Memahami “New Normal”: Pertolongan Pertama Pada Karakter
Pemerintah abaikan masalah kesehatan?
Beberapa hari terakhir jagad sosial media di Indonesia diributkan dengan adanya rencana pemerintah yang akan memberlakukan protokol “New Normal” setelah beberapa waktu diberlakukan PSBB. Rencana ini sontak mengagetkan khalayak ramai karena berdasarkan data statistik yang ada penularan COVID 19 di Indonesia belum menunjukkan grafik membaik.
Hal ini menyebabkan publik bertanya tanya apakah gerangan motif dan tujuan pemerintah memberlakukan protokol baru ini? Sebagian masyarakat bahkan berani mengambil kesimpulan awal bahwa pemerintah hanya mementingkan persoalan ekonomi dengan mengabaikan masalah kesehatan.
Sebagai sebuah dugaan, opini diatas adalah hal yang wajar. Namun demikian dugaan ini tidak begitu saja bisa diterima jika kita mereview kembali langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi corona ini.
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir banyak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah disektor kesehatan terkait penyebaran COVID 19 ini. Penyiapan prasarana kesehatan dengan menyulap Wisma Atlet dalam waktu singkat menjadi Rumah Sakit khusus corona, pembangunan Rumah Sakit di Pulau Galang dan penunjukan Rumah Sakit Rujukan diseluruh propinsi di Indonesia membuat semua kasus positif COVID 19 sampai sekarang dapat tertangani.
Hal ini patut diapresiasi sebab beberapa negara sampai ada pasien yang harus dirawat di tenda darurat, di lorong Rumah Sakit bahkan ada yang dibawah pohon. Jumlah kasus positif di Indonesia yang sudah diatas 20 ribu kasus plus ribuan PDP sampai saat ini masih tercover perawatannya.
Pun demikian dengan alat kesehatan terkait virus corona, Alat Pelindung Diri (APD) yang awalnya sempat menjadi persoalan sekarang tidak lagi jadi masalah. Masker yang sempat langka sekarang stoknya berlimpah.
Harga masker yang dulu meroket tinggi dan barangnya sulit dicari kini berbalik menjadi barang yang gampang ditemui di pinggir-pinggir jalan. Harga maskerpun cukup murah, dengan uang 5 ribu perak atau bahkan kurang kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Alat test baik rapid test maupun swab PCR semakin banyak bahkan beberapa daerah menggelarnya gratis. Kapasitas laboratorium juga terus meningkat.
Dari sisi pembiayaan pemerintah Indonesia menanggung seluruh biaya pengobatan pasien COVID 19. Sampai sekarang belum terdengar pasien corona di Indonesia kesulitan biaya pengobatan. Jadi kalau dikatakan pemerintah mengabaikan masalah kesehatan, fakta-fakta tersebut bisa menjadi pertimbangan. Terlambat sih mungkin, tapi kalau dikatakan tidak serius rasanya terlalu berlebihan.
Problematika penanganan Corona di Indonesia
Kendatipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah serius namun langkah-langkah diatas tidak lantas membuat persoalan selesai. Sebab harus disadari bahwa berbicara tentang COVID 19 ini ternyata yang tersulit bukan perawatan pasiennya tetapi pencegahan penularannya. Karakteristik virus ini yang mudah menular melalui hubungan antar manusia adalah tantangan yang cukup rumit bagi semua negara di dunia sebab sangat terkait dengan aktifitas keseharian masyarakat.
Pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah mencegah penularan ini. Presiden Joko Widodo sering menyampaikan tentang Belajar di rumah, Bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Tapi prakteknya ternyata sulit minta ampun.
Sebagai contoh disaat Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan ancaman sanksi tegas bagi perusahaan yang masih beroperasi saat pelaksanaan PSBB ternyata puluhan perusahaan yang tertangkap saat diadakan inspeksi. Anak sekolah diliburkan supaya belajar di rumah ternyata saat razia banyak yang tertangkap ikut balapan liar. Apalagi masalah ibadah sampe dituduh pemerintah PKI gara-gara meniadakan Sholat Taraweh di Masjid.
Belum lagi kasus-kasus unik yang jarang ditemui diluar negeri. Ada pasien positif yang mengajak duel saat dijemput oleh tenaga medis, pembatas jalan dirobohkan secara demonstratif dengan alasan Idul Fitri adalah hari kebebasan, pasien lari dari Rumah Sakit malah dijemput oleh keluarganya, orang mudik naik di bak truk tertutup bahkan di bagasi bus untuk mengelabui chekpoint dan banyak kasus neko-neko khas Indonesia lainnya. Disaat pemerintah menghimbau tetap di rumah, mereka menolak dengan alasan butuh makan, ketika pangan sudah dibantu lewat bantuan sosial ganti mengeluhkan cicilan leasing. Sampai-sampai ada pikiran apakah Cina bisa lockdown kemarin karena disana tidak ada “Bank Harian/Bank titil?”.
Memahami dimensi sosial masyarakat
Banyak dimensi sosial di masyarakat Indonesia yang membedakan dengan masyarakat di negara lain. Masyarakat kita yang sudah terlanjur terpola “mangan ora mangan asal kumpul” membuat langkah-langkah pembatasan sosial sulit untuk berjalan efektif. Kebiasaan beraktifitas kolektif mulai dari nongkrong, ngopi apalagi menyangkut kegiatan ritual seperti tahlilan, misa dan kefiatan ibadah lain sudah mendarahdaging di masyarakat. Sering kita jumpai pelanggaran sosial distancing yang berbahaya dari sudut pandang kesehatan terjadi karena masalah-masalah sepele. Sampai-sampai kejengkelan atas hal ini memunculkan ucapan “Indonesi Terserah”.
Perjalanan sosial distancing, phisical diatancing dan PSBB yang terseok-seok adalah cerminan bahwa masalah utama di Indonesia ini adalah masalah karakter masyarakat. Karakter yang sudah melekat ini bahkan sampai pada tingkat melawan aturan jika dirasa perlu. Berkaca dari hal-hal diatas pemerintah berupaya mengambil langkah dengan melakukan penertiban pada aktifitas masyarakat. Fakta bahwa dalam masa PSBB sekalipun masyarakat tetap beraktifitas normal mendapatkan respon dengan memberlakukan protokol atas aktifitas itu.
Pilihan ini layak diambil sebab jika pilihannya adalah menghukum tegas masyarakat yang tidak taat prosedur anda bisa bayangkan sebanyak apa kasus hukum yang akan diperkarakan. Pemberlakuan protokol ini diharapkan akan menjadikan aktifitas masyarakat yang ada tetap dilakukan dengan koridor pencegahan penularan penyakit. Pemerintahpun tidak gegabah melakukan ini terbukti dengan memulainya secara bertahap dan di daerah-daerah tertentu. Mungkin ini bukanlah pilihan ideal tetapi merupakan pilihan terbaik jika melihat konteks kekinian dan kedisinian.
Nanang Priyo Utomo
LPBI NU Kab. Madiun
Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.
“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.
Gorontalo – Presiden RI Jokowi belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato, panen jagung di Pohuwato, meninjau pembangunan Waduk Bulango Ulu, serta sejumlah agenda lainnya. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyampaikan apresiasi dan terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo.
“Alhamdulillah bisa menyambut kedatangan beliau (Jokowi) bersama rombongan yang akan melakukan kunjungan kerja serta beberapa agenda lainnya di Gorontalo. Semoga Gorontalo memberikan kesan yang indah bagi Pak Presiden,” ungkap Gobel dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, Selasa (23/4/2024) sebagaimana perbincangan santai keduanya saat Jokowi tiba di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Minggu (21/4/2024).
“Begitu banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo, diantaranya Proyek Strategis Nasional Waduk Bulango Ulu, Program Pertanian, Proyek Bandar Udara dan Pelabuhan Anggrek untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo,” sambung Politisi Fraksi Partai NasDem ini yang akan kembali menjadi wakil rakyat dari Dapil Gorontalo untuk periode 2024-2029.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi selepas dari Bandara Djalaludin menuju Kota Gorontalo dan bermalam di sana. Keesokan harinya, Presiden melanjutkan kegiatan meresmikan Bandara Panua Pohuwato di Kabupaten Pohuwato dan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Gorontalo.
Turut hadir menyambut kedatangan Presiden Jokowi diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Pj Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Candra Wijaya, Kapolda Gorontalo Irjen Pudji Prasetijanto Hadi, Danlantamal VIII Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, Danlanud Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga, dan Kajati Gorontalo Purwanto Joko Irianto.
Jakarta – Kepala Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Djaka Dwi Winarko menjelaskan mahasiswa yang tergabung dalam program Magang di Rumah Rakyat (MDRR) diharapkan dapat menjadi duta-duta DPR. Dimana para pemuda dan pemudi ini dapat menyampaikan informasi secara utuh tentang DPR kepada masyarakat luas.
“Mahasiswa MDRR ini merupakan orang-orang pilihan dari sekian ribu mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selain pengalaman untuk mahasiswa itu sendiri, sejatinya MDRR Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu DPR secara langsung. Karena dia melihat praktek-praktek kerja anggota DPR dan juga termasuk supporting system di Setjen DPR,” ujar Djaka usai Kuliah Umum MDRR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya berharap peserta MDRR ini yang notabene mempunyai pengalaman secara utuh mengenai DPR, cara kerja, prosedur kerjanya, dinamika yang ada di DPR ini dapat memberikan pengalamannya tersebut. Serta, informasi yang dilihatnya secara langsung tentang DPR secara utuh kepada teman, keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Dijelaskan Djaka, dalam Kuliah Umum kali ini, Pustekinfo diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan sharing, serta diskusi seputaran IT di DPR RI. Misalnya terkait peran dan fungsi Pustekinfo diantarahnya memastikan bahwa layanan-layanan, kerja, dan proses-proses di DPR itu bisa terfasilitasi dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan kata lain, tujuan dari kuliah umum hari ini menurut Djaka adalah memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana sebetulnya peran dari Pustekinfo dalam proses kerja di DPR RI.
Dalam kesempatan itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia Legislatif (Pusbangkom) ini juga memaparkan bahwa sejak tahun 2010 dimana layanan IT DPR berdiri itu memiliki ratusan aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja di DPR RI. Namun, lama kelamaan banyaknya aplikasi yang tersebar di berbagai unit kerja tersebut malah “merepotkan” DPR sendiri. Hingga kemudian pihaknya bersama Tim Pustekinfo bekerjasama dengan Universitas Indonesia di bawah pimpinan Profesor Yudo membuat strategi tersendiri yang disebut Rencana Induk Teknologi dan Informasi dan Komunikasi (RITIK).
“RITIK ini semacam cetak birunya, guidance bagaimana teknologi informasi itu dikembangkan ke depannya. Tadi kita sampaikan bahwa kita sudah ada RITIK mulai tahun 2020 sampai 2025 dan ini juga kita evaluasi setelah itu nanti akan kita rubah lagi atau kita kembangkan lagi menjadi RITIK 2024-2027. karena apa? karena teknologi informasi dan perkembangan sangat cepat, untuk kita bisa mengantisipasi perkembangan seperti apa, dari sisi teknologinya seperti apa, aplikasinya, infrastruktur, termasuk juga Sumber daya manusianya,” paparnya.
Djaka menambahkan, melalui RITIK, pihaknya akan terus mengintegrasikan ratusan aplikasi yang ada di DPR menjadi 15 klaster besar. “Sejauh ini dari 120 an aplikasi yang ad adi DPR telah diintegrasikan menjadi 50 an aplikasi. Ke depan aplikasi sejenis akan terus diintegrasikan lagi sehingga menjadi 15 aplikasi besar yang ada di DPR RI,” pungkasnya.
Komisi VI Dorong Bali Jadi Destinasi Wisata Premium
Gobel Sampaikan Apresiasi Masyarakat Gorontalo Terhadap Program Bantuan Presiden
Peserta Magang Di Rumah Rakyat Diharapkan Jadi “Duta” untuk DPR RI
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Indonesia Cari Solusi Solid Hadapi Pelemahan Rupiah
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
