PR Presiden Berikutnya: Menuju Holding ID Alsintan (Alat Mesin Pertanian)
Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, namun yang terburuk adalah menunda sesuatu barang semenit sekalipun (Tung Desem Waringin).
Sore itu saya berada di workshop mesin pertanian sahabat di daerah Bogor, Jawa Barat. Situasi yang tepat ketika ramai di pemberitaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ultimatum kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo perihal penggunaan produk alat dan mesin pertanian yang diimpor dari negara lain. Hal itu disampaikan Jokowi saat pengarahan kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN) tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Beragam pertanyaan saya lontarkan. Apakah praktik impor ini sudah berlangsung sejak lama? Mengapa Presiden Jokowi baru menyentil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo? Kemudian pertanyaan mendasar, sebenarnya bagaimana posisi industri alat dan mesin pertanian kita? Apakah pemerintah memiliki keseriusan dalam membangun industri alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya di rezim pemerintahan Jokowi? Lantas hal apa saja yang diperlukan untuk membangun industri alsintan kita?
Level Mekanisasi Pertanian Indonesia
Sebelum menjawab beragam permasalahan tersebut, dan tidaklah cukup pula menjawab dalam tulisan singkat ini. Setidaknya, mari kita berpijak sudah sejauh mana perkembangan industri pertanian Indonesia. Namun, sebelumnya baiklah saya menguraikan lingkup dari mekanisasi pertanian karna istilah ini Menurut Olmstead dan Rhode (2014). Secara konseptual, mekanisasi pertanian adalah proses pengenalan dan penggunaan bantuan yang bersifat mekanis untuk melangsungkan operasi pertanian. Bantuan yang bersifat mekanis tersebut termasuk semua jenis alat atau perlengkapan yang digerakkan oleh tenaga manusia, hewan, motor bakar, motor listrik, angin, air, dan sumber energi lainnya. Secara umum mekanisasi pertanian dapat juga diartikan sebagai penerapan ilmu teknik untuk mengembangkan, mengorganisasikan, dan mengendalikan operasi di dalam produksi pertanian (Robbins 2005).
Industri alsintan di Indonesia telah dimulai dekade 50-an, dengan dibentuknya Jawatan Pertanian Rakyat. Kemudian di Pada tahun 1958, dibentuk Yayasan Pembukaan Tanah yang berada di bawah Departemen Sosial untuk memperlancar penyediaan lahan tanam bagi transmigran di Lampung. Di samping itu juga didirikan PT Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (BMPT) sebagai wadah pemanfaatan alat mesin pertanian seperti traktor Zetor dari Cekoslowakia dan traktor tangan dari Jepang.
Meski, sudah berumur lebih dari 70-an tahun. Kemajuan level mekanisasi Indonesia masih berada pada tahap permulaan. IRRI mengklasifikasikan level mekanisasi kedalam enam level sesuai lesson learn dari puluhan negara berkembang. Kita baru sampai pada tahap pertama, yakni penggunaan mesin untuk mensubstitusi tenaga (power substitution). Penggunaan mesin pada level ini hanya sekedar mengganti tenaga manusia dan hewan dengan mesin. Dengan kata lain, yang berubah adalah level power change the farming systems. Penggunaan mesin akan meningkatkan luasan lahan yang terolah, sehingga pada gilirannya meningkatkan produksi nasional secara total.
Tahap kedua, dimana mekanisasi untuk menggantikan fungsi tugas kontrol (human control functions). Lalu tahap ketiga saat mesin telah mampu mengubah pola usaha tani (cropping system). Dilanjutkan tahap keempat dengan adaptasi sistem usaha tani dengan lingkungan. Tahap kelima berupa adaptasi tanaman untuk pemenuhan mekanisasi. Terakhir tahap keenam, telah terciptanya sistem produksi pertanian yang otomatis (automation of agricultural production). Pada tahap ini hampir seluruh pekerjaan pertanian telah digantikan mesin, termasuk komputerisasi yang akan memandu kegiatan keseluruhan utamanya dalam penetapan jadwal kegiatan dan dosis.
Selain hal tersebut, kemampuan teknologi Indonesia sebagaian besar masih bersifat Operation Intensive (Group IV) yang ditandai dengen rendahnya pemanfaatan teknologi, dan hanya sebagian kecil di kalangan industri yang bersifat Skill Intensive (Group III) yang ditandai dengan adanya adopsi teknologi impor dan perbaikan teknologi yang ada. Untuk meningkatkan daya saing perlu perubahan karakteristik industri menjadi Technology Intensive (Group II) yang ditandai diversifikasi dan perbaikan teknologi impor, dan bahkan sampai Brain Intensive (Group I) yang dinamisasi dan kreasi tekonologi baru berdasar kemajuan ilmu pengetahuan.
Dokumen ADB Asian Development Outlook 2021 Update Transforming Agriculture Indonesia memperlihatkan perkembangan mekanisasi pertanian di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia dari tahun 1961-2014 serta dampak yang ditimbulkan dalam produktivitas per satuan lahan. Indonesia terlihat tidak mengalami perubahan yang drastis dalam mekanisasi pertanian, dibandingkan; China, Bangladesh, Malaysia dan Vietam.
Seremoni, Distribusi Alsintan
Mau tidak mau kita harus mengakui bagaimana Korea Selatan, Malaysia , Vietnam dan Bangladesh memiliki komitmen yang serius untuk membangun industri alasintan negaranya. Secara historis, kemajuan mekanisasi pertanian negara justru disebabkan oleh keseriusan negara untuk membangun industri alisntan.
Di era rezim Pemerintahan Jokowidodo untuk periode pertama hingga kedua, yang terjadi adalah seremonial bagi-bagi alsintan ke petani yang jumlahnya meningkat sangat banyak. Data Kementerian Pertanian menyebutkan, realisasi bantuan alsintan dari tahun 2010 hingga 2015 masing-masing sebanyak 8.220, 3.087, 21.145, 6.292, 12.086, dan 65.431 unit. Terlihat bantuan alat dan mesin pertanian di tahun 2015 naik 617 persen. Bahkan di tahun 2016, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan alat dan mesin pertanian sebanyak 100 ribu unit.
Sementara di tahun 2019 penerima bantuan Alsintan untuk enam jenis Alsintan sebanyak 46.523 unit. Jenis bantuan Alsintan terbanyak adalah Sprayer dengan jumlah 18.365 unit. Sedangkan jenis bantuan Alsintan paling sedikit adalah Rice Transplanter dengan jumlah 37 unit.
Pertanyaanya jika semua alsintan tersebut merupakan produksi industri alsintan nasional justru menjadi hal yang membanggakan dan tentu saja tidak membuat jengkel Presiden Jokowidodo. Menurut BPS, impor alsintan tahun 2021 mencapai US$269,87 juta dan traktor mencatat nilai impor US$58,32 juta.
Dari data tersebut 46,27% merupakan impor traktor, berdasar dokumen Ken Research (2021), industri traktor nasional dikuasai 70% oleh perusahaan internasional yakni Yanmar dan Kubota. Parameter penguasaan pasar didasarkan atas; harga jual, varian produk alsintan, varian traktor, distribusi, jaringan dan purna jual. Selain hal tersebut pasar internasional Asia Tenggara juga dikuasai oleh perusahaan internasioanal (Mondor Inteligent, 2022) yakni ; Kubota Corporation, Class KgaA, Deere & Company, Yanmar, dan CNH Industrial. Sementara untuk perusahaan nasional terbesar yakni CV.Karya Hidup Sentosa (Quick), PT Rutan dan PT. Agrindo.
Menuju Membangun Industri Alsintan
Dalam era global saat ini secara bertahap pertanian Indonesia dan negara berkembang lainnya telah terjerat oleh perangkap globalisasi. Negara-negara yang telah maju tahap industrinya menggunakan sektor pertanian sebagai alat politik dan ekonomi dalam menguasai pasar negara berkaembang melalui tiga tahap (Sutawi,2002).
Pertama. Pemasaran sarana produksi, teknologi dan produksi pertanian ke negara-negara berkembang yang menimbulkan ketergantungan. Kedua. Pemaksaan pemberlakuan perdagangan bebas dunia (global free trade). Ketiga. Persyaratan jaminan keamanan (food safety) dan kualitas pangan (quality assurance) yang ketat bagi produk pertanian yang akan masuk ke negaranya. Berbagai aturan kontrol kualitas seperti sertifikat standar ISO, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), SPS (Sanitary and Phitosanitary), eco-lebelling, Intelectual Property Right (HAKI), human right (HAM), dan sejenisnya merupakan penghalang produk pertanian negara berkembang untuk memasuki pasar negara maju. Hal ini terjadi pada produk kelapa sawit kita di Eropa Barat dan USA.
Membangun kemandirian industri alsintan di Indonesia tentu dalam kerangka perekonomian global tidaklah mudah. Kita akan dihadapkan produk yang dihasilkan tidaklah ekonomis, dibandingkan produk impor. Namun dalam membangun industri strategis mau tidak mau hal ini harus dijalani tahap demi tahap. Selain faktor eksternal murahnya produk impor, yang telah disebutkan maka faktor internal justru lebih penting dalam mendorong terwujudnya kemandirian alsintan Indonesia, yakni memutus mata rantai budaya ketergantungan produk impor dengan political will yang kuat dari pemimpin pemerintahan dan benar-benar serius membangun road map alsintan Indonesia.
Presiden Jokowidodo memiliki political will dalam membangun infrastruktur dalam dua periode kita menyaksikan gegap gempita membangun infrastruktur. Dua tahun periode pemerintahan tersisa kiranya dapat merumuskan roadmap alsintan Indonesia. Contoh keberhasilan membentuk Id Food tentu dapat dilanjutkan dengan membangun Id Alsintan.
Rencana strategis industri 2020-2025 telah disusun, making industri 4.0 telah dilaksanakan. Namum, belumlah cukup menggambarkan adanya roadmap alsintan. Vietnam telah memulai membangun industri alisintannya tahun 1997, Korea Selatan memulai tahun 1960, sudah saatnya kita serius untuk membangun. Daripada marah-marah dan dapat berimbas tensi darah tinggi, mari Pak Presiden Jokowidodo, kami KAPT siap mendukung langkah-langkah lebih strategis untuk bersama membangun kemandirian industri alsintan kita. Akhir kata, mengutip Tung Dasem Waringin, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, namun yang terburuk adalah menunda sesuatu barang semenit. Jikalaupun tidak, paling apesnya harapan kami tumpukan ke siapapun Presiden Republik Indonesia berikutnya.
Wassalam.
Rahayu Setiawan
Ketua Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis KAPT
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
