Connect with us

Pancasila 1 Juni 1945

Penulis:
Dr Harris Turino
Balitbang PDIP

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres no. 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Ini adalah tonggak penting bagi bangsa Indonesia dalam mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Istilah Pancasila memang pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang dasar negara di sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan keluarnya Keppres ini diharapkan dapat mengakhiri polemik dan dikotomi sejarah kelahiran Pancasila yang rawan memecah belah persatuan bangsa.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan Hari Lahir Pancasila 1 Juni bukan terletak pada bentuk formal di mana urutan sila-sila Pancasila berbeda dengan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 justru terletak pada asas dan pengertian yang tetap sebagai dasar falsafah negara. Sehingga dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tidak bisa dilepaskan dari jiwa dan lahirnya Pancasila, yaitu pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Dalam sidang BPUPKI pertama yang digelar tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPKI melontarkan pertanyaan tentang apa yang akan menjadi dasar bagi Indonesia Merdeka. Rapat ini mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena di rapat inilah pertama kali dibahas tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang inilah untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Dalam perjalanan sejarahnya sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengawalinya dengan menjabarkan tentang konsep merdeka yang diartikan sebagai kedaulatan politik (political independence) atau dalam bahasa Belanda disebut politieke onafhankelijkheid. Soekarno mengingatkan agar kita tidak terjebak pada hal-hal kecil dan njelimet sebelum kemerdekaan. Beliau mengangkat konsep bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas dan di seberang jembatan itulah pembangunan Indonesia disempurnakan.

Soekarno juga membandingkan konsep Declaration of Independence Amerika Serikat, konsep Marxisme dan Materialisme Historis yang dikembangkan oleh Lenin di Uni Soviet, National Sosialisme yang dikembangkan oleh Hitler di Jerman, konsep negara Islam yang dikembangkan Ibn Saud di Saudi Arabia, konsep Tennoo Koodoo Seishin yang dikembangkan Dai Nippon di Jepang dan konsep San Min Cu I yang dikembangkan oleh Dr. Soen Yat Sen di China. Dasar-dasar dan sejarah berdirinya negara-negara lain bisa dijadikan referensi, tetapi secara epistemologis Soekarno menekankan bahwa dasar negara Indonesia harus digali dari bumi Indonesia. Nilai-nilai luhur yang akan dijadikan dasar ini harus sudah berkembang dan mengakar dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai itu tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi memang sudah menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Inilah yang dinamakan sebagai “Philosofische grondslag” bagi bangsa Indonesia.

Secara garis besar Soekarno mengemukakan lima dasar yang menjadi philosofische gronslag Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan atau internasionalisme, dasar mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip ketuhanan. Lima prinsip dasar negara itu kemudian diberi nama Pancasila, panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Soekarno juga mengusulkan bahwa apabila Pancasila akan diperas menjadi tiga sila (trisila), maka menjadi kebangsaan dan perikemanusiaan digabung menjadi satu, yaitu socio-nationalisme, demokrasi dan kesejahteraan sosial digabungkan menjadi socio-democratie dan ketuhanan. Dan apabila ketiganya diperas lagi menjadi satu maka akan berlaku prinsip Negara Indonesia untuk semua, yaitu gotong royong.

Menurut hemat penulis, pidato yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memang layak dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Di sinilah Pancasila pertama kali diberi nama Pancasila, dipaparkan dan memang inilah hakekat dari dasar negara Indonesia yang kemudian rumusannya disempurnakan seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Soekarno mengatakan bahwa dia tidak menggunakan istilah Panca Dharma, karena kata Dharma berarti kewajiban. Sedangkan yang diusulkan oleh Ir. Soekarno adalah dasar negara. Maka Soekarno berdasarkan usulan dari ahli bahasa, yang dalam pidatonya tidak disebutkan nama orangnya, menggunakan istilah Panca Sila, karena kata sila berarti azas atau dasar.

Kalau kita cermati Pancasila yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno dari sudut pandang filsafat, dan kita kaitkan dengan perkembangan Indonesia dewasa ini, perikemanusiaan sebenarnya menjadi dasar yang hakiki dari eksistensi manusia. Manusia memang diciptakan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu komunitas sebagai sahabat dan sekutu. Dengan demikian siapapun yang mengobarkan permusuhan dan menyebarkan kebencian bukan saja tidak memenuhi asas perikemanusiaan, tetapi menyalahi sifat eksistensinya sendiri sebagai manusia. Memperlakukan orang lain sebagai sahabat atau sekutu berarti menerima dan menghormati mereka sebagai pribadi dengan hak-hak yang harus dihargai dan tidak boleh dilanggar dan menghormati juga kemampuan mereka untuk menentukan pilihan bebas dalam tindaktanduknya, termasuk pilihan politik dan agamanya. Penghormatan kepada orang lain sebagai pribadi ini bukan hanya berlaku di antara para warga negara, tetapi juga berlaku bagi sikap negara terhadap warga negaranya, yang karena martabat kepribadian mereka, mempunyai hak-hak asazi yang harus dihormati oleh negara.

Demokrasi adalah pengejawantahan perikemanusiaan dalam hubungan di antara negara dan warga negara dan di antara satu warga negara dengan warga negara lain. Penghormatan ini bukan saja merupakan satu kewajiban etis dan politis, tetapi juga merupakan penghormatan dalam relasi ekonomi, yaitu dalam hubungan dengan syarat syarat kehidupan yang layak sebagai manusia. Ini berarti tidak ada hak moral apapun pada seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki semua kekayaan dalam tangannya sambil mengabaikan nasib orang lain yang juga mempunyai hak hidup. Berarti keadilan sosial adalah pengejawantahan perikemanusiaan dalam relasi ekonomi warga negara.

Selanjutnya kebangsaan adalah pengejawantahan dari perikemanusiaan dalam relasi antara negara dengan negara lainnya. Kebangsaan adalah bagian dari kemanusiaan dan nasionalisme adalah bagian dari perikemanusiaan dalam internasionalisme. Sedangkan ketuhanan adalah pengejawantahan dari perikemanusiaan dalam relasinya dengan Yang Maha Kuasa.

Dalam kaitannya dengan agama, Ir. Soekarno mengatakan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama harus dijalankan secara berkeadaban, yaitu saling hormat-menghormati satu sama lain. Soekarno menyatakan bahwa di dalam Indonesia merdeka kita harus menjalankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang saling hormatmenghormati, yaitu ketuhanan yang maha esa.

Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2020.

Dr. Harris Turino

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya