Connect with us
Debat Pilpres 2019

Kades di Jatim Dipenjara karena Dukung Prabowo? Ini Faktanya

debat perdana

Lalu Apa Benar Ada Kepala Desa yang Ditangkap karena Dukung Prabowo?

Berdasarkan penelusuran Suara.com, Kades Sampangagung, Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jatim, bernama Suhartono dijebloskan ke Lapas Klas IIB. Suhartono memang benar pendukung Prabowo – Sandiaga.

Namun, Suhartono dijebloskan ke penjara bukan karena pernyataan dukungannya kepada Prabowo – Sandiaga.
Ia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim PN Mojokerto, karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dengan terlibat aktif melakukan kampanye berupa acara penyambutan Cawapres Sandiaga Uno ke daerahnya.

Acara penyambutan Sandiaga ini diawali dengan rapat di rumah Suhartono, Jumat (19/10) yang melibatkan terdakwa, istrinya, Ketua Karang Taruna Desa Sampangagung Sunardi dan sejumlah warga lainnya.

Setelah pertemuan, esok harinya, Sunardi memesan spanduk dan banner bertuliskan ucapan selamat datang dan dukungan untuk Sandiaga. Saksi juga memesan musik patrol untuk meramaikan acara penyambutan.

Suhartono lantas mendikte istrinya untuk mengirim pesan di grup WhatsApp PKK Desa Sampangagung. Pesan tersebut berisi ajakan untuk hadir di acara penyambutan Sandiaga sekaligus janji akan memberi uang saku Rp 20 ribu bagi setiap ibu-ibu yang hadir.

Akhirnya, Minggu (21/12) sekitar pukul 16.00 WIB, sekitar 200 orang yang digalang Suhartono, menghadang rombongan Sandiaga di Jalan Raya Pacet, Desa Sampangagung. Saat itu Cawapres nomor urut 2 tersebut akan berkampanye di wisata air panas Padusan, Pacet, Mojokerto.

Suhartono juga aktif di acara penyambutan Sandiaga. Dia memakai kemeja putih bertuliskan Sapa Prabowo. Dia lantas mendekati Sandiaga untuk berfoto. Terdakwa berfoto sembari mengacungkan dua jari.

Suhartono sendiri mengakui menghabiskan Rp 20 juta untuk menggelar acara penyambutan Sandiaga. Uang itu salah satunya dibagikan ke ibu-ibu yang datang dengan nilai Rp 20 ribu, Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu per orang.

Dalam persidangan yang digelar pada 11 Desember 2018, detik.com melaporkan Jaksa Penuntut Umum Ivan Yoko menyatakan Suhartono melanggar Pasal 490 juncto pasal 282 UU no 7 thn 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu). Menurut dia, Suaharto terbukti melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Nah, atas tuntutan itu Suhartono terancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Kesimpulan

Dengan demikian, dalam debat perdana Prabowo benar bahwa ada kepala desa di Jatim yang mendukungnya diproses hukum dan dipenjara. Namun, ia salah bahwa kades itu dipenjara karena mendukungnya, melainkan menyelewengkan wewenangnya sebagai aparat desa.

Tentu ini berbeda dengan pernyataan bombastis Prabowo yang bisa dikategorikan melakukan disinformasi.

Dev

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kembali Yakinkan Koalisi, PAN: Kami Ingin Bergabung dan Tulus Bantu Pemerintahan Jokowi

Oleh

Fakta News
Waketum PAN Bara Hasibuan

Jakarta – Waketum PAN Bara Hasibuan menegaskan pernyataan sang ketua umum, Zulkifli Hasan, yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) tanpa syarat. Ia mengatakan PAN tulus ingin kembali membantu Jokowi di periode kedua.

“Kami betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi, kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yang Indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye (Jokowi),” kata Bara di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Bara menyebut saat ini arah politik PAN memang cenderung ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pernyataan Zulkifli cukup jelas menggambarkan niat PAN, meskipun saat ini belum diputuskan secara resmi.

“Memang arahnya ke sana dan saya rasa statement Pak Zul sudah clear. Pemerintahan ini bagus dan akan kita dukung tanpa syarat apa-apa, saya kira ini ada intensi PAN ke Jokowi,” ujar dia.

Kendati demikian, Bara menegaskan PAN tidak memaksakan diri. PAN, kata dia, memahami kewenangan Jokowi sebagai presiden dalam menentukan komposisi pemerintahannya.

“Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa,” ucap Bara.

Baca Selengkapnya

BERITA

Incar Kursi Ketua MPR, PDIP: Demokrat Harus Yakinkan Parpol Pendukung, Bukan Ungkit Masa Lalu

Oleh

Fakta News
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari

Jakarta – Partai Demokrat (PD) menjadikan nostalgia kemesraan dengan PDIP di parlemen 2009 sebagai salah satu ‘modal’ dalam mengincar kursi Ketua MPR 2019-2024. PDIP menyatakan modal nostalgia kemesraan saja tak akan membantu Demokrat untuk menggapai keinginan tersebut.

“Kalau mau diingat konteks kemesraan PDIP dan PD, pada waktu itu PDIP sih karena berada di posisi kedua terbesar ya pada saat itu, sehingga ketika meminta dukungan PD pun sudah sepantasnya karena kita juga cukup kuat,” kata Sekretaris Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari, Senin (22/7/2019) malam.

Eva mengatakan PD saat ini harus bisa meyakinkan semua partai mendukung mereka menjabat ketua MPR. “Tapi kuncinya pada saat ini adalah bagaimana PD meyakinkan semua partai-partai untuk mau mendukung PD sebagai ketua. Dan bukan hanya parpol-parpol, tapi juga DPD,” ucap Eva.

Eva lalu berbicara soal kiprah Taufik Kiemas. Menurutnya, selain punya modal di partai, PDIP bisa menjabat ketua MPR karena sosok Taufik Kiemas yang kompeten.

“Nah pada saat Pak Taufik dulu upaya keras dilakukan. Selain modalnya kuat karena menjadi terbesar kedua pada saat itu di bawah PD, maka DPD juga mendukung beliau, Pak TK. Jadi lebih kepada partai dan figur ya,” tutur Eva.

Eva berharap PD bisa membuktikan memiliki kader kompeten untuk posisi ketua MPR. Dia mengatakan modal kemesraan masa lalu saja tak bakal cukup mengantarkan Demokrat mendapatkan kursi ketua MPR.

“Jadi mungkin kesempatannya di temen PD sekarang juga mengajukan figur yang tepat karena misalkan di PKB Cak Imin sendiri yang mungkin maju. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan modal masa lalu, tapi juga figur yang kuat. Dan Pak TK dikenal sebagai figur yang diterima semua parpol karena pribadi beliau dekat dengan ketum-ketum,” jelas Eva.

“Jadi menurutku saatnya sekarang kalau PD mau juga ingin posisi seperti PDIP di masa Pak TK maka figur ini penting untuk kemudian membuat orang segan menolak. Sah saja kalau PD ingin kursi di pimpinan,” imbuhnya.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Kilang Migas Pertamina Bocor, Tumpahan Minyak Sampai ke Pesisir Pantai Karawang

Oleh

Fakta News
(ilustrasi)

Karawang – Insiden kebocoran minyak dan gas (migas) terjadi di sekitar anjungan Lepas Pantai YYA-1 area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang terletak sekitar 2 kilometer (Km) dari Pantai Utara Jawa, Karawang, Jawa Barat.

Pelancong diimbau tidak berkunjung ke sejumlah pantai di pesisir utara Kabupaten Karawang. Sebab ada tumpahan minyak mentah yang mengotori pantai yang berasal dari kilang Pertamina ONWJ tersebut.

Minyak hitam kental nampak tercecer di Pantai Pisangan, Desa Cemarajaya, Kabupaten Karawang. Bau pekat minyak mentah menyeruak di sekitar pantai hingga tercium warga dan wisatawan yang berenang sejak Minggu 21 Juli kemarin. Sejumlah anak kecil yang sedang berenang kembali ke pantai dan tak meneruskan main air.

Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah Putra menuturkan minyak-minyak tersebut diduga berasal dari insiden kebocoran pipa di perairan utara Karawang.

“Lokasi kebocoran di titik koordinat S 6 09 35″ E 107 60’28,” kata Nuredy melalui pesan singkat.

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menuturkan bakal memanggil pihak Pertamina untuk meminta keterangan ihwal insiden tersebut.

“Itu benar (kebocoran). Kemungkinan akan saya panggil yang bersangkutan Kamis besok. Tadi sudah koordinasi sama Lurah Sedari. Bahkan (tumpahan minyak) sudah sampai di wilayah Cemarajaya,” kata Cellica.

Baca Selengkapnya