Wujudkan Reformasi Birokrasi Anggaran, Kemenkeu dan Bappenas Luncurkan Aplikasi Krisna-Sakti
Jakarta – Dalam rangka memberikan kemudahan bagi pengguna anggaran yaitu seluruh Kementerian dan Lembaga dalam merencanakan, mendapatkan serta mempertanggungjawabkan anggaran, Kementerian Keuangan bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meluncurkan sebuah aplikasi yang disebut Krisna-Sakti.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, selama ini terdapat 13 kali prosedur yang digunakan terkait birokrasi alokasi anggaran, hingga diluncurkannya aplikasi Krisna-Sakti berhasil disederhanakan menjadi 8.
“Tapi kalau ini menjadi full interoperable dan kemudian menyederhanakan proses-proses yang repetitif itu baru namanya reformasi,” ungkap Sri Mulyani dalam acara “Launching Modul Sinkronisasi Krisna Renja – Sakti”, di Jakarta, Selasa (14/03/2023).
Menteri Keuangan berharap, dengan adanya aplikasi ini dapat mempersingkat waktu dan memperbaiki proses alokasi anggaran secara signifikan. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan reformasi dari regulasi dan birokrasi di lingkungan pemerintahan, meskipun dalam prosesnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Betapa lamanya birokrasi itu berubah dragging that fit. Kakinya tuh berat banget untuk melangkah memperbaiki, nah ini pelajaran yang sangat penting. Yang kita lakukan baik, tapi yang baik itu tidak memadai. Karena rakyat dan negara Indonesia, bangsa Indonesia membutuhkan even your best effort. Your best effort yang terbaik harus bisa dilakukan, bahkan dalam situasi tertentu apa yang kita sudah pikirkan terbaik pun itu juga belum memadai, itu menggambarkan betapa tantangan pembangunan di Indonesia itu luar biasa dan membutuhkan dedikasi semuanya,” ungkap Sri Mulyani.
Oleh karena itu, dukungan dan dorongan terhadap penyederhanaan seluruh proses alokasi anggaran terus disampaikan oleh Menteri Keuangan. Menurutnya, hal ini agar betul-betul bisa dipergunakan untuk mencapai kemakmuran masyarakat termasuk dalam mengatasi masalah stunting, kemiskinan, dan inflasi di Indonesia.
“Saya sampaikan yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri, bagaimana birokrasi tidak self serving yaitu hanya untuk sekedar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita. Saya berharap ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk perbaikan dan sinkronisasi dua aplikasi yang sangat menentukan semua K/L, karena semua K/L nggak bisa dapat anggaran tanpa masuk ke Krisna dan Sakti,” terangnya.
Menkeu berkomitmen, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas akan terus melakukan upaya untuk memperbaiki pelayanan kepada seluruh K/L agar dapat terwujud perencanaan, pengunaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang dikelola secara baik demi masyarakat dan bangsa Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
“Jadi makin kita bisa menggunakan anggaran secara baik pasti masyarakat bisa merasakan manfaat dan perekonomian kita bisa menjadi tumbuh dan memiliki daya tahan dihadapkan pada situasi global yang betul-betul sekarang ini bukan situasi biasa-biasa saja. Turbulensi dan ketegangan serta berbagai kondisi dunia yang tidak mudah masih terjadi, jadi kita juga harus waspada,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
