Connect with us

Pentingnya Dialog Papua: Suatu Renungan

Penulis:
Amon Beroperay S.H
Aktivis HAM dan Advokat

Proses perdamaian di Aceh dapat dirujuk sebagi pembelajaran atau resep untuk dapat dipertimbangkan dalam proses dialog Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat), yaitu:

Pertama, pentingnya dialog inklusif sesuai dengan ketentuan maupun hukum yang berlaku. Perdamaian tidak dapat dinegosiasikan semata-mata di antara teman dan di antara institusi hukum yang ada. Organisasi ilegal dan orang-orang yang diasingkan harus disertakan dalam proses tersebut. Bahkan solusi sempurna pun tidak akan berhasil kecuali jika dinegosiasikan dalam proses yang diakui oleh semua pihak.

Kedua, kebutuhan akan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan di Papua yang baik dan bersih (good and clean governance) serta koheren dan praktis.

Ketiga, menciptakan nilai-nilai mekanisme, termasuk pemantauan internasional bila diperlukan, agar dapat memastikan pelaksanaan penyelesaian yang dinegosiasikan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable).

Keempat, pentingnya pihak luar yang dapat dipercaya sebagai mediator (penengah) dalam menyelesaikan “sengketa” yang ada.

Kelima, kegunaan dalam menyesuaikan persyaratan kesepakatan setelah secara demokratis memilih perwakilan masyarakat Papua sesuai 7 wilayah budaya yang ada serta diikutsertakan dalam dialog. Inilah resep untuk kepemilikan (sense of belonging) dan kepatuhan (obedience) masyarakat terhadap masalah maupun “sengketa” yang ada disesuaikan dengan situasi terkini di Papua.

Keenam, kebutuhan akan perubahan pendekatan dalam sistem politik nasional untuk mewujudkan kesepakatan bersama dalam semangat demokrasi yang berazaskan Pancasila harus tercermin bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Ada tiga aspek pendekatan Aceh, yang tidak bisa diterapkan di Papua. Dalam dua yang pertama, seseorang dapat menggunakan pelajaran yang dipetik dari proses konsultasi Papua pada tahun 2000-2001 terkait dengan penyusunan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua.

Aspek-1, Gerakan perlawanan di Papua kurang terorganisir daripada perlawanan di Aceh. Oleh karena itu, mekanisme khusus harus dibangun untuk komunikasi konstruktif antara negosiator Papua dan konstituen mereka. Mekanisme ini juga bisa memecahkan beberapa masalah yang dihadapi proses perdamaian seperti Aceh. Konsultasi khusus dan komite khusus dapat digunakan sebagai lapisan kedua perundingan, seperti yang dilakukan juga pada konsultasi otonomi khusus tahun 2000-2001 di Papua.

Aspek-2, Karena beragamnya perspektif dalam gerakan perlawanan Papua, representasi Papua oleh satu tim tidak realistis. Tidak seperti di Aceh, sebagian besar oknum pejabat dan pemimpin Papua cenderung apatis terhadap gerakan perlawanan. Dengan demikian, lembaga resmi seperti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) bisa digunakan dalam proses dialog Papua. Pada saat yang sama, tidak realistis bila tidak mengikutkan perwakilan dari elemen “kelompok separatis”. Karena pejabat Papua harus menjauhkan diri dari unsur-unsur “separatisme”, dimana mereka tidak dapat memobilisasi atau mengendalikan “kelompok separatis” tersebut.

Dengan demikian dialog di Papua harus melibatkan setidaknya dua aktor payung Papua, yaitu:

a. Majelis Rakyat Papua, sebagai organisasi hukum dan representasi kultural yang memiliki akses mudah dan langsung ke masyarakat Papua biasa; dan

b. Organisasi payung “kelompok separatis”, yang juga bisa memasukkan unsur-unsur yang paling ekstrem (fanatik), termasuk oknum yang dinobatkan sebagai “pemimpin kelompok separatis” yang diasingkan.

Aspek-3, Mengingat, tingkat perkembangan ekonomi di Papua yang rendah, dan karena banyak masalah dalam pelaksanaan kesepakatan akan berbenturan dengan kenyataan ekonomi, maka diperlukan keterlibatan investasi dalam membahas modalitas untuk pelaksanaan kesepakatan.

Papua membutuhkan bantuan pembangunan dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai perdamaian yang adil, bermartabat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang asli Papua secara permanen. 

 

Amon Beroperay S. H.
Aktivis HAM dan Advokat

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Perkenalkan Cucu Ketiga, Presiden Jokowi: Semoga Ia Tumbuh Jadi Anak Yang Baik, Sehat, dan Berbakti

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dengan menggendong Jan Ethes menjenguk cucuk kedua La Lembang Manah, di RSU PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat (15/11). (Foto: akun twitter @jokowi)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan cucu ketiganya, La Lembang Manah, anak kedua dari pasangan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka bersama sang istri Selvi Ananda, yang baru lahir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta, Jumat, 15 November 2019.

“Dengan perasaan senang dan bahagia saya menyampaikan kelahiran cucu saya, cucu ketiga: La Lembah Manah, pada hari Jumat 15 November 2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Surakarta,” tulis Presiden Jokowi melalui akun twitternya @jokowi yang baru diunggahnya beberapa saat lalu.

Kepala Negara berdoa, semoga ia kelak bertumbuh menjadi anak yang baik, sehat, dan berbakti.

Dalam keterangan kepada awak media, Gibran mengatakan La Lembah Manah lahir dengan berat badan 2,92 kilogram dan panjang 46,5 centimeter pada pukul 15.46 WIB melalui operasi caesar.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim dokter yang telah membantu istrinya melahirkan dengan lancar.

“Saya berterima kasih sekali kepada semua tim dari PKU dan juga kita ini didampingi oleh Pak Menteri (Menteri Kesehatan Terawan Putranto). Terima kasih semua,” kata Gibran.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Rumah Dibongkar Paksa, Warga Sunter Kecewa Anies Tak Tepati Janji Kampanye

Oleh

Fakta News
Rumah DP 0, Anies Baswedan, Penanganan Banjir, DPRD

Jakarta – Pembongkaran bangunan liar di Jalan Agung Perkasa VIII, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dilanjutkan kembali, Jumat (15/11/2019). Warga mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pembongkaran yang dilakukan sejak Kamis (14/11/2019) kemarin itu.

Seorang warga, Nur, mengatakan dirinya sudah tinggal di tempat itu sejak tahun 1988. Namun kini harus merelakan tempat tinggal dan lapak barang bekasnya.

Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai tidak berpihak orang-orang seperti dirinya.

“Saya sempet dukung Pak Gubernur, Pak Anies, cuman Pak Anies nggak tanggung jawab, nggak respon,” katanya.

Nur menambahkan, dirinya dan warga yang lain tidak mendapat bantuan atau ganti rugi setelah bangunan dan tempat usahanya tersebut dibongkar petugas.

“Nggak ada (bantuan) sama sekali. Kita kayak hewan begini Pak, kayak begini,” ucap Nur.

Sementara warga lainnya, Setio bersama istri dan seorang anaknya, belum tahu akan tinggal di mana setelah tempat tinggalnya dibongkar petugas.

“Belum ada tujuan, belum ada pemikiran mau pindah ke mana, belum ada pandangan, belum ada tempat,” katanya.

Ditambah lagi Setio mengaku tidak memiliki cukup uang untuk mencari tempat tinggal. Ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Pimpin Komando Program Penanggulangan Terorisme

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Koordinasi terkait program penanggulangan terorisme tidak lagi di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam). Kini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin-lah yang memimpin langsung.

Hal itu diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian usai rapat bersama Ma’ruf. Tito menjelaskan upaya penanggulangan terorisme memerlukan rancangan besar untuk menyusun strategi pencegahan dan penindakannya, yang tidak memungkinkan dilakukan di bawah koordinasi satu kementerian saja.

“Selama ini kan koordinasinya di bawah satu Menko, yaitu Menko Polhukam. Menko Polhukam tetap (terlibat), tapi karena ini kegiatan lintas kementerian, jadi tidak cukup di bawah Menko. Maka, yang bisa mengerjakan itu Pak Wapres (Ma’ruf Amin),” kata Tito usai rapat internal di Istana Wapres Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (15/11/2019).

Tito menilai latar belakang Wapres Ma’ruf Amin sebagai ulama merupakan sosok tepat untuk memimpin program penanggulangan terorisme dan radikalisme. Rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme, yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin, untuk pertama kalinya diselenggarakan secara internal sore tadi.

“Pak Wapres saya kira lebih tepat, yang ditunjuk oleh Pak Presiden. Masalah terorisme lebih banyak berhubungan dengan masalah pemahaman, dan Pak Wapres kita adalah ulama besar,” tambah mantan Kapolri itu.

Sementara itu, Ma’ruf mengatakan upaya penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme harus dilakukan dari lapis terkecil kelompok masyarakat, seperti RT dan RW. Menurut Ma’ruf, peran ketua RT dan ketua RW menjadi penting karena merekalah yang paling dekat dan mengenal warganya.

“RT dan RW harus dilibatkan dan diajak, diberi kewenangan dan difasilitasi supaya mereka bukan hanya mengurus surat-surat, tapi juga mengetahui masyarakat di sekitarnya itu seperti apa, apakah ada yang terpapar atau tidak,” ujar Wapres Ma’ruf dalam pernyataan pers mingguan di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11).

Dalam rapat koordinasi perdana terkait penanggulangan terorisme dan penanganan radikalisme, Wapres Ma’ruf memanggil Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi Batubara, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Wakil Kepala Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto, serta Kepala BNPT Suhardi Alius.

 

Yuch

Baca Selengkapnya