Connect with us

Seri Isu Pangan Maret 2022: Antara Kelangkaan dan Kenaikan Harga, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi saat meninjau langsung pabrik minyak goreng PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/03/2022) lalu.

Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) memberikan hightlight isu pangan di media, periode 01-31 Maret 2022. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, isu utama yang muncul. Pertama. Sengkarut minyak goreng. Kedua. Kelangkaan Pupuk. Ketiga. Kenaikan sejumlah bahan pokok. Keempat. Dampak Invasi Rusia ke Ukraina terhadap pengan global.

Sengkarut Minyak Goreng

Pemberitaan isu pangan, terpusat tentang kelangkaan minyak goreng. Isu ini terpantau berlangsung sejak September 2021 dan terus menguat hingga Maret 2022. Namun, dengan keputusan Kemenperin bahwa minyak goreng menjadi ranah industri serta mencabut kebijakan HET dan DMO serta DPO, dan kini minyak goreng kemasan dan curah perlahan mulai membanjiri pasar, dengan pasti kabut isu ini mulai tersapu.

Isu ini cenderung liar, memenuhi analisis konspirasi dan spekulasi publik. Sasaran tembak mengarah ke segala arah, memetakan sumber masalah hingga pihak yang diuntungkan dari kelangkaan minyak goreng.

Pertama. Taipan penguasa 80% pasar minyak goreng adalah biang keladi penyebab dan yang diuntungkan, sebut saja; Martua Sitorus, Grup Wilmar; Anthony Salim, Grup Indofood; Bachtiar Karim, Grup Musim Mas; dan Keluarga Widjaya, Grup Sinar Mas.

Kedua. Partai politik yang mengambil untung memanfaatkan kelangkaan minyak goreng untuk mendulang suara, misalnya; Partai Demokrat melalui Ibas yang membagi-bagikan 16 ton minyak goreng di dapilnya. Partai PKS yang viral juga membagi-bagikan asalkan membuat kartu anggota PKS, dan tidak luput di periode Februari 2022, PDIP juga melakukan tindakan serupa membagikan 10 ton di Sumatera Utara.

Ketiga. Soal integritas pemerintah. Terjadi kondisi ketidakberdayaan pemerintah menindak pengusaha nakal serta mandulnya beragam kebijakan dan daya tawar yang rendah dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng. Menguatkan isu relasi pengusaha-penguasa dengan menginventarisir sejumlah pejabat di lingkar pemerintahan yang memiliki irisan dengan taipan minyak goreng, tercatat seperti jabatan staf ahli menteri, duduk dalam dewan pertimbangan, dan wakil kepala badan otorita IKN.

Imbasnya, menurunkan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowidodo berdasar hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO), periode Februari mencapai 69%, dan periode Maret anjlok 43%. Anjloknya angka kepuasan publik ini, tentu juga dipengaruhi oleh sikap Presiden Jokowidodo yang tidak bertindak tegas mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan M. Lutfi, yang dianggap gagal mengatasi kelangkaan. Dalam bulan Maret harapan beberapa kalangan untuk memecat Mendag tidak terwujud. Sama halnya dengan tuntutan Kornas Komunita Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono memberikan rapor merah kepada Mendag.

KAPT juga telah memberikan warning sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng dengan indikator kenaikan harga CPO dunia dan struktur penguasaan industri CPO yang cenderung hegemonik. KAPT berpendapat bahwa pemerintah seharusnya segera melakukan langkah cepat serta memperhatikan dampak yang ditimbulkan akan berimbas terhadap pasokan minyak goreng.

Opinion leaders cenderung dimonopoli oleh lingkar pemerintah seperti Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Oke Nurwan. Adapun kalangan partai politik DPR RI berada diposisi berikutnya, melalui FPDIP Mufti Anam, FPKS Netty Prasetiyani, FPAN Eddy Soeparno. Sementara yang lain memiliki porsi kecil seperti; Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia, Sahat M. Sinaga, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dan Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono.

Kelangkaan Pupuk

Pemberitaan media tentang kelangkaan pupuk subsidi dan non-subsidi telah berlangsung dalam periode Januari – Februari. Setelah memuncak di periode tersebut, dalam periode Maret cenderung menurun.

Sejumlah media masih intens memperhatikan kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah seperti Jawa Timur, Kendal, Jawa Tengah, Timika serta Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Bahkan di wilayah Simalungun ini, petani sudah melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Utara menuntut ketersedian pupuk bersubsidi.

Media banyak melansir pernyataan Wakil Presiden, VP Sales Region IVA Pupuk Indonesia Iyan Fajri, serta Eks Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai ASN di Polri, Harun Al Rasyid, yang diberi tugas Kapolri untuk memantau kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kenaikan Sejumlah Bahan Pokok

Salah satu rutinitas media ketika menyambut bulan Ramadhan adalah memperhatikan pergerakan kenaikan harga bahan pokok di berbagai daerah. Beberapa harga bahan pokok yang mulai menunjukkan tanda-tanda kenaikan adalah minyak goreng, cabai merah, daging, gula dan cabai rawit.

Terkait hal itu, Bambang Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah KAPT mewanti-wanti pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan di masyarakat. Jangan sampai pengalaman kelangkaan minyak goreng terulang kembali. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga memberikan peringatan terdapat 4 bahan pangan yang masih defisit seperti; kedelai, bawang putih, gula konsumsi dan daging sapi.

Isu ini akan cenderung dipertahankan media dengan terus memberitakan kelangkaan serta kenaikan harga bahan pokok yang kemungkinan akan muncul di sejumlah daerah.

Perlu diperhatikan juga mengenai kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi pada awal

April yang mengakibatkan terganggunya distribusi barang, termasuk bahan pangan. Jika tidak segera diatasi akan berimbas pada ketersediaan bahan pokok dan memicu kenaikan harga di berbagai daerah. Berikut pantauan dari beragam sumber ketersediaan bahan pangan dan pokok menghadapi bulan Ramadhan.

Perang Rusia vs Ukraina

Perang modern terjadi antara Rusia vs Ukraina sejak 24 Februari 2022 hingga saat ini. Sejumlah kalangan menganalisis dampak yang ditimbulkan. Di antaranya adalah laporan Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (United Nation Conference on Trade and Development atau UNCTAD) tanggal 16 maret 2022 yang melansir bahwa perang Rusia dan Ukraina berimbas pada 2 F yaitu Food and Fuel.

Wakil Menteri Luar Negeri USA Wendy Sherman juga menyatakan akan terjadi krisis pangan disebabkan karena pasokan komoditas dunia seperti; 30% gandum, 20% jagung, dan 75% ekspor minyak bunga matahari berasal dari Rusia dan Ukraina. Bagi Indonesia, sebagai penggila impor gandum diperkirakan stok masih sekitar 2 juta ton dan dapat bertahan hingga bulan April 2022.

Ancaman terbesar lainnya adalah sebagian besar komponen pupuk berasal dari Rusia dan Ukraina. Setelah invasi, harga pupuk melejit. Rusia dan Belarus adalah penghasil Kalium terbesar kedua dan ketiga dunia. Rusia adalah pengekspor terbesar nitrogen pada tahun 2019 dengan cakupan 17% pasar global dan pengekspor ketiga terbesar fosfat.

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi pupuk subsidi maupun non-subsidi masih tercukupi. SVP Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, mengatakan bahwa bahan baku fosfat dan kalium untuk kebutuhan produksi NPK masih tersedia dan aman untuk memenuhi kebutuhan sampai setidaknya semester I tahun 2022.

Ke depan, Pupuk Indonesia telah mengantisipasi dampak ketidakpastian global dengan memanfaatkan sumber-sumber bahan baku dari negara lain di luar Rusia, seperti Maroko, Mesir, dan Yordania untuk bahan baku fosfat, serta Kanada, Yordania, Jerman dan Laos untuk kalium.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya