Empat Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kewajiban versi First Travel
Jakarta – Empat surat kesanggupan untuk menyelesaiakan kewajiban First Travel, diserahkan Bos PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel Andika Surrachman. Surat pernyataan ini diserahkan kepada tim pengurus melalui kuasa hukum First Travel, Deski pada rapat kreditur, Senin (23/10/2017).
Surat itu dinilai komitmen awal bos First Travel menepati janjinya. Selanjutnya, Andika dan Anniesa disebut akan mengadiri rapat kreditur dengan agenda pembahasa proposal perdamain pada 30 Oktober mendatang.
Dari surat yang diterima Bisnis, Andika setidaknya menandatangani empat pernyataan. Pertama, surat pernyataan tentang kerja sama First Travel dengan vendor untuk keberangkataan jamaah.
Andika menuliskan First Travel bertanggung jawab sepenuhnya atas keberangkatan dan kepulangan seluruh jamaah umrah.
“Untuk menunjang hal itu, First Travel bekerja sama dengan vendor. Kami juga memperbaiki hubungan dengan vendor yang pernah kerja sama dengan kami sebelumnya,” katanya dalam surat pernyataan, Senin (23/10/2017).
Kedua, surat pernyataan tentang penambahan modal PT First Anugerah Karya Wisata. Andika mengaku, pihaknya mengupayakan investor dalam masa pemulihan setelah homoligasi. Dia meminta kreditur bersabar menunggu proses hukum yang dijalani oleh direksi First Travel.
Ketiga, surat pernyataan tentang tanggung jawab First Travel atas pemberangkatan dan refund calon jamaah umrah. “First Travel sanggup mengembalikan dana 100% apabila calon jamaah umrah tidak ingin diberangkatkan,” ujar Andika.
Surat terakhir yakni pernyataan pengakuan utang. Andika menyebut telah mengakui dan bertanggung jawab atas seluruh utang yang diajukan kreditur kepada tim pengurus. Total utang First Travel mencapai Rp1 triliun. Rinciannya, utang kepada 59.801 jamaah sebesar Rp934,49 miliar.
Selanjutnya, First Travel memiliki kewajiban kepada pajak sebesar Rp314,83 juta, dan 96 karyawan yang gajinya belum dibayarkan senilai Rp645,32 juta. Tagihan lainnya datang dari 89 mitra agen senilai Rp16,54 miliar dan vendor sebesar Rp49,04 miliar.
Ngumbar Janji
First Anugerah Karya Wisata atau First Travel telah merancang skema pengembalian dana (refund) terhadap calon jamaahnya. Janji ini, sebelumnya tidak tercantum dalam proposal awal.
Skema pengembalian dana ini tertuang dalam proposal perdamaian yang telah direvisi oleh First Travel (debitur).
Kubu First Travel yang diwakili oleh kuasa hukumnya Deski menerangkan debitur akan melakukan refund setelah masa pemulihan (corporate reorganization) berakhir. Debitur meminta waktu selama setahun untuk memulihkan kondisi perseroan.
“First Travel akan melakukan refund dengan cara mencicil selama 24 bulan,” katanya dalam rapat kreditur, Selasa (18/10/2017). Cicilan mulai dilakukan tujuh hari setelah berakhirnya masa pemulihan.
Besaran cicilan pada bulan ke-0 hingga bulan ke-20 sebesar 10% dari tagihan dan dibayarkan prorata. Sementara itu, besaran cicilan dari bulan ke-21 hingga ke-25 yaitu 5%.
Hanya saja, tidak semua calon jamaah menginginkan berangkat umrah di bawah bendera First Travel. Beberapa di antara kreditur memilih uangnya kembali. Kuasa hukum 11.000 kreditur Dwi Librianto mengatakan sejumlah kreditur memilih untuk dikembalikan uangnya dan berangkat dengan agen perjalanan lainnya.
“Calon jamaah ada yang menuntut refund. Tapi masih banyak yang memilih tetap berangkat, persentasenya 70:30,” ujarnya. Dwi mewakili tagihan mencapai Rp240 miliar.
Skema Pemberangkatan Umrah
First Travel juga lebih memperjelas skema pemberangkatan umrah dalam proposal terbarunya. Seperti refund, pemberangkatan umrah juga dilakukan setelah masa pemulihan berakhir.
Debitur telah membagi kreditur calon jemaah umrah menjadi tujuh kategori. Adapun kategori I yakni calon jemaah VIP dengan tagihan di atas Rp30 juta.
Selanjutnya kategori II yaitu calon jemaah reguler dengan tagihan Rp25 juta-Rp30 juta, kategori III yakni calon jemaah upgrade 1 (Rp17,9 juta-Rp24,9 juta), dan kategori IV calon jemaah upgrade 2 (Rp16,8 juta-Rp17,8 juta).
Selain itu, terdapat pula kategori V yakni jemaah promo dengan tagihan Rp14,3 juta-Rp16,7 juta, kategori VI calon jemaah cicilan Rp14,3 juta dan kategori VII calon jemaah down payment.
Semua pemberangkatan akan dilaksanakan 7 hari setelah masa pemulihan selama setahun.
Pemberangkatan ke Tanah Suci akan dilakukan bertahap dan berturut-turut mulai dari calon jemaah kategori I hingga kategori V selama setahun, terhitung sejak masa pemulihan.
Adapun calon jemaah kategori VI dan VII wajib menambah biaya hingga jumlah sama dengan kategori V. Hal ini berdasarkan asas keadilan seluruh jemaah.
Tujuh kategori jemaah itu adalah jemaah yang belum berangkat hingga 2017. Selanjutnya, jemaah yang dijadwalkan berangkat 2018 harus menunggu setelah jemaah hingga 2017 berangkat seluruhnya.
Seperti diketahu, jumlah kreditur calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan sebanyak 59.801 orang. Total tagihan jemaah sebesar Rp934,49 miliar. Selain itu debitur juga memiliki utang kepada vendor, pajak dan agen sehingga total utang mencapai Rp1,002 triliun.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
