Seknas Jokowi Presiden Boleh Minta Bantuan TNI untuk Mengatasi Aksi Terorisme

  • Fakta.News - 14 Mei 2018 | 11:30 WIB
Presiden Boleh Minta Bantuan TNI untuk Mengatasi Aksi Terorisme

Aksi terorisme di Surabaya sudah mengakibatkan berjatuhannya korban anak bangsa yang tidak berdosa. Sebelumnya korban anggota Polisi berguguran di Mako Brimob. Rupanya sel tidur dan sel aktif kelompok terorisme sudah bangkit.

Ditengah situasi seperti saat ini kita menyaksikan begitu beratnya beban Kepolisian untuk mengatasi aksi teror di dunia maya dan pemboman di Surabaya. Payung hukum bagi Kepolisian untuk memberantas terorisme macet di gedung parlemen. 3 Fraksi Parpol di DPR-RI menolak keras disahkannya UU Anti Terorisme.

Baca Juga: Jokowi : Kita Akan Lawan dan Basmi Terorisme Sampai ke Akar-akarnya

Untuk mengatasi situasi seperti ini Presiden Jokowi bisa saja mengeluarkan Perppu Anti Terorisme sebagai pengganti UU. Namun oleh Undang-Undang, yakni UU No. 34/2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 2 b 3 dan 10 Presiden diperbolehkan untuk melibatkan TNI untuk (3) mengatasi aksi terorisme dan (10) membantu Kepolisian RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur oleh undang-undang.

Oleh karena itu, Seknas Jokowi selaku organ relawan pendukung Presiden Jokowi mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi untuk secepatnya menerbitkan Perppu Anti Terorisme dan atau menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memerintahkan TNI membantu pihak Kepolisian mengatasi aksi terorisme sebagaimana diatur di UU No.34/2004, demi memulihkan ketertiban dan keamanan masyarakat Indonesia.

Demikian rilis ini disampaikan.
Jakarta, 14 Mei 2018

Dedy Mawardi
Sekjen Seknas Jokowi

BACA JUGA:

Tulis Komentar