Connect with us

Jokowi dan Papua Berkayuh Melawan Gelombang

Penulis:
Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi
Sesepuh Masyarakat Papua

Presiden Jokowi tahu persis tentang apa yang terjadi di Papua selama kurun waktu 57 tahun sejak 1 Mei 1969 hingga 1 Mei 2020, setelah Papua (koloni keresidenan Nieuw Guinea) kembali ke Indonesia.

Presiden Jokowi juga sangat paham bagaimana ingatan kolektif masa lalu yang melukai banyak rakyat Papua sebagai suatu memoria passionis (ingatan penderitaan), setelah Jokowi berkunjung lebih dari lima belas kali ke Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).

“Memang pemberontakan dapat ditumpas dan luka-luka akibat perang yang serba keliru itu dapat sembuh, namun bekas luka-luka tidak (akan) pernah hilang, diceritakan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, turun temurun.” (Daoed Joesoef, Studi Strategi-Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional, Penerbit Kompas, 2014: hal. 135)

Analog pernyataan Daoed Joesoef diatas menurut hemat penulis juga terjadi di Papua dan hal ini membuat resah masyarakat Papua disertai dengan hilangnya kepercayaan kepada pemerintah.

Barrack Obama dalam pidato kemenangannya di Iowa/Amerika Serikat, tanggal 3 Januari 2008 mengatakan:

“Melalui kata, kita memberikan suara kepada yang bisu. Melalui tindakan kita memberikan keberanian kepada yang lemah” (Zulfa Simatur, Kata-kata yang Mengubah Dunia, Trans Media Pustaka, 2013:hal. 83).

Pendekatan keamanan harus diubah menjadi pendekatan kesejahteraan dan mengedepankan POLRI sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sedangkan TNI dalam masa damai dewasa ini sebagai back up dan membantu POLRI sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

Hal ini tentunya sejalan dengan Paradigma Baru Presiden Jokowi (2020-2024) sesuai Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Disamping itu ada Keppres No. 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pendekatan yang dipilih Presiden Jokowi adalah:

(1) Pendekatan Antropologis;

(2) Pendekatan Kesejahteraan;

(3) Pendekatan Evaluatif (secara ketat mengawasi jalannya pembangunan di Papua).

Rakyat Indonesia, khususnya rakyat Papua sangat optimis dengan Paradigma Baru Presiden Jokowi tersebut. Pada periode sebelumnya (2014-2019) Presiden Jokowi telah membuktikan hasilnya di Tanah Papua sebagai suatu legacy yang akan diingat masyarakat Papua maupun Bangsa Indonesia bahwa telah banyak perubahan di Tanah Papua.

Dari aspek hukum Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa peristiwa Wamena berdarah (6 Oktober 2000) korban 47 orang, Wasior berdarah (13 Juni 2001) korban 117 orang dan Paniai berdarah (8 Desember 2014) korban 18 orang agar di proses lebih lanjut karena masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

Di sisi lain masalah dana Otonomi Khusus yang dikucurkan untuk Provinsi Papua sejak tahun 2006 dan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2009 cukup besar, namun belum dapat dinikmati oleh Orang Asli Papua (OAP) terutama masyarakat akar rumput. Tentunya timbul pertanyaan kemana dana Otsus yang besar itu?

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait realisasi penggunaan dana Otsus oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat (Kompas.com, 26/02/2020).

Dalam penjelasan lebih lanjut, Wamenkeu Suahasil Nazara di DPD RI, bahwa terdapat indikasi penyalahgunaan dana Otsus oleh Pemerintah Daerah, diantaranya adanya pengeluaran Rp 556 miliar yang tidak didukung data yang valid serta pengeluaran Rp 29 miliar untuk pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan. Selain itu ada juga dana Otsus yang didepositokan sebesar Rp 1,85 triliun. Akumulasi dana Otsus untuk Provinsi Papua sejak tahun 2006-2020 sebesar Rp 93,05 triliun dan Provinsi Papua Barat sejak tahun 2009-2020 sebesar Rp 33,94 triliun.

Bagi masyarakat awam pertanyaannya adalah mengapa hasil temuan BPK tersebut tidak ditindaklanjuti dan ada apa sebenarnya?

Jangan hanya pemberitaan melalui media saja dan terkesan hanya wacana, tetapi harapan masyarakat harus adanya tindakan tegas dan nyata oleh pemerintah. Apalagi BPK memiliki data-data tersebut. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak dengan tegas oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan tersebut.

Sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2015-2019, dimana butir ke-2 menyatakan bahwa:

“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah  yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.”

Presiden B.J. Habibie dalam bukunya The Power of IDEAS (Penerbit Republika, 2018: hal. 76) mengatakan:

“Dimanapun di dunia ini tidak selalu ide dan filosofi itu yang penting, tetapi orang yang ada dibelakang ide itu yang menentukan”.

 

Ambassador/Laksamana Madya TNI (purn) Freddy Numberi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Konsisten Tingkatkan Kualitas SDM, PGN Diganjar Anugerah BUMN 2021

Oleh

Fakta News
Konsisten Tingkatkan Kualitas SDM, PGN Diganjar Anugerah BUMN 2021

Jakarta – Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara dinobatkan sebagai perusahaan dengan Pengembangan Talenta Unggul pada ajang Anugerah BUMN 2021. Ajang ini diselenggarakan oleh BUMN Tack di Grand Ballroon Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, minggu lalu dan penghargaan diterima oleh Faris Aziz selaku Direktur Komersial PGN (8/4/2021). Potensi dan kualias pekerja sebagai sumber daya manusia (SDM) PGN berperan penting dalam menjaga kinerja positif di masa COVID-19.

Fariz mengungkapkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap perusahaan, sehingga SDM untuk beradaptasi. Perusahaan mendukung penuh seluruh pekerja atau bisa disebut juga dengan Perwira Subholding Gas untuk produktif, inovatif, dan kolaboratif dalam meningkatkan kapabilitas perusahaan.

“Dukungan seluruh Perwira PGN menjadi pondasi perusahaan dalam menjaga kinerja positif selama pandemi. Adanya kebiasaan baru, juga menuntut PGN menerapkan model bisnis baru dan digitalisasi secara massif. Meski ruang gerak terbatas, digitalisasi ini ternyata dapat membuat sebagian besar pekerjaan lebih efektif dan efisien,” kata Faris, 13/4/2021.

Di masa pandemi, PGN melaksanakan kegiatan knowledge management berbasis online untuk mengasah pengetahuan seluruh pekerja PGN. Program-program yang dilaksanakan antara lain Webminar Series, Gas Talk series, i-Know, KMOnline, Knowledge Credit Point dan e-Library.

Sistem operasi, layanan, dan infrastruktur juga sudah terintegrasi, sehingga bisa meningkatkan kehandalan Subholding Gas Group dalam menyalurkan gas bumi di berbagai sektor.

“Creative Idea, Business Idea, dan inovasi kreatif dari seluruh Perwira Subholding Gas sangat dibutuhkan perusahaan untuk terus maju ke depan. Apalagi menghadapi tantangan yang sangat dinamis, seperti halnya dengan pandemi COVID-19 ini. Dampaknya luar biasa bagi perusahaan, tetapi tidak menyurutkan semangat PGN dalam pengelolaan gas bumi nasional,” ujar Faris.

Faris berharap dengan didapatkannya apresiasi Anugerah BUMN ini, dapat memupuk semangat PGN agar selalu meningkatkan kinerja dan berinovasi untuk lebih baik lagi. PGN memiliki agen-agen perubahan dari generasi muda untuk dapat menciptakan etos kerja yang tangguh, gesit, dan adaptif.

“Transformasi, adaptasi, dan digitalisasi diterapkan dalam menjalankan operasional bisnis di seluruh lini. PGN termasuk badan usaha yang penuh risiko, sehingga aspek safety (HSSE) juga selalu diutamakan,” imbuh Faris.

Anugerah BUMN 2021 ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BUMN yang berhasil membangun strategi dan transformasi ditengah pandemi COVID-19. Didukung oleh PPM Manajemen, apresiasi ini diharapkan dapat mendorong BUMN untuk terus berinovasi dan bertransformasi sehingga dapat berkontribusi nyata membangun negeri.

Proses penilaian dan penjurian dipimpin langsung oleh Menteri BUMN pertama Indonesia, Tanri Abeng. Adapun penilaiannya, tidak hanya melihat dari sisi ketahanan khususnya di masa pandemi COVID-19. Tetapi juga mengamati corporate governance secara komprehensif untuk masing-masing kategori.

Dalam menjaring pemenang, peserta melalui tiga tahap proses seleksi. Diawali seleksi kuisioner, dilanjutkan dengan wawancara untuk pendalaman materi kuisiner di hadapan Dewan Juri secara virtual. Terakhir, proses wawancara dengan CEO secara virtual.

Kolaborasi antara kredibelitas para dewan juri dengan kualitas tim riset dan penilaian dari PPM Manajemen, menjadikan Anugerah BUMN memiliki integritas yang kredibel. Hasil Anugerah BUMN bisa menjadi salah satu pedoman BUMN ke depan agar lebih professional, transparan, dan berdaya saing.

“PGN sebagai pengelola infrastruktur dan layanan gas bumi nasional, kami berkomitmen meningkatkan kualitas SDM. Dengan begitu, dapat berkontribusi mendukung pencapaian target jangka panjang perusahaan sebagai Subholding Gas,” tutup Faris.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Cina yang Lakukan Vaksinasi Bagi WNA

Oleh

Fakta News
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Cina yang Lakukan Vaksinasi Bagi WNA
Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan ( KORPOLKAM ) Azis Syamsuddin. Foto: DPR RI

Jakarta – Kementerian Luar Negeri Cina (MFA), menginformasikan, telah melakukan suntikan vaksin COVID-19 tahap kedua di areal Museum Seni Chaoyang Park, Beijing, Senin lalu (12/4/2021). Wakil DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap Pemerintah Cina yang mengedepankan warga negara asing (WNA), khususnya warga beragama Islam untuk menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap kedua.

“Kami (DPR RI-red) mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Cina. Kami juga berharap, warga muslim khususnya dari Indonesia supaya mengikuti aturan yang diberikan berdasarkan edaran dari Kementerian Luar Negeri Cina,” ungkap Azis dalam siaran persnya kepada Parlementria, Selasa (13/4/2021).

Politisi Partai Golkar itu berharap agar Pemerintah Indonesia turut memberikan bantuan vaksinasi mandiri untuk WNI yang dikenakan biaya sebesar 180 yuan atau setara sekitar Rp 401.000. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat dua dosis vaksin buatan Sinopharm yang harus dibayar. Terlebih lagi, ini perlu dibuat atas pertimbangan datangnya bulan suci Ramadan.

“Jika dikalkulasi, nilainya cukup besar. Ini juga penting manjadi perhatian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI di Beijing). Perlu adanya campur tangan Pemerintah agar program vaksinasi di luar negeri juga dimanfaatkan WNI,” imbuh Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Lebih lanjut, khusus di dalam negeri, dirinya menginginkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mempercepat vaksinasi Covid-19  khususnya kategori prioritas lanjut usia (lansia). Tahap ini harus terealisasi dengan baik di Bulan April 2021. Tidak hanya itu, Kemenkes diharapkan membuka sentra vaksinasi di berbagai lokasi strategis di Indonesia.

Pasalnya, pada data yang dihimpun oleh Kemenkes hingga 11 April 2021, vaksinasi lansia baru mencapai kurang lebih sekitar dua juta jiwa. Angka ini lebih rendah ketimbang petugas publik yang sudah mencapai angka 6,5 juta. Ditambah lagi pada Bulan Ramadan, mengakibatkan mobilitas masyarakat meningkat. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya paparan virus Covid-19 pada lansia.

“Cara ini (sentra vaksinasi-red) bisa menjadi solusi untuk mengakselerasi vaksinasi lansia agar sesuai target. Maka jangan hanya terfokus pada satu titik. Sebar sentra-sentra vaksinasi di seluruh Indonesia untuk memudahkan lansia mendapatkan vaksinasi di tempat tinggal yang terdekat,” tegas Azis.

Melalui pernyataannya, DPR RI mendorong Kemenkes untuk meningkatkan partisipasi para lansia agar datang melakukan vaksinasi demi melindungi diri mereka dan orang-orang terdekat. Ia mengingatkan penyebaran sentra vaksinasi di titik strategis tidak boleh disepelekan untuk mencegah lonjakan kasus dan dampak ke depannya. Maka jemput bola lebih penting daripada sekadar menunggu.

Baca Selengkapnya

BERITA

PGN Terapkan Efisiensi Dan Efektifitas Demi Menjaga Kinerja Bisnis

Oleh

Fakta News
PGN Terapkan Efisiensi Dan Efektifitas Demi Menjaga Kinerja Bisnis

Jakarta – Ditengah upaya menjaga kondisi perekonomian yang baik di masa pandemi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam berbagai peran yang diemban di bidang energi khususnya penyaluran gas bumi nasional. Upaya ini dibuktikan PGN dengan penerapan efisiensi dan efektifitas dalam menjaga kinerja bisnis maupun operasional.

“PGN optimis kinerja bisnisnya di tahun 2021 akan terus membaik. Selain pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang diperkirakan berjalan lebih cepat, beroperasinya sejumlah infrastruktur pipa gas bumi akan menjadi penopang penguatan bisnis perseroan,” jelas Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.

Beberapa proyek infrastruktur yang bakal menjadi katalis pertumbuhan bisnis PGN diantaranya adalah pembangunan pipa minyak ke Blok Rokan di Riau. Dengan panjang kurang lebih 367 KM, pipa ini berpotensi mengangkut minyak kurang lebih 200.000 – 265.000 BOPD dan ditargetkan akan komersial pada akhir 2021.

Pipa minyak rokan merupakan salah satu proyek energi terbesar yang mencetak efisiensi anggaran sebesar Rp 2,1 Triliun. Hal ini selaras dengan kondisi pandemi yang menuntut tingkat efisiensi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan investasi dan operasi.

Kehadiran jaringan Pipa Minyak Rokan juga akan memperkuat portofolio dan meningkatkan pendapatan transportasi migas Perseroan, meningkatkan lifting dari Blok Rokan, serta mendorong tingkat efisiensi biaya pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Proyek infrastruktur transmisi lain yang berpotensi menjadi backbone baru bagi pemanfaatan gas bumi adalah selesainya pembangunan pipa gas transmisi Gresik -Semarang oleh PT Pertagas. Ruas ini ditargetkan dapat merealisasikan kepastian penyaluran pasokan gas bumi di Jawa Tengah. Jaringan pipa transmisi ini sepanjang 267 KM dengan kapasitas pengaliran gas maksimal sekitar 400 MMSCFD,” imbuh Rachmat.

Melalui Afiliasi Saka Energy Muriah Ltd. (SEML), PGN menyalurkan gas dari Lapangan Kepodang untuk Pembangkit Listrik Tambak Lorok Jawa Tengah dengan potensi pengaliran gas sebesar 10-15 BBTUD. Penyaluran gas dari Lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik Tambak Lorok menggunakan infrastruktur Pipa Tranmisi Kalija I yang dikelola oleh PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) dengan panjang ± 201 KM.

Baca Selengkapnya