Refleksi Peringatan Hari Lahir PKB, 22 Tahun Aksi Melayani Indonesia
Syahdan, pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-21 PKB, Ketua Umum DPP PKB Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) menyatakan bahwa partai yang dilahirkan PB Nahdlatul Ulama (NU) pada 23 Juli 1998 ini sebagai “partai yang meresapi filosofi lebah, yakni bermanfaat untuk semua umat manusia serta semesta alam, terutama mampu menjadi obat bagi seluruh permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia”. Kata kunci dalam kalimat di atas adalah “manfaat”.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus bermanfaat dan membawa manfaat bagi siapa saja. Melalui tujuan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat “tanpa terkecuali”, eksistensi PKB akan terus menancap kuat di publik. PKB seperti rumah lebah dan para kader serta anggotanya sebagai lebah-lebah yang menebarkan rahmat, kebaikan, kebajikan, dan hal-hal produktif kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia.
Politik “Kehadiran” PKB
Salah satu manifestasi politik lebah PKB itu tecermin dalam bentuk keberpihakan kepada kaum mustadh’afin melalui beragam advokasi secara total. Misalnya advokasi yang dilakukan PKB dalam membantu petani tebu di Jawa (2017) dalam memperjuangkan penghapusan PPN gula 10 persen. Dan berbuah manis dengan diterbitkannya PMK 116/2017 yang membebaskan gula konsumsi dari PPN 10 persen.
Kasus lain datang dari petani karet di Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat yang mengadukan nasibnya kepada PKB di medio Juli 2017 karena harga karet terjun bebas sehingga membuat penghasilan mereka merosot tajam. Alhamdulillah, atas desakan PKB, pada Februari 2018 pemerintah mulai menyerap karet rakyat sebagai bahan baku pembuatan jalan pengganti aspal serta melakukan upaya peremajaan karet rakyat dengan bibit berkualitas. PKB juga ikut mengadvokasi persoalan yang menimpa nelayan, petani garam, dan hak rakyat atas tanah sebagaimana yang 1.100 keluarga petani di Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, dan Muara Gembong, Bekasi, mendapatkan hak tanahnya.
Advokasi PKB juga merambah sektor pekerja migran Indonesia (PMI). Melalui satgas PMI yang dibentuk PKB, banyak PMI yang terbebas dari hukuman di negara tempat mereka bekerja. Yang terakhir tahanan atas nama Eti binti Toyib asal Majalengka yang dipenjara sejak 2002 atas tuduhan meracuni majikan, kini telah bebas dari ancaman hukuman mati dan sudah kembali ke Indonesia (Juli 2020). Bahkan, sepanjang masa pandemi Covid-19, PKB hadir melakukan aksi nyata kerja-kerja kemanusiaan untuk meringankan beban pemerintah dan masyarakat dengan menyalurkan jutaan masker, hand sanitizer, serta ratusan ribu paket sembako ke seluruh pelosok negeri (Mei 2020).
PKB, Madrasah Diniyah, dan Pesantren
Terlepas dari beragam aksi nyata PKB dalam persoalan advokasi, ada hal yang memang tak bisa dilupakan dalam catatan sejarah PKB selama sepuluh tahun terakhir, yaitu konsistensi PKB berkhidmat kepada NU dan pesantren. Beragam kebijakan strategis yang dilakukan PKB berkaitan dengan NU dan pesantren, di antaranya, pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat, PKB mendesak realisasi janji kampanye soal Hari Santri sehingga presiden menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri.
PKB juga menentang Permendikbud 23/2017 tentang full day school karena bagi PKB kebijakan itu akan mereduksi eksistensi madrasah diniyah dan pesantren. Berkat perjuangan yang dilakukan PKB serta dukungan para kiai, akhirnya Permendikbud 23/2017 dicabut.
Sementara itu, kontribusi nyata PKB bagi pesantren tecermin dari keberhasilan Fraksi PKB DPR RI dalam memperjuangkan lahirnya Undang-Undang (UU) Pesantren di akhir 2019. FPKB menjadi inisiator dan motor utama lahirnya UU Pesantren. Melalui UU tersebut, pesantren mendapatkan pengakuan, legitimasi, kesetaraan, dan alokasi anggaran dari negara tanpa harus kehilangan independensi serta kemandiriannya.
Lebih dari itu, seluruh “lebah parlemen” PKB di DPRD provinsi dan kabupaten/kota telah diinstruksi untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Pesantren dengan mengusulkan lahirnya Perda Pesantren di tiap-tiap daerah. Bahkan, belum lama ini, FPKB DPR berhasil memperjuangkan alokasi anggaran Rp 2,6 triliun dari APBN untuk pesantren dalam menghadapi Covid-19.
Kemanusiaan Universal
Tahun 2018 menjadi tahun penanda eksistensi PKB di dunia internasional dengan diterimanya secara resmi menjadi anggota Centrist Democrat International (CDI). PKB menjadi satu-satunya partai di Indonesia yang diterima CDI dengan nilai A atau keanggotaan penuh.
Gebrakan pertama PKB di CDI adalah diterimanya konsep persaudaraan kemanusiaan sebagai landasan peradaban dunia hasil Bahtsul Masail Maudlu’iyyah dari Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada Maret 2019 sebagai resolusi resmi CDI. PKB juga berhasil menjadikan Piagam Persaudaraan yang ditandatangani bersama oleh Grand Syekh Al-Azhar Mesir Dr Ahmad Thayyeb dan Paus Fransiskus di Abu Dhabi pada 4 Februari 2019 sebagai resolusi CDI dan menjadi dasar perjuangan 151 partai politik dari 70 negara anggota CDI di seluruh dunia.
Terakhir, dalam upaya mewujudkan visi Gus Dur “yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan”, PKB menyatakan haluan politik internasional yang digambarkan sebagai jabaran dari wawasan yang diwariskan para pendiri bangsa. Tujuannya agar posisi Indonesia menjadi salah satu kontributor utama dalam memperjuangkan kemuliaan peradaban umat manusia.
Haluan politik internasional itu memuat sikap agar semua negara dan bangsa di dunia memperlakukan sesama secara adil dan sederajat, menerima serta menghormati negara-bangsa yang berdaulat sebagai sistem politik yang mengikat warga dari setiap bangsa, tanpa menyebarkan atau mengejar agenda supremasi terhadap bangsa lain, tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk menjadikan agama sebagai pembenaran atas tindakan melawan hukum, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Haluan politik internasional PKB itu disuarakan melalui forum CDI maupun kerja sama antar-partai politik dari pelbagai negara lainnya.
Bil ikhtisar, aksi PKB sebagai “lebah” dalam melayani Indonesia melalui kerja-kerja politik PKB mendapatkan pengakuan masyarakat Indonesia. Terbukti, PKB menjadi partai pemenang keempat Pemilu 2019 dengan perolehan 58 kursi DPR RI, 180 kursi DPRD provinsi, dan 1.561 kursi DPRD kabupaten/kota serta menjadi aktor kunci kemenangan Jokowi dalam dua kali pilpres: 2014 dan 2019. Alhasil, PKB mampu menancapkan milestone pada Pemilu 2019 dengan melampaui perolehan suara dan kursi PKB tahun 1999 sekaligus menjadi partai nasionalis-agamais terbesar di dunia dengan 13,6 juta suara serta mampu mengantarkan Ketua Dewan Syuro Pertama PKB Prof Dr KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden mendampingi Jokowi.
Dirgahayu Partai Kebangkitan Bangsa yang berharlah ke-22
Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
