Connect with us

Buka Digital Startup Connect 2018, Pidato Jokowi Pukau Ribuan Anak Muda Kreatif dan Inovatif

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ditargetkan Rampung Juli 2021, Bendungan Ciawi Dukung Pengendalian Banjir di Jakarta

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak kerja akan rampung tahun 2021.

Progres konstruksi Bendungan Ciawi yang dimulai pembangunannya sejak Desember 2016 sudah mencapai 71 persen dan pembebasan lahan 96 persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimistis untuk konstruksi bendungan ini dapat segera rampung pada Juli 2021.

“Untuk pembebasan lahan saat ini sudah selesai sehingga konstruksinya bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Minggu (09/05/2021).

Basuki mengatakan, tantangan lainnya dalam pembangunan Bendungan Ciawi selain pembebasan lahan adalah cuaca terutama hujan yang masih sering terjadi hampir sepanjang tahun.

“Untuk mengatasinya kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan baru dipadatkan lagi lapis demi lapis,” tuturnya.

Setelah rampung, Menteri PUPR berpesan agar kondisi sekitar bendungan kembali dihijaukan dengan ditanami pohon. Hal ini sebagai konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt.

Pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk (masterplan) Pengendalian Banjir Jakarta. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta meter kubik dan luas genangan 39.40 hektare.

Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter per detik.

Baca Selengkapnya

BERITA

3 Hari Penyekatan, Kakorlantas: 70 Ribu Kendaraan Diputarbalik Terindikasi Mudik

Oleh

Fakta News
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono

Cikarang – Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan update perkembangan operasi ketupat 2021 dalam rangka penyekatan mudik lebaran. Kakorlantas mengatakan selama 3 hari operasi ketupat berlangsung berjalan aman dan terkendali.

“Bahwa secara nasional situasi kamseltibcarlantas ini berjalan dengan aman dan lancar,” ucap Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Pos Penyekatan KM 31 GT tol Cikarang Barat, Sabtu (8/5/2021) malam.

Kakorlantas memaparkan selama 3 hari ini, polisi telah memutarbalikkan 70 ribu lebih kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan atau terindikasi mudik. Jumlah itu hasil dari penyekatan di 381 titik yang tersebar dari Sumatera hingga Bali.

“Kalau selama 3 hari ini sudah 70 ribu yang sudah kita putar balik. Secara umum semuanya berjalan aman lancar,” katanya.

Lebih lanjut, Irjen Istiono menyebut volume arus kendaraan yang keluar dari Jakarta terus mengalami penurunan, baik menuju Jawa maupun Sumatera. Kendaraan yang keluar Jakarta lebih banyak didominasi angkutan logistik atau barang.

“Sampai saat ini volume arus kendaraan yang menuju Jawa ini mengalami penurunan sebanyak 73 persen. Kemudian yang menuju Bandung, jawa barat turun sampai 78,3 persen. Kemudian yang menuju Sumatera turun sampai 43,3 persen. Dan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan angkutan logistik atau barang. Kemudian putar arus yang tidak memenuhi persyaratan non mudik sebanyak hari ini 10.869 kendaraan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang turut mengecek pos penyekatan di KM 31 tol Cikarang Barat mengatakan, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sebanyak 6.500 kendaraan telah diputarbalik ke asalnya karena terindikasi mudik. Jumlah itu baik kendaraan yang melewati tol maupun jalur arteri.

“Untuk wilayah PMJ total sekitar 6.500 kendaraan yang sudah diputarbalik ke arah Jakarta. Yang melewati jalan tol ini sekitar 3.585 kendaraan. Sisanya adalah yang melewati jalur arteri, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat,” jelasnya.

Fadil Imran mengajak masyarakat untuk menahan diri tidak mudik mengikuti kebijakan pemerintah. Tujuan peniadaan mudik sejak 6-17 Mei ini untuk kebaikan bersama yaitu menekan penyebaran COVID-19.

“Ini memang sesuatu yang tidak mudah namun ini yang terbaik dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita semua harus berpartisipasi bersama-sama untuk menahan diri agar pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai,” pungkasnya.

Turut mendampingi dalam pemantauan penyekatan di Km 31, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, serta Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Baca Selengkapnya

BERITA

Untuk Hentikan Teror dan Pembunuhan oleh KKB, Bamsoet Minta Negara Tegas dan Tak Buka Diskusi

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) harus dilakukan dengan sikap tegas oleh negara, bukan dengan diskusi. Mengingat pendekatan damai yang telah diupayakan selama ini selalu ditolak KKB dan kelompok pelaku teror lainnya.

“Ketika saya membuat pernyataan untuk mendorong negara segera bersikap tegas terhadap KKB di Papua, rangkaian aksi tidak berperikemanusiaan KKB telah menelan jumlah korban tewas sedikitnya 110 jiwa, meliputi warga sipil serta prajurit TNI-Polri. KKB membunuh Kabinda Papua, membakar sekolah dan merusak properti warga,” ujar Bambang dalam keterangannya, Sabtu (8/5/2021).

“Apakah diskusi bisa dengan sendirinya menghentikan kebrutalan KKB membunuh dan meneror warga sipil Papua? Lalu, harus berapa lama lagi negara membiarkan KKB leluasa melakukan pembunuhan dan menebar teror di Papua?” tambahnya.

Bambang menegaskan penerapan sikap tegas negara terhadap KKB di Papua mestinya dipahami sebagai inisiatif negara menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil setempat.

Dia menilai komentar dan ratapan para elit serta para pemerhati di Jakarta selama ini terbukti tidak bisa menghentikan kebrutalan KKB. Untuk itu, agar korban jiwa tidak terus bertambah, negara harus hadir dengan sikap tegas untuk menghentikan pembunuhan dan teror oleh KKB di Papua.

Tentang pendekatan damai atau diskusi menyelesaikan sejumlah persoalan di Papua, Bambang mengajak dan mempersilakan semua pihak untuk membuka lagi catatan tentang sejumlah upaya atau pendekatan damai yang diprakarsai pemerintah Indonesia selama ini.

Ia menuturkan Almarhum Presiden BJ Habibie (1998-1999) melalui Panglima TNI Jenderal Wiranto, telah meminta maaf dan mencabut status Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua. Habibie juga menegaskan masalah Papua diselesaikan lewat jalur diplomasi.

Pendekatan damai itu dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 1999. Bahkan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.

Pendekatan damai dengan OPM juga digagas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Melalui staf khususnya, SBY menegaskan tak ada pendekatan lebih cocok di Papua selain pendekatan damai. Ketika beberapa anggota TNI tewas dalam baku tembak dengan kelompok bersenjata, SBY tetap mengedepankan jalur diplomasi.

“Bahkan, pada 9 November 2011, SBY menunjuk Farid Husain sebagai juru runding pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua, termasuk dengan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua,” ungkap Bambang.

Ia melanjutkan perhatian pemerintah terhadap Papua tidak berkurang. Presiden Jokowi, kata dia, yang banyak menahan diri dalam menghadapi kebengisan KKB melanjutkan pendekatan damai itu dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga Papua.

Sejak menjabat Presiden, Jokowi setidaknya sudah 11 kali mengunjungi Papua dan Papua Barat. Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga hingga membangun serat optik Palapa Ring.

“Ketika pendekatan damai dan kesejahteraan direspons aksi brutal KKB, negara tidak bisa berdiam diri. Negara tidak boleh kalah oleh para pembunuh dan pelaku teror yang telah memakan banyak korban dan harta benda serta meresahkan rakyat kita di Papua. Karena Papua adalah bagian dari Indonesia, negara harus mampu melindungi dan memberikan rasa aman bagi rakyat di sana,” tandas Bamsoet.

Baca Selengkapnya