Connect with us

Papua Ab Initio Milik Indonesia

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua
(Ilustrasi)

Sudah setengah abad lebih Papua kembali ke Indonesia (1 Mei 1963-1 Mei 2020) kendati masih banyak masyarakat khususnya di Papua mempertanyakan proses ini, dan mempersoalkan pengabaian hak mereka untuk menentukan nasib sendiri (the right for self determination).

Dalam Piagam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, namun keresidenan Nieuw Guinea (Papua) sesuai Pasal 2 KMB masih tetap di bawah kekuasaan Belanda dengan alasan keresidenan Papua memiliki karakteristik sosio-kultural dan geografis yang berbeda dari Indonesia, sehingga diberi status quo dan akan dibahas satu tahun kemudian.

Sepanjang tahun 1950-an, Presiden Soekarno mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Belanda ditekan untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia, namun tidak berhasil. Pada 5 Desember 1957, Bung Karno mengambil tindakan represif dengan mengusir semua warga negara Belanda dari Indonesia serta menasionalisasi perusahaan Belanda. (Justus M. Van Der Kroef, 1958: hal.1).

Dengan tekanan yang juga dilakukan pemerintah AS, Belanda akhirnya menyerahkan Papua kepada PBB melalui New York Agreement, 15 Agustus 1962. Pada 1 Mei 1963, PBB melalui UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) menyerahkan Papua Ab initio (sesuai semula/from the beginning) ke pemiliknya yang sah yaitu Hindia Belanda (Nederlands-Indië) yang dimerdekakan sebagai Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 yang diwakili 1.026 orang, Papua dikukuhkan sebagai bagian dari NKRI dan kemudian disahkan pada 19 November 1969 dalam Sidang Umun PBB melalui resolusi No. 2504 (XXIV). Saat itu 80 negara mendukung (termasuk Belanda) dan 30 negara tidak memberi suara (abstain), dan 12 negara tidak hadir.

Fernando Ortiz Sanz, yang mewakili Sekjen PBB U Thant untuk UNRWI (United Nation Representative in West Irian), dengan tugas khusus memonitor dan mengawasi pelaksanaan Pepera, saat di Manokwari, 29 Juli 1969, mengatakan: “Irian Barat seperti kanker yang sedang tumbuh dalam tubuh negara-negara anggota PBB dan tugas saya adalah mengoperasi untuk menghilangkannya” (John Saltford, The United Nations and The Indonesian Take Over of West Papua, 1962-1969, London, 2003: hal.163).

Dengan ditandatanganinya New York Agreement pada 15 Agustus 1962, atas perintah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Presiden Sukarno seluruh Operasi Mandala dihentikan.

Sepanjang periode 1950-1959 secara sistematis Belanda semakin mengukuhkan kekuasaannya atas Papua. Belanda terus menebar janji tentang “zelf beschikking recht” (right to self-determination) bagi rakyat Papua. Diperkuat juga dengan pidato Ratu Belanda Juliana pada 20 September 1960 sebagai berikut: ” Di tahun mendatang Nederlands Nieuw Guinea akan memasuki fase baru yang penting dalam pembangunannya menuju penentuan nasib dirinya…” (sumber: Information Department of the Netherlands Ministry for the Interior-March 1961).

Selanjutnya dilaksanakan pemantapan pengembangan sistem politik, partai politik dan pemerintah beserta aparaturnya. (Papuans building their future, March 1961: hal.17). Belanda juga membangun infrastruktur fisik di Papua dalam rangka menumbuh kembangkan pola pikir, sikap dan tindak perilaku rakyat serta para elit politik Papua yang pro-Belanda agar semakin anti-Indonesia (politik devide et impera).

Sejarah membuktikan bahwa persepsi tentang “Negara Papua” yang dibuat Belanda, berhasil mempengaruhi AS dan PBB serta membuat Pemerintah Indonesia ikut terperangkap di dalamnya dan menganggap “Negara Papua” dan atribut-atributnya adalah musuh yang harus dibasmi. Padahal, sumber konflik yang sebenarnya adalah pengembalian keresidenan Nieuw Guinea sebagai koloni (bukan suatu negara) dari kesatuan wilayah jajahan Hindia Belanda yang dimerdekakan sebagai Negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, sesuai piagam KMB 27 Desember 1949.

Presiden Soekarno merasa dikhianati, karena Belanda tidak menepati perjanjian KMB 27 Desember 1949. Hal inilah yang kemudian membuat Bung Karno “berang” dan merespons taktik-taktik Belanda tersebut dengan mengobarkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA).

Amerika Serikat (AS) meragukan kelayakan dan kebijaksanaan posisi Belanda, mengingat prioritas AS dalam menghadapi perang dingin yang ada (termasuk di kawasan Asia), disamping hasil pantauan intelejen AS bahwa sejak 1957, Soekarno menerima bantuan senjata secara masif dan dukungan diplomatik dari Uni Soviet dalam rangka pengembalian Irian Barat ke Indonesia (Peter King, West Papua & Indonesia since Suharto, Independence, Autonomy or Chaos?, Sydney, 2004:hal.21).

Disamping itu Uni Soviet memperbantukan 10 (sepuluh) kapal selamnya dengan Komandan dan seluruh awak (crew) kapal berkebangsaan Rusia (Dirk Vlasblom, Papoea-Een geschiedenis, Amsterdam, 2004: hal.328).

Setelah Bung Karno kobarkan semangat TRIKORA 19 Desember 1961, didukung fakta pertempuran Laut Arafura 15 Januari 1962 antara Belanda dan Indonesia, dimana Komodor Yos Soedarso gugur bersama awak KRI Macan Tutul meyakinkan Presiden Kennedy bahwa Indonesia sangat serius untuk mengembalikan Papua ke Indonesia “at any cost”.

Buat Presiden Sukarno, kembalinya Papua ke pemiliknya yang sah merupakan “point of no return” (tidak ada titik balik). Atas dasar pertimbangan inilah Kennedy membuat nota rahasia kepada Perdana Menteri Belanda Dr. J.E. de Quay tanggal 2 April 1962 yang intinya bila terjadi perang, Belanda maupun pihak Barat secara akal sehat tidak dapat memenangkannya, hanya pihak komunis yang mendapat manfaat sebesar besarnya dari konflik Belanda-Indonesia tersebut.

PBB di dalam beberapa Sidang Umum yang dilakukan berkaitan dengan konflik Belanda dan Indonesia melihat fakta bahwa banyak negara-negara anggota PBB mendukung Indonesia dalam rangka pengembalian koloni Papua kepada pemiliknya yang sah secara Ab initio, yaitu Indonesia (William Henderson, West New Guinea, The Dispute and Its Settlement, Seton Hall University Press,1972: hal 2). Hampir 2/3 negara-negara di dunia mendukung Indonesia. (Prof. B.V.A. Roling, Nieuw Guinea-wereldprobleem! ,Assen, 1957 : hal.10).

John Saltford dalam bukunya The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969- The Anatomy of Betrayal (2003, hal.8) mengatakan: “Oleh karena itu dibawah prinsip uti possidetis juris WNG (West New Guinea) milik Indonesia. Jika Belanda memberikan WNG kemerdekaannya, akan menjadi tindakan separatisme terhadap Indonesia.”

Belanda berhasil dalam politik adu dombanya dimana persepsi awal tentang keresidenan Nieuw Guinea dinaikan statusnya menjadi Provinsi Nederlands Nieuw Guinea kemudian menjadi “Negara Papua” ternyata dalam perjalanan waktu 50-an tahun lebih menjadi malapetaka dan bencana bagi masyarakat Papua.

Papua telah menjadi korban sejarah yang dimanipulasi oleh Belanda, dimana AS dan PBB ikut terpengaruh secara politik. Ironisnya, pihak Indonesia menerima dan terperangkap didalamnya sebagai suatu politik Belanda yang harus dihadapi dengan kekerasan. Peribahasa: “Gajah bertarung lawan gajah, semut pasti mati terinjak”, bila terjadi peperangan antara Indonesia dan Belanda, orang Papua yang tidak bersalah pasti ikut menjadi korban (mati).

Jakarta perlu membangun suatu kepercayaan kembali (trust building), agar Orang Asli Papua (OAP) lebih percaya kepada pemerintah Indonesia dibandingkan para oknum “provokator” yang menjanjikan Papua merdeka. Karena mereka tidak memahami substansi sejarah awal keresidenan Papua secara benar dan bijak.

Integrasi politik / nasional, pada hakekatnya bersifat dinamis dan selalu mengikuti arus perubahan sosial apalagi di era globalisasi dewasa ini. Dengan demikian masalah Papua tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang “taken for granted” (terima apa adanya) tetapi butuh perubahan mindset (cara berfikir) dan way of acting (cara bertindak) baik di Jakarta maupun masyarakat Papua sendiri dalam menilai perkembangan yang ada sebagai suatu keniscayaan untuk meraih Indonesia yang lebih aman, damai, adil, sejahtera, demokratis dan menghormati HAM sesuai harapan Presiden Jokowi.

Selama ini Papua juga sudah meraih banyak kemajuan termasuk “privilege” sebagai daerah Otonomi Khusus sesuai Undang-Undang Nomor.21 tahun 2001, namun pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum sesuai harapan masyarakat Papua. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin, diharapkan dapat membuat Road Map untuk menyelesaikan masalah-masalah di Papua secara permanen dan tuntas sebagai suatu legacy bagi tanah Papua.

 

Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi

Sesepuh Masyarakat Papua

Gubernur Irian Jaya (April 1998 – 15 April 2000)

Menteri Perhubungan (22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011)

Menteri Kelautan dan Perikanan (21 Oktober 2004 – 20 Oktober 2009)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (28 Oktober 1999 – 29 Agustus 2000)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mahfud MD Soroti Radikalisme dan Hoax Jadi Ancaman bagi Keutuhan NKRI

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md berbicara soal tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Mahfud menyebut radikalisme hingga hoax menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada acara focus group discussion (FGD) tentang ‘Penanganan Ormas Radikal’ yang diselenggarakan oleh Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (29/9/202).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Umar Effendi, Cendekiawan Muslim dan guru besar UIN Syarief Hidayatullah Prof Azyumardi Azra, dan guru besar UI Prof Topo Santoso.

“Seiring dengan perjalanan bangsa, tentu saja kita semua menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI, di antaranya ancaman radikalisme, menguatnya politik identitas, berkembangnya ujaran kebencian dan hoax, serta ancaman-ancaman lain yang apabila tidak ditangani akan dapat mengancam keutuhan NKRI,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, selama ini Pancasila sebagai ideologi negara telah mampu menjadi instrumen pemersatu bangsa. Pancasila menurut Mahfud dapat merajut kebinekaan di tengah beragam tantangan yang dihadapi Indonesia.

“Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti mampu menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang dapat merajut kebinekaan di tengah berbagai tantangan bangsa,” tuturnya.

Mahfud menyampaikan, menjaga keutuhan bangsa bukan perkara mudah. Terlebih tidak ada kepastian hukum bagi setiap kelompok ormas dan individu yang menyebarkan paham radikalisme.

“Tugas menjaga keutuhan bangsa adalah tugas yang berat seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi apalagi dihadapkan dengan tidak adanya kepastian tindakan hukum oleh aparat keamanan bagi individu atau ormas yang menyebarkan paham-paham radikalisme,” ujarnya.

Untuk itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengajak masyarakat untuk mengabdi dan menjaga stabilitas bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan keamanan dan penegakan hukum yang berkualitas.

“Saya mengajak saudara-saudara yang hadir dalam acara FGD ini untuk lebih aktif dan lebih giat lagi dalam mengabdi bagi tegaknya NKRI dengan mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan penegakan hukum guna mendukung pembangunan Indonesia yang semakin berkualitas ke depan,” imbuhnya.

“Saya yakin melalui semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, serta saling bersinergi didukung dengan kerja keras, kita semua akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Minta Daerah Lain Contoh Kabupaten Ngada NTT dalam Penyelenggaraan Pilkada dengan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito

Jakarta – Satgas COVID-19 mengaku prihatin terhadap calon kepala daerah Pilkada 2020 yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dengan menggelar kampanye yang menimbulkan kerumunan. Meski begitu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan daerah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa dijadikan contoh dalam penyelenggaraan pilkada.

“Salah satu daerah yang bisa menjadi contoh adalah Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada di sana dengan tegas menjaga agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9/2020).

Ia mengatakan daerah tersebut mewajibkan adanya pengucapan ikrar pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama pelaksanaan pilkada. Wiku juga meminta daerah lainnya mengikuti langkah Kabupaten Ngada melaksanakan kegiatan yang sama untuk berkomitmen menjaga protokol kesehatan COVID-19.

“Kami mohon kepada daerah-daerah lainnya yang melaksanakan pilkada untuk dapat mencontoh dan melaksanakan kegiatan seperti ini untuk bisa menjaga pelaksanaan pilkada yang aman dari ancaman penularan COVID-19,” katanya.

Sementara itu, Satgas COVID-19 mengaku prihatin dan kecewa dengan ditemukannya calon kepala daerah yang melanggar kampanye dengan menciptakan kerumunan. Ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang.

“Kami berharap temuan ini adalah yang terakhir, maka kasus ini harus dapat menjadi perhatian dan pelajaran bagi paslon untuk selalu betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Mari kita selamatkan diri Anda dan para pemilih Anda,” katanya.

Satgas COVID-19 juga meminta para calon kepala daerah yang maju pilkada mencontohkan penerapan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan. Satgas COVID-19 juga meminta supaya satuan khusus yang telah dibuat partai politik dapat mendorong penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan pilkada.

Selain itu, Satgas COVID-19 juga meminta KPU dan Bawaslu mengawasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di tahapan kampanye sesuai PKPU yang baru. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tahapan pilkada.

“Masyarakat pun dapat secara aktif mengawal pelaksanaan rangkaian pilkada dengan melaporkan semua pelanggaran ke Bawaslu setempat. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mencapai pilkada yang aman dari COVID-19,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

ITS Luncurkan Inovasi Kapal I-Boat Tanpa Awak

Oleh

Fakta News

Surabaya – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan inovasi berupa kapal autonomous Intelligent Boat (I-Boat) tanpa awak. Kapal tanpa pengemudi ini dapat dijalankan dengan kombinasi teknologi berbasis artificial intelligence dan internet of things.

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari mengatakan, I-Boat dapat mengenali potensi bahaya, mencegah tabrakan dengan obyek di laut. Selain itu mampu mengurangi risiko kecelakaan kapal dan bisa mengoptimalkan tenaga penggeraknya.

Penggunaan I-Boat dapat melalui aplikasi user interface atau ponsel. Kemudian operator akan mengarahkan kapal untuk berlayar menuju sasaran koordinat yang diinginkan.

“I-Boat bisa diperintah dengan HP menuju titik yang kita inginkan lalu balik lagi. Sangat presisi bahkan jalan selebar perahu bisa dilajukan. Padahal arus laut tidak sama setiap saat,” kata Ashari saat launching kapal I-Boat di PT Galangan Kapal Madura, Selasa (29/9/2020).

Selain itu, kapal tanpa awak ini telah dilengkapi dengan berbagai sensor, mulai dari pemanfaatan GPS. Adanya sensor tersebut membuat I-Boat memiliki kemampuan akselerasi, navigasi dan mendeteksi kondisi lingkungan. Termasuk kemampuan menghindari halangan.

Fungsi I-Boat dibuat untuk rescue bencana. Ketika di laut terjadi kejadian emergency, kapal bisa mencari pesisir terdekat sendiri.

“Fungsi logistik untuk pulau kecil, karena pada musim tertentu daerah terpencil itu kecil tidak mendapat logistik, bahan makanan habis, kapal tidak berani karena gelombang tinggi dan lainnya. Maka kalau tanpa awak dia bisa menembus cuaca,” jelasnya.

Sementara Ketua Konsorsium Riset I-Boat, Ir Tri Achmadi PhD menjelaskan, kapal tersebut sudah didesain khusus untuk lingkungan juga. Jika terkena gelombang tinggi tidak tenggelam.

“Tidak berawak, tidak khawatir mabuk laut dan terlempar ke laut. Betapa mudahnya mengambil barang jauh, bisa 10 km tanpa tahu di mana titik itu. Dia akan jalan sendiri lalu kembali lagi, otomatis,” kata Tri.

I-Boat juga dapat berlayar hingga jarak 10 km. Bahkan kapal hasil peneliti 41 mahasiswa dan dosen ini juga dapat mendeteksi orang tenggelam dengan jarak 1 km.

“Begitu ada objek bergerak, misal orang tenggelam langsung terdeteksi dan otomatis kapal tersebut akan menghampiri objek untuk memberikan pertolongan. Kapal ini kalau sudah menyelesaikan tugasnya, dia secara otomatis akan kembali ke asalnya, jadi tidak perlu mengatur lagi,” ujarnya.

Menariknya, kapal I-Boat tanpa awak ini pertama kali ada di ITS. Bahkan menjadi satunya-satunya di Indonesia.

“Baru pertama kali di ITS, bahkan ini pertama kali di Indonesia. Tahap berikutnya tinggal menunggu sertifikat Kementerian Perhubungan dan Biro Klasifikasi. Sehingga setelah semua terpenuhi bisa layak secara teknis dan memenuhi regulasi internasional,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya