Connect with us

Seri Isu Pangan Maret 2022: Antara Kelangkaan dan Kenaikan Harga, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi saat meninjau langsung pabrik minyak goreng PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/03/2022) lalu.

Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) memberikan hightlight isu pangan di media, periode 01-31 Maret 2022. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, isu utama yang muncul. Pertama. Sengkarut minyak goreng. Kedua. Kelangkaan Pupuk. Ketiga. Kenaikan sejumlah bahan pokok. Keempat. Dampak Invasi Rusia ke Ukraina terhadap pengan global.

Sengkarut Minyak Goreng

Pemberitaan isu pangan, terpusat tentang kelangkaan minyak goreng. Isu ini terpantau berlangsung sejak September 2021 dan terus menguat hingga Maret 2022. Namun, dengan keputusan Kemenperin bahwa minyak goreng menjadi ranah industri serta mencabut kebijakan HET dan DMO serta DPO, dan kini minyak goreng kemasan dan curah perlahan mulai membanjiri pasar, dengan pasti kabut isu ini mulai tersapu.

Isu ini cenderung liar, memenuhi analisis konspirasi dan spekulasi publik. Sasaran tembak mengarah ke segala arah, memetakan sumber masalah hingga pihak yang diuntungkan dari kelangkaan minyak goreng.

Pertama. Taipan penguasa 80% pasar minyak goreng adalah biang keladi penyebab dan yang diuntungkan, sebut saja; Martua Sitorus, Grup Wilmar; Anthony Salim, Grup Indofood; Bachtiar Karim, Grup Musim Mas; dan Keluarga Widjaya, Grup Sinar Mas.

Kedua. Partai politik yang mengambil untung memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk mendulang suara, misalnya; Partai Demokrat melalui Ibas yang membagi-bagikan 16 ton minyak goreng di dapilnya. Partai PKS yang viral juga membagi-bagikan asalkan membuat kartu anggota PKS, dan tidak luput di periode Februari 2022, PDIP juga melakukan tindakan serupa membagikan 10 ton di Sumatera Utara.

Ketiga. Soal integritas pemerintah. Terjadi kondisi ketidakberdayaan pemerintah menindak pengusaha nakal serta mandulnya beragam kebijakan dan daya tawar yang rendah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Menguatkan isu relasi pengusaha-penguasa dengan menginventarisir sejumlah pejabat di lingkar pemerintahan yang memiliki irisan dengan taipan minyak goreng, tercatat seperti jabatan staf ahli menteri, duduk dalam dewan pertimbangan, dan wakil kepala badan otorita IKN.

Imbasnya, menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowidodo berdasar hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO), periode Februari mencapai 69%, dan periode Maret anjlok 43%. Anjloknya angka kepuasan publik ini, tentu juga dipengaruhi oleh sikap Presiden Jokowidodo yang tidak bertindak tegas mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan M. Lutfi, yang dianggap gagal mengatasi kelangkaan. Dalam bulan Maret harapan beberapa kalangan untuk memecat Mendag tidak terwujud. Sama halnya dengan tuntutan Kornas Komunita Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono memberikan rapor merah kepada Mendag.

KAPT juga telah memberikan warning sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng dengan indikator kenaikan harga CPO dunia dan struktur penguasaan industri CPO yang cenderung hegemonik. KAPT berpendapat bahwa pemerintah seharusnya segera melakukan langkah cepat serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan akan berimbas terhadap pasokan minyak goreng.

Opinion leaders cenderung dimonopoli oleh lingkar pemerintah seperti Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Adapun kalangan partai politik DPR RI berada diposisi berikutnya, melalui FPDIP Mufti Anam, FPKS Netty Prasetiyani, FPAN Eddy Soeparno. Sementara yang lain memiliki porsi kecil seperti; Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat M. Sinaga, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.

Kelangkaan Pupuk

Pemberitaan media tentang kelangkaan pupuk subsidi dan non-subsidi telah berlangsung dalam periode Januari – Februari. Setelah memuncak di periode tersebut, dalam periode Maret cenderung menurun.

Sejumlah media masih intens memperhatikan kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah, Timika serta Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bahkan di wilayah Simalungun ini, petani sudah melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut ketersedian pupuk bersubsidi.

Media banyak melansir pernyataan Wakil Presiden, VP Sales Region IVA Pupuk Indonesia Iyan Fajri, serta Eks Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai ASN di Polri, Harun Al Rasyid, yang diberi tugas Kapolri untuk memantau kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kenaikan Sejumlah Bahan Pokok

Salah satu rutinitas media ketika menyambut bulan Ramadhan adalah memperhatikan pergerakan kenaikan harga bahan pokok di berbagai daerah. Beberapa harga bahan pokok yang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan adalah minyak goreng, cabai merah, daging, gula dan cabai rawit.

Terkait hal itu, Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah KAPT mewanti-wanti pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan di masyarakat. Jangan sampai pengalaman kelangkaan minyak goreng terulang kembali. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memberikan peringatan terdapat 4 bahan pangan yang masih defisit seperti; kedelai, bawang putih, gula konsumsi dan daging sapi.

Isu ini akan cenderung dipertahankan media dengan terus memberitakan kelangkaan serta kenaikan harga bahan pokok yang kemungkinan akan muncul di sejumlah daerah.

Perlu diperhatikan juga mengenai kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi pada awal

April yang mengakibatkan terganggunya distribusi barang, termasuk bahan pangan. Jika tidak segera diatasi akan berimbas pada ketersediaan bahan pokok dan memicu kenaikan harga di berbagai daerah. Berikut pantauan dari beragam sumber ketersediaan bahan pangan dan pokok menghadapi bulan Ramadhan.

Perang Rusia vs Ukraina

Perang modern terjadi antara Rusia vs Ukraina sejak 24 Februari 2022 hingga saat ini. Sejumlah kalangan menganalisis dampak yang ditimbulkan. Di antaranya adalah laporan Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nation Conference on Trade and Development atau UNCTAD) tanggal 16 maret 2022 yang melansir bahwa perang Rusia dan Ukraina berimbas pada 2 F yaitu Food and Fuel.

Wakil Menteri Luar Negeri USA Wendy Sherman juga menyatakan akan terjadi krisis pangan disebabkan karena pasokan komoditas dunia seperti; 30% gandum, 20% jagung, dan 75% ekspor minyak bunga matahari berasal dari Rusia dan Ukraina. Bagi Indonesia, sebagai penggila impor gandum diperkirakan stok masih sekitar 2 juta ton dan dapat bertahan hingga bulan April 2022.

Ancaman terbesar lainnya adalah sebagian besar komponen pupuk berasal dari Rusia dan Ukraina. Setelah invasi, harga pupuk melejit. Rusia dan Belarus adalah penghasil Kalium terbesar kedua dan ketiga dunia. Rusia adalah pengekspor terbesar nitrogen pada tahun 2019 dengan cakupan 17% pasar global dan pengekspor ketiga terbesar fosfat.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non-subsidi masih tercukupi. SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mengatakan bahwa bahan baku fosfat dan kalium untuk kebutuhan produksi NPK masih tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan sampai setidaknya semester I tahun 2022.

Ke depan, Pupuk Indonesia telah mengantisipasi dampak ketidakpastian global dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara lain di luar Rusia, seperti Maroko, Mesir, dan Yordania untuk bahan baku fosfat, serta Kanada, Yordania, Jerman dan Laos untuk kalium.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi Sebut Mungkin yang Kita Dukung Ada di Sini, Relawan Projo Teriak Nama Ganjar

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024. Karena itu dia meminta relawan Pro Jokowi (Projo) agar tak mendesaknya dan tak tergesa-gesa menentukan siapa figur yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu, 21 Mei 2022.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya kepada relawan yang hadir.

Jokowi sekali lagi meminta Projo bersabar, meski tokoh yang mereka dukung ada di lokasi yang sama.

“Meskipun… meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini,” ujar Jokowi.

Pernyataan Jokowi ini langsung disambut riuh peserta Rakernas. Mereka meneriakkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Pak Ganjar… Pak Ganjar…,” teriak peserta.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi.

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara sekali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan politik sekarang ini masih belum jelas, partai apa mencalonkan siapa. Karena itu Jokowi meminta jangan sampai keliru, jangan sampai salah menentukan pilihan calon presiden yang akan diusung.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi ke Relawan Projo: Meskipun yang Kita Dukung Ada di Sini, Jangan Tergesa-gesa

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tidak tergesa-gesa menentukan figur yang akan didukung dalam Pilpres 2024.

Awalnya, Presiden Jokowi menceritakan tantangannya memimpin di era pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina yang dirasakan negara-negara lain. Kepala Negara juga menjelaskan berbagai upaya pemerintah menstabilkan harga-harga seperti bahan bakar, bahan pangan, hingga listrik yang membebani APBN. Karena itu, Jokowi meminta relawan agar tidak terburu-buru meminta arahan 2024.

“Semuanya sulit dihitung karena ketidakpastian global terus menerus terjadi, sehingga yang ketiga yang berkaitan dengan politik karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan itu tadi, urusan politik ojo kesusu sik, jangan tergesa-gesa,” kata Jokowi saat membuka Rakernas V Projo di Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Ngargogondo, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022).

“Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa kelihatannya. Sekali lagi persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu baru kita masuk ke yang namanya keputusan yang saya akan dengar dari bapak-ibu semuanya, saya akan ajak bicara seali lagi jangan tergesa-gesa,” ujar Jokowi yang disambut riuh relawan Projo.

“Karena kita politik sekarang ini masih belum jelas bener ndak. Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Oke,” ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku lega ketika mendengar para relawan Projo siap bersabar menunggu arahannya. Sebab, Jokowi takut kelepasan bicara soal tokoh yang bakal dia dukung di Pilpres 2024.

“Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak, tapi kalau desek-desek saya, saya nanti ketrucut (kelepasan). Sekali lagi ojo kesusu sik, nggih, setuju?” tuturnya.

Acara Rakernas V Projo ini dihadiri sejumlah tokoh. Di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid yang juga relawan dari Sekretaris Nasional Jokowi, dan Bupati Magelang Zaenal Arifin.

 

 

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Terima Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat di Istana Bogor

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (20/05/2022). (Foto: BPMI Setpres/Rusman)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, 20 Mei 2022. Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang mewakili rombongan mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi pertemuan dengan Presiden Jokowi yang membahas soal daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

“Pertama kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden, atas permintaan kami untuk audiensi hari ini diterima dengan baik oleh Bapak Presiden untuk mengklarifikasi mengenai simpang siurnya informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan di dalamnya adalah daerah otonomi baru, khusus untuk di Provinsi Papua, ada DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah,” ungkapnya.

Mathius melanjutkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru tersebut merupakan aspirasi murni warga Papua yang telah diperjuangkan sejak lama. Papua Selatan misalnya, disebutnya telah diperjuangkan selama 20 tahun.

“Jadi ini bukan hal yang baru muncul tiba-tiba. Tapi ini adalah aspirasi murni, baik dari Papua Selatan maupun Tabi, Saereri, juga La Pago dan Mee Pago,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mathius menjelaskan bahwa aspirasi yang didorong berdasarkan pada wilayah adat, bukan berdasarkan demonstrasi di jalan. Menurutnya, masyarakat Papua berharap bagaimana DOB ke depan itu bisa menjadi harapan mereka untuk mempercepat kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Mathius, Undang-Undang Otonomi Khusus itu mengikat semua masyarakat di seluruh tanah Papua sehingga ada kepastian hukum untuk mengelola ruang-ruang yang dimiliki oleh masyarakat adat berdasarkan tujuh wilayah adat di tanah Papua.

“Kita butuh itu kepastian. Karena itu, kalau pemekaran itu, itu masalah administrasi pemerintahan, tapi ke Papua itu diikat dengan Undang-Undang Otsus. Persoalan kita adalah implementasinya, harus konsisten baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Di situ persoalannya sebenarnya,” ujarnya.

Undang-Undang Otsus juga akan memberikan kepastian hukum terhadap ruang kelola hak-hak pemetaan wilayah adat. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan lahan di Papua.

“Konflik Papua sebenarnya masalah lahan, karena itu perlu ada kepastian di sini dan dia bisa menyelesaikan, mengurangi persoalan-persoalan di Papua, dan kepastiannya hanya melalui Undang-Undang Otsus,” imbuhnya.

Selain itu, Mathius melanjutkan, daerah otonomi baru juga akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat karena tantangan utama adalah kondisi geografis.

“Berapapun dananya diturunkan dalam Otsus, tapi kalau geografis yang sulit, seperti yang ada sekarang, itu tetap akan mengalami hambatan-hambatan luar biasa. Karena itu daerah otonomi baru adalah solusi untuk bisa mempercepat kesejahteraan Papua dan Papua Barat,” jelasnya.

Baca Selengkapnya