Wujudkan Konvergensi Program Percepatan Pencegahan Stunting, Wapres Ma’ruf Minta Hilangkan Ego Sektoral
Jakarta – Sebagai upaya menurunkan angka stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak) agar lebih efektif, penyatuan berbagai program atau konvergensi di seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan. Namun, dalam implementasinya tidaklah mudah, karena membutuhkan sinergi antar pihak. Untuk itu, setiap lembaga yang terlibat harus menghilangkan ego sektoral agar konvergensi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja sama antar pihak,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2020 melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Dalam acara yang mengangkat tema “Membangun dan Memperkuat Komitmen Percepatan dan Pencehahan Stunting” tersebut, Wapres menekankan, konvergensi harus diwujudkan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke tingkat desa. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu analisis situasi dan pemetaan program untuk mengetahui realitas data stunting, serta program terkait stunting yang telah ataupun belum ada di daerahnya.
“Dengan melakukan pemetaan, tumpang tindih antar program dapat dihindari dan program yang dibutuhkan tapi belum tersedia dapat diidentifikasi,” ujarnya.
Lebih jauh Wapres mengungkapkan, berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019 oleh Kemenkes, diketahui bahwa 27,7% anak Balita Indonesia mengalami stunting. Artinya ada sekitar 6,5 juta balita Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, dan hal ini dapat menyebabkan stunting di masa mendatang.
Oleh karena itu, ia menegaskan, stunting harus dicegah bersama-sama untuk menghindari terciptanya generasi penerus yang lemah.
“Generasi yang lemah ini bukan hanya lemah dari sisi pemahaman agama, kesalehan dan ketaqwaan, tetapi juga dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Oleh karena itu, saya menekankan kembali bahwa stunting ini harus kita cegah bersama-sama,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Wapres pun menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Bupati/Wali kota dalam acara ini. Ia berharap setiap kepala daerah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya percepatan pencegahan stunting ini.
“Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting,” tutur Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengimbau, agar di masa pandemi ini pemerintah daerah melakukan upaya inovatif untuk memastikan layanan kesehatan dijalaankan dengan protokol kesehatan, sehingga jumlah prevalensi stunting tidak meningkat.
“Jangan sampai, masa pandemi COVID-19 ini kemudian menambah jumlah anak stunting dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah menaruh komitmen yang besar terhadap penangganan stunting karena Indonesia masih memiliki permasalahan gizi yang dapat menganggu kualitas tenaga kerja Indonesia di masa mendatang, terlebih pada masa emas bonus demografi di 2045. Oleh karena itu Effendy mengajak seluruh komponen khususnya pemerintah daerah agar mengoptimalkan program dan kegiatan untuk menunjang penanganan stunting.
“Para pemimpin daerah harus dapat mengidentifikasikan program dan kegiatan yang sudah ada dan program dan kegiatan apa saja yang masih diperlukan untuk melakukan percepatan pecegahan stunting,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan potensi kerugian akibat stunting sangat besar, bisa mencapai 2-3% dari PDB. Sehingga, stunting bukanlah permasalahan satu kementerian atau daerah saja, tetapi persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Untuk itu diperlukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi semua pihak untuk penanganan stunting agar mencapat target 14%.
Sri Mulyani pun mengajak seluruh pemerintah daerah terus mendorong agar program stunting menjadi prioritas utama. Ia juga menghimbau pemimpin daerah untuk memberikan arahan kepada dinas terkait dan perangkat di daerahnya agar mampu memahami stunting, memiliki komitmen, serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam penangganan dan pendataan stunting yang akurat.
Mulyani juga berharap di masa pandemi ini, daerah dapat berinovasi dan terus bekerja sama dengan pelbagai pihak baik swasta, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan untuk bekerja sama menyelamatkan generasi mendatang dari stunting.
“Dalam kondisi dimana pandemi Covid-19 menyedot perhatian kita semua, jangan pernah melupakan investasi yang paling penting bagi Indonesia dan bagi generasi kedepan yaitu investasi untuk memperbaiki gizi anak anak kita,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah yang mengikuti acara ini. Bambang juga menegaskan kembali bahwa komitmen pimpinan, baik di pusat dan daerah, sangatlah penting dalam upaya mencapai target penurunan stunting di 2024 sebesar 14%.
“Di pengalaman di berbagai negara komitmen pimpinan dari tingkat Presiden, Wakil Presiden, gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ini sangat menentukan penurunan dari prevalensi stunting,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom ini, antara lain para gubernur, bupati dan organisasi perangkat daerah dari wilayah prioritas stunting, serta lembaga donor.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
