Connect with us

Seruan Memakmurkan Masjid di Tengah Menggilanya Pandemi Corona

Penulis:
Ahmad Fauzan Alqash
Pengajar MTs Alwathoniyah 2

Dari fakta-fakta sejarah dalam riwayat-riwayat yang sahih, jelas seruan imbauan memakmurkan masjid ketika wabah Covid 19 sedang melanda hampir di seluruh wilayah, berdasarkan hadits ini dan hadits lain yang senada, sangatlah tidak tepat. Karena para sahabat nabi yang gemar salat berjamaah bahkan berjamaan bersama nabi di masjid nabi, ternyata masih juga terjangkit wabah yang sedang melanda wilayah Madinah.

Bahkan sejarah mencatat banyak sahabat nabi yang wafat karena wabah yang berbeda-beda yang menyebar di wilayah-wilayah, dimana mereka berada. Seperti Abu Ubaidah bin Jarrah yang dipuji nabi sebagai orang kepercayaan umat, Mu’adz bin Jabal yang dianggap pemimpin para ulama’ karena oleh nabi dipuji sebagai orang yang paling mengetahui halal-haram, dan masih banyak lagi sahabat lainnya yang wafat karena terjangkit wabah.

Apakah umat zaman sekarang ini lebih saleh dan lebih mencintai masjid dibanding sahabat nabi yang diantara mereka dijamin masuk surga itu? Sehingga dengan cerobohnya menyerukan imbauan yang berlawanan dengan fatwa ulama-ulama dunia dan protokol kesehatan dalam membatasi penyebaran Covid 19.

Karena itu, hendaknya umat Islam yang berada di wilayah-wilayah yang berpotensi adanya penyebaran Covid 19, semestinya mengikuti fatwa ulama, yang mengudzurkan saalat Jumat dan salat berjamaah di masjid. Sebab ulama’ mengeluarkan fatwa dengan berbagai metodologi keilmuan dan standar ijtihad para ulama terdahulu.

Konsideran dalam fatwa ulama jelas memuat banyak dalil-dalil kuat, sehingga menjadi tidak rasional dan tidak relevan, untuk melakukan kontra narasi terhadap fatwa para ulama hanya berdasarkan satu atau dua hadist yang kesahihannya saja masih dipersoalkan. Atau berdasarkan ayat Alquran yang hanya ditafsirkan tanpa metodologi. Alih-alih ingin mendapatkan pahala, justru sebaliknya, memanen dosa karena telah menyebabkan kebahayaan bagi lingkungan dan umat.

 

Ahmad Fauzan Alqash

Pengajar Mts Alwathoniyah 2

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Memahami “New Normal”: Pertolongan Pertama Pada Karakter

Oleh

Fakta News

Pemerintah abaikan masalah kesehatan? 

Beberapa hari terakhir jagad sosial media di Indonesia diributkan dengan adanya rencana pemerintah yang akan memberlakukan protokol “New Normal” setelah beberapa waktu diberlakukan PSBB. Rencana ini sontak mengagetkan khalayak ramai karena berdasarkan data statistik yang ada penularan COVID 19 di Indonesia belum menunjukkan grafik membaik.

Hal ini menyebabkan publik bertanya tanya apakah gerangan motif dan tujuan pemerintah memberlakukan protokol baru ini? Sebagian masyarakat bahkan berani mengambil kesimpulan awal bahwa pemerintah hanya mementingkan persoalan ekonomi dengan mengabaikan masalah kesehatan.

Sebagai sebuah dugaan, opini diatas adalah hal yang wajar. Namun demikian dugaan ini tidak begitu saja bisa diterima jika kita mereview kembali langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi corona ini.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir banyak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah disektor kesehatan terkait penyebaran COVID 19 ini. Penyiapan prasarana kesehatan dengan menyulap Wisma Atlet dalam waktu singkat menjadi Rumah Sakit khusus corona, pembangunan Rumah Sakit di Pulau Galang dan penunjukan Rumah Sakit Rujukan diseluruh propinsi di Indonesia membuat semua kasus positif COVID 19 sampai sekarang dapat tertangani.

Hal ini patut diapresiasi sebab beberapa negara sampai ada pasien yang harus dirawat di tenda darurat, di lorong Rumah Sakit bahkan ada yang dibawah pohon. Jumlah kasus positif di Indonesia yang sudah diatas 20 ribu kasus plus ribuan PDP sampai saat ini masih tercover perawatannya.

Pun demikian dengan alat kesehatan terkait virus corona, Alat Pelindung Diri (APD) yang awalnya sempat menjadi persoalan sekarang tidak lagi jadi masalah. Masker yang sempat langka sekarang stoknya berlimpah.

Harga masker yang dulu meroket tinggi dan barangnya sulit dicari kini berbalik menjadi barang yang gampang ditemui di pinggir-pinggir jalan. Harga maskerpun cukup murah, dengan uang 5 ribu perak atau bahkan kurang kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Alat test baik rapid test maupun swab PCR semakin banyak bahkan beberapa daerah menggelarnya gratis. Kapasitas laboratorium juga terus meningkat.

Dari sisi pembiayaan pemerintah Indonesia menanggung seluruh biaya pengobatan pasien COVID 19. Sampai sekarang belum terdengar pasien corona di Indonesia kesulitan biaya pengobatan. Jadi kalau dikatakan pemerintah mengabaikan masalah kesehatan, fakta-fakta tersebut bisa menjadi pertimbangan. Terlambat sih mungkin, tapi kalau dikatakan tidak serius rasanya terlalu berlebihan.

Problematika penanganan Corona di Indonesia

Kendatipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah serius namun langkah-langkah diatas tidak lantas membuat persoalan selesai. Sebab harus disadari bahwa berbicara tentang COVID 19 ini ternyata yang tersulit bukan perawatan pasiennya tetapi pencegahan penularannya. Karakteristik virus ini yang mudah menular melalui hubungan antar manusia adalah tantangan yang cukup rumit bagi semua negara di dunia sebab sangat terkait dengan aktifitas keseharian masyarakat.

Pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah mencegah penularan ini. Presiden Joko Widodo sering menyampaikan tentang Belajar di rumah, Bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Tapi prakteknya ternyata sulit minta ampun.

Sebagai contoh disaat Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan ancaman sanksi tegas bagi perusahaan yang masih beroperasi saat pelaksanaan PSBB ternyata puluhan perusahaan yang tertangkap saat diadakan inspeksi. Anak sekolah diliburkan supaya belajar di rumah ternyata saat razia banyak yang tertangkap ikut balapan liar. Apalagi masalah ibadah sampe dituduh pemerintah PKI gara-gara meniadakan Sholat Taraweh di Masjid.

Belum lagi kasus-kasus unik yang jarang ditemui diluar negeri. Ada pasien positif yang mengajak duel saat dijemput oleh tenaga medis, pembatas jalan dirobohkan secara demonstratif dengan alasan Idul Fitri adalah hari kebebasan, pasien lari dari Rumah Sakit malah dijemput oleh keluarganya, orang mudik naik di bak truk tertutup bahkan di bagasi bus untuk mengelabui chekpoint dan banyak kasus neko-neko khas Indonesia lainnya. Disaat pemerintah menghimbau tetap di rumah, mereka menolak dengan alasan butuh makan, ketika pangan sudah dibantu lewat bantuan sosial ganti mengeluhkan cicilan leasing. Sampai-sampai ada pikiran apakah Cina bisa lockdown kemarin karena disana tidak ada “Bank Harian/Bank titil?”.

Memahami dimensi sosial masyarakat

Banyak dimensi sosial di masyarakat Indonesia yang membedakan dengan masyarakat di negara lain. Masyarakat kita yang sudah terlanjur terpola “mangan ora mangan asal kumpul” membuat langkah-langkah pembatasan sosial sulit untuk berjalan efektif. Kebiasaan beraktifitas kolektif mulai dari nongkrong, ngopi apalagi menyangkut kegiatan ritual seperti tahlilan, misa dan kefiatan ibadah lain sudah mendarahdaging di masyarakat. Sering kita jumpai pelanggaran sosial distancing yang berbahaya dari sudut pandang kesehatan terjadi karena masalah-masalah sepele. Sampai-sampai kejengkelan atas hal ini memunculkan ucapan “Indonesi Terserah”.

Perjalanan sosial distancing, phisical diatancing dan PSBB yang terseok-seok adalah cerminan bahwa masalah utama di Indonesia ini adalah masalah karakter masyarakat. Karakter yang sudah melekat ini bahkan sampai pada tingkat melawan aturan jika dirasa perlu. Berkaca dari hal-hal diatas pemerintah berupaya mengambil langkah dengan melakukan penertiban pada aktifitas masyarakat. Fakta bahwa dalam masa PSBB sekalipun masyarakat tetap beraktifitas normal mendapatkan respon dengan memberlakukan protokol atas aktifitas itu.

Pilihan ini layak diambil sebab jika pilihannya adalah menghukum tegas masyarakat yang tidak taat prosedur anda bisa bayangkan sebanyak apa kasus hukum yang akan diperkarakan. Pemberlakuan protokol ini diharapkan akan menjadikan aktifitas masyarakat yang ada tetap dilakukan dengan koridor pencegahan penularan penyakit. Pemerintahpun tidak gegabah melakukan ini terbukti dengan memulainya secara bertahap dan di daerah-daerah tertentu. Mungkin ini bukanlah pilihan ideal tetapi merupakan pilihan terbaik jika melihat konteks kekinian dan kedisinian.

 

Nanang Priyo Utomo
LPBI NU Kab. Madiun

Baca Selengkapnya

BERITA

Covid-19 Gugah Kesadaran Akan Pentingnya Membangun Kemandirian Industri Kesehatan Nasional

Oleh

Fakta News

Dunia lagi diguncang oleh Coronavirus disease-2, Setiap hari jumlah yang terinfeksi dan meninggal akibat virus ini terus bertambah. Dalam laman wordometers jumlah yang terinfeksi sebesar 4,7 juta jiwa, Meninggal 316.434 jiwa serta yang sembuh berjumlah 1.849.628 orang.

Sementara untuk Indonesia berdasarkan laporan gugus tugas, jumlah yang terinfeksi sebanyak 18.010 orang, Meninggal 1.191Jiwa dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 4.324 orang. Data ini per tanggal 18 Mei 2020.

Dari data korban diatas, akibat Covid-19 baik didunia maupun nasional terus mengalami peningkatan setiap harinya. Selain penyebaran virus yang begitu cepat dan tak terdeteksi dini, kebijakan pemerintah yang kurang cepat dan tegas menjadi penyebab terus bertambahnya korban akibat coronavirus ini.

Sementara negara-negara dengan cepat mendeteksi dan tegas dalam menerapkan protokol pencegahan berhasil memutus mata rantai penyebaran virus ini.

Selain respon yang cepat dan tegas negara-negara yang berhasil tentunya didukung oleh infrastruktur dan industri kesehatan yang memadai. Seperti Infrastruktur Rumah Sakit, Ruang Isolasi, Tenaga Medis, Industri Farmasi, Industri Alkes sebagai instrumen atau benteng pertahanan penting dalam proses penanggulangan Covid-19.

Negara-negara dengan kemajuan industri kesehatan dan didukung dengan respon cepat dan tegas dari pemerintah akan dengan mudah keluar dari serangan Covid-19 ini.

Mungkin dunia bisa mengambil pelajaran dari Cina dengan kemajuan industrinya bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari, mendeteksi penyebaran virus dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, memiliki tenaga medis dengan kuantitas dan mutu memadai. Memiliki industri farmasi dan alkes yang cukup maju, sama halnya dengan Singapura.

Selain itu dunia juga bisa belajar dari Vietnam dengan disiplin nasional dan respon cepat pemerintah mampu dengan cepat menanggulangi penyebaran Covid-19 ini dengan baik. Untuk tenaga medis, dunia bisa belajar dari Kuba yang memanfaatkan situasi Covid-19 ini untuk misi kemanusiaan dengan mengirimkan tenaga-tenaga medisnya di beberapa negara yang membutuhkan akibat kuantitas tenaga medis mereka melimpah sebagai output dari keberhasilannya dalam menata dan mengelola sektor pendidikan paska revolusi yang terjadi di negaranya.

Terus muncul pertanyaan bagaimana dengan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini???

Sebenarnya Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia serta sumber daya alam yang mendukung, jika pemerintah sejak dulu bisa melihat potensi tersebut. Namun di saat pandemi Covid-19 ini, Indonesia dalam segala sektor kewalahan dalam menanggulangi jumlah korban dan memutus mata rantai penyebaran.

Hal ini bisa kita lihat dari kebijakan pemerintah yang saling tumpang tindih, miskomunikasi dengan pemerintah daerah, infrastruktur yang tidak memadai, industri alkes dan farmasi masih mengandalkan impor, serta minimnya tenaga medis sebagai bentuk ketidaksiapan kita dalam menghadapi situasi darurat seperti sekarang ini.

Dari semua penyebab tadi, faktor yang perlu kita soroti adalah ketergantungan akan impor pemerintah terhadap alkes dan produk farmasi.

Berdasarkan data BPS 2019 nilai impor bahan baku pemerintah sebesar USD 1 Milyar atau lebih dari Rp15 Triliun. Dengan mengimpor alat elektronik untuk medis sebesar USD 358,8 juta, perangkat elektronik medis dan perangkat radiologi sebesar USD 268 juta, alat X-Ring medis USD 87,2 Juta.

Kemudian alat bedah, cetakan plastic dan perangkat higienis sebesar USD 53,5 juta, alat scanning ultrasonic sebesar USD 48,4 juta, caheter besarannya USD 38,9 juta dan steriliser medis, beda atau laboratorium sebesar USD 32,3 juta. Belum lagi kebutuhan alkes saat pandemic Covid-19. Sementara total impor untuk produk farmasi asal Cina selama 2020 mencapai USD 6,8 Juta dan mengalami kenaikan sebesar 2,8 % dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari data diatas, sudah seharusnya pemerintah mendorong adanya kemandirian kesehatan nasional dengan memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan didukung antara lain:

Pembangunan Industri Kesehatan Nasional

Diawal pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah sangat kewalahan dalam memenuhi Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis bahkan untuk memenuhinya harus mengimpor dari negara Cina. Padahal didalam negeri kita punya kemampuan untuk memproduksi APD.

Selain APD, Indonesia juga mengimpor alat Rapid Test, Ventilator, obat-obatan dalam upaya penanggulangan Covid-19. Padahal menurut Menteri BUMN Sebagian alat Kesehatan ini bisa diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan peran strategis BUMN. Misalnya PTDI, PT. PINDAD dan PT. LAN bisa memproduksi ventilator, Bio Farma dan Indofarma bisa memproduksi alat tes Covid-19 serta Kimia Farma dalam urusan produksi obat-obatan.

Sub Holding BUMN ini harus terus didorong untuk mempersiapkan industri kesehatan nasional lewat kebijakan Health Security Nasional. Kebijakan ini tentunya selain menjadi benteng pertahanan nasional dalam menghadapi pandemi, juga bisa mendorong daya saing industri kesehatan nasional.

Pembangunan industri kesehatan ini sangat penting lantaran Indonesia belum memiliki kemandirian di dalam memproduksi alkes dan obat-obatan yang 90% masih bergantung pada impor, khususnya impor bahan baku. Ketergantungan pada impor bahan baku ini menjadi bukti tidak adanya kemandirian Kesehatan nasional.

Dalam upaya mendorong kemajuan industri kesehatan nasional, kementerian BUMN juga harus wajib melibatkan Perguruan Tinggi, Peneliti, Akademisi untuk bisa bersinergi dalam kemajuan industri nasional. Karena tanpa keterlibatan Perguruan Tinggi, maka kualitas industri nasional tidak akan mungkin bisa bersaing dan bertahan ditengah pertarungan industri kesehatan global, lebih-lebih saat terjadi pandemi.

Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya mempersiapkan Masterplan dan road map pembangunan Industri Kesehatan Nasional, agar bisa dipastikan tahapan pembangunannya. Baik dari hulu sampai ke hilir sebagai satu langkah progresif jangka panjang untuk mendorong daya saing global industri kesehatan nasional dan bisa mewujudkan kedaulatan dalam dunia alkes dan farmasi. Karena alkes dan farmasi ini, bagi negara yang sudah berdaulat dari keduanya, bisa meraup keuntungan yang signifikan dengan memanfaatkan ruang pasar global serta masih banyaknya negara dengan keterbatasan alkes dan obat-obatan.

Pemberantasan Mafia

Selain tidak mendukungnya industri kesehatan nasional, problem lain yang menyebabkan kita selalu tergantung pada hasil impor kesehatan adalah banyaknya mafia yang bermain. Para mafia kesehatan ini biasanya menggunakan jejaring politik mereka, agar pemerintah membuka kran impor alkes dan obat-obatan. Karena dengan membuka kran impor, para mafia ini akan memainkan peran dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya serta membiarkan produk kesehatan dalam negeri tidak bisa maksimal untuk berproduksi dan hasil produksinya tidak terserap. Untuk itu pemerintah, khususnya kementerian BUMN setidaknya harus mendorong instansi dibawah naungan kementerian BUMN untuk bisa memaksimalkan penyerapan produksi.

Dalam proses pemberantasan mafia kesehatan ini, pemerintah juga harus menggandeng aparat penegak hukum serta menetapkan regulasi dan sanksi yang tegas, jika masih ada pihak yang bermain-main soal alkes dan obat-obatan. Butuh ketegasan dan keberanian dalam memberangus mafia kesehatan ini. Karena sejak dulu, alkes dan obat-obatan menjadi ladang subur investasi serta bisnis yang sudah mengakar yang membuat industri farmasi dan alkes nasional tidak berkembang dan maju serta masih mengandalkan impor.

Utamakan Produk Kesehatan Dalam Negeri

Faktor ketiga ini harus diprioritaskan oleh Menteri BUMN jika betul-betul memiliki keinginan besar dalam membangun industri kesehatan nasional. Produk dari sub holding BUMN harus diserap di lingkungan kesehatan, karena dengan penyerapan produk ini, akan mendorong kemajuan industri.

Langkah ini harus didukung dengan kebijakan kementrian BUMN maupun Kementerian Kesehatan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar supaya bisa memaksimalkan industri dari dalam negeri serta mulai perlahan-lahan melepaskan diri dari ketergantungan produk impor. Karena dengan terus menerus tergantung pada produk impor maka akan semakin membuat industri nasional kita tidak terbangun dan maju lantaran produksinya tidak terserap.

Penyerapan produksi ini bisa dimulai dari instansi dibawah naungan Kementerian Kesehatan mulai menyerap dan menggunakan produk kesehatan dalam negeri. Selanjutnya hal ini bisa diikuti oleh rumah sakit-rumah sakit negeri. Dengan seperti ini maka kedaulatan kesehatan nasional akan terbangun dan secara perlahan-lahan mulai terlepas dari ketergantungan impor yang tentunya merugikan negara dan menguntungkan para mafia kesehatan.

 

M Asrul
Ketua Umum LMND

Baca Selengkapnya

BERITA

Berdamai dengan Corona

Oleh

Fakta News

7  lalu saya mengikuti acara workshop ketahunbencanaan di wilayah DAS Bengawan Solo. Dalam acara itu dibahas mengenai beberapa hal yang harus dilakukan dalam menghadapi bencara diantaranya mitigasi bencana, penanganan dampak bencana dan beberapa hal lain termasuk satu hal yang disebut “Living harmony with disaster” atau hidup berdamai dengan bencana.

Mengapa harus berdamai?

Karena ada situasi-situasi yang membuat bencana tidak bisa dilawan atau situasi dimana penanganan bencana butuh waktu yang panjang. Seperti misalnya banjir di Jakarta, dengan melakukan normalisasi kali saja butuh waktu bertahun tahun untuk mengatasi banjir apalagi dengan melakukan naturalisasi entah berapa tahun selesainya.

Dalam waktu itu bencananya gak bisa dimohon dengan hormat jangan datang dulu. Jadi dengan kata lain pasti terjadi. Ini lebih rumit lagi kalau bicara daerah rawan gempa seperti di Taiwan, mau sampai lebaran kuda gempa itu gak akan bisa dicegah.

Disinilah pentingnya “Harmony with disaster” karena melarang gempa bumi atau melarang banjir tanpa normalisasi itu seperti melanggar sunatullah.

Berdamai dengan Corona hari ini adalah pilihan terbaik bagi Indonesia. Mengapa?

Sebagai negara dengan jumlah penduduk ke 4 terbesar didunia, kita tak semudah Vietnam atau Malaysia untuk nekat bertarung secara jantan melawan Corona. Kecuali kalau kita punya sumberdaya dan sumber dana sekuat Cina yang banyak duit, kuat teknologinya, kuat masyarakatnya dan pemerintah mengontrol penuh kehidupan masyarakat selayaknya negara komunis.

Sebab untuk memberlakukan karantina total harus disiapkan betul tidak hanya pemenuhan pangan saja tetapi juga dampak dari tutupnya industri di seluruh negeri.

Kita bisa melihat negara berpenduduk besar seperti India yang nekat ngajak kelahi Corona, bukannya selesai urusan malah sekarang India menjadi episentrum baru corona di Asia. Disaat dengan gagah pemerintah India menetapkan lockdown disaat yang sama rakyatnya kesulitan kebutuhan, kehilangan pekerjaan dan nganggur.

Ketika mereka mau pulang kampung kendaraan umum tidak ada. Akhirnya terjadilah gelombang besar pejalan kaki ratusan kilo meter yang malah jadi lahan subur pemyebaran corona. Bukan pemberantasan virus yang didapat tapi malah virusnya berkembang cepat.

Untuk melawan corona tidak hanya persiapan masalah ekonomi saja. Pemerintah harus melakukan test kepada masyarakat seperti di Vietnam.

Persoalannya rakyat kita ini 240 juta dan wilayah kita ini kepulauan. Pemilu yang di negara lain 2 hari ngitungnya selesai saja ditempat kita hampir sebulan karena luas wilayah dan terpisah pisahnya lokasi antar daerah. Kalau mau ngetest corona tentu pemenuhan logistiknya butuh waktu apalagi pelaksanaanya tentu tak secepat di Thailand atau Korea Selatan.

Sebab itu maka Corona harus dilawan. Tetapi mengertilah bahwa negara kita ini negara unik. Masyarakatnya banyak, wilayahnya luas, geografisnya terpencar pencar plus orangnya angel ditoto. Maka perlu waktu yang lebih panjang untuk memenuhi segalanya.

Disaat pemenuhan sedang berlangsung kita gak mungkin pasang pengumuman “CORONA DILARANG MASUK”. Maka satu satunya pilihan adalah menerapkan pola hidup yang tepat, tatacara pergaulan sosial yang baik dan.pemenuhan protokol kesehatan oleh semuanya. Itulah yang disebut dengan “BERDAMAI DENGAN CORONA”.

 

Nanang Priyo Utomo 

Aktifis Lembaga Penanggulangan Bencana NU

Baca Selengkapnya