Connect with us

ELIT LAMA VS ELIT BARU DALAM ISU TIGA PERIODE

Analisis ini berdasar pemberitaan di media terkait tiga isu Amandamen UUD 1945 yakni agenda menghidupkan GBHN, kemudian memperpanjang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tiga periode serta penundaan pemilu 2024. Isu ini sejatinya merupakan rentetan isu yang bergulir di tahun 2018 dan meningkat di dua tahun berakhirnya rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), tahun 2022.

Periode Maret 2018, bergulir isu  mewacanakan kembali GBHN yang sedikit banyak akan memberikan dampak bagi kelembagaan dan kewenangan MPR. Kemudian, berubah dengan bergulirnya isu Tiga Periode dan penundaan pemilu 2024.

Kami merekam terdapat dua figur elit politik yang mewacanakan amandemen terbatas GBHN pada Maret 2018. Pertama, Ketua MPR RI 2014-2019, Zulkifli Hasan, menyetujui adanya amandemen terbatas UUD 1945 soal haluan negara. Kedua, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-Perjuangan, yang mewacanakan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan sebagai landasan rencana pembangunan nasional. Terakhir, di tahun yang sama, telah terjadi konsolidasi dan konsensus antara aktor politik seperti pimpinan MPR, Fraksi Parpol, Kelompok DPD, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Berdasarkan media monitoring, maka isu amandemen terbatas muncul kembali ke ruang publik setelah tahun politik berakhir 2019. Terdapat dua peristiwa penting yang perlu dicatat. Pertama, Kongres PDI-Perjuangan di Bali tanggal 8-11 Agustus 2019, di mana salah satu rekomendasi kongres ialah amandemen terbatas konstitusi. Kedua, pasca pelantikan Ketua MPR 2019-2024 Bambang Soesatyo yang telah mengatakan akan mengkaji wacana amandemen terbatas tersebut terkait rekomendasi MPR 2014-2019.

Selain itu, amandemen terbatas mengenai periode masa jabatan Presiden muncul pertama kali pada bulan November 2019, beriringan dengan wacana amandemen terbatas terkait GBHN pada bulan Agustus 2019. Wacana tiga periode ini muncul kembali ke ruang publik pada Maret 2021 dalam Harian Kompas oleh Rini Kustiasih,  seiring dengan mengemuka kembali isu amandemen terbatas UUD 1945 terkait isu GBHN dan penguatan MPR.

Setidaknya terdapat Empat pernyataan Presiden Jokowi yang merespons secara langsung isu ini. Pertama, pada bulan Desember 2019 hingga yang terakhir 5 April 2022 dalam rapat Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi menolak amandemen terbatas tersebut. Ada tiga keywords penting dalam pernyataannya, yaitu (1) Ingin menampar muka saya, (2) Ingin cari muka, dan yang (3) Menjerumuskan.  Kedua, pernyataan pers Presiden Jokowi tanggal 15 Maret 2021 yang konsisten menolak amandemen terbatas masa jabatan Presiden tiga periode. Ketiga, tanggal 5 April 2022. Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak. Keempat, dalam Ratas di Istana Bogor, 10 April 2022. Menyampaikan tiga poin penting salah satunya konsisten melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dan memerintahkan kabinet dan jajaran di bawahnya untuk tidak mengeluarkan statement politik yang membuat gaduh di masyarakat.

Pro dan Kontra Partai Politik Isu Amandemen GBHN, Tiga Periode dan Menunda Pemilu 2024

Skenario apa pun yang dipilih partai politik untuk mencapai tujuan politiknya, tetap melalui satu pintu yakni amandemen UUD 1945. Untuk mencapai hal tersebut mengacu Pasal 37 UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal yang sama mengatur, untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Apabila meminjam istilah politik Andrew Heywood, politik sebagai kompromi dan konsensus. Maka, dalam politik, tidak ada pihak yang kepentingannya terselenggarakan 100%. Masing-masing memoderasi tuntutan agar tercapai persetujuan satu pihak dengan pihak lain. Sangat penting kita memperhatikan komposisi kursi partai politik dan DPD  yang terdapat di MPR.

Jika memmperhatikan komposisi kekuasaan di MPR, kompromi politik Partai Politik pengusung pemerintahan Jokowidodo memiliki 471 kursi, sementara oposisi (Demokrat dan PKS) sebesar 104 kursi. Oleh karena itu, parpol koalisi pemerintah sudah cukup untuk memenuhi persyaratan pengusulan dan persetujuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 37 UUD 1945. Terkait konstelasi kekuatan tersebut, dinamika DPD yang berjumlah 136 anggota dapat menentukan kuorum atau tidaknya pada tahap pembahasan usulan. Dari 575 anggota DPR saat ini, lebih dari 400 orang di antaranya berasal dari koalisi pemerintah. Angka ini sudah jauh melebihi dari 50 persen plus satu.

Dalam matrix peta kekuatan isu amandemen UUD 1945, sumbu x-positif adalah menyetujui penundaan pemilu 2024 atau menambah masa jabatan presiden tiga periode. Sedangkan sumbu x-negatif sebaliknya. Sedangkan sumbu y-positif adalah menyetujui kembalinya GBHN. Sedangkan sumbu y-negatif adalah sebaliknya, menolak.

Terlihat skenario kompromi yang mungkin saja terjadi dan berhasil untuk mencapai tujuan politiknya berada di isu menghidupkan kembali GBHN. Mayoritas partai koalisi seperti; PDIP, Gerindra, Nasdem, PPP, PAN, PKB menerima usulan ini terkecuali dengan Golkar, Demokrat, dan PKS yang menolak meski dengan catatan. Jika wacana ini terus digularkan hingga Amandemen UUD 1945 sudah dapat dipastikan terdapat potensi kemenangan yang besar.

Sedangkan di isu  Tiga Periode atau Menunda Pemilu 2024 terdapat perlawanan yang cukup kuat, hanya PAN dan PKB yang menyetujui. Sedangkan sebaliknya partai koalisi pendukung kabinet Jokowidodo, yakni; PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan PPP menolak. Sementara, Demokrat dan PKS berada di titik ekstrem menolak usulan keduanya.

Sudah dapat dipastikan apabila kepentingan politik Tiga Periode dan Menunda Pemilu 2024 terus digulirkan maka layu sebelum berkembang. Terkecuali bandul kepentingan politik bergerak ke arah lain, mengingat budaya politik Indonesia pasca reformasi cenderung belum berubah, orientasi pengejaran kekuasaan yang sangat kuat dalam partai politik telah membuat partai-partai politik era reformasi lebih bersifat pragmatis.

Pragmatisme ini dapat dilihat misalnya saja, perebutan posisi-posisi ketua/wakil ketua DPR/dan alat-alat kelengkapannya. Dalam hal ini, ideologi yang dikembangkan oleh partai politik adalah cara memperebutkan kekuasaan dan posisi politik yang menguntungkan dirinya.

Pertarungan di Balik Amandemen GBHN dan Tiga Periode dan Penundaan Pemilu 2024

Paska tidak berlakunya GBHN, sebenarnya dalam perencanaan pembangunan di Indonesia telah mendapatkan jalan keluarnya dengan mendasari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan yang saat ini berlaku adalah RPJPN 2005-2025 berdasarkan kepada UU No. 17 Tahun 2007. RPJPN kemudian didukung oleh serangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini sedang dalam proses pembentukan RPJMN fase kelima.

Apabila para elite politik memang serius untuk memperbaiki arah pembangunan nasional, maka tidak perlu menempuh jalur amandemen konstitusi dengan melahirkan kembali GBHN. Cukup dengan serius mengikuti proses penyusunan RPJMN 2020-2025. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan tenaga dan waktu yang ada adalah dengan melakukan evaluasi terhadap RPJPN 2005-2025, dan menjadikan hasil evaluasi itu untuk menyusun RPJPN tahap berikutnya, yaitu RPJPN 2025-2050.

Atas pemikiran tersebut, pakar hukum, Bivitri Susanti justru melihat adanya upaya elit partai politik menggulirkan menghidupkan GBHN terkait dengan Pilpres 2024. Jangan lupa ada kader-kader partai politik yang merupakan anak-anak ketua partai politik ingin bertarung tapi mungkin dia tidak populer, dan diduga dia akan kalah. Karena sistemnya sekarang popular vote maka yang terbanyak lah yang akan menang. Orang-orang yang tidak populer itu bertanding saya kira akan kalah. Satu-satunya cara untuk memajukan mereka adalah mengambil lagi wewenang yang tadi dikasih ke rakyat jadi ke MPR lagi.

Meski memiliki potensi keberhasilan yang besar untuk menggolkan wacana GBHN. Pandemi Covid-19 mengerem sementara kepentingan tersebut. Pasalnya, bangasa ini sedang berkosentrasi penuh mengatasi pandemi yang berlangsung. Namun, dua tahun berselang di Tahun 2021-2022, ketika Covid-19 melandai. Justru para menteri di jajaran kabinet Joko Widodo (Jokowi); Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menkoperekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Marves Luhut B Panjaitan. Turut serta elit partai politik; Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zulkifli Hasan (PAN)  intens menggulirkan wacana menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

Munculnya isu ini menjadi penting mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung melakukan pembiaran (tidak langsung menghentikan tensi isu yang berkembang). Maka, persepsi publik menilai ini adalah keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingat di awal periode ke dua Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan jajaran kabinet, mengatakan tidak ada visi menteri yang ada visi presiden.

Alasan tujuan politik tersebut serupa dengan wacana menghidupkan GBHN, atas nama perekonomian. Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19. Pemilu kerap menyebabkan stagnasi ekonomi karena para pengusaha akan memilih menunggu atau wait and see.

Pertarungan Elit Lama Vs Baru (Populis)

Dalam memahami isu yang sedang berkembang, kami menganalisa berdasar hasil riset Power Welfare and Democracy (PWD) UGM tentang „Demokrasi di Indonesia : Antara Patronase dan Populisme‟.

Riset PWD yang dilakukan di 30 Kabupaten Kota dan tersebar di 24 Provinsi di Indonesia ditemukan, bahwa ada kerumitan dalam proses demokrasi prosedural yang saat ini diterapkan, dan kerumitan tersebut memiliki peluang untuk mengembalikan Indonesia ke dalam jurang otoritarianisme.

Terdapat lima temuan besar dalam riset tersebut, yakni: Pertama, demokrasi Indonesia telah stabil khususnya dalam kelompok insitusi demokrasi menyangkut masyarakat sipil. Kedua, ada kecenderungan penguatan politik berbasis ketokohan (figure-based politics). Ketiga, kecenderungan bahwa aktor utama menyeleksi aturan main demokrasi yang akan mendukung karir politiknya. Keempat, munculnya kecenderungan pada gagasan negara kesejahteraan, yakni negara yang fungsi utamanya adalah memenuhi pelayanan dasar warga negara; dan Kelima, kcenderungan munculnya populisme yang sekaligus menantang gagasan model politik Indonesia klasik yang berbasis patronase dengan model klasik “bureuacratic polity”. Populisme yang ditemukan tidak bersifat ideologis.

Selain hal tersebut, PWD mengidentifikasi pemilihan umum melalui kontestasi partai politik sebagai salah satu demokrasi prosedural menjadi satu-satunya pintu aktor populer untuk masuk dalam pusaran budaya politik yang tidak berubah paska reformasi. Justru kini elit politik sudah beradaptasi menemukan dan menentukan aturan main.

Situasi hari ini kehidupan perpolitikan di Indonesia cenderung oligarki, Dengan kata lain, periode transisi menuju situasi yang lebih demokratis tidak tercapai yang terjadi adalah konsolidasi berbasis pada pencapaian—normalisasi. Aktor-aktor berpengaruh (elit politik) di Indonesia telah ikut mengimplementasikan beberapa aturan main demokrasi seperti supremasi hukum, kebebasan sipil, sistem multipartai, pemilu yang jujur dan adil secara prosedural, desentralisasi, berkurangnya dominasi militer di legislatif, dan sebagainya.

Sayangnya praktik implementasi ”institusi demokrasi” tersebut tidak berkorelasi mendorong Indonesia yang lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena elit telah mampu beradaptasi mengikuti aturan main demokrasi yang ada untuk memuluskan kepentingan mereka. Dengan demikian yang terjadi adalah stagnasi demokrasi di tengah situasi negara yang relatif stabil.

Lahirnya Joko Widodo (Jokowi), sang Petugas Partai (PDIP) menjadi Presiden Republik Indonesia dalam satu dekade dan tampaknya dengan memperhatikan berbagai survei pasangan Capres-Cawapres, elit politik partai yang memimpin adalah Prabowo Subianto, sedangkan elit lain berasal dari tokoh populis  di luar darah biru pemimpin partai politik, seperti; Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, Erick Tohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil.

Ibarat kelahiran anak, Jokowidodo merupakan role model populis. Semua tokoh populis yang ada cenderung memiliki kesamaan dalam tindakan politiknya dengan mempertebal citra tampilan politik populis. Di sisi lain mau tidak mau Joko Widodo (Jokowi) bukanlah anak yang diharapkan, dari sirkulasi pergantian elit di Indonesia yang memberikan stampel bagi darah biru pemimpin politik. Anak ini dalam perkembangannya memiliki kharisma yang lebih besar dibandingkan partai yang melahirkan dan memiliki kemungkinan merubah garis kemapanan sirkulasi elit yang sudah tertata dengan nyaman.

Meminjam istilah Laclau, yang menyimpulkan populisme sebagai sebuah political logic yakni, sebuah konsekuensi dari kondisi politik yang terjadi pada masyarakat dalam kondisi tatanan sosial yang sudah rusak, dimana publik kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik, karena kegagalan partai politik menjadi saluran representasi yang efektif sehingga memunculkan apatisme politik masyarakat.

Situasi ini dapat terlihat dalam perjalanan era reformasi rakyat merekam bagaimana ketegangan di dalam partai politik, perpecahan membentuk partai baru, kegagalan representasi dan hilangnya kepercayaan publik akibat satu persatu pemimpin partai politik dan elitnya baik di pusat maupun daerah cenderung korup, dan mementingkan agenda partainya dibandingkan kepentingan rakyat.

Pergantian pimpinan pusat dan daerah sebagai hasil dari kontestasi dianggap sebagai hasil sirkulasi elit. Temuan Mustofa, bahkan menyimpulkan adanya kesadaran pemimpin populis (baca: agensi) untuk berkompetisi melalui mekanisme pemilu diikuti dengan kesadaran membaca peta politik masyarakat yang jenuh dengan aktor-aktor utama dan elit-elit lama yang tidak membawa perubahan. Terutama dalam pemilihan pemimpin politik di tingkat eksekutif baik itu presiden, gubernur, bupati atau walikota, mudah untuk membedakan mana pemimpin populis yang merupakan aktor alternatif mana yang elit lama.

Wacana tiga periode dan menunda pemilu 2024 dalam kerangka tersebut dapat digambarkan merupakan antitesa kesadaran aktor populer mambaca kejenuhan, stagnasi demokrasi serta kondisi tatanan sosial yang sudah rusak dimana publik kehilangan kepercayaannya terhadap sistem politik.

Pada akhirnya keberadaan elit bukanlah sesuatu yang solid dan pasti akan bertahan selamany yang akan ada sepanjang masa adalah keberadaan entitas yang dinamakan elit yang merupakan minoritas yang unggul. Sementara aktor dari elit itu sendiri akan berubah sesuai dengan perubahan sosial atau disebut mengalami sirkulasi. Bisa saja elit lama digantikan non elit yang bertransformasi menjadi elit baru.

Jika kepentingan dilihat dari sudut pertarungan elit maka Joko Widodo (Jokowi) adalah elit baru yang sadar bahwa kendaraan partai politik adalah prasayarat utama aturan main dalam sistem politik Indonesia. Masuknya gerbong Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik di Medan dan Surakarta serta irisan elit baru lainnya akan layu sebelum berkembang.

Meski demikian perlu riset yang lebih mendalam untuk melihat lebih detil lagi apakah kepentingan politik yang terjadi hanya sebatas wacana perpanjangan masa jabatan 2024 dan tiga periode. Atau bisa saja ini adalah bagian dari budaya politik kita yang tidak cenderung nyaman, tidak beranjak dari kubangan pragmatisme semata. Misalnya saja pertarungan, mempertahankan legasi pencapaian kinerja pemerintahan atau justru bagian dari mengamankan sirkulasi elit yang baru.

Akhir kata menarik menunggu sirkulasi elit ini, apakah akan mengarah menuju pembaharuan. Atau sebenarnya tidak terjadi perubahan berarti dalam budaya politik kita. Ujungnya kita dihadapkan kondisi pragmatis saat ini yakni, bagaimana pemerintah mampu memberikan sesuatu yang lebih pasti atas keamanan konsumsi rumah tangga rakyat di bawah garis kemiskinan, dalam mengarungi bulan Ramadhan serta tiga bulan ke depan. Pasalnya, kondisi perekonomian Indonesia akan lebih pelik akibat naiknya kebutuhan barang pokok, serta keluh kesah kekhawatiran pemerintah yang tak lagi sanggup menahan kenaikan; BBM pertalite, listrik dan tabung gas 3 kg.

Wassalam.

 

Rahayu Setiawan

(Ketua Departemen Budidaya Pertanian dan Agrobisnis – KAPT)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mencermati Demonstrasi Anti Pemerintah di Iran

Oleh

Fakta News

Demonstrasi besar pecah di Iran setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdistan yang tewas mengenaskan dalam tahanan polisi moral. Demonstrasi itu terjadi bukan hanya di Ibukota Iran Teheran tetapi meluas ke kota-kota lain di negara mullah tersebut. Sejauh ini, media mengabarkan ada 36 orang meninggal akibat unjuk rasa menentang pemerintah. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda demonstrasi ini akan berakhir.

Presiden Iran Ebrahim Raisi telah memerintahkan penyelidikan atas kasus ini. Dan dalam pernyataannya kepada dunia internasional, Raisi menyampaikan tidak dapat menerima kekacauan yang terjadi di negaranya akibat demonstrasi di berbagai kota yang mengecam pemerintahan Republik Islam Iran. Nampaknya Pemerintah Iran akan menghadapi unjuk rasa tersebut dengan keras sebagaimana sebelumnya.

Semakin Otoriter

Kasus kematian Mahsa Amini sesungguhnya adalah momentum bagi masyarakat Iran yang sudah sangat jenuh menghadapi pemerintahan para mullah yang otoritarian. Semakin meningkatnya ketidakpuasan terhadap sistem politik Iran tercermin dari rendahnya partisipasi pemilu Iran tahun 2020. Jumlah pemilih yang mengikuti pemilu tidak sampai 50% dari wajib pilih terdaftar. Tingginya golput disebabkan semakin memburuknya kondisi ekonomi serta semakin otoriternya pemerintahan Islam Iran.

Di bawah sangsi ekonomi Amerika Serikat dan memburuknya perekonomian dunia, Iran menghadapi penurunan Gross National Income dari US$5.240 per kapita menjadi US$2.870 per kapita. Penurunan ini telah menghilangkan setengah pendapatan nasional per kapita. Sementara inflasi di dalam negeri Iran telah melonjak menjadi 52,5%. Hal inilah yang memicu ketidakpuasan yang luas di masyarakat.

Kasus kematian bunuh diri veteran perang Iran, Ruhollah Parazideh di tahun 2021 menjadi cerita pilu bagaimana seorang veteran perang memutuskan bunuh diri akibat tidak dapat memenuhi hajat hidup diri dan keluarganya. Kisah ini belum lama terjadi dan menyisakan luka yang menganga di hati rakyat Iran yang menderita karena ekonomi Iran yang tenggelam, pengangguran melonjak dan harga makanan meroket.

Berangkat dari kisah ini, dapat dipahami jika kematian Mahsa Amini di tangan polisi moral Iran telah menjadi momentum bagi rakyat Iran untuk menggugat sistem politik di negerinya sendiri yang tidak lagi memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Rakyat Iran selama 40 tahun di bawah pemerintahan kaum mullah yang otoriter, yang telah membunuh puluhan ribu pejuang hak azasi. Dengan rekor pembunuhan diluar peradilan yang kejam ini, tentu saja kematian 36 orang akibat demonstrasi bukan menjadi sesuatu yang cukup berharga bagi pemerintah Iran saat ini.

Merebaknya demonstrasi di 50 kota di Iran ini menjadi lampu kuning bagi sistem politik Iran yang selama ini dianggap aneh. Sistem politik satu-satunya di dunia yang berusaha menyatukan pemerintahan ulama yang konservatif dengan sistem pemerintahan demokratis. Meskipun di Iran ada Pemilu yang memilih anggota parlemen dan presiden, namun kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemimpin agung, Ayatullah Ali Khamenei, yang telah berkuasa selama 33 tahun.

Fenomena di Iran semakin menarik untuk dicermati, bagaimana sebuah bangsa yang besar menghadapi gejolak di dalam negeri yang demikian hebat. Tentu saja gejolak sosial seperti saat ini bukan kali pertama dihadapi oleh Iran. Di tahun 2019 juga terjadi gelombang protes besar yang menuntut Pemimpin Iran lengser.

Demonstrasi besar ini disebabkan kenaikan harga bahan bakar dan maraknya kasus-kasus korupsi di pemerintahan. Namun unjuk rasa tersebut dapat diakhiri setelah Pemerintah melakukan tindakan represif yang menewaskan 1.500 orang. Pemerintah kemudian menuding ada provokasi dari lawan-lawan Iran yang menghasut terjadinya kerusuhan.

Perubahan Sistem Politik

Akankah demonstrasi saat ini mampu mengganti Pemimpin Agung yang telah berkuasa lebih dari tiga dekade tersebut? Tentu saja hal ini akan berpulang pada seberapa kuat ketahanan para demonstran menghadapi represi yang dilakukan negara terhadap aksi-aksi mereka. Pemerintah menghadapi demonstran dengan peluru tajam, pellet gun, dan gas air mata.

Tidak seperti demontrasi sebelumnya, demonstrasi kali ini terbilang lebih beringas. Para pengunjuk rasa dengan berani merusak bahkan membakar potret Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Di Teheran, kerumunan massa meneriakkan “Mojtaba, semoga anda mati dan tidak akan menjadi pemimpin tertinggi”. Teriakan ini merujuk pada putra Khamenei yang dipercaya akan menggantikan ayahnya di puncak politik Iran. Sikap acuh para demonstran ini menunjukkan ketidakpuasan yang sangat tinggi di masyarakat terhadap Pemerintah Iran saat ini.

Pembatasan terhadap kebebasan pribadi yang semakin ketat yang dilakukan Pemerintah Iran menjadi salah satu pemicu demonstrasi yang telah membuat 50 kota di Iran membara. Pemerintah yang didominasi ulama-ulama garis keras telah bertekad untuk menegakkan aturan-aturan disiplin dalam berpakaian dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum agama.

Situasi di Iran tentu saja membawa keprihatinan yang mendalam. Setiap nyawa manusia adalah berharga. Jauh lebih berharga dari jilbab panjang yang tidak menutup dada.***

 

____

Ir. Bambang Sutrisno

*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Pengarah KAPT

Baca Selengkapnya

BERITA

RSTKA Bantu Persalinan Bayi ke-77 dalam Misi Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kepulauan di Pagerungan Kecil

Oleh

Fakta News

Jakarta – Tiga pekan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) menjalankan misi kemanusian memberikan pendampingan dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak di 20 pulau sekitar Madura. Kapal RSTKA meninggalkan Pulau Sadulang Besar dan selanjutnya berlabuh di Kepulauan Sapeken, Sumenep, tepatnya di Pulau Pagerungan Kecil.

Selain layanan Kesehatan, tim RSTKA juga melaksanakan edukasi serta layanan yang meliputi sosialisasi mengenali dan pencegahan kanker payudara, sosialisasi pencegahan penyakit stroke serta mengenal dan mencegah penyakit kanker rahim dan serviks. Peserta sosialisasi terdiri dari TP-PKK Desa Pagerungan Kecil, Kader Posyandu, Kader KB dan Kader Kesehatan HIV/AIDS.

Tim RSTKA sempat dijamu di Pesantren Al-Barkah Pagerungan Kecil, sebagai salah satu bentuk penghormatan dan keakraban yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar terhadap keberadaan dan misi kemanusiaan RSTKA. Masyarakat Pagerungan Kecil, terutama ibu-ibu dan anaknya sangat antusias dengan pelayanan RSTKA. Mereka berbondong-bondong ke kapal RSTKA guna mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari para relawan yang turut dalam misi kali ini.

Dalam pelayanan di Pagerungan Kecil ini, RSTKA jembali mengukir sejarah, dengan membantu persalinan warga setempat. Pada Jumat malam, 23 September 2022, melalui operasi sesar (sectio cesarea), telah lahir bayi laki-laki yang hadir ke dunia dengan selamat berkat kerja tim RSTKA dalam membantu proses kelahiran bayi ke-77 dari pasangan Bapak Roni dan Ibu Linda. Adapun tim relawan yang menangani diantaranya : dr. Riska Wahyuningtyas, Sp.OG. (Ketua), dr. Amilah Anis, dan dr. Ega (asisten), Marlyn dan Riesmawaty (instrumen), dr. Yoppie, Sp.An. (anestesi),dr. Mos dan dr. Berta (asisten), dr. Deon (pediatri) dr. Jeff dan dr. Litha (asisten).

Sebelumnya, pada misi yang diberi tajuk BHAKTI PENAKIB” ini telah mengunjungi beberapa pulau dan membantu persalinan para ibu hamil. Di Pulau Sapungkur, telah lahir “bayi RSTKA” ke-65 dan 66 (14 September). Di Kangean, lahir bayi ke-67 (15 September). Di Pajang Barat, Sepanjang lahir bayi ke 68, 69 dan 70 (16 September). Serta bayi ke-71, 72, 73, 74, 75, 76 (lahir antara 17-22 September 2022).

Direktur Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA), Dr. Agus Harianto, Sp.B. yang mendapatkan kabar mengenai persalinan tersebut, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Ia mengapresiasi dan terus memberikan semangat pada tim relawan yang berangkat.

Walaupun pada misi kali ini ia tidak sempat bergabung mendampingi para relawan di lapangan, namun ia tetap memantau dan mengikuti perkembangan melalui group whatsapp dan zoom meeting yang dilakukan hamper tiap pagi. Saat ditunjukkan foto keberhasilan penanganan persalinan “bayi ke-77 RSTKA” ia pun langsung tersenyum lebar.

“Wajah boleh tertutup masker…tapi maskerpun tidak mampu menyembunyikan kebahagiaan dan sukacita setiap orang yg terlibat dalam pelayanan ini. Hormat dan terimakasih atas pengabdian dan cinta kasihnya,” ungkap dr Agus bangga.

Dr Agus juga menekankan bahwa misi RSTKA kali ini akan berfokus pada pelayanan, dan pendampingan, kesehatan ibu dan anak di daerah kepulauan sangatlah tepat. Ini berangkat dari pengalaman pada misi MARCO RSTKA sebelumnya, yakni ketika berlayar di daerah kepulauan Sapeken dan sekitarnya, kita melakukan operasi kepada 15 ibu hamil.

Pengalaman dan kondisi itu membuat kami galau, dan akhirnya kami tergerak untuk kembali lagi ke daerah itu didukung oleh para donator dan relawan. Kesehatan ibu dan anak masih dan menjadi perhatian serius kita bersama.

Waisul Karni, Sekretaris Desa Pagerungan Kecil sangat antusian dan berterima kasih atas kunjungan RSTKA ke desanya. Atas nama seluruh warga desa, ia menyampaikan rasa terima kasihnya.

“Syukur kepada Tuhan, yang telah memberi kekuatan, kesehatan, kepada tim dokter sehingga dengan semua itu tim dokter RSTKA dapat memberi mamfaat yang cukup besar bagi warga desa Pagerungan Kecil, terimakasih yang tak terhingga,” ujar Karni.

Dengan semboyan “Mengarungi Samudera Menyelamatkan Anak Bangsa”, RSTKA yang merupakan Rumah Sakit yang beroperasi di atas kapal, dibawah naungan Yayasan Ksatria Medika Airlangga yang diketua oleh Dr. Christrijogo Sumartono W, dr., Sp.An. (KAR) akan bertekad menyelesaikan misi kali ini dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat di kepulauan sekitar Madura, khususnya dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi (PENAKIB) di kepulauan.

Apalagi misi kali ini secara resmi dilepas oleh Menteri Kesehatan RI. Bersama para sivitas akademika Unair dan para relawan kemanusiaan, RSTKA akan memberikan pelayanan dan pendampingan komprehensif ibu dan anak di kepulauan dengan mengunjungi 20 pulau terpencil, diantaranya Saobi, Gili Iyang, Sapudi, Raas, Kangean, Sabunten, Saur, Saebus, Saseel, Sepanjang, Sapeken, Paliat, Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Sakala, Sapeken, Gili Genting, Gili Raja.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI Tinjau Akses Pembiayaan UMKM Mitra BI dan OJK di Bogor

Oleh

Fakta News
Komisi XI Tinjau Akses Pembiayaan UMKM Mitra BI dan OJK di Bogor
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat kunjungan di Pasar Kebon Kembang Blok F di Kota Bogor, Jumat (23/9/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau lebih lanjut seputar akses pembiayaan bagi pelaku UMKM mitra binaan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Jawa Barat. Adapun mitra binaan yang dikunjungi berada di Pasar Kebon Kembang Blok F di Kota Bogor.

Bertindak sebagai ketua tim kunjungan, Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan tinjauan ini juga berfungsi untuk melihat pemulihan ekonomi di sektor riil. “Karena tidak bisa hanya mengandalkan pemulihan ekonomi di sektor pasar keuangan saja, tetapi juga sektor riil. Kalau ingin melihat apakah ekonomi itu sudah pulih kembali, maka coba lihat pasar tradisionalnya,” ungkapnya kepada Parlementaria saat kunjungan di pasar tersebut, Jumat (23/9/2022).

Ia berharap pemangku kebijakan terkait harus dapat mendorong perbankan agar dapat menyalurkan kredit, tidak hanya fokus pada pertumbuhan simpanan perbankan saja. “Bank perlu didorong sebagai mediator antara investor atau penabung dengan debitur, sebab tanpa berkembangnya aktivitas pinjaman maka perekonomian tidak ikut tumbuh,” ungkap Ecky.

Menurut Legislator Dapil Jawa Barat III ini, peran perbankan sangat vital dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada level diatas 5 persen, yakni menjadi penyalur bagi kredit-kredit di beragam sektor riil, salah satunya pelaku usaha di pasar tradisional. Adapun kondisi Pasar Kebon Kembang yang dikunjungi kali ini ia nilai, meski tergolong pasar yang baru direvitalisasi dan menemui beberapa kendala, namun pasar masih punya potensi untuk maju.

“Semoga saja Pasar Kebon Kembang ini bisa maju, kemudian juga kreditnya lancar semuanya kalau ada yang tengah mengambil kredit. Kami akan berusaha supaya jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa diperbanyak lagi platform-nya. Sehingga semua bisa memanfaatkan KUR dengan baik demi pemulihan ekonomi,” urai Ecky.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS ini mengatakan dukungannya kepada pasar tradisional agar bisa tetap tumbuh, berkembang dan eksis di Indonesia. “Jangan sampai pasar tradisional yang tersingkir oleh pasar-pasar modern. Tetap dia yang menjadi denyut ekonomi rakyat,” tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Herawanto. Pihaknya menjelaskan, dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Jawa Barat, BI selama ini telah melakukan pengembangan UMKM baik dari sisi peningkatan produksi, pemasaran, dan akses keuangan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bentuk pameran, pelatihan, business matching dan pendampingan UMKM.

Baca Selengkapnya