Connect with us

WHO: Penanganan Covid-19 di Eropa Kini Dinilai Lebih Siap, Tak Perlu Lagi Lockdown

Kopenhagen – Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan, Eropa tak perlu lockdown lagi untuk menangani virus corona. Alasannya, karena pemerintah sekarang lebih siap dan sudah mendapat pemahaman tentang cara melawannya sejak beberapa bulan terakhir.

“Dengan aturan-aturan dasar nasional dan tambahan yang ditujukan, kami berada dalam posisi yang jauh lebih baik sekarang untuk membasmi penyebaran virus ini secara lokal,” kata kepala cabang WHO di Eropa Hans Kluge, dikutip dari AFP Kamis (20/8/2020).

“Kami bisa menangani virus dan menjaga perekonomian tetap berjalan dan sistem pendidikan tetap beroperasi,” tambahnya.

Eropa telah mengalami peningkatan yang stabil dalam jumlah kasus selama dua bulan terakhir, ujarnya.

Pada minggu pertama Agustus ada tambahan 40.000 lebih banyak kasus yang dilaporkan, dibandingkan pada Juni ketika kasus berada di titik terendah.

“Tapi kami tidak berada di bulan Februari, kami dapat mengelola virus secara berbeda sekarang dari yang kami lakukan saat Covid-19 pertama kali muncul,” ucap Kluge.

Selain mengingatkan tentang kebersihan tangan, social distancing, dan pengujian serta pelacakan nasional, WHO juga menyarankan aturan tambahan diterapkan jika ada klaster corona yang muncul. Rata-rata 26.000 kasus baru virus corona dilaporkan setiap hari di Eropa, menurut WHO.

Anak-anak muda yang cenderung mengalami gejala lebih ringan dan tingkat kematiannya lebih rendah, berada di balik peningkatan kasus ini. Namun Kluge juga menekankan urgensi membuka kembali sekolah dengan kondisi negara berangsur normal, karena akan ada efek negatif dari penutupan sekolah terhadap anak-anak.

WHO cabang Eropa yang mencakup 55 negara, telah melaporkan hampir 4 juta kasus Covid-19 yang dikonfirmasi dan 215.000 kematian terkait virus, menurut induk kesehatan Benua Biru tersebut.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah dan KPU Sepakat Pemilu 2024 Diadakan pada 14 Februari

Oleh

Fakta News
verifikasi kpu

Jakarta – Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sepakat tanggal Pemilu 2024 akan digelar pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

“Hari pemungutan suara direncanakan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jadi 14 Februari ini Rabu, dan Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun,” kata Ketua KPU Ilham Saputra dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Januari 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah sepakat pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 digelar pada 14 Februari.

Tito mengatakan jika Pemilu diselenggarakan pada Februari, akan ada jarak waktu yang cukup menuju Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November.

“Kami kira dari pemerintah sepakat 14 Februari, sehingga akan memberikan ruang dengan adanya pemilu dan pilkada serentak yang menurut UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kita selenggarakan bulan November,” kata Tito.

Sebelum rapat digelar, Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menegaskan, DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu berupaya mencapai kesepakatan soal tahapan dan jadwal Pemilu 2024 pada hari ini.

Menurutnya, jadwal pemilu penting untuk segera ditetapkan agar persiapan menuju Pemilu 2024 dapat segera dilakukan dengan matang.

“Semoga di dalam raker Komisi II dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu hari ini, dapat ditetapkan tahapan dan jadwal Pemilu 2024, termasuk tanggal pemungutan suara Pemilu 2024,” kata Luqman. []

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Berikan Tambahan Modal bagi Pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Foto: BPMI Setpres

Muara Enim – Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan tunai bagi para pedagang di Pasar Baru Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Bantuan sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut diberikan untuk menambah modal para pedagang yang terdampak pandemi Covid-19.

Santi, salah satu pedagang yang menerima bantuan tersebut, mengaku sangat terbantu dengan adanya suntikan modal tersebut. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 telah menyulitkan dirinya dan teman-teman pedagang lainnya.

“Ini digunakan buat modal lagi sebab di tengah pandemi Covid ini modal kami sudah tidak ada. Untung ada Pak Jokowi,” ujar Santi.

Saat menghampiri Santi, Presiden Jokowi sempat menanyakan harga-harga sembako di Pasar Baru Tanjung Enim. Tak hanya itu, Presiden juga menyempatkan membeli cabai sebanyak dua kilogram.

“Beli cabai dua kilo, aku dikasih uang Rp200 ribu sama santunan uang Rp1,2 juta. Aku terima kasih sama Pak Jokowi,” imbuhnya.

Fitri, pedagang tempe yang juga mendapatkan bantuan, juga mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Baginya, uang tersebut akan dipakai sebagai tambahan modal usaha.

“Buat Bapak Joko Widodo terima kasih sudah langsung datang ke sini untuk membantu masyarakat untuk menambah modalnya. Terima kasih Bapak sudah turun langsung ke sini. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain terima kasih,” ujar Fitri.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Minta Hilirisasi Batu Bara Jadi DME, Tekan Impor Rp 80 Triliun

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi di Muara Enim
Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan pengurangan impor saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. Menurut Presiden, hilirisasi batu bara menjadi DME akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp 80 triliun.

“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Impornya Rp 80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 sampai Rp 70 triliun,” ujar Presiden dalam sambutannya, mengutip Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

“Pertanyaan saya apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,” kata Presiden.

Proyek hilirasi ini sendiri merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp 7 triliun.

“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Presiden pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

Sebagai contoh, Presiden menyebut bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka berpotensi menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

Presiden Jokowi di Muara Enim

Presiden Jokowi saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” tambahnya.

Untuk itu, Presiden telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.

“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian. []

 

 

Baca Selengkapnya