Swedia Tidak Berlakukan Lockdown, Ini Alasannya
Stockholm – Ketika mayoritas negara di Eropa melakukan karantina wilayah untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Swedia menjadi negara satu dari sedikit negara yang membiarkan kehidupan masyarakatnya berjalan seperti biasa.
Setelah musim dingin yang panjang, tubuh terasa lebih hangat saat duduk di luar ruangan di ibu kota Swedia, Stockholm. Masyarakat lokal menikmati kesempatan tersebut.
Banyak orang menikmati es krim di bawah patung raksasa Thor, dewa dalam mitologi Viking, di Alun-Alun Mariatorget. Muda-mudi menikmati waktu menyenangkan itu dengan duduk di trotoar.
Di wilayah lain di Stockholm, klub malam tetap beroperasi, walau kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 orang sebenarnya telah dilarang sejak akhir pekan ini.
Kondisi itu terlihat berbeda dibandingkan dengan tetangga Swedia, Denmark, yang telah melarang aktivitas melibatkan 10 orang atau Inggris yang melarang warganya bertemu orang selain anggota keluarga di satu rumah.
‘Setiap Orang Punya Tanggung Jawab Besar’
Jalanan di kota-kota di Swedia memang terlihat lebih sepi ketimbang biasanya. Perusahaan transportasi publik di Stockholm, SL, menyebut penumpang kereta bawah tanah dan kereta listrik turun hingga 50%.
Survei lokal juga menunjukkan bahwa hampir setengah warga Stockholm saat ini bekerja dari rumah.
Stockholm Business Region, sebuah perusahaan milik pemerintah Swedia yang mendukung komunitas bisnis lokal berskala internasional, memperkirakan terjadi peningkatan pola kerja jarak jauh hingga 90%.
Situasi itu terwujud karena angkatan kerja yang menguasai teknologi dan tradisi lokal yang sejak lama menyokong praktik kerja dari luar kantor.
“Setiap perusahaan yang memiliki tanggung jawab mengambil kebijakan itu, menjalankannya. Dan itu memang berjalan,” kata CEO Stockholm Business Region, Staffan Ingvarsson.
Perkataan Ingvarsson mencerminkan strategi pemerintah Swedia menanggulangi penyebaran Covid-19, yaitu tanggung jawab masing-masing orang.
Otoritas kesehatan masyarakat dan para politikus di Swedia masih berharap terjadi penurunan tingkat penyebaran virus corona, tanpa perlu menerapkan ketentuan keras yang sangat mengekang masyarakat alias draconian law.
Di Swedia terdapat lebih banyak imbauan daripada peraturan ketat. Anjuran utama pemerintah adalah tetap berada di rumah, terutama jika sedang sakit atau orang berusia lanjut.
Mencuci tangan, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak penting, dan bekerja dari rumah adalah anjuran yang diutamakan pemerintah Swedia.
Hingga berita ini dibuat, otoritas Swedia mengumumkan jumlah kasus Covid-19 di negara mereka telah mencapai 3.500. Dari angka itu, 105 penderita di antaranya meninggal dunia.
“Kami, para orang dewasa, harus benar-benar menjadi orang dewasa. Tidak menyebarkan kepanikan atau rumor,” kata Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven, pekan lalu.
“Tidak ada orang yang akan sendirian dalam krisis ini, tapi setiap individu memiliki tanggung jawab yang berat,” ujarnya.
Rasa Percaya Tingkat Tinggi
Mayoritas warga Swedia setuju terhadap pernyataan terbuka perdana menteri mereka. Kecenderungan itu muncul dalam survei nasional yang dilakukan Novus, firma jajak pendapat di Swedia.
Terdapat kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat Swedia terhadap pemerintah mereka. Itulah yang diyakini mendorong mereka secara sukarela menjalankan anjuran otoritas.
Demografi juga menjadi faktor kunci dalam pertimbangan kebijakan pemerintah Swedia terhadap Covid-19.
Berbanding terbalik dengan negara kawasan Mediterania yang dalam satu rumah tangga terdiri dari beberapa generasi usia, lebih dari setengah rumah tangga di Swedia hanya terdiri dari satu orang. Fakta itu menurunkan tingkat penyebaran virus corona di antara anggota keluarga.
Di sisi lain, masyarakat Swedia menggemari aktivitas luar ruangan. Dan itu pula yang menjadi pertimbangan otoritas setempat.
Membiarkan warga menjaga kesehatan mental dan fisik meyakinkan pemerintah Swedia menghindari peraturan yang memaksa warga mereka terkurung di rumah.
“Kami harus meminimalkan efek kesehatan akibat wabah ini dan juga dampak ekonomi yang muncul dari krisis kesehatan saat ini,” kata Andreas Hatzigeorgiou, Ketua Kamar Dagang Stockholm.
“Komunitas bisnis di sini berpikir bahwa pemerintah Swedia dan pendekatan khas Swedia lebih masuk akal ketimbang strategi yang diterapkan di negara lain,” ujarnya.
‘Sejarah Akan Membuktikan’
Namun saat negara Eropa lainnya menghentikan roda kehidupan sementara waktu, banyak kalangan mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah Swedia ini.
“Saya rasa banyak orang mudah menjalankan anjuran itu, tapi dalam situasi kritis seperti ini, saya tidak yakin strategi pemerintah Swedia cukup ampuh,” kata Emma Frans, pakar epidemologi di Karolinska Institute.
Frans berharap ada ‘instruksi yang lebih jelas’ untuk masyarakat tentang bagaimana mereka semestinya berperilaku di ruang publik seperti swalayan dan tempat kebugaran.
Saat ini sebagian bisnis tetap beroperasi meski melamban, sementara yang lain berjuang untuk tetap bertahan.
Di sepanjang kawasan Alun-alun Mariatorget, bar, restoran, dan tempat cukur rambut kehilangan sebagian besar pelanggan, walau ada upaya meningkatkan keamanan dan tingkat kebersihan.
“Istri saya mempunyai usaha, jadi kami sangat bergantung pada diri sendiri. Bisnis kami turun. Kami masih harus membayar tagihan. Kami terpaksa meminjam ke bank,” kata pemilik salon kecantikan, Al Mocika.
Dia yakin Swedia akan mengubah taktik dan memaksakan karantina wilayah, sesuatu yang belum dipertimbangkan otoritas setempat.
Emma Frans mengatakan sejarah akan menjadi hakim bagi politikus dan ilmuwan di seluruh Eropa yang membuat kebijakan dan strategi terbaik sejauh ini.
“Tidak ada yang benar-benar tahu ukuran apa yang akan paling efektif. Saya cukup senang bahwa saya bukan orang yang membuat keputusan ini,” kata Frans.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
