Connect with us

Memahami “New Normal”: Pertolongan Pertama Pada Karakter

Penulis:
Nanang Priyo Utomo
LPBI NU Kab. Madiun

Pemerintah abaikan masalah kesehatan? 

Beberapa hari terakhir jagad sosial media di Indonesia diributkan dengan adanya rencana pemerintah yang akan memberlakukan protokol “New Normal” setelah beberapa waktu diberlakukan PSBB. Rencana ini sontak mengagetkan khalayak ramai karena berdasarkan data statistik yang ada penularan COVID 19 di Indonesia belum menunjukkan grafik membaik.

Hal ini menyebabkan publik bertanya tanya apakah gerangan motif dan tujuan pemerintah memberlakukan protokol baru ini? Sebagian masyarakat bahkan berani mengambil kesimpulan awal bahwa pemerintah hanya mementingkan persoalan ekonomi dengan mengabaikan masalah kesehatan.

Sebagai sebuah dugaan, opini diatas adalah hal yang wajar. Namun demikian dugaan ini tidak begitu saja bisa diterima jika kita mereview kembali langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi corona ini.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir banyak langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah disektor kesehatan terkait penyebaran COVID 19 ini. Penyiapan prasarana kesehatan dengan menyulap Wisma Atlet dalam waktu singkat menjadi Rumah Sakit khusus corona, pembangunan Rumah Sakit di Pulau Galang dan penunjukan Rumah Sakit Rujukan diseluruh propinsi di Indonesia membuat semua kasus positif COVID 19 sampai sekarang dapat tertangani.

Hal ini patut diapresiasi sebab beberapa negara sampai ada pasien yang harus dirawat di tenda darurat, di lorong Rumah Sakit bahkan ada yang dibawah pohon. Jumlah kasus positif di Indonesia yang sudah diatas 20 ribu kasus plus ribuan PDP sampai saat ini masih tercover perawatannya.

Pun demikian dengan alat kesehatan terkait virus corona, Alat Pelindung Diri (APD) yang awalnya sempat menjadi persoalan sekarang tidak lagi jadi masalah. Masker yang sempat langka sekarang stoknya berlimpah.

Harga masker yang dulu meroket tinggi dan barangnya sulit dicari kini berbalik menjadi barang yang gampang ditemui di pinggir-pinggir jalan. Harga maskerpun cukup murah, dengan uang 5 ribu perak atau bahkan kurang kita bisa dengan mudah mendapatkannya. Alat test baik rapid test maupun swab PCR semakin banyak bahkan beberapa daerah menggelarnya gratis. Kapasitas laboratorium juga terus meningkat.

Dari sisi pembiayaan pemerintah Indonesia menanggung seluruh biaya pengobatan pasien COVID 19. Sampai sekarang belum terdengar pasien corona di Indonesia kesulitan biaya pengobatan. Jadi kalau dikatakan pemerintah mengabaikan masalah kesehatan, fakta-fakta tersebut bisa menjadi pertimbangan. Terlambat sih mungkin, tapi kalau dikatakan tidak serius rasanya terlalu berlebihan.

Problematika penanganan Corona di Indonesia

Kendatipun pemerintah telah melakukan langkah-langkah serius namun langkah-langkah diatas tidak lantas membuat persoalan selesai. Sebab harus disadari bahwa berbicara tentang COVID 19 ini ternyata yang tersulit bukan perawatan pasiennya tetapi pencegahan penularannya. Karakteristik virus ini yang mudah menular melalui hubungan antar manusia adalah tantangan yang cukup rumit bagi semua negara di dunia sebab sangat terkait dengan aktifitas keseharian masyarakat.

Pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah mencegah penularan ini. Presiden Joko Widodo sering menyampaikan tentang Belajar di rumah, Bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Tapi prakteknya ternyata sulit minta ampun.

Sebagai contoh disaat Gubernur DKI Jakarta sudah menyampaikan ancaman sanksi tegas bagi perusahaan yang masih beroperasi saat pelaksanaan PSBB ternyata puluhan perusahaan yang tertangkap saat diadakan inspeksi. Anak sekolah diliburkan supaya belajar di rumah ternyata saat razia banyak yang tertangkap ikut balapan liar. Apalagi masalah ibadah sampe dituduh pemerintah PKI gara-gara meniadakan Sholat Taraweh di Masjid.

Belum lagi kasus-kasus unik yang jarang ditemui diluar negeri. Ada pasien positif yang mengajak duel saat dijemput oleh tenaga medis, pembatas jalan dirobohkan secara demonstratif dengan alasan Idul Fitri adalah hari kebebasan, pasien lari dari Rumah Sakit malah dijemput oleh keluarganya, orang mudik naik di bak truk tertutup bahkan di bagasi bus untuk mengelabui chekpoint dan banyak kasus neko-neko khas Indonesia lainnya. Disaat pemerintah menghimbau tetap di rumah, mereka menolak dengan alasan butuh makan, ketika pangan sudah dibantu lewat bantuan sosial ganti mengeluhkan cicilan leasing. Sampai-sampai ada pikiran apakah Cina bisa lockdown kemarin karena disana tidak ada “Bank Harian/Bank titil?”.

Memahami dimensi sosial masyarakat

Banyak dimensi sosial di masyarakat Indonesia yang membedakan dengan masyarakat di negara lain. Masyarakat kita yang sudah terlanjur terpola “mangan ora mangan asal kumpul” membuat langkah-langkah pembatasan sosial sulit untuk berjalan efektif. Kebiasaan beraktifitas kolektif mulai dari nongkrong, ngopi apalagi menyangkut kegiatan ritual seperti tahlilan, misa dan kefiatan ibadah lain sudah mendarahdaging di masyarakat. Sering kita jumpai pelanggaran sosial distancing yang berbahaya dari sudut pandang kesehatan terjadi karena masalah-masalah sepele. Sampai-sampai kejengkelan atas hal ini memunculkan ucapan “Indonesi Terserah”.

Perjalanan sosial distancing, phisical diatancing dan PSBB yang terseok-seok adalah cerminan bahwa masalah utama di Indonesia ini adalah masalah karakter masyarakat. Karakter yang sudah melekat ini bahkan sampai pada tingkat melawan aturan jika dirasa perlu. Berkaca dari hal-hal diatas pemerintah berupaya mengambil langkah dengan melakukan penertiban pada aktifitas masyarakat. Fakta bahwa dalam masa PSBB sekalipun masyarakat tetap beraktifitas normal mendapatkan respon dengan memberlakukan protokol atas aktifitas itu.

Pilihan ini layak diambil sebab jika pilihannya adalah menghukum tegas masyarakat yang tidak taat prosedur anda bisa bayangkan sebanyak apa kasus hukum yang akan diperkarakan. Pemberlakuan protokol ini diharapkan akan menjadikan aktifitas masyarakat yang ada tetap dilakukan dengan koridor pencegahan penularan penyakit. Pemerintahpun tidak gegabah melakukan ini terbukti dengan memulainya secara bertahap dan di daerah-daerah tertentu. Mungkin ini bukanlah pilihan ideal tetapi merupakan pilihan terbaik jika melihat konteks kekinian dan kedisinian.

 

Nanang Priyo Utomo
LPBI NU Kab. Madiun

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Siap Beroperasi, Tol Pekanbaru-Dumai Tingkatkan Konektivitas Kawasan Industri di Provinsi Riau

Oleh

Fakta News
Gerbang Tol Pekanbaru, Riau. (Foto: Kementerian PUPR)

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan persiapan untuk operasi Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,48 kilometer (km) dengan melakukan Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan pada seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utara-Dumai.

Saat ini progres fisik tol ini telah mencapai 99,07% dan ditargetkan dapat beroperasi penuh dalam waktu dekat. Kehadiran tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Ibu Kota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri perminyakan dan agribisnis yang maju.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga akan memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di Sumatra.

“Tol ini akan memperpendek jarak tempuh antara Pekanbaru-Dumai menjadi 131 kilometer di mana kalau melalui jalan nasional jaraknya 200 kilometer. Saya kira truk pengangkut bahan seperti sawit bisa pindah menggunakan jalan tol dengan pertimbangan hitungan waktu. Dengan tol ini, pengguna dapat menghitung waktu perjalanan bahan dari asal sampai ke pabrik,” ungkap Menteri Basuki.

Tol Pekanbaru-Dumai terdiri dari enam seksi yakni Seksi I Pekanbaru-Minas (9,5 km), Seksi II Minas-Petapahan (24,1 km), Seksi III Petapahan-Kandis Utara (16,9 km), Seksi IV Kandis Utara-Duri Selatan (26,25 km), Duri Selatan-Duri Utara (29,4 km), dan Seksi VI Duri Utara-Dumai (25,44 km). Tol ini dilengkapi dengan 10 Tempat Peristirahatan dan Pelayanan (TIP), yang terdiri dari 5 TIP arah Kota Pekanbaru dan 5 TIP lainnya arah Kota Dumai.

Di samping itu, ruas tol ini memiliki empat terowongan perlintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25-45 meter dan tinggi 5.1 meter serta tanaman hijau agar menyerupai habitat asli. Terowongan ini dibangun karena pada Seksi IV Kandis Utara-Duri ruas tol melintasi Kawasan Suaka Margasatwa Balai Raja dan Siak Kecil di mana keduanya merupakan koridor perlintasan Gajah Sumatra dengan jumlah populasi sekitar 50 ekor.

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.

Tol Pekanbaru-Dumai merupakan bagian dari Tol Trans Sumatra sepanjang 2.878 km terdiri dari koridor utama dan pendukung yang membentang dari Lampung hingga Aceh sebagai koridor utama beserta jalan pendukung (sirip).

Hingga kini jalan Tol Trans Sumatra sudah beroperasi sepanjang sepanjang 467,6 km. Ruas yang sudah operasional tersebut yakni Bakauheni-Terbanggi Besar 141 km, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km, Palembang-Indralaya 22 km, Medan-Binjai 10,46 km, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 62,2 km dan Belawan-Medan-Tanjung Morawa 43 km.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya