Connect with us

Swedia Tidak Berlakukan Lockdown, Ini Alasannya

Informasi Pandemi Corona di fasilitas umum Swedia

Stockholm – Ketika mayoritas negara di Eropa melakukan karantina wilayah untuk menanggulangi pandemi Covid-19, Swedia menjadi negara satu dari sedikit negara yang membiarkan kehidupan masyarakatnya berjalan seperti biasa.

Setelah musim dingin yang panjang, tubuh terasa lebih hangat saat duduk di luar ruangan di ibu kota Swedia, Stockholm. Masyarakat lokal menikmati kesempatan tersebut.

Banyak orang menikmati es krim di bawah patung raksasa Thor, dewa dalam mitologi Viking, di Alun-Alun Mariatorget. Muda-mudi menikmati waktu menyenangkan itu dengan duduk di trotoar.

Di wilayah lain di Stockholm, klub malam tetap beroperasi, walau kegiatan yang melibatkan lebih dari 50 orang sebenarnya telah dilarang sejak akhir pekan ini.

Kondisi itu terlihat berbeda dibandingkan dengan tetangga Swedia, Denmark, yang telah melarang aktivitas melibatkan 10 orang atau Inggris yang melarang warganya bertemu orang selain anggota keluarga di satu rumah.

‘Setiap Orang Punya Tanggung Jawab Besar’

Jalanan di kota-kota di Swedia memang terlihat lebih sepi ketimbang biasanya. Perusahaan transportasi publik di Stockholm, SL, menyebut penumpang kereta bawah tanah dan kereta listrik turun hingga 50%.

Survei lokal juga menunjukkan bahwa hampir setengah warga Stockholm saat ini bekerja dari rumah.

Stockholm Business Region, sebuah perusahaan milik pemerintah Swedia yang mendukung komunitas bisnis lokal berskala internasional, memperkirakan terjadi peningkatan pola kerja jarak jauh hingga 90%.

Situasi itu terwujud karena angkatan kerja yang menguasai teknologi dan tradisi lokal yang sejak lama menyokong praktik kerja dari luar kantor.

“Setiap perusahaan yang memiliki tanggung jawab mengambil kebijakan itu, menjalankannya. Dan itu memang berjalan,” kata CEO Stockholm Business Region, Staffan Ingvarsson.

Perkataan Ingvarsson mencerminkan strategi pemerintah Swedia menanggulangi penyebaran Covid-19, yaitu tanggung jawab masing-masing orang.

Otoritas kesehatan masyarakat dan para politikus di Swedia masih berharap terjadi penurunan tingkat penyebaran virus corona, tanpa perlu menerapkan ketentuan keras yang sangat mengekang masyarakat alias draconian law.

Di Swedia terdapat lebih banyak imbauan daripada peraturan ketat. Anjuran utama pemerintah adalah tetap berada di rumah, terutama jika sedang sakit atau orang berusia lanjut.

Mencuci tangan, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak penting, dan bekerja dari rumah adalah anjuran yang diutamakan pemerintah Swedia.

Hingga berita ini dibuat, otoritas Swedia mengumumkan jumlah kasus Covid-19 di negara mereka telah mencapai 3.500. Dari angka itu, 105 penderita di antaranya meninggal dunia.

“Kami, para orang dewasa, harus benar-benar menjadi orang dewasa. Tidak menyebarkan kepanikan atau rumor,” kata Perdana Menteri Swedia, Stefan Lofven, pekan lalu.

“Tidak ada orang yang akan sendirian dalam krisis ini, tapi setiap individu memiliki tanggung jawab yang berat,” ujarnya.

Rasa Percaya Tingkat Tinggi

Mayoritas warga Swedia setuju terhadap pernyataan terbuka perdana menteri mereka. Kecenderungan itu muncul dalam survei nasional yang dilakukan Novus, firma jajak pendapat di Swedia.

Terdapat kepercayaan yang tinggi oleh masyarakat Swedia terhadap pemerintah mereka. Itulah yang diyakini mendorong mereka secara sukarela menjalankan anjuran otoritas.

Demografi juga menjadi faktor kunci dalam pertimbangan kebijakan pemerintah Swedia terhadap Covid-19.

Berbanding terbalik dengan negara kawasan Mediterania yang dalam satu rumah tangga terdiri dari beberapa generasi usia, lebih dari setengah rumah tangga di Swedia hanya terdiri dari satu orang. Fakta itu menurunkan tingkat penyebaran virus corona di antara anggota keluarga.

Di sisi lain, masyarakat Swedia menggemari aktivitas luar ruangan. Dan itu pula yang menjadi pertimbangan otoritas setempat.

Membiarkan warga menjaga kesehatan mental dan fisik meyakinkan pemerintah Swedia menghindari peraturan yang memaksa warga mereka terkurung di rumah.

“Kami harus meminimalkan efek kesehatan akibat wabah ini dan juga dampak ekonomi yang muncul dari krisis kesehatan saat ini,” kata Andreas Hatzigeorgiou, Ketua Kamar Dagang Stockholm.

“Komunitas bisnis di sini berpikir bahwa pemerintah Swedia dan pendekatan khas Swedia lebih masuk akal ketimbang strategi yang diterapkan di negara lain,” ujarnya.

‘Sejarah Akan Membuktikan’

Namun saat negara Eropa lainnya menghentikan roda kehidupan sementara waktu, banyak kalangan mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah Swedia ini.

“Saya rasa banyak orang mudah menjalankan anjuran itu, tapi dalam situasi kritis seperti ini, saya tidak yakin strategi pemerintah Swedia cukup ampuh,” kata Emma Frans, pakar epidemologi di Karolinska Institute.

Frans berharap ada ‘instruksi yang lebih jelas’ untuk masyarakat tentang bagaimana mereka semestinya berperilaku di ruang publik seperti swalayan dan tempat kebugaran.

Saat ini sebagian bisnis tetap beroperasi meski melamban, sementara yang lain berjuang untuk tetap bertahan.

Di sepanjang kawasan Alun-alun Mariatorget, bar, restoran, dan tempat cukur rambut kehilangan sebagian besar pelanggan, walau ada upaya meningkatkan keamanan dan tingkat kebersihan.

“Istri saya mempunyai usaha, jadi kami sangat bergantung pada diri sendiri. Bisnis kami turun. Kami masih harus membayar tagihan. Kami terpaksa meminjam ke bank,” kata pemilik salon kecantikan, Al Mocika.

Dia yakin Swedia akan mengubah taktik dan memaksakan karantina wilayah, sesuatu yang belum dipertimbangkan otoritas setempat.

Emma Frans mengatakan sejarah akan menjadi hakim bagi politikus dan ilmuwan di seluruh Eropa yang membuat kebijakan dan strategi terbaik sejauh ini.

“Tidak ada yang benar-benar tahu ukuran apa yang akan paling efektif. Saya cukup senang bahwa saya bukan orang yang membuat keputusan ini,” kata Frans.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sasar Kaum Muda, PDIP Siap Gelar Bulan Bung Karno 2020 Lewar Konten dan Program Kreatif

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan DPP PDI Perjuangan siap menggelar Bulan Bung Karno tahun 2020 yang digelar dalam situasi pandemi Covid-19. Hajatan tersebut, menurut Hasto, diharapkan bisa menyosialisasikan ide, pemikiran, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno serta nilai-nilai Pancasila melalui konten dan program kreatif yang diharapkan bisa menjawab tantangan masa kini, khususnya bagi kalangan milenial.

“Arahan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar melalui Bulan Bung Karno akan semakin memerkuat getaran Bung Karno hidup di hati rakyat khususnya kaum muda, melalui berbagai program dan konten kreatif di daerah dan nasional selama Juni dan diteruskan hingga peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai rapat teleconfrence Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bung Karno 2020 yang dipimpin Hasto Kristiyanto bersama Djarot S. Hidajat, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua Panitia Bulan Bung Karno di Jakarta, Senin (1/6) sore.

Ikut hadir dalam rapat virtual itu sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan seperti Tri Rismaharini, Azwar Anas, Hendrar Prihadi (Hendi). Dari unsur anggota DPR RI hadir Aria Bimo, Darmadi Durianto, Rano Karno, Ananta Wahana, dan Putra Nababan.

Tim kreatif antara lain Kirana Larasati, Tamara Geraldin, Donny Adam, dan sejumlah tim pelaksana. Rapat juga mengundang sejarawan Bonnie Triyana sebagai nara sumber.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Djarot Saiful Hidajat menambahkan masih perlu dilakukan pelurusan sejarah Bung Karno kepada semua khalayak khususnya generasi milenial akibat proyek desoekarnoisasi di era Orde Baru.

“Selain untuk meluruskan sejarah Bung Karno, PDI Perjuangan berharap semakin tertanam nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari,” kata Djarot.

Hasto mengatakan berbagai agenda siap digelar melalui pemanfaatan media sosial dan dalam jaringan (online) dengan menggelar antara lain serial webinar, lomba vlog, lomba cipta lagu, lomba memasak berdasarkan resep di buku Mustika Rasa.

“Tadi Bu Risma mengusulkan ada penggalan atau potongan video atau audio ide pemikitan Bung Karno yang dikreasi untuk disebar agar diketahui anak muda. Kita berharap anak muda dapat terinspirasi atas penggalan video ataupun audio tersebut,” ucap Hasto.

“Lalu Ima Mahdiah, anggota DPRD DKI, mengusulkan agar tak hanya melalui vlog dan Instagram. Sekarang lagi trend TikTok. Ini patut dipertimbangkan juga dalam rangka semakin memeriahkan Bulan Bung Karno. Termasuk mempertimbangkan ada animasi Bung Karno untuk anak-anak supaya sejak kecil tertarik dengan tokoh Sang Proklamator,” urai Hasto.

Djarot menambahkan para kepala daerah dan peserta banyak menawarkan bermacam program yang telah siap diluncurkan. Oleh Djarot, dipertimbangkan ada program daerah yang akan diangkat menjadi program di level nasional.

Agar semakin menarik perhatian khususnya kalangan milenial, Djarot pun mengusulkan lomba vlog di tempat bersejarah sewaktu masa Bung Karno hidup.

“Kita juga akan memasang billboard dan baliho Bung Karno di berbagai daerah dengan menampilkan foto-foto Bung Karno, khususnya dalam tampilan dengan wong cilik, Bung Karno dan Islam, serta Bung Karno dan Indonesia Taman Sari Dunia,” tambah Djarot.

Djarot mengatakan Bulan Bung Karno dimulai kemarin wayangan via online dan ternyata cukup menarik perhatian masyarakat. Sehingga dia meyakini berbagai agenda di Bulan Bung Karno tahun inipun akan bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kasus Positif COVID-19 Naik 467 Orang, Sebanyak 15 Provinsi Tak Laporkan Penambahan Kasus

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Senin (1/6) ada sebanyak 467 sehingga totalnya menjadi 26.940 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 7.637 setelah ada penambahan sebanyak 329 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal bertambah 28 orang sehingga totalnya menjadi 1.641.

“Terkonfirmasi 467 positif COVID-19, sehingga angkanya menjadi 26.940 orang, kenaikan ini tentunya adalah gambaran keseluruhan dari negara kita,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (1/6).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 333.415 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 95 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 59 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 179 lab. Secara keseluruhan, 232.113 orang telah diperiksa dan hasilnya 26.940 positif (kulumatif) dan 205.173 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 48.358 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.120 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota di Tanah Air.

Dari akumulasi data tersebut didapatkan sebanyak 15 provinsi tidak melaporkan penambahan kasus positif COVID-19.

“Hari ini 15 provinsi yang tidak ada laporan positif,” imbuh Yuri.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.485 orang, Jawa Timur 4.922, Jawa Barat 2.294, Sulawesi Selatan 1.586, Jawa Tengah 1.417 dan wilayah lain sehingga totalnya 26.940.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 2.272 disusul Jawa Timur sebanyak 654, Sulawesi Selatan 625, Jawa Barat 619, Bali 329 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 7.637 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 482 kasus, Banten 867 kasus, Bangka Belitung 46 kasus, Bengkulu 91 kasus, Yogyakarta 237 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 196 kasus, Kalimantan Timur 297 kasus, Kalimantan Tengah 419 kasus, Kalimantan Selatan 948 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 197 kasus, Nusa Tenggara Barat 652 kasus, Sumatera Selatan 995 kasus, Sumatera Barat 567 kasus, Sulawesi Utara 339 kasus, Sumatera Utara 417 kasus, dan Sulawesi Tenggara 244 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 128 kasus, Lampung 135 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 160 kasus, Maluku 223 kasus, Papua Barat 168 kasus, Papua 725 kasus, Sulawesi Barat 92 kasus, Nusa Tenggara Timur 97 kasus, Gorontalo 94 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Ikuti Peringatan Hari Lahir Pancasila, Puan: Intisari Pancasila adalah Gotong Royong

Oleh

Fakta News
Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila secara virtual, Senin (1/6)

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani turut mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2020 secara virtual dari rumah dinas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

“Saya bertugas membacakan naskah Pembukaan UUD 45 sebagai bagian dari rangkaian upacara yang diikuti Presiden Joko Widodo dan seluruh pimpinan Lembaga Negara,” ujar Puan.

Puan pun memaparkan, bahwa pada 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Di dalam pidatonya tersebut, Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara kita Indonesia.

“Itu mengapa tanggal 1 Juni dinyatakan sebagai Hari Lahir Pancasila,” ujar Puan.

Puan melanjutkan, Bung Karno di dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menjelaskan bahwa intisari dari Pancasila adalah gotong royong. Gotong royong dijelaskan Bung Karno sebagai suatu paham yang dinamis, lebih dinamis dari kekeluargaan.

“Gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama,” ujar Puan, mengutip Bung Karno.

Saat ini, lanjut Puan, kita bersama sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Pandemik ini telah berdampak pada aspek kesehatan. Pandemik ini juga telah melumpuhkan seluruh aktivitas masyaraka, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, bahkan kegiatan keagamaan.

Maka Puan menegaskan, penanggulangan Pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama atau gotong royong dari semua komponen bangsa, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat.

“Alhamdulillah, dalam menghadapi Pandemi Covid-19, saya melihat jiwa gotong royong yang terpancar di tengah rakyat Indonesia,” ujar Puan.

“Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat, ada satu daerah yang antar tetangganya rukun membantu menyediakan makanan untuk salah satu warganya. Yang sedang menjalani isolasi mandiri karena dinyatakan positif terjangkit corona.

“Lalu ada di Desa Jambanan, Sragen, saya melihat beritanya ketika salah satu warga desa pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari Virus Corona. Para warga desa menyambutnya dengan meriah sudah seperti acara syukuran,” ujarnya.

Puan melanjutkan, di daerah pemilihan nya yang meliputi Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo juga banyak terjadi antar warga saling membantu bersama-sama menghadapi dampak sosial ekonomi dari Pandemi Covid-19.

“Memang untuk melawan Covid-19, kita jangan hanya terpaku pada istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar, tetapi yang Indonesia juga butuhkan saat ini adalah Gotong Royong Berskala Besar,” ujar Puan.

Sebagai bagian dari Gotong Royong Berskala Besar, Puan mengungkapkan DPR-RI selama beberapa bulan terakhir memfokuskan tugas konstitusional dalam melawan Covid-19 melalui Fungsi Pengawasan, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Legislasi DPR.

“Lebih dari 150 rapat DPR-RI pada masa persidangan periode 30 Maret 2020 hingga 12 Mei 2020, berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya,” ujar Puan.

“Sebagai bagian dari menjalankan fungsi pengawasan, DPR-RI mengingatkan Pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan The New Normal. Agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat, diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat. Sebab rincian New Normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda,” pungkas Puan.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya