keimanan, Allah akan menurunkan rahmatNya kepada mereka yang memakmurkan masjid. Satu-satunya tempat yang berdiam diri saja (I’tikaf) bernilai ibadah adalah masjid.

Dan bagi umat Islam masjid bukan hanya menjadi pusat kegiatan ibadah seperti salat berjamaah dan shalat jumat yang merupakan fardhu ain, tetapi juga menjadi pusat pendidikan umat, dengan dzikir dan taklim bersama. Karena itu secara keniscayaan masjid menjadi titik kumpul umat, tidak hanya mukimin (orang yang berdomisili) di sekitar masjid, tetapi juga para musafir yang singgah untuk sekedar salat berjamaah.

Namun sejak terjadi bencana Covid 19 yang diawali dari wuhan China dan menyebar ke negara-negara di dunia, sehingga dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, karena kecepatan penyebarannya telah memakan ribuan korban jiwa dan ratusan ribu orang terinfeksi.

Indonesia pun tak luput dari serangan pandemi ini, bahkan menurut data yang diumumkan BNPB angka kematian yang disebabkan oleh infeksi Covid 19 menunjukkan angka tertinggi di dunia. Pemerintah yang disertai dengan terbitnya fatwa MUI, telah mengeluarkan imbauan untuk menunda sementara salat jumat dan salat berjamaah di masjid, serta kegiatan-kegiatan kegamaan lain yang melibatkan orang banyak.

Tidak hanya Indonesia, semua negara-negara di di dunia yang telah dilanda penularan Covid 19 juga membatasi warganya untuk tidak melakukan aktifitas yang melibatkan berkumpulnya orang banyak. Sekolah-sekolah diliburkan, proses belajar dan mengajar dilakukan di rumah masing-masing secara online. Para pekerja banyak di rumahkan dan bekerja dari rumah, dan tempat-tempat ibadah pun diimbau untuk tidak menyelenggarakan ibadah atau kegiatan keagamaan yang melibatkan perkumpulan orang banyak.

Umat beragama diimbau untuk beribadah di rumah agar dapat menekan penyebaran Covid 19. Pemerintah Saudi melarang pelaksanaan ibadah umroh sementara, bahkan Masjidil Haram pun sempat ditutup.

Para ulama di negara-negara yang dilanda penyabaran Covid 19 telah mengeluarkan fatwa yang membatasi peribadatan yang melibatkan orang banyak di masjid. Ulama’ Saudi mengeluarkan fatwa untuk tidak salat jamaah di masjid, ulama’ Mesir mengeluarkan fatwa penangguhan salat jumat dan salat berjamaah di masjid.

Demikian pula di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa menghentikan salat jumat di masjid di daerah-daerah yang berpotensi besar penyebaran virus Corona, dan menggantikannya dengan dengan salat dzuhur di rumah.

Jika salat jumat yang fardhu ‘ain saja dihentikan apa lagi salat jamaah fardhu lainnya yang hukumnya sunnah (tidak wajib), tentu lebih dianjurkan ditiadakan sementara.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan yang rasional. Fikih dalam  islam merupakan kreatifitas intelektual (ijtihad) dalam merespon problem umat manusia di setiap situasi dan kondisi faktual yang dihadapi (waqi’iyah) dengan menggali dalil-dalil agama (alqur’an dan sunnah nabi) dan mengacu pada ushul-alkhamsah maqashidus-syariah (lima prinsip tujuan syariat), yaitu hifdzi addin (menjaga agama) yakni ;Hifdz ad-din (Menjaga Agama), Hifdz an-nafs (Menjaga Jiwa), Hifdz al-Aql (Menjaga Akal), Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan), Hifdz al-Mal (Menjaga Harta).

Kelima prinsip tujuan syariat tersebut berorientasi pada kemaslahatan umat manusia dan menghindari mudharat (kebahayaan) bagi umat manusia. Misalnya, betapapun berpuasa itu wajib bagi setiap muslim, tapi jika puasa dianggap akan membahayakan kesehatan seperti ibu hamil, orang sakit dan orang jompo, maka boleh tidak berpuasa. Wudu’pun boleh diganti dengan tayamum, jika penggunaan air diperkirakan dapat membahayakan tubuh karena penyakit atau lainnya. Rukhkshah (keringanan) ini berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari terjadinya mudharat karena adanya udzur (halangan).

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Reshuffle Itu Suatu Keniscayaan

Oleh

Fakta News
Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi bersama Presiden Joko Widodo

Desas-desus reshuffle kembali ramai digunjingkan. Adalah orang terdekatnya Jokowi yang memulai pukul gong, yakni Arief Puyuono.

Arief Puyuono mengatakan bahwa akan ada 17 menteri yang di reshuffle. Istilah Arief Puyo 17 menteri di reshuffle itu sebagai “ganti mesin” di kabinet saat ini.

Belum reda info dari orang terdekat Jokowi itu, naik ke panggung Neta S Pane yang mengaku dapet informasi yang menyatakan Presiden Jokowi akan me-reshuffle 18 menteri, yang dilakukan setelah pergantian Panglima TNI.

Pihak istana buru-buru membantah isu reshuffle yang dilontarkan Arief Puyo maupun Neta S Pane.

“Tidak ada reshuffle. Semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi COVID-19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional,” kata jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

Tidak cukup pihak Istana yang membantah, partai politik pendukung Presiden Jokowi pun ikut bicara membantah isu reshuffle kabinet yang diembuskan pentolan IPW Neta S Pane.

“Reshuffle muncul dari Presiden, bukan dari pengamat, bukan juga dari partai politik pendukungnya, tetapi dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini nanti Pak Jokowi pasti akan melakukan dialog dengan pimpinan parpol,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Presiden yang memutuskan kapan dan siapa yang di reshuffle bukan orang lain.

Tetapi dalam perjalanan kabinetnya pasti ada yang namanya evaluasi minimal setahun sekali. Evaluasi Kinerja kabinet.

Presiden lah yang faham, karena menteri adalah pembantunya, mana menteri yang masih belum full speed bekerja membantu presiden khususnya di tengah pandemi covid 19 saat ini.

“Kalau presiden bilang kerja, kerja dan kerja maka menterinya harus tiga kali lebih keras kerjanya. Dalam menghadapi kondisi luar biasa, tidak bisa disikapi biasa biasa saja, perlu kerja extra. Jangan pula ada menteri yang kerjanya cuma seperti seremonial saja. Pembantu presiden bukan hanya harus punya sense of crisis, tetapi juga harus mengembangkan sikap empati terhadap tekanan ekonomi di akar rumput. Dengan demikian sah menyandang predikat sebagai pembantu presiden, bukan malah jadi beban presiden ”.

Saya sepakat dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kalaupun muncul reshuffle itu datangnya dari Bapak Presiden. Berarti reshuffle itu adalah suatu keniscayaan, soal siapa yang direshuffle, berapa jumlah dan kapan waktunya hanya Bapak Presiden lah yang tahu.

Monggo Bapak Presiden jika berkenan…….

Merdeka…!!

Dedy Mawardi
Sekjen Seknas Jokowi

Baca Selengkapnya

BERITA

Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan

Oleh

Fakta News

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada;

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada;

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada;

Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;

Rekan-rekan dosen, mahasiswa dan segenap sivitas akademia Universitas Gadjah Mada, para tamu undangan, serta keluarga yang saya cintai.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah waktu dan kesehatan sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang yang sangat bersejarah ini: Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Ilmu Politik dan Pemerintahan dengan tema “Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan” sebagai pertanggungjawaban ilmiah saya –– tema yang tak lekang dimakan waktu; tema yang terus mampu mereproduksi relevansi dan urgensinya untuk dikaji dari generasi ke generasi, bahkan hingga hari ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Izinkan saya mengawali pidato ini dengan membuka kembali secara acak sejumlah pemberitaan media dan catatan lama, ketika nama Universitas Gadjah Mada (UGM) disebut baik dengan rasa takzim dan hormat, maupun sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk mendemonstrasikan dilema yang melekat dalam relasi antara intelektual, kekuasaan, dan politik pengetahuan.

Tim peneliti Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan dengan pendanaan Yayasan Tahija berhasil mengembangkan nyamuk Aedes Aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia, satu-satunya penelitian guna mengendalikan penyakit endemik di Indonesia: Demam Berdarah Dengue (Wardani, 2016). Kepala Laboratorium Rekayasa Biomaterial, Fakultas Kehutanan, Ragil Widyorini, menemukan inovasi pengolahan limbah serat kotoran gajah menjadi papan komposit, sebagai alternatif papan komposit pabrikan, yang aman dan ramah lingkungan. Inovasi ini sekaligus diarahkan guna kepentingan konservasi gajah (Kusuma, 2018). Fakultas Peternakan menyelenggarakan sekolah gratis bagi peternak dengan materi perkuliahan di sekitar sapi perah, sapi potong, unggas potong, unggas petelur, ransum ternak berkualitas, penyembelihan halal, kambing dan domba, integrated farming, serta diversifikasi hijauan pakan (Rahayu, 2017).

Pada level individual, UGM telah melahirkan sederet intelektual besar, seumpama Prof. Mubyarto dengan gagasan Ekonomi Pancasila; Prof. Kuntowijoyo, pionir pendekatan prophetic science–kombinasi ilmu pengetahuan dan agama—sebagai pandangan baru dalam melihat dan memahami perubahan sosial dan pembangunan di Indonesia; Prof. Koesnadi Hardjasoemantri, pendekar lingkungan terkemuka dan pionir gagasan Kuliah Kerja Nyata (KKN); Prof. Sudarsono, penggagas Koperasi Unit Desa (KUD); Prof. Masri Singarimbun, pakar antropologi sosial dan ahli kependudukan yang banyak meneliti mengenai Keluarga Berencana; Dr. Samsu Rizal Panggabean, ahli resolusi konflik yang terlibat jauh dalam rangkaian usaha pembebasan 10 Warga Negara Indonesia yang disandera kelompok separatis Abu Sayyaf pada April–Mei 2016 di Filipina Selatan. Dari generasi awal, UGM memiliki Prof. Sardjito, yang tidak hanya seorang intelektual, tetapi juga tokoh pergerakan Boedi Oetomo, pembuat biskuit ransum tentara di masa perang—dikenal dengan “Biskuit Sardjito”; Prof. Notonagoro, Bapak Pendidikan Filsafat Pancasila; Prof. Sartono Kartodirdjo, begawan historiografi yang mentransformasi penyusunan historiografi baru pasca-kemerdekaan dari visi Eropasentrisme yang mendewakan peran Eropa dalam sejarah Indonesia ke Indonesiasentrisme (Nursam, 2008, hal. x).

Hanya saja, kisah indah ketika UGM dikenang dengan rasa hormat berjalan bersisian dengan pemberitaan yang bersifat negatif. Jumat, 20 Maret 2015, puluhan petani dan perempuan dari Kabupaten Rembang dan Pati melakukan orasi di depan Gedung Pusat menuntut penyelamatan kelestarian Pegunungan Kendeng dan menolak kehadiran PT Semen Indonesia (Apriando, 2015). Nama UGM juga muncul dalam pusaran kontroversi di sejumlah kasus: sengketa petani Desa Pagilaran, Bismo, Kalisari, Keteleng, dan Gondang di Kecamatan Blado, Batang dengan perkebunan teh PT Pagilaran (Prayitno, 2003), penolakan konversi lahan pertanian menjadi lokasi penambangan pasir besi di pesisir Kulonprogo (Kuntadi, 2012), reklamasi Pantai Utara, Jakarta (Syarif, 2017).

Rangkaian peristiwa yang terbagi ke dalam dua bilahan besar di atas tidak saja menggambarkan wajah kontroversial pilihan-pilihan sikap kaum intelektual dalam memproyeksikan disiplin ilmu yang dikaji ke dalam kehidupan kemasyarakatan yang konkret, tetapi sekaligus menggambarkan kompleksitas dan sifat interlocking di antara kekuasaan, intelektual, dan ilmu pengetahuan yang tidak mudah diurai.

Baca Selengkapnya