Connect with us

Investasi “Do No Harm Policy” Mutlak di Papua

Penulis:
Ambasador Freddy Numberi
  Sesepuh Masyarakat Papua
Papua

SEMUA peristiwa dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia lebih khusus Papua, sesungguhnya berakar pada upaya rakyat Papua untuk menuntut keadilan sejak awal integrasi 1 Mei 1963.  Keadilan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menjadi hak dasar (human rights) secara universal termasuk orang asli Papua (OAP) sebagai warga negara Indonesia, tidak pernah dipenuhi oleh negara secara adil dan bermartabat serta diakui sebagai daulat rakyat Indonesia.

Kewajiban dasar dalam memenuhi setiap hak asasi warga negara adalah dalil kehadiran  sebuah negara.  Manakala negara tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam melindungi warganya, maka negara telah kehilangan makna eksistensinya dan jangan salahkan mereka karena kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan memprotes.

Respons pemerintah terhadap protes-protes damai yang ada melalui aparat keamanan dengan tindakan represif /kekerasan kadang-kadang keluar dari Aturan Pelibatan (Rule of Engagement/RoE) yang telah ditetapkan.  Dalam menghadapi masyarakat sipil pada masa damai bila tidak tepat,  menjadikan berbagai kasus pelanggaran HAM terus terjadi di Indonesia khususnya di Papua. Dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa seperti Semanggi Berdarah, Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Biak Berdarah, dan lain lain.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang melekat pada tiap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali warga Papua. UUD 1945, pasal 28 menjamin hak dasar (hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlindungan) tersebut yang dinyatakan secara tegas sebagai kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik.

Jaminan hak dasar ini, selanjutnya tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam pasal 1 (ayat 1), menyatakan: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Warganet Protes Komplek GBK Jadi Arena Balap Mobil

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) mendadak menjadi arena balap mobil. Warganet keberatan dan menyuarakannya melalui Instagram.

Protes itu diutarakan oleh pendiri komunitas lari IndoRunners, Reza Puspo, melalui akun Instagram miliknya pada Jumat (20/9/2019). Dia melengkapi dengan video dalam unggahan itu.

“Hari Kamis 19 Sep 2019 kemarin di Lingkar Stadion Utama GBK ada latihan balap mobil yang menurut saya tidak pada tempatnya. Selain Lingkar tersebut tidak di desain untuk kebutuhan balap mobil, juga tidak sesuai dengan VISI dan MISi (kawasan) Gelora Bung Karno, yaitu (saya kutip dari https://gbk.id/visi-misi/)

VISI : “Menjadi salah satu kawasan olahraga terintegrasi yang modern, *ramah lingkungan* dan unggul di dunia”. MISI: Melestarikan lingkungan Komplek Gelora Bung Karno *sebagai paru-paru kota, sebagai ruang terbuka hijau,* dan sebagai objek wisata dan prasarana komunikasi sosial.”

Let’s save GBK
support #GBKgreenSport
#TolakBalapMobilGBK 

Unggahan Reza direspons oleh 2.790-an pemilik akun Instagram lain. Sebagian besar keberatan dengan balapan itu.

@momorobo: Yaa ampooon di GBK kita main sepatu roda aja diusir sana sini!! Ini kenapa ada balapan.

@adindasim: Tolak!! Udah dikit banget space bawa anak-anak jalan kaki yang enak, masa disembur asap mobil balap.

Protes serupa diungkapkan oleh akun Instagram Parvita Siregar. juga menyertakan video kegiatan balap mobil itu.

Gelora Bung Karno tidak dirancang untuk tempat balap mobil. GBK adalah tempat orang jalan kaki, lari, naik sepeda. Semestinya kegiatan di GBK disesuaikan dengan misi dan visi kenapa GBK dibangun. Kalau mau ngebut2 race mobil kan ada Sentul?

Say no to this activity!
#GBK #pelariJakarta #NoCarRaceinGBK #TolakBalapMobilDiGBK 

Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno ( PPKGBK), Winarto, belum dapat merespons terkait permasalahan ini.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Pertamina Optimalkan Penanganan Sumur YYA-1

Oleh

Fakta News

Jakarta – Setelah 6 pekan Pertamina telah melakukan pengeboran relief well (sumur baru) di pantai utara Karawang, kini telah memasuki tahap akhir dan memasuki fase penting, yakni penutupan sumur YYA-1 yang merupakan sumber tumpahan.

Pertamina optimis kebocoran minyak pada sumur YYA-1 yang dikelola Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), bisa segera ditutup permanen sesuai target pada akhir September 2019.

Vice President Relations Pertamina Hulu Energi, Ifki Sukarya mengatakan, pengeboran sumur YYA-1 RW (sumur baru) telah mencapai pada safe point terakhir yakni pemasangan casing 8 1/2″ di kedalaman 8957 feet atau 2.730 meter. Safe point ini tinggal menyisakan interval sepanjang 20 feet (6 meter) dari target mulai intercept di 8977 feet atau 2.736 meter.

“Saat ini tahapannya sudah pada fase menemukan dan meng-intercept lubang sumur YYA-1. Ini merupakan salah satu proses yang penting, sehingga harus dilakukan sangat hati-hati. Harapannya akhir September atau paling lambat awal Oktober, sumur sudah bisa ditutup permanen,” ujar Ifki.

Setelah melokalisir dan intercept dengan tepat, lanjut Ifki, tahap berikutnya adalah memompakan lumpur berat ke dalam sumur baru dengan tujuan mematikan sumur YYA-1. Setelah sumur YYA-1 dinyatakan mati akan dilakukan monitoring selama 24 jam penuh sebelum dilanjutkan ke proses plug and abandon atau penutupan sumur secara permanen.

Upaya maksimum penanganan oil spill di laut, proteksi berlapis dengan lebih dari 9.000 meter oil boom konsisten terus dipertahankan dengan baik. Sedangkan untuk perlindungan di pesisir pantai, PHE telah melakukan pemasangan lebih dari 10.000 meter oil boom dan 2.000 meter waring khususnya untuk memastikan proteksi area sensitive mangrove. PHE juga secara pararel telah memulai program penanaman 10.000 mangrove di SegarJaya Kerawang bekerja sama dengan UNISMA dan Pemda Karawang. Ke depan akan terus dilanjutkan di pesisir pantai desa terdampak lainnya.

“Mohon doa dan dukungannya, agar segala yang tengah diupayakan oleh tim terbaik yang dimiliki PHE ONWJ dan dukungan berbagai ahli dari dalam dan luar negeri, bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan,” imbuh Ifki.

Baca Selengkapnya

BERITA

Banyak Tersebar di Puncak, Pemkab Bogor Minta Imigran Timur Tengah Direlokasi

Oleh

Fakta News

Bogor – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mencatat lebih dari 1.000 orang imigran Timur Tengah berada di kawasan Puncak, Bogor. Pemkab Bogor pun mengusulkan agar pemerintah pusat merelokasi para imigran itu.

“Imigran kan kewenangannya bukan kami (pemerintah daerah), tapi pusat. Dalam hal ini mungkin Dirjen Keimigrasian dan seterusnya. Kami sudah menawarkan diri kepada pemerintah pusat, sebaiknya imigran itu tidak di Puncak. Tempatnya direlokasi. Bahkan ibu Bupati dan pak Wakil Bupati, sudah menawarkan agar mereka dipindahkan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (21/9/2019).

Burhanudin mengatakan kawasan Puncak merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) Nasional. Karena itu, kewenangan terkait kawasan itu berada di pemerintah pusat.

“Bukan tidak ada langkah dari pemerintah daerah itu. Yang pertama Puncak itu sebagai DTW, Daerah Tujuan Wisata Nasional. Yang tentunya bukan hanya Pemkab Bogor saja yang harus peduli puncak, tapi provinsi dan pusat juga harus bersama-sama untuk membantu DTW nasional ini bisa menjadi unggulan, baik kompetitif maupun korporatif,” ujar dia.

Ia menambahkan, Pemkab Bogor siap membuat tempat penampungan agar para imigran Timur Tengah bisa pindah dari Puncak.

“Kalau mau bikin lahan penampungan untuk imigran, di lahan Pemda, misalkan, di Rumpin, Parungpanjang, Gunung Sindur, maksudnya jangan campur-campur dengan wisatawan,” jelasnya.

Burhanudin mengungkapkan, orang Timur Tengah di kawasan Puncak, bukan hanya imigran. Sebagian dari mereka adalah wisatawan.

Namun ia mengaku belum mengetahui, apakah seluruh imigran Timur Tengah di kawasan Puncak itu, berada di naungan UNHCR atau tidak.

Burhanudin menjelaskan, sebagian dari imigran Timur Tengah telah bekerja. Menurut dia, itu tidak diperbolehkan. Namun, karena Pemkab Bogor tidak memiliki wewenang, hal itu belum ditindaklanjuti.

“Kewenangannya. Bukan kewenangan kita. Tapi saya dengar ada yang ikut kerja. Saya belum punya punya laporan detail, tapi saya dapat laporan kalau ada (imigran) yang kerja. Enggak boleh kerja imigran ini,” pungkasnya.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya