Investasi “Do No Harm Policy” Mutlak di Papua

Ambasador Freddy Numberi
  Sesepuh Masyarakat Papua
  • Fakta.News - 13 Des 2018 | 09:43 WIB
Investasi “Do No Harm Policy” Mutlak di Papua

SEMUA peristiwa dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia lebih khusus Papua, sesungguhnya berakar pada upaya rakyat Papua untuk menuntut keadilan sejak awal integrasi 1 Mei 1963.  Keadilan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang menjadi hak dasar (human rights) secara universal termasuk orang asli Papua (OAP) sebagai warga negara Indonesia, tidak pernah dipenuhi oleh negara secara adil dan bermartabat serta diakui sebagai daulat rakyat Indonesia.

Kewajiban dasar dalam memenuhi setiap hak asasi warga negara adalah dalil kehadiran  sebuah negara.  Manakala negara tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam melindungi warganya, maka negara telah kehilangan makna eksistensinya dan jangan salahkan mereka karena kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan memprotes.

Respons pemerintah terhadap protes-protes damai yang ada melalui aparat keamanan dengan tindakan represif /kekerasan kadang-kadang keluar dari Aturan Pelibatan (Rule of Engagement/RoE) yang telah ditetapkan.  Dalam menghadapi masyarakat sipil pada masa damai bila tidak tepat,  menjadikan berbagai kasus pelanggaran HAM terus terjadi di Indonesia khususnya di Papua. Dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa seperti Semanggi Berdarah, Wamena Berdarah, Wasior Berdarah, Biak Berdarah, dan lain lain.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang melekat pada tiap Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terkecuali warga Papua. UUD 1945, pasal 28 menjamin hak dasar (hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlindungan) tersebut yang dinyatakan secara tegas sebagai kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik.

Jaminan hak dasar ini, selanjutnya tertuang dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dalam pasal 1 (ayat 1), menyatakan: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

BACA JUGA:

Tulis Komentar