Kisah Shalawat Nariyah Menyelamatkan Mahasiswi dari Jeratan Salafi
Namanya Dian dan tentu saja bukan nama sebenarnya. Ia masih berusia 23 tahun dan saat ini mengajar di salah satu lembaga pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta. “Jangan khawatir Mas, darah saya tetap NU kok,” katanya dengan seulas senyum tersungging di bibirnya.
Memang, Dara yang berasal dari Tangerang ini lahir dan tumbuh dari keluarga Nahdlatul Ulama seperti mayoritas di Indonesia. Tak heran jika saat dia diterima di Jurusan Biologi UGM pada 2013, dia langsung tersambung dengan KMNU (Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama) UGM. Sekalipun demikian, sejak di SMA dia telah aktif di kegiatan Rohis (Kerohaniaan Islam) di bawah bimbingan seorang murabbi (mentor keagamaan) yang berideologi tarbiyah. Dia bahkan termasuk tokoh Rohis di SMA-nya. Ketika dia melanjutkan kuliah ke UGM, sang murabbi memberi surat pengantar kepada seorang murabbi di UGM sebagai pengalihan pengasuhan.
Sebagai mantan aktivis Rohis, Dian masuk ke dalam Jamaah Salahuddin (JS) UGM. Menurutnya, JS adalah Rohis-nya UGM. Salah satu alasan yang mendorongnya masuk JS adalah ingin aktif di organisasi. Pilihan jatuh ke JS karena JS menawarkan kesempatan untuk memiliki teman-teman lintas-fakultas. Di JS, Dian masuk Departemen Gajah Mada Menghafal al-Quran.
Di JS ini dia bertemu dengan mahasiswa dari berbagai fakultas. Sekalipun demikian, nyaris semuanya memiliki simbol-simbol fisik yang sama: jilbab besar, jenggotan, dan celana cingkarang. Tidak ada satu pun yang menampakkan identitas ke-NU-an dan ke-Muhammadiyah-an sebagaimana yang biasa ditemukan di masyarakat pada umumnya. Sejak aktif di JS, dia mulai mengganti jilbabnya dengan jilbab panjang.
Saat semester tiga, dia mulai berkenalan dengan gerakan salafi melalui temannya sesama aktivis JS. Akhirnya, Dian masuk ke ke asrama putri salafi yang beralamat di Pogung Dalangan, dekat dengan kampus UGM. Pogung bisa disebut sebagai wilayah “kekuasaan” kelompok salafi dan tarbiyah. Rata-rata penghuni asrama salafi adalah mahasiswi UGM. Ketika dia memutuskan masuk ke asrama salafi itu, orang tuanya sama sekali tidak tahu.
Asrama ini dikelola dengan peraturan yang sangat ketat. Di sini, Dian dituntut untuk mematuhi semua aturan: masuk asrama paling lambat pukul 18.00 WIB kecuali alasan akademik; tidak boleh pacaran; tidak boleh nonton film; tidak boleh mendengar musik; hanya boleh mendengar murottal al-Quran ulama salafi atau mengikuti program-program dakwah salafi. Kajian keislaman dilaksanakan setiap hari, dari pagi sampai sore.
Salah satu ciri pakaian penghuni pesantren salafi adalah jubah hitam atau biru dongker. Ketika awal masuk asrama, Dian masih memakai gaun motif bunga-bunga. Hal itu langsung ditegur oleh seniornya karena dianggap dapat menarik perhatian laki-laki.
Dari sini, tuntutan terus meningkat ke arah penggunaan cadar dengan alasan wajah perempuan adalah aurat sehingga tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki lain. Dian akhirnya memakai cadar.
Ada peristiwa kecil yang membuat Dian akhirnya memutuskan keluar dari kelompok salafi. Sambil menerawang dan menahan sisa-sisa kegeraman, dia mengisahkan:
“Ada satu titik yang saya nggak bisa toleransi lagi. It’s okay saya nggak dengerin musik, nonton film. November 2014, waktu itu saya lagi masak. Nah, saya biasa habis shalat maghrib jamaah, setoran [hafala] terus masak. [Saat] itu hujan deres, saya lagi goreng-goreng. Dari dulu itu saya nggak pernah berhenti shalawatan, nariyahan, sambil goreng-goreng gitu. Saya tahu memang nggak boleh shalawatan.
Amirah [senior pembimbing] saya yang kamarnya depan-depanan sama saya nyuci piring. Pas dia mau balik ke kamar, dia bilang ‘Dik Dian, jangan shalawatan di sini!”
Kata-kata itu membuat saya hancur…. Saat itu saya cuma bilang ‘Ya Mbak’ sambil nahan tangis. Saya masuk kamar, banting pintu, dan nangis. Malam itu juga saya packing. Saya minta tolong ke anak-anak KMNU untuk cariin kos….”
Keputusan Dian untuk keluar bukan perkara mudah. Ketika dia memutuskan keluar dari asrama salafi, dia tidak tahu harus melangkah ke mana. Bahkan dia sempat disidang oleh para seniornya dan dibujuk agar tidak keluar. Yang menguatkannya adalah dukungan dari teman-temannya di KMNU. Salah satu yang membuat dia terikat erat dalam persaudaraan KMNU UGM adalah saat dia jatuh sakit dan harus opname di rumah sakit, anak-anak KMNU datang ramai-ramai dan membaca surah Yasin di rumah sakit.
Saat dia menceritakan kisahnya, dia tidak menyesali liku-liku hidupnya. Semuanya patut disyukuri karena perjalanan hidup seseorang adalah proses pendewasaan. Jika ada yang terus dia genggam, itu adalah kecintaannya kepada Rasulullah yang terus diamalkannya melalui shalawat nariyah. Tak boleh ada orang yang menggugatnya, apalagi melarangnya.
Ust. Ahmad Z. El-Hamdi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
