Connect with us

Seruan Memakmurkan Masjid di Tengah Menggilanya Pandemi Corona

Penulis:
Ahmad Fauzan Alqash
Pengajar MTs Alwathoniyah 2

Ada banyak dalil dari Alquran dan hadits yang menunjukkan bahwa agama ini tidak mempersulit dan bahkan mempermudah dalam segala hal, tidak hanya dalam hal ibadah. Diantaranya; QS. Al-Hajj: 78, QS. Al-Baqarah; 185, QS. Al-Maidah: 6, dan QS. Al-Baqarah: 286.

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

“Permudahlah, jangan kamu persulit, dan berilah kabar gembira, jangan kamu takut-takuti.” (HR. Muslim)

Dari dalil-dalil ini para ulama membangun kaedah penetapan hukum Islam, diantaranya; keadaan darurat dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang, perintah yang tidak dapat dikerjakan secara sempurna tidak berarti harus ditinggalkan, tetapi mengerjakan hal-hal yang mampu dikerjakan. Dari dalil dan kaedah inilah kemudian para ulama beristimbath (menggali hukum) dan mengeluarkan fatwa hukum. Prosesnya disebut ijtihad dan produknya disebut fikih.

Dalam konteks penundaan salat Jumat dan salat jamaah di masjid dan mendirikannya di rumah, merupakan rukhshah karena udzur. Dan udzur Jumat dan jamaah di masjid pada kenyataan fikih, bukan hal yang luar biasa dan baru. Dari sejak zaman salaf (klasik Islam) sudah ada. Sebagaimana yang termaktub dalam shahih Muslim, Hadits no. 699;

“Abdullah bin al Harits berkata, ‘bahwa Ibnu Abbas berkata kepada mu’adzin di hari hujan. Jika engkau telah mengucapkan Assyhadu an la ilaha illah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, janganlah mengucapkan ‘hayya ‘ala al-shalah’ (Marilah mendirikan shalat), ucapkanlah: shallu fi buyutikum (shalatlah di tempat tinggal masing-masing!)’. Maka orang-orang pun seakan mengingkarinya. Maka Ibnu ‘Abbas berkata, “Seakan kalian mengingkari masalah ini. Sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yakni Nabi saw. Sesungguhnya jumat itu merupakan kewajiban (‘azimah) dan aku enggan untuk membuat kalian keluar dan kaki kalian berjalan di lumpur dan licin.” (HR. Muslim).

Menurut Imam Nawawi hadits ini adalah dalil yang menunjukkan pada gugurnya Jumat sebab udzur hujan dan semacamnya. (Shahih Muslim Bisyarhi Annawawi/5/291).

Selain faktor cuaca ada banyak faktor lain yang menjadi sebab udzurnya jumat dan jama’ah di masjid, diantaranya faktor keamanan dan kesulitan seperti kemungkinan penularan penyakit atau virus yang mudah menular seperti Covid 19. Dimana Nabi melarang memasuki daerah yang terjangkit wabah menular;

“Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.” (HR. al-Bukhari).

Dalam hadits lain Nabi melarang berdekatan atau berbaur dengan yang terjangkit penyakit penyakit menular.

“Janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit.” (HR. Bukhari).

“Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari Singa,” (HR. Bukhari).

Ketiga hadits sahih ini, menunjukkan larangan berdekatan atau menjaga jarak (social distance) dengan orang-orang yang terjangkit penyakit menular. Sehingga konsekuensinya adalah dengan membatasi kegiatan dan tempat atau fasilitas publik yang yang sulit menghindar dari kontak fisik dengan keterlibatan orang banyak di wilayah yang berpotensi penyebaran penyakit, atau virus yang secara faktual terdapat orang terjangkit, atau sulit untuk mengidentifikasi orang yang sudah terjangkit virus karena tidak adanya gejala sebelum 14 hari, atau karena tidak terkontrolnya keluar-masuknya orang dari berbagai daerah yang mungkin saja ada salah satu yang berasal dari daerah yang berpotensi terjangkit.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Gerakan Gotong Royong Cegah Penyebaran Virus Corona

Oleh

Fakta News

Jakarta – Corona Covid-19 kini telah menjadi pandemi yang menimpa seluruh dunia. Masker, pencuci tangan (hand sanitizer), bilik disinfektan, alat pelindung diri, alkohol, dan sarung tangan adalah kata benda yang sering berseliweran akhir-akhir ini di banyak grup Whatssapp. Barang-barang tersebut kian langka di pasaran. Warga masyarakat memburunya untuk melindungi diri dari wabah Corona. Kesadaran masyarakat akan bahaya Corona kian meningkat.

Mereka kian menyadari bahwa Covid 19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang sangat cepat menyebar. Penyakit ini dapat menginfeksi dengan rentang yang amat lebar, dari yang tidak bergejala sampai berat dan meninggal dunia. Karena itulah, masyarakat turut memburu perlengkapan kesehatan dalam menghadapi wabah Corona. Kelangkaan pun tak terelakkan.

Kelangkaan itu tentu saja menyulitkan petugas medis. Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), yang menjadi salah satu rujukan pemeriksaan Corona (Covid-19), misalnya, kekurangan stok APD (Alat Pelindung Diri).

APD merupakan pakaian dan perlengkapan untuk melindungi tenaga medis yang melakukan perawatan terhadap orang yang berisiko terjangkit virus Corona. “Stoknya semakin menipis,” ujar Ketua Satgas Corona RS Unair, dr Prastuti Asta Wulaningrum.Di Rumah Sakit Umum Daerah Toraja, para tenaga medis akhirnya berkreasi untuk melindungi diri. Mereka membuat sendiri perlengkapan yang dibutuhkan. Masker dari kain dilengkapi tali, mantel hujan dari plastik, sepatu boots, serta pelindung wajah yang terbuat dari karet tebal.

“Masker yang kami buat ada pori-pori kecil yang tentunya aman bagi tenaga medis,” kata Direktur RSUD Lakipadada Tana Toraja, dr Safari D Mangopo.Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih berharap dukungan dari masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut, selain kepada pemerintah. Maklum saja, tenaga medis saat ini memiliki risiko yang besar tertular. Dokter dan tenaga medis semestinya tidak boleh tertular, karena akan menulari pasien-pasien yang lemah dan tengah dirawat di rumah sakit atau klinik.

Apalagi, di rumah sakit yang bukan rujukan merawat pasien Covid-19, dokter dan tenaga kesehatan lainnya juga malah tertular Covid-19. Pasien poliklinik yang datang dengan keluhan non Covid-19 seperti masalah jantung dan lainnya, ternyata bisa saja pembawa (carier) dan bisa menyebarkan virus. Karena itulah, APD menjadi permasalahan tersendiri bagi rumah sakit atau pun klinik, tidak terkecuali yang sebenarnya tak menangani Covid-19.

Banyak Pihak Bergerak

Melihat situasi semacam itu, banyak komponen masyarakat yang bergerak. Kian banyak yang menyadari, pemerintah tak bisa berjuang sendirian. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan oleh pemerintah dalam upayana mengatasi wabah ini. Namun, mengkritik kekurangan pemerintah saja pun tak akan membuat wabah ini cepat tertangani.

Karena itu, pula para pengusaha besar banyak yang terjun langsung untuk turut membantu pencegahan wabah ini. Salah satu yang banyak disebut adalah Wardah Cosmetics yang menyumbang Rp40 miliar. Selain itu, pengusaha tekstil berencana sumbang 2 juta masker. Pengusaha-pengusaha lain pun banyak yang turut serta dengan dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Masyarakat secara sendiri-sendiri juga telah bergerak. Ada yang menyediakan hand sanitizer dengan memproduksi sendiri dan didonasikan ke rumah sakit. Ada yang gotong royong untuk membelikan APD. Ada pula yang memproduksi bilik disinfektan dengan bantuan para donatur.

Ada yang melakukannya secara spontan dengan langsung membentuk kepanitian, baik melalui jaringan alumni, pertemanan, komunitas dan lain-lain. Sejumlah organisasi alumni perguruan tinggi pun telah berupaya berkoordinasi, mempersiapkan para relawan yang bisa diterjunkan di pusat-pusat penanganan wabah Corona nantinya. Kebetulan masing-masing organisasi alumni memiliki tim tanggap bencana, dan pernah dikoordinasikan dalam menangani bencana banjir beberapa waktu lalu.

Gerakan-gerakan masyarakat semacam itu ada yang terstruktur dengan baik. Bahkan, ada yang melakukannya dengan imbauan resmi dari pimpinan lembaga mereka.  Salah satu yang melakukannya adalah Fachmi Idris, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Fachmi meminta seluruh pegawai di lembaganya secara ikhlas menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu pemerintah melawan wabah Covid-19. Dana ditransfer kepada salah satu pegawai yang ditunjuk. Rupanya soliditas dan rasa kepedulian mereka tergolong tinggi. Dalam tiga hari sumbangan telah mencapai hampir setengah miliar rupiah. Aksi ini mereka sebut Gerakan Gotong-Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH CORONA).

Dalam penyalurannya, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan IDI dan salah satu media swasta untuk menyediakan APD bagi tenaga medis. “Mereka melayani masyarakat tanpa kenal lelah, sehingga sudah seyogyanya kami turut bergerak membantu,” ucap Fachmi.

 

Thonthowi Dj

Sekjen Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Baca Selengkapnya

KOLOM

Infodemik: Covid-19 adalah Kasus Infodemik Pertama

Oleh

Fakta News

Salah satu komponen kunci dari kesiapan menghadapi “bencana” endemik dan pendemik virus corona atau COVID-19 adalah memastikan informasi yang valid berasal dari sumber yang terpercaya, dan menjaga alur informasi itu mengalir kepada publik. Publik lah yang akan terkena imbas dari informasi yang keliru.

Tidak hadirnya informasi yang sahih, memudahkan rumor dan kasak-kusuk menyebar dengan cepat melalui media-sosial, dan menghasilkan apa yang disebut dengan INFODEMIK. Infodemik ini bahkan jauh lebih berbahaya ketimbang endemik atau pandemik, karena infodemik mengalirkan informasi keliru/salah secara masif, terus-menerus dan cepet tersebar. Kecemasan dan kepanikan publik akibat informasi yang tidak bertanggung-jawab, bukan saja bisa mengganggu bekerjanya sistem sosial, bahkan bisa melumpuhkannya. Dan pada gilirannya, dalam jangka waktu tertentu, akan mengganggu proses produksi dan sistem ekonomi, menghambat proses kebudayaan dan sistem budaya, dan begitu banyak hajat hidup lainnya.

Itu pula mengapa wabah penyakit COVID-19 yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 saat ini berpotensi menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi (baik global maupun di masing-masing negara yang terpapar) serta menciptakan tekanan secara psikhis dan rasa tidak nyaman secara meluas; selain tentu saja kerugian langsung secara fisik dan psikhis yang dialami pasien COVID-19 dan keluarganya.

Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara wabah virus corona sekarang ini (selain wabah-wabah penyakit lainnya) dengan media sosial (informasi digital) dan gangguan proses produksi dan sistem ekonomi pada umumnya? Bukan kah dunia sudah belajar dari pengalaman masa lalu saat mewabahnya virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang memiliki fatality-rate (mortality-rate) yang jauh besar ketimbang COVID-19, namun tidak sampai menimbulkan kepanikan masal dan global sebagaimana virus corona ini?

Mari kita lihat dengan bijaksana berdasar fakta dan data-data historisnya.

Perbedaan fatality/mortality rate beberapa kasus endemic/pandemic dunia, sebagai berikut :
1. SARS (2002) : jumlah kasus = 8.437, mati = 813, fatality rate = 9,6%, menyebar di 26 negara
2. MERS (2012) : jumlah kasus = 2.494, mati = 858, fatality rate = 34,4%, menyebar di 27 negara terutama di timur tengah (jazirah arab)
3. EBOLA (sampai dengan 2014) : jumlah kasus = 34.453, mati = 15.158, fatality rate = 43,9%, menyebar terutama di wilayah Adrika Barat
4. COVID-19 (2020) : jumlah kasus = 102.188 (per sabbtu 7 Maret 2020), mati = 3.491, fatality rate = 3,4%, menyebar di lebih dari 100 negara di 5 benua

Dari data di atas nampak bahwa tingkat kematian (fatality/mortality rate) COVID-19 (3,4%) adalah terkecil dibandingkan wabah endemik lainnya, seperti SARS (9,6%), MERS (34,4%) dan EBOLA (43,9%), meskipun COVID-19 saat ini sudah mewabah di lebih dari 100 negara.

Salah satu kerakteristik utama COVID-19 yang dianggap paling membahayakan dibandingkan wabah lainnya adalah karena persebarannya yang sangat cepat dan masif. Namun jika ditelisik data dan faktanya secara lebih mendalam, serta membandingkannya dengan wabah-wabah lainnya seperti di atas, nampak bahwa COVID-19 tidak lah seseram dan menakutkan seperti kelihatannya.

Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SAR-CoV-2 ini bisa begitu menghebohkan dunia, dan memunculkan beragam spekulasi yang tidak berdasarkan data dan fakta sebenarnya?

Mari kita lihat.

INFODEMIK

Mengiringi wabah COVID-19, infodemik adalah perang baru yang tidak kalah dahsyatnya dengan wabah virus. Jika corona adalah virus fisik, maka infodemik adalah virus virtual. Yang diserang dan hendak ditaklukkan adalah akal lemah dan tidak sehat, di bagian croc-brain.

Waktu SARS pertama kali terjadi dan dilaporkan WHO pada tahun 2002, media-sosial belum lahir. Facebook, Twiter, Whatsapp lahir dan berkembang sesudah tahun 2003. Teknologi internet saat itu masih terbatas dan bersifat “elitis”, belum menjadi konsumsi dan kebiasaan individu masyarakat global. Era disrutif di bidang teknologi dan bisnis yang kelak akan melahirkan start-up business masih dalam rintisan. Siapapun tidak pernah menyangka perkembangannya akan secepat ini, dan wacana tentang real-time information benar-benar akan terwujud. Karena itu maka pengetahuan tentang wabah SARS, hanya diperoleh secara terbatas dari provider media global yang kemudian diunduh oleh media-media local.

Ketika MERS pertama kali muncul di timur tengah pada tahun 2012, facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan masih belum mendrive kebutuhan personal untuk melakukan “kampanye”, tapi masih dalam fungsinya sebagai media jejaring-sosial, aktualisasi diri, dan personal branding atau “tebar-pesona”. Mulai 2009 perkembangan media sosial makin marak dengan munculnya Whatsapp, Instagram, LINE, Google+ tapi masih dalam situasi kompetisi menghadapi Facebook. Begitu halnya dengan wabah EBOLA yang muncul di wilayah Afrika Barat sampai tahun 2014, mengiringi cerita pilu warga Afrika yang miskin dan terbelakang pada umumnya, tidak banyak mendapat perhatian kecuali untuk aktivitas charity dunia dengan program-program kemanusiaan PBB.

Puncak dari perkembangan dunia internet dan media-sosial adalah pada tahun 2016-2017 dimana setiap individu bisa menjadi apapun dan bisa memproduksi dan mempublikasi apapun yang ada dalam pikirannya, tanpa birokrasi dan seleksi yang biasa diterapkan oleh penyelanggara media massa konvensional. _*Pada titik ini pula tumbuh “industry hoax” dan era fallacy. Internet dan media social menjadi medan perang baru, dimana media-sosial menjadi alat-perang baru untuk merebut pengaruh*_.

Ketika COVID-19 yang dibawa oleh virus corona SARS-CoV-2 merebak di Wuhan Provinci Hubei China pada akhir 2019 dan akhirnya mewabah di lebih dari 100 negara di dunia saat ini, sosmed sedang berada di puncak popularitas-nya. Whatsapp (wa) digunakan oleh 1,5 miliar user, Facebook digunakan 1,3 miliar user, Instagram 800 juta user, Youtube dilaporkan telah digunakan oleh 2 miliar user setiap bulannya dengan 30 ribu content jam per hari. Ini belum termasuk blog dan micro-blog twitter.

Hasil riset We Are Social dan Hootsuite menyatakan bahwa penggguna internet global tahun 2020 berjumlah 4,5 miliar orang yang berarti sudah lebih dari 60% populasi penduduk dunia. Bisa kita bayangkan kecepatan dan persebaran sebuah content di media social, baik data-data yang dilansir oleh institusi resmi, maupun jutaan kreasi turunannya, termasuk yang bersifat rumors dan hoax

Subyektivitas pengguna media-sosial dan internet juga ikut mewarnai pertarungan pengaruh ini. Untuk wilayah yang “jauh” seperti afrika dan timur-tengah pada umumnya, kurang mendapat pemberitaan. Tapi ketika China tumbuh menjadi raksasa ekonomi baru di kancah global dan mulai mengancam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat, berbagai issue muncul lebih massif dari sebelumnya, dari persoalan bisnis sampai ideologis dan belakangan issue keagamaan (“aliran”).

Efek dari kecemasan global berikut berbagai rumor dan hoax yang mengirinya, terbukti menekan perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai kalkulasi dan prediksi ulang tengah dilakukan sebagai koreksi atas perhitungan masa depan perekonomian sebagai akibat dari COVID-19 ini.

Akhirnya, WHO pun menyadari bahwa infodemik bisa berpotensi menghancurkan kepercayaan publik, lebih dari bahaya endemi atau pandemi COVID-19. Karenanya pada kamis 5 Maret 2020 lalu, WHO meluncurkan menu baru pada situs https://www.epi-win.com/ yang dikelola WHO, sebagai pengembangan dari situs https://www.who.int/health-topics/coronavirus yang khusus menyediakan info-info resmi tentang COVID-19, diantaranya terdapat menu “update info” atau “covid-19 FAQ” dan lain sebagainya. Meskipun menu-menu ini masih sedang dikembangkan, tapi upaya WHO untuk menyediakan informasi yang valid (shahih) perlu didukung, agar infodemik tidak semakin merusak tatanan sosial yang sudah terbangun saat ini.

Situs WHO ini, tentu saja melengkapi situs-situs “swasta” yang menyediakan sumber data bagi publik untuk memantau perkembangan COVID-19 ini seperti aplikasi ArcGIS https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard yang dikembangkan oleh The Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dari Johns Hopkins University (JHU), aplikasi https://multimedia.scmp.com/ yang dimiliki Alibaba dan situs https://thewuhanvirus.com/ yang ketiga situs ini biasa saya gunakan sebagai referensi/sumber data untuk memantau perkembangan covid-19.

Bagaimana dengan Indonesia?

Kita bersyukur pemerintah merespon akan kebutuhan informasi yang sahih tentang perkembangan COVID-19 di dalam negeri, dalam bentuk penugasan resmi seorang pejabat Kementerian Kesehatan sebagai “juru-bicara” yang melaporkan perkembangan terbaru covid-19. Hanya saja, penugasan juru-bicara untuk melaporkan perkembangan covid-19 tentu saja sangat ketinggal jaman (jadul alias old-fashion) menghadapi kecepatan dan persebaran informasi melalui media social.

Menghadapi berbagai rumor tentang COVID-19 yang diproduksi dan disebarkan secara massif melalu media social, pemerintah semestinya mengembangkan strategi yang sama, terlebih pemerintah memiliki sumber daya yang lebih dari cukup untuk itu. Strategi yang dipilih pemerintah dengan bersikap lebih pasif dan follow the issues dalam bentuk membuktikan sebuah informasi adalah hoax atau bukan, harus dilengkapi teologi Johan Cruff “pertahanan terbaik adalah menyerang” (the best defence is offence), dengan menyajikan informasi yang benar dan valid sehingga lebih menjamin rasa aman dan nyaman masyarakat.

Sebagai bagian dari kesungguhan pemerintah, sebuah clearing-house berbasis internet harus segera dikembangkan agar masyarakat bisa mengakses secara langsung perkembangan covid-19 serta berinteraksi dan berpartisipasi langsung dengan system. Cukup dengan mengkampanyekan alamat url dari situs ini secara terus-menerus dan dibroadcast ke berbagai media online atau melalui media social, agar publik tidak menunggu update info COVID-19 melalu sang juru-bicara.

Herry ‘Ugie’ Sugiharto

Baca Selengkapnya

KOLOM

“Wildlife Corridor” Kawasan Bandung Utara

Oleh

Fakta News

Entah sudah berapa kali persoalan perizinan di Kawasan Bandung Utara (KBU) mencuat kembali. Biasanya selalu terjadi menjelang musim penghujan ketika bencana berpotensi terjadi atau ketika ada “kasus perijinan” yang terangkat kepublik oleh media massa.  Yang terbaru adalah issue akan dibangunnya waterboom oleh salah satu pengembang objek wisata di lokasi yang telah diberikan rekomendasi untuk pengembangan agrowisata (‘PR; 22/02/20). Issue sebelumnya, Pemprov Jabar yang berencana menutup sementara The Great Asia Afrika, sementara pihak pengembang mengakui telah mebgantongi rekomendasi gubernur untuk pembangunan objek wisata tersebut (‘PR’; 8/2/20).

Saya yakin kedua persoalan perizinan tersebut akan terselesaikan dengan baik. Para pihak yang berkepentingan mempersoalkan perizinan di KBU akan saling “cek dan ricek” ke lapangan dan akan melakukan berbagai klarifikasi dari persoalan yang telah mencuat. Jabar yang bisa juga diplesetkan sebagai akronim dari “Jaga Babarengan” adalah provinsi yang selalu mencari solusi terbaik dari setiap persoalan untuk mencegah konflik berkepanjangan.

Kita sepakat bahwa “Tidak semua pelanggaran berdampak pada lingkungan”.  Seperti apa yang dikatakan Kepala Bidang tata Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR). Tidak semua yang namanya pelanggaran berdampak pada lingkungan.  Namun dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan, ada kebijakan lain yang harus dipatuhi. Salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & kehutanan (LHK) No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam peraturan ini disebutkan setiap jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan diwajibkan terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak penting dan menyusun upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan bila tidak memiliki dampak penting. Kewajiban tersebut sangat diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, terutama dalam hal pemberian ijin usaha atau ijin beroperasi.  Jadi, segala aspek pelanggaran sebenarnya tidak dikenal atau “tabu” untuk diakukan.

Kita juga setuju dengan apa yang dikatakan Asep Warlan — Hanya diperlukan ketegasan pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan perda Perda No. 2/2016 tenang KBU.  Dalam perda tersebut telah diatur berbagai sanksi bagi pelanggar pemanfatan ruang di KBU. Mulai dari pembongkaran bangunan, pencabutan izin, hingga pemulihan kondisi lokasi yang rusak akibat pembangunan — namun apa yang dikatakan beliau tentu   tidak bisa dilakukan begitu saja atau serta merta. Kerugian ekonomi untuk pembongkaran bangunan tetap menjadi pertimbangan. Kita tidak bisa menebus kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi  dengan melakukan pembongkaran karena ingin menunjukkan ketegasan pemerintah. Untuk itu, persoalan yang telah terjadi di KBU harus dilihat dengan berbagai perspektif.

Tahura Bersama 

Adanya rencana BMPR untuk melakukan penanganan yang difokuskan pada wilayah Sesar lembang, Boscha, Tahura Djuanda, Zona L1, dan Zona L2. — Terutama terhadap rencana mendorong pengembangan lahan ruang terbuka hijau (RTH) abadi pada zona L1 dan zona L2 KBU — buat saya sangat menarik. Saya pernah menulis artikel dengan judul “Tahura Djuanda Linkage” (‘PR; 3/2/2017).  Dalam artikel tersebut saya tuliskan bahwa perkembangan wilayah yang menjadikan seluruh ruang dalam Bandung Raya seperti sebuah lansekap kota, menjadikan Tahura Djuanda sebagai habitat yang terfragmentasi. Persoalan yang kini dihadapi adalah bagaimana agar ganguan eksternal seperti intervensi kegiatan manusia dan aktifitas perkotaan tidak menjadi ancaman serius terhadap hidupan liar dan ekosistem kawasan Tahura Djuanda.

Dalam teori “Island Biogeography” yang ditulis Robert Mc Arthur (1967; melalui Syarmidi, 2011; dikutip dari Suryawan, 2011), “Bagi sebuah ‘pulau’ — ekosistem yang terisolasi (terfragmentasi/berupa sebuah bercak) — untuk dapat menjaga sustainabilitas proses-proses ekologi di dalamnya diperlukan luasan minimum sebesar 100.000 hektar tanpa memperhitungkan gangguan eksternal. Memperluas Tahura Djuanda yang saat ini seluas 528,393 hektar menjadi 100.000 hektar tentu hamper tidak mungkin. Untuk itu, salah satu caranya adalah membangun “linkage” atau penghubung –“Linkage” adalah satu teori perkotaan yang membahas hubungan sebuah tempat dengan tempat lainnya dari berbagai aspek. “Linkage” disini lebih diartikan sebagai RTH yang menghubungkan bercak hijau Tahura Djuanda dengan bercak hijau lainnya di wilayah Bandung Raya sehingga terbentuk “deretan” berbagai jenis vegetasi.

Linkage tersebut berupa “wildlife corridor”, yaitu sebuah fitur linear yang memiliki fungsi menghubungkan setidaknya dua habitat yang signifikan bagi kehidupan liar. Lingkage atau RTH dirancang dengan stratifikasi tanaman yang menyerup stratifikasi hutan hujan tropis memungkinkan terjadi pergerakan satwa dan interaksi diantara dua habitat termasuk interaksi genetik dalam waktu yang lama. “Wildlife corridor” juga ditujukan untuk meningkatkan konektivitas habitat satu dengan lainnya, meningkatkan kualitas habitat yang dituju, dan menungkinkan terjadinya pergerakan (spesies) dalam koridor tersebut yang dapat menekan dampak negatif dari fragmentasi habitat.

Membangun “wildlife corridor” adalah suatu kebijakan yang bukan hanya bertujuan untuk menekan dampak negatif pada kawasan konservasi Tahura Djuada, tetapi juga upaya membangun RTH Abadi Bersama.  Lantas, bagaimana “wildlife corridor” sebagai RTH Abadi dibangun? Saat ini cukup banyak pengembang perumahan dan wisata yang melakukan aktifitasnya di KBU. Mereka diwajibkan membangun RTH sesuai ketententuan yang telah ditetapkan dalam pengendalian KBU. Agar RTH yang mereka miliki tidak sebagai bercak hijau yang terfragmentasi, maka mereka diwajibkan juga membangun linkage dengan Tahura Djuanda dan dengan RTH lainnya yag berdekatan. Dengan asumsi “wildlife corridor” bisa terbangun hingga 100.000 hektar, maka menjadikan KBU sebagai sebuah ekosistem hutan. Dan, kita memiliki taman hutan raya bersama di wilayah Bandung Raya.

 

Lianda Lubis

Kepala Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Baca Selengkapnya