Connect with us

Wiranto: Keadaan Masih Terkendali Sampai Sekarang

mudik, lebaran, 2019, aman, lancar
enteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto(Istimewa)

Jakarta, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, keadaan jelang pemilu hingga kini aman. Dirinya menegaskan, isu kerusuhan besar menjelang dan pascapemilu 2019 tidak akan terjadi.

Hal tersebut ia katakan  usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis, (14/3/2019)/

“Saya nyatakan di sini, dari eskalasi yang ada, dari laporan intelijen, saya katakan tidak ada kerusuhan besar atau gerakan ‘people power’. Keadaan masih terkendali dengan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai (aman) nanti pemilu,” kata Wiranto

Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU  Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Asisten Operasi Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, serta perwakilan Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Penentuan Kasus Kejahatan ada di Lembaga Yudikatif

Oleh

Fakta News
Penentuan Kasus Kejahatan ada di Lembaga Yudikatif
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery. Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menjelaskan, Indonesia memiliki aturan ketatanegaraan dan konstitusi. Sebagai negara hukum, yang berhak menentukan kasus termasuk dalam kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Dia menyampaikan secara jelas bahwa keputusan untuk menentukan kasus kejahatan ada di tangan lembaga yudikatif bukan legislatif.

“Perlu saya tegaskan bahwa sebagai negara hukum, yang berhak menentukan sebuah kasus merupakan sebuah kejahatan atau bukan adalah lembaga yudikatif,” kata Herman melalui rilis resminya yang diterima Parlementaria, Sabtu (17/1).

Penjelasan ini menanggapi pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut kasus Semanggi I dan II pada 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI pada Kamis (16/1/2020) lalu yang menjelaskan perkembangan perkara HAM berat.

Untuk mengatasi polemik tersebut, Herman mengusulkan agar Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama dengan Kejaksaan Agung, Komnas HAM dan Kemenkopolhukam. “Untuk menghindari polemik lebih lanjut, saya akan usulkan Komisi III untuk membuat rapat bersama antara Jaksa Agung, Komnas HAM, dan Menkopolhukam untuk membahas kasus ini hingga tuntas,” ungkapnya.

Herman menjelaskan DPR RI sebagai sebagai lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan kasus tersebut. Sebagai lembaga politik, legislatif hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau aparat penegak hukum.

Dia pun mencontohkan, rekomendasi serupa sempat diberikan Komisi III DPR RI kepada Pimpinan DPR RI agar membuka kembali kasus Trisakti Semanggi I dan II, pada 2005 silam. “Jadi, rekomendasi DPR RI itu merupakan keputusan politik bukan merupakan keputusan hukum,” papar Herman.

Hasil penyelidikan, Komnas HAM menyimpulkan dalam kasus Semanggi I, II dan Trisakti telah terjadi praktik Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Crime Against Humanity) yakni praktik pembunuhan, perbuatan tidak berperikemanusiaan yang berlangsung secara sistematik, meluas dan ditujukan pada warga sipil. (eko/es)

Baca Selengkapnya

BERITA

Labuan Bajo Dipersiapkan Sejak Sekarang, Presiden Jokowi: Tahun 2023 Untuk Agenda G-20 dan ASEAN Summit

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin ratas Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/1).

Labuan Bajo – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pekerjaan besar menyelesaikan kendala di Labuan Bajo seperti infrastruktur, lanskap, sampah, serta kekurangan air baku sehingga perlu dipersiapkan dari sekarang agar pada tahun 2023 telah siap digunakan sebagai tempat perhelatan G-20 dan ASEAN Summit.

“Semuanya ini kita siapin dan kita harapkan akhir tahun ini selesai sehingga 2021 itu langsung Kementerian Pariwisata bisa promosi besar-besaran,” ujar Presiden saat menjawab usai Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (20/1).

Soal sampah, Presiden menyampaikan bahwa akan dikirimkan kapal untuk membersihkan dan mulai Februari nanti juga akan bergerak ke bawah laut untuk mengambil sampah. Meskipun belum banyak, menurut Presiden, tetapi harus dimulai. Ia menegaskan bahwa jangan sampai ada sampah di Labuan Bajo ini.

“Yang di darat nanti Kementerian PU akan mempersiapkan incenerator dan juga tempat pembuangan sampah akhirnya, dan juga yang paling penting lagi juga pendidikan masyarakat mengenai budaya sampah,” ujar Kepala Negara.

Destinasi Premium 

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa maksud Labuan Bajo sebagai destinasi premium adalah adanya diferensiasi dengan tempat-tempat yang lain.

“Kita harapkan di sini belanjanya lebih besar, stay-nya lebih, tinggalnya lebih lama. Kita harapkan itu. Jadi artinya bukan jumlah turisnya tetapi spending-nya, belanjanya yang lebih banyak. Kira-kira itu,” tambah Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden juga berharap nanti awal tahun ini bandara terminalnya diperlebar dan diperbaiki serta runway-nya juga diperpanjang.

“Saya kira nanti akan, ini akhir tahun nanti itu semuanya selesai insyaallah, tinggal masuk ke promosi. Artinya step-step itu kita lakukan, memperbaiki produk secara total kemudian nanti baru masuk ke promosi,” ujar Presiden.

Mengenai air bersih, Presiden menyampaikan akan ditambah 100 mililiter per detik dan sedang disiapkan juga oleh Kementerian PUPR.

“Ini semuanya dilihat secara detail. Kita ke sini melihat secara detail lagi, termasuk landscaping. Nanti lanskap di Pulau maupun lanskap yang ada di daratan di sini semuanya akan ditanami flamboyan, tabebuya, dan bougenvil,” tambah Presiden.

Untuk mengatasi masalah kawasan yang gundul, Presiden mengaku telah memerintahkan Menteri Kehutanan untuk membuat nursery di sini, yang bisa memproduksi 5 juta sampai 7 juta bibit pohon.

“Nanti setiap tahun menanam segitu terus, rutin. Sudah, saya tadi sudah detail sekali. Saya kira sudah, pembicaraan kita sudah teknis dan sangat detail sekali sehingga semuanya yang kira-kira kita ragu semuanya sudah kita tutup,” pungkas Presiden di akhir wawancara.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Panitia Natal DPR-MPR-DPD Gelar Audiensi dengan Tokoh Nasrani

Oleh

Fakta News
Panitia Natal DPR-MPR-DPD Gelar Audiensi dengan Tokoh Nasrani
Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends. Foto: DPR RI

Jakarta – Penyelenggaraan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 MPR RIDPR RIDPD RI akan berlangsung pada tanggal 29 Januari 2020 mendatang di Kompleks Parlemen. Untuk itu, dalam rangka persiapan acara tersebut, Panitia Natal yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends melakukan audiensi dengan sejumlah tokoh agama umat Nasrani, Jumat (17/1/2020). Adapun, kunjungan diawali dengan audiensi dengan Gembala Sidang Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron Pendeta Jacob Nahuway.

Kemudian, dilanjutkan pertemuan dengan Ketua dan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Turut hadir dalam acara pertemuan tersebut yaitu Anggota DPR RI Marinus Gea (F-PDI Perjuangan), Anggota DPR RI Willy Midel Yoseph (F-PDI Perjuangan) dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Yohannes O.I Tahapari.

“Kita melakukan audiensi kepada pihak-pihak yang selama ini memang mendukung penuh setiap penyelenggaraan Natal dan Tahun Baru. Tiap tahunnya, bergiliran dari yang menyampaikan kesan dan pesan Natal, yang menyampaikan khotbah dan doa syafa’at. Untuk tahun ini, yang menyampaikan khotbah dan renungan itu dari GBI Mawar Saron Pendeta Jacob Nahuway, kemudian KWI yang menyampaikan doa syafaat dan PGI menyampaikan kesan dan pesan Natal,” ujar Mercy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Mercy mengungkapkan, berdasarkan hasil audiensi sebelumnya dengan Ketua DPR RI, Ketua MPR RI dan Ketua DPD RI disepakati untuk menjadikan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ini sebagai perayaan kebangsaan. Dengan tujuan, sambung Mercy, yakni merekatkan kembali persatuan antar warga negara Indonesia yang sempat terkoyak akibat tahun politik 2019 belum lama ini.

“Buat kami, perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 ini adalah momentum untuk kita cooling down dari suasana tahun politik 2019. Momen untuk kita kembali berada dalam suasana persaudaraan sejati untuk bisa membangun Indonesia Maju,” tandas legislator dapil Maluku itu sembari mengungkapkan pihaknya akan mengundang seluruh kalangan dari semua unsur latar belakang agama, seperti perwakilan agama Muslim, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu serta berbagai latar belakang suku dan keragaman lainnya dengan jumlah 2.000 undangan.

“Pesan persaudaraan, persahabatan dan persatuan Indonesia yang diusung sebagai tema besar perayaan Natal di Parlemen ini diharapkan membawa suasana segar diawal tahun 2020 untuk meningkatkan kerja sama seluruh pihak. Mari kita bersatu padu lagi dibawah tema besar kita ‘Bersahabat Dengan Semua Orang’. Semoga, dengan persaudaraan sejati ini bisa membawa Indonesia menjadi lebih maju,” pungkas Mercy. (pun/sf)

Baca Selengkapnya