Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keppres no. 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Ini adalah tonggak penting bagi bangsa Indonesia dalam mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Istilah Pancasila memang pertama kali dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya tentang dasar negara di sidang Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan keluarnya Keppres ini diharapkan dapat mengakhiri polemik dan dikotomi sejarah kelahiran Pancasila yang rawan memecah belah persatuan bangsa.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia harus diketahui asal usulnya oleh bangsa Indonesia dari waktu ke waktu dan dari generasi ke generasi, sehingga kelestarian dan kelanggengan Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengakuan Hari Lahir Pancasila 1 Juni bukan terletak pada bentuk formal di mana urutan sila-sila Pancasila berbeda dengan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 justru terletak pada asas dan pengertian yang tetap sebagai dasar falsafah negara. Sehingga dalam memaknai Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tidak bisa dilepaskan dari jiwa dan lahirnya Pancasila, yaitu pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Dalam sidang BPUPKI pertama yang digelar tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku Ketua BPUPKI melontarkan pertanyaan tentang apa yang akan menjadi dasar bagi Indonesia Merdeka. Rapat ini mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia karena di rapat inilah pertama kali dibahas tentang dasar negara Indonesia. Dalam sidang inilah untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.

Dalam perjalanan sejarahnya sejak kelahirannya pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila mengalami perkembangan hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 hingga rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara.

Dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno mengawalinya dengan menjabarkan tentang konsep merdeka yang diartikan sebagai kedaulatan politik (political independence) atau dalam bahasa Belanda disebut politieke onafhankelijkheid. Soekarno mengingatkan agar kita tidak terjebak pada hal-hal kecil dan njelimet sebelum kemerdekaan. Beliau mengangkat konsep bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas dan di seberang jembatan itulah pembangunan Indonesia disempurnakan.

Soekarno juga membandingkan konsep Declaration of Independence Amerika Serikat, konsep Marxisme dan Materialisme Historis yang dikembangkan oleh Lenin di Uni Soviet, National Sosialisme yang dikembangkan oleh Hitler di Jerman, konsep negara Islam yang dikembangkan Ibn Saud di Saudi Arabia, konsep Tennoo Koodoo Seishin yang dikembangkan Dai Nippon di Jepang dan konsep San Min Cu I yang dikembangkan oleh Dr. Soen Yat Sen di China. Dasar-dasar dan sejarah berdirinya negara-negara lain bisa dijadikan referensi, tetapi secara epistemologis Soekarno menekankan bahwa dasar negara Indonesia harus digali dari bumi Indonesia. Nilai-nilai luhur yang akan dijadikan dasar ini harus sudah berkembang dan mengakar dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai itu tidak terbentuk dalam waktu singkat, tetapi memang sudah menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Inilah yang dinamakan sebagai “Philosofische grondslag” bagi bangsa Indonesia.

Secara garis besar Soekarno mengemukakan lima dasar yang menjadi philosofische gronslag Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, perikemanusiaan atau internasionalisme, dasar mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip ketuhanan. Lima prinsip dasar negara itu kemudian diberi nama Pancasila, panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar. Soekarno juga mengusulkan bahwa apabila Pancasila akan diperas menjadi tiga sila (trisila), maka menjadi kebangsaan dan perikemanusiaan digabung menjadi satu, yaitu socio-nationalisme, demokrasi dan kesejahteraan sosial digabungkan menjadi socio-democratie dan ketuhanan. Dan apabila ketiganya diperas lagi menjadi satu maka akan berlaku prinsip Negara Indonesia untuk semua, yaitu gotong royong.

Menurut hemat penulis, pidato yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memang layak dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Di sinilah Pancasila pertama kali diberi nama Pancasila, dipaparkan dan memang inilah hakekat dari dasar negara Indonesia yang kemudian rumusannya disempurnakan seperti yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Soekarno mengatakan bahwa dia tidak menggunakan istilah Panca Dharma, karena kata Dharma berarti kewajiban. Sedangkan yang diusulkan oleh Ir. Soekarno adalah dasar negara. Maka Soekarno berdasarkan usulan dari ahli bahasa, yang dalam pidatonya tidak disebutkan nama orangnya, menggunakan istilah Panca Sila, karena kata sila berarti azas atau dasar.

Kalau kita cermati Pancasila yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno dari sudut pandang filsafat, dan kita kaitkan dengan perkembangan Indonesia dewasa ini, perikemanusiaan sebenarnya menjadi dasar yang hakiki dari eksistensi manusia. Manusia memang diciptakan untuk hidup bersama dengan manusia lain dalam suatu komunitas sebagai sahabat dan sekutu. Dengan demikian siapapun yang mengobarkan permusuhan dan menyebarkan kebencian bukan saja tidak memenuhi asas perikemanusiaan, tetapi menyalahi sifat eksistensinya sendiri sebagai manusia. Memperlakukan orang lain sebagai sahabat atau sekutu berarti menerima dan menghormati mereka sebagai pribadi dengan hak-hak yang harus dihargai dan tidak boleh dilanggar dan menghormati juga kemampuan mereka untuk menentukan pilihan bebas dalam tindaktanduknya, termasuk pilihan politik dan agamanya. Penghormatan kepada orang lain sebagai pribadi ini bukan hanya berlaku di antara para warga negara, tetapi juga berlaku bagi sikap negara terhadap warga negaranya, yang karena martabat kepribadian mereka, mempunyai hak-hak asazi yang harus dihormati oleh negara.

Demokrasi adalah pengejawantahan perikemanusiaan dalam hubungan di antara negara dan warga negara dan di antara satu warga negara dengan warga negara lain. Penghormatan ini bukan saja merupakan satu kewajiban etis dan politis, tetapi juga merupakan penghormatan dalam relasi ekonomi, yaitu dalam hubungan dengan syarat syarat kehidupan yang layak sebagai manusia. Ini berarti tidak ada hak moral apapun pada seseorang atau sekelompok orang untuk memiliki semua kekayaan dalam tangannya sambil mengabaikan nasib orang lain yang juga mempunyai hak hidup. Berarti keadilan sosial adalah pengejawantahan perikemanusiaan dalam relasi ekonomi warga negara.

Selanjutnya kebangsaan adalah pengejawantahan dari perikemanusiaan dalam relasi antara negara dengan negara lainnya. Kebangsaan adalah bagian dari kemanusiaan dan nasionalisme adalah bagian dari perikemanusiaan dalam internasionalisme. Sedangkan ketuhanan adalah pengejawantahan dari perikemanusiaan dalam relasinya dengan Yang Maha Kuasa.

Dalam kaitannya dengan agama, Ir. Soekarno mengatakan bahwa bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Agama harus dijalankan secara berkeadaban, yaitu saling hormat-menghormati satu sama lain. Soekarno menyatakan bahwa di dalam Indonesia merdeka kita harus menjalankan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang saling hormatmenghormati, yaitu ketuhanan yang maha esa.

Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2020.

Dr. Harris Turino