Connect with us

Puan Maharani dan Harapan Baru Penguatan Kualitas Demokrasi

Penulis:
Muhamad Khabib
(Mantan Sekretaris Repdem Jawa Tengah)

Munculnya nama Puan Maharani atau Mbak Puan dalam lanskap politik nasional sebagai salah satu calon potensial kepemimpinan Nasional pada Pilpres (Pilihan Presiden) 2024 mendatang, baik lewat berbagai survey maupun kehendak para kader partai yang menaunginya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) membawa harapan baru menguatnya kualitas demokrasi di Indonesia dan menjadi bukti meningkatnya kualitas leadership politik kaum perempuan, sehingga kaum perempuan mampu secara langsung sebagai pengambil kebijakan jalannya keputusan politik.

Ada beberapa hal bahwa munculnya mbak Puan telah menjadi energi dan inspirasi tersendiri bagi penguatan kualitas Demokrasi;

Pertama, Mbak Puan sebagai kader partai dan politisi perempuan yang telah mengalami fase kaderisasi yang cukup panjang sudah dibuktikan lewat berbagai tugas dan tanggung jawabnya mempunyai kecakapan politik dan leadership yang baik, misalnya ketika dipercaya sebagai ketua Fraksi DPR RI periode 2012-2014, Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), dan Ketua DPR RI 2019–sekarang.

Kedua, Sampai hari ini keterlibatan perempuan dalam politik masih kurang dari 30%, misalnya kalau kita ukur dari data jumlah kursi DPR RI dari 575 kursi yang ada, baru 118 kursi (21%) di isi perempuan, padahal salah satu prasyarat kualitas demokrasi bisa berjalan dengan baik apabila peran dan keterlibatan laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan porsi yang sama.

Mbak Puan sebagai politisi walaupun berada dilingkungan yang secara gender dipenuhi laki-laki namun mampu memimpin lembaga DPR RI dengan konsolidasi politik yang baik,
mbak Puan mampu membuktikan bahwa atribut perempuan yang cenderung hanya mengenai kepatuhan, ketergantungan, pasif, tidak sesuai dengan kegiatan politik, terdiskriminasi atas nama politisasi agama dan moralitas, terpatahkan oleh skill leadership mbak Puan.

Ketiga, Mbak Puan telah menginspirasi dan menjadi magnet baru bagi banyak perempuan untuk terjun keranah publik sehingga kebijakan-kebijakan politik yang menyangkut kemaslahatan publik, khususnya perempuan dan anak mampu dipastikan terkawal dan tereksekusi dengan baik, misalnya disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang, kemudian mendorong keterlibatan Perempuan dalam aksi kebencanaan dalam ajang pertemuan Internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, menjadi pemimpin penyelanggaraan Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144, dsb.

Keempat, Selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Mbak Puan tercatat sangat memperhatikan betul masalah kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu indikator untuk perbaikan kualitas demokrasi, sehingga waktu itu tingkat kemiskinan di 2015 yang sebelumnya diangka 11,2 persen, pada 2016 turun jadi 10,8 persen. Tingkat pengangguran di 2015 di angka 6,18 persen turun jadi 5,8 persen di tahun 2016, termasuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan hidup layak, juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada 2014 di angka 68,8 persen, meningkat menjadi 69,5 pada 2015.

Kelima, Mbak Puan selain mempunyai modal besar kekuatan politik diparlemen dan pengalaman dalam kancah politik nasional, juga mampu sebagai perekat melalui konsolidasi dan komunikasi politik yang diterima kekuatan-kekuatan politik yang ada. Sampai sejauh ini Mbak Puan selalu memegang teguh prinsip kebangsaan bahwa Indonesia sebagai rumah bersama yang dibangun atas pondasi ideologis, filosofis dan konstitusional, sehingga kehadiran Mbak Puan ditengah tajamnya perbedaan cara pandang, pilihan dan sikap politik selama delapan tahun kebelakang akibat kontestasi politik elektoral yang memunculkan kebencian menjadi cair dan lebih dewasa dan matang dalam menyikapi perbedaan sikap dan pilihan politik.

Mbak Puan sebagaimana Alm Bapak Taufiq Kiemas telah menjadi aktor perekat adanya perbedaan-perbedaan yang tajam selama ini, Mbak Puan selalu menjaga komitmen idiologi dan filosofi kebangsaan Bung Karno, memegang teguh konstitusi seperti Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Intuisi politik Mbak Puan semakin peka dan matang setelah sekian puluh tahun ditempa dengan perpaduan nilai-nilai kebangsaan Bung Karno, gaya komunikasi politik Alm Bapak Taufik Kiemas, dan prinsip menjunjung tinggi konstitusi sebagaimana Ibu Megawati.

Sepak terjang politik Mbak Puan yang lebih mengutamakan substansi politik kebangsaan dari sekedar diksi-diksi kebencian ataupun politik pencitraan telah mendorong harapan baru bahwa kualitas demokrasi ke depan semakin menjadi lebih baik.

Muhamad Khabib
(Mantan Sekretaris Repdem Jawa Tengah)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya