Connect with us

Pentingnya Dialog Papua: Suatu Renungan

Penulis:
Amon Beroperay S.H
Aktivis HAM dan Advokat

Proses perdamaian di Aceh dapat dirujuk sebagi pembelajaran atau resep untuk dapat dipertimbangkan dalam proses dialog Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), yaitu:

Pertama, pentingnya dialog inklusif sesuai dengan ketentuan maupun hukum yang berlaku. Perdamaian tidak dapat dinegosiasikan semata-mata di antara teman dan di antara institusi hukum yang ada. Organisasi ilegal dan orang-orang yang diasingkan harus disertakan dalam proses tersebut. Bahkan solusi sempurna pun tidak akan berhasil kecuali jika dinegosiasikan dalam proses yang diakui oleh semua pihak.

Kedua, kebutuhan akan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan di Papua yang baik dan bersih (good and clean governance) serta koheren dan praktis.

Ketiga, menciptakan nilai-nilai mekanisme, termasuk pemantauan internasional bila diperlukan, agar dapat memastikan pelaksanaan penyelesaian yang dinegosiasikan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable).

Keempat, pentingnya pihak luar yang dapat dipercaya sebagai mediator (penengah) dalam menyelesaikan “sengketa” yang ada.

Kelima, kegunaan dalam menyesuaikan persyaratan kesepakatan setelah secara demokratis memilih perwakilan masyarakat Papua sesuai 7 wilayah budaya yang ada serta diikutsertakan dalam dialog. Inilah resep untuk kepemilikan (sense of belonging) dan kepatuhan (obedience) masyarakat terhadap masalah maupun “sengketa” yang ada disesuaikan dengan situasi terkini di Papua.

Keenam, kebutuhan akan perubahan pendekatan dalam sistem politik nasional untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam semangat demokrasi yang berazaskan Pancasila harus tercermin bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ada tiga aspek pendekatan Aceh, yang tidak bisa diterapkan di Papua. Dalam dua yang pertama, seseorang dapat menggunakan pelajaran yang dipetik dari proses konsultasi Papua pada tahun 2000-2001 terkait dengan penyusunan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua.

Aspek-1, Gerakan perlawanan di Papua kurang terorganisir daripada perlawanan di Aceh. Oleh karena itu, mekanisme khusus harus dibangun untuk komunikasi konstruktif antara negosiator Papua dan konstituen mereka. Mekanisme ini juga bisa memecahkan beberapa masalah yang dihadapi proses perdamaian seperti Aceh. Konsultasi khusus dan komite khusus dapat digunakan sebagai lapisan kedua perundingan, seperti yang dilakukan juga pada konsultasi otonomi khusus tahun 2000-2001 di Papua.

Aspek-2, Karena beragamnya perspektif dalam gerakan perlawanan Papua, representasi Papua oleh satu tim tidak realistis. Tidak seperti di Aceh, sebagian besar oknum pejabat dan pemimpin Papua cenderung apatis terhadap gerakan perlawanan. Dengan demikian, lembaga resmi seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bisa digunakan dalam proses dialog Papua. Pada saat yang sama, tidak realistis bila tidak mengikutkan perwakilan dari elemen “kelompok separatis”. Karena pejabat Papua harus menjauhkan diri dari unsur-unsur “separatisme”, dimana mereka tidak dapat memobilisasi atau mengendalikan “kelompok separatis” tersebut.

Dengan demikian dialog di Papua harus melibatkan setidaknya dua aktor payung Papua, yaitu:

a. Majelis Rakyat Papua, sebagai organisasi hukum dan representasi kultural yang memiliki akses mudah dan langsung ke masyarakat Papua biasa; dan

b. Organisasi payung “kelompok separatis”, yang juga bisa memasukkan unsur-unsur yang paling ekstrem (fanatik), termasuk oknum yang dinobatkan sebagai “pemimpin kelompok separatis” yang diasingkan.

Aspek-3, Mengingat, tingkat perkembangan ekonomi di Papua yang rendah, dan karena banyak masalah dalam pelaksanaan kesepakatan akan berbenturan dengan kenyataan ekonomi, maka diperlukan keterlibatan investasi dalam membahas modalitas untuk pelaksanaan kesepakatan.

Papua membutuhkan bantuan pembangunan dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai perdamaian yang adil, bermartabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang asli Papua secara permanen. 

 

Amon Beroperay S. H.
Aktivis HAM dan Advokat

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf: Kemajuan Suatu Bangsa Tak Lepas dari SDM yang Unggul

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul dan maju, untuk mewujudkannya perlu komitmen kebangsaan yang kuat.

“Sejarah perjalanan bangsa dan negara menjadi bukti bahwa Pancasila dan NKRI merupakan hasil dari kesepakatan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” kata Ma’ruf dalam acara Riding Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul sebagai kuncinya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Wapres menjelaskan visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju yaitu Indonesia yang sejahtera, tidak hanya pada posisi negara berpenghasilan menengah namun berpenghasilan tinggi.

“Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas menuju Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi faktual dalam negeri dihadapkan pada tantangan adanya berbagai masalah yaitu kemiskinan, stunting, radikalisme, intoleransi, terorisme, anti-NKRI, anti-Pancasila, bahkan anti-pemerintah.

Dia mengatakan, globalisasi menjadikan persaingan antar-bangsa semakin tajam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah melahirkan distrupsi yang luas serta cepat.

“Kemunculan media baru di luar media konvensional menjadi tantangan tersendiri. Arus informasi makin deras dan dinamis,” katanya.

Dia menilai Indonesia adalah negara kesepakatan, kesepakatan itu potensi kekuatan bangsa yang luar biasa dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan komitmen kebangsaan yang tidak semua bangsa di dunia memilikinya.

Dia menilai kesepakatan atau konsensus nasional ada dalam Empat Pilar MPR, dan itu harus dijalankan, dijaga, dan dilindungi dari berbagai ancaman sehingga tidak boleh ada yang menyimpang dan menolak bahkan keluar dari kesepakatan itu.

“Yang harus dibangun dari entitas bangsa ini adalah teologi kerukunan, keinginan untuk selalu rukun dan kemampuan untuk merukunkan,” ujarnya.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Gandeng Kemenpora, Polda Metro Jaya Kampanyekan Bebas Narkoba dan PON Papua 2020 di CFD

Oleh

Fakta News
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana (paling kanan) bersama Menpora Zainudin Amali (tengah) saat kampanye "Kitong Semua Bebas Narkoba, Sukseskan PON Papua 2020" di CFD Bunderan HI Jakarta, Minggu (23/2)

Jakarta – Polda Metro Jaya menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk menyerukan aksi anti narkoba di ibu kota sekaligus mempromosikan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua Oktober 2020.

“Ke depan Polda Metro Jaya mencanangkan wilayah hukum Polda ‘zero narkoba’. Hari ini salah satu langkah kita bersama dengan Kemenpora dan BNN memanfaatkan CFD untuk mengampanyekan anti narkoba dan di 2020 ini ada perhelatan nasional yaitu PON di Papua,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana dalam acara bertajuk “Kitong Semua Bebas Narkoba, Sukseskan PON Papua 2020” di depan Pos Polisi Bundaran HI, Minggu.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang memprakarsai acara itu, secara langsung menyosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat yang hadir di acara car free day (CFD) Jakarta sebagai bentuk pencegahan.

Nana mengatakan pencegahan secara langsung akan bahaya narkoba saat ini lebih dimaksimalkan oleh jajarannya untuk mendorong Jakarta bebas dari narkoba.

“Dalam hal ini kami akan memaksimalkan (Jakarta Zero Narkoba), yang jelas upaya- upaya kita baik pencegahan dan penindakan akan terus kita gelorakan mulai dari Polda hingga tingkat Polsek,” ujar Nana.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali turut mengapresiasi sosialisasi anti narkoba yang diadakan oleh Polda Metro Jaya itu karena dapat mendukung Jakarta bebas dari narkoba.

“Setiap kesempatan digunakan untuk mengkampanyekan anti narkoba, Pak Kapolda tadi sudah menyampaikan itu. Kita dorong masyarakat kita untuk berperilaku positif dan mencetak prestasi yang baik,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang turut hadir dalam acara itu.

Menurut Zainuddin, Jakarta saat ini dalam posisi darurat narkoba sehingga membutuhkan acara- acara yang ‘antimainstream’ seperti acara yang digagas oleh Polda Metro Jaya itu.

“Jadi upaya-upaya positif untuk pencegahan narkoba dengan kondisi darurat harus diatasi secara extra ordinary,” kata Zainuddin.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Tahun 2020 Ini Menristek Harapkan 3 hingga 5 Perusahaan Startup Indonesia Naik Tingkat Jadi Unicorn

Oleh

Fakta News
Menristek Bambang Brodjonegoro

Jakarta – Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengharapkan setidaknya tiga perusahaan rintisan bisa menyandang status unicorn sehingga jumlah perusahaan rintisan atau startup yang berada di tingkatan tersebut bertambah.

“Tahun ini kita harapkan ada tambahan tiga sampai lima lagi,” kata Bambang saat di acara START Summit 2020 di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2020.

Sementara bagi perusahaan yang sudah masuk golongan unicorn, Bambang mengharapkan mereka mampu naik tingkat lagi menjadi decacorn.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan startup mana saja yang berpotensi naik menjadi unicorn, Bambang menilai ada peluang di sektor on-demand dan platform dagang, juga sektor pendidikan maupun kesehatan.

Menristek menekankan status menjadi unicorn, decacorn dan seterusnya tidak terjadi secara otomatis, melainkan sebuah perjalanan. Untuk itu dia memberikan semangat kepada para startup untuk terus berinovasi.

Dia juga meminta perusahaan rintisan untuk mengelola bisnis mereka dengan baik agar tidak tersingkir dari status unicorn.

Indonesia saat ini memiliki beberapa perusahaan rintisan yang menembus tingkatan unicorn, yaitu memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar. Mereka adalah Bukalapak, Tokopedia, Traveloka dan yang terbaru platform pembayaran digital OVO. Bahkan, kemarin, perusahaan e-commerce JD.ID dikabarkan menjadi perusahaan rintisan atau startup keenam di Tanah Air yang menjadi unicorn.

Gojek sudah berhasil menembus strata decacorn, satu tingkat di atas unicorn dengan valuasi minimal US$ 10 miliar.

Sejak tahun lalu, diperkirakan unicorn baru akan datang dari sektor pendidikan atau kesehatan karena cukup banyak APBN yang digelontorkan terutama untuk sektor pendidikan.

 

Chrst

Baca Selengkapnya