Connect with us
Parlemen

‘Whistle Blowing System’ Untuk Capai ‘Good Governance’ Ideal

‘Whistle Blowing System’ Untuk Capai ‘Good Governance’ Ideal
Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat menghadiri sosialisasi, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Kamis (30/07/2020). Foto : Arief/Man

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan dibutuhkan pengawasan yang lebih baik untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal, salah satunya melalui whistle blowing system. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Sosialisasi Zona Integritas Whistle Blowing System (WBS), Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Sosialisasi whistle blowing system ini akan terus kita lakukan di semua lini, karena sudah menjadi amanah Pemerintah untuk mencapai good governance dan clean governance. Itu menjadi target kita,” kata Indra usai menghadiri sosialisasi, di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Kamis (30/07/2020).

Lebih lanjut Indra menuturkan, sosialisasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pegawai terkait penerapan whistle blowing system di lingkungan Setjen DPR RI. Dia mengatakan, tidak semua penyalahgunaan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi secara materi maupun non-material, tetapi juga bagaimana meningkatkan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Jadi keuangan itu secara administrasi dikelola secara baik, yaitu apakah efektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu juga menjadi satu pemahaman dan kesadaran buat kita,” terangnya. Kendati demikian, Indra juga memahami penerapan whistle blowing system membutuhkan waktu karena tidak semua pegawai memiliki keberanian untuk menyampaikan laporan jika terjadi dugaan penyimpangan di lingkungan kerjanya.

Karena itu, sebagai bentuk kepedulian Sekretaris Jenderal DPR RI akan menjamin kerahasiaan identitas pelapor atau whistleblower. “Silahkan melaporkan tidak perlu menjelaskan identitas pelapor, cukup dilaporkan objeknya, bukan subjeknya, jadi nanti ke depannya bisa menjadi satu kesadaran bersama untuk saling mengawasi agar memastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan,” tandas Indra.

Whistle blowing system adalah aplikasi yang disediakan Inspektorat Utama Setjen DPR RI bagi pegawai yang memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Setjen DPR RI. Adapun materi pengaduan berupa, antara lain perbuatan yang dilakukan berindikasi korupsi, dimana perbuatan tersebut dilakukan, kapan perbuatan tersebut dilakukan, siapa saja yang terlibat dan perbuatan tersebut, dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Melalui penerapan WBS diharapkan dapat mencapai tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan reformasi birokrasi. (ann/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dukungan Kolektif Masyarakat Kampanye Penggunaan Masker Lawan COVID-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Upaya kolektif penerapan protokol kesehatan dibutuhkan untuk memutus mata rantai penularan virus SARS-CoV-2 di tengah masyarakat. Ini membutuhkan gerakan bersama dan kerja keras pentaheliks, terdiri dari pemerintah, pakar atau akademisi, masyarakat, lembaga usaha dan media massa. Salah satu protokol kesehatan yang terus dikampanyekan yakni penggunaan masker.

Kampanye ini diharapkan dapat dilakukan secara luas oleh setiap individu yang bersama-sama melawan COVID-19. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo merasa gembira atas dukungan penuh seluruh komponen masyarakat untuk melakukan kampanye nasional penggunaan masker. Kampanye ini diharapkan menjadi suatu gerakan untuk mengubah mindset sehingga pada akhirnya perilaku masyarakat berubah. Kampanye penggunaan masker menjadi kampanye awal dan dilakukan pada Agustus ini.

Dukungan penuh itu tercermin dari video conference yang dilakukan Minggu malam (9/8) di mana lebih dari 800 peserta ikut bergabung di ruang digital. Mereka berasal dari berbagai kelompok mulai pimpinan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, direksi perusahaan BUMN dan swasta, TNI, Polri, akademisi, dan praktisi periklanan.

“Saya sangat berterima kasih dan bangga atas pertemuan malam ini. Inilah salah satu kekuatan bangsa ini yaitu gotong royong. Kita harus ingat, dalam menghadapi COVID-19 ini bersatu pun belum tentu kita menang, apalagi kalau kita tidak bisa bersatu,” tegas Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketua Satgas Nasional berharap setelah ini semua pihak mempersiapkan kampanye yang masif, serentak, dan dengan tema yang sama untuk membangun kesadaran masyarakat dan kemudian mau menjalankannya.

“Luar biasa semua pihak sudah siap dan mau melakukan kampanye besar ini bersama-sama,” lanjutnya.

Kampanye perubahan perilaku merupakan bagian dari upaya pengendalian penularan COVID-19. Gerakan ini dilakukan bersamaan dengan upaya penanganan kesehatan dan juga usaha keras yang sedang dilakukan untuk menemukan vaksin untuk COVID-19.

Satgas Penanganan COVID-19 merencanakan komunikasi publik baik melalui televisi, radio, koran, majalah, online, media sosial, dan media luar ruang akan dilakukan melalui kampanye besar mulai Agustus hingga Desember 2020. Agustus ini kampanye dimulai dengan gerakan pakai masker, selanjutnya September dengan gerakan jaga jarak, dan Oktober gerakan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir.

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa mencanangkan kampanye nasional penggunaan masker. Selama ini gerakan pakai masker sudah dilakukan kelompok-kelompok masyarakat dan berhasil membangunkan kesadaran. Kampanye nasional secara serentak diharapkan bisa menggugah seluruh masyarakat untuk mau melaksanakannya.

Penggunaan masker merupakan bagian terpenting dalam upaya menekan penularan COVID-19. Apabila semua orang disiplin untuk melakukannya maka angka penularan bisa ditekan sampai 90 persen.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri Ajak Semua Pihak Lakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mensosialisasi dan melakukan diseminasi secara masif terkait protokol kesehatan melalui lomba desa aman covid-19.

Mendagri juga memberikan arahan perihal lomba desa aman covid-19 mesti mengikuti standarisasi protokol kesehatan, namun tanpa mengurangi kreativitas local wisdom dari masing-masing daerah. Hal tersebut dikatakan pada rapat Koordinasi Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, Jaga Jarak, serta hindari kerumunan untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 melalui Video Conference di SBP Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/08/2020).

“Misalnya penggunaan media wayang di beberapa daerah tertentu atau tokoh-tokoh agama, ulama dan lain-lain. Jadi, kita bergerak all out dalam rangka sosialisasi kepatuhan protokol kesehatan dan perubahan perilaku untuk mengikuti protokol menghindari covid-19,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengakui sosialisasi protokol kesehatan sangat perlu dilakukan lebih all out lagi, lantaran masih banyak warga masyarakat yang masih belum memahami pentingnya disiplin protokol kesehatan melihat tingkat penularan masih terus terjadi.

“Saya masih banyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker. Kemudian cuci tangan juga belum maksimal, jaga jarak masih terjadi, juga kerumunan sosial. Sehingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi,” tuturnya.

Selain itu, Ia juga mengajak agar seluruh kalangan masyarakat bergotongroyong menjadi mesin penggerak melawan covid-19, salah satunya melalui pembagian masker. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya penggunaan masker untuk menekan laju penyebaran covid-19, maka dibutuhkan pembagian dan sosialisasi penggunaan masker tidak hanya dari top-down atau pemerintah.

“Nah oleh karena itu untuk pemakaian masalah masker ini masyarakat ada yang mau menggunakan masker, tetapi mungkin tidak mampu sehingga perlu ada pembagian masker. Ada juga yang mungkin mampu tapi tidak mau karena tidak memahami apa gunanya menggunakan masker,” tuturnya.

Dengan demikian, Mendagri berharap agar langkah-langkah persuasif yang diupayakan dapat dilakukan secara bertahap atau sistematis seperti 2 minggu awal programnya, yaitu memakai masker dan kerumunan sosial, dan 2 minggu selanjutnya ialah program cuci tangan dan jaga jarak. Sehingga, efektifitas program dapat dievaluasi.

“Jadi, 4 protokol pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak, kerumunan sosial ini meskipun sudah kita lakukan dan saya yakin semua daerah sudah melakukan sosialisasi itu, tetapi belum maksimal, sehingga dibagi pertahap-tahapan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Mendagri mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani.

“Turut berdukacita karena salah satu kolega kita Walikota Banjarbaru telah wafat tadi malam pada usia ke 50 tahun di Banjarmasin. Innalillahiwainnailaihirojiun, semoga khusnul khotimah adan Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau dan diberikan tempat terbaik disisinya,” ucapnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Perusahaan Lampu Tenaga Surya AS Relokasi Pabrik dari China ke Jateng

Oleh

Fakta News
Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020)

Semarang – Sebuah perusahaan berteknologi tinggi asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri lampu tenaga surya, PT CDS Asia (Alpan Lighting) bersiap merelokasi perusahaannya dari Tiongkok menuju Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Presiden & CEO Alpan Lighting, Danny Sooferian melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Kantor Gubernur Jateng Senin (10/8/2020). Pada pertemuan itu Danny menyampaikan salah satu alasan memindahkan pabrik ke Jateng.

“Ini karena Pak Gubernur yang memudahkan dan memfasilitasi perusahaan kami untuk bisa berinvestasi di Jawa Tengah. Kami berharap kebijakan ini dilanjutkan karena kami sudah sangat dibantu oleh tim bapak,” katanya.

Danny bercerita, sebelumnya Ia telah melakukan survei ke sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand dan Philipina.

“Dan akhirnya kami memilih Indonesia, terutama di Jawa Tengah. Alasan lebih khusus karena Jateng memiliki kapasitas pekerja yang bagus dan ada dukungan dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Gubernur Ganjar Pranowo mengatakan relokasi perusahaan tersebut merupakan berkah tersendiri di tengah pandemi. Ia pun menyampaikan Pemprov Jateng siap membantu proses relokasi perusahaan termasuk penyediaan tenaga kerja. Ganjar menyebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki sejumlah sekolah-sekolah kejuruan yang bisa disesuaikan dengan permintaan perusahaan.

“Jadi kira-kira tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan bisa memesan pada sekolah kami. Sehingga nanti lulus bisa disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja perusahaan,” tambah Ganjar.

Hal ini pun langsung diapresiasi oleh Danny. Ia mengatakan tidak salah memilih Jawa Tengah yang begitu tanggap dengan kebutuhan perusahaan.

“Kami akan banyak merekrut tenaga-tenaga kerja potensial dan berkualitas di Jateng,” ungkap Danny.

Ganjar menambahkan, pihaknya juga sudah menyampaikan pada Presiden Joko Widodo terkait bagaimana Jateng berkontribusi pada nasional untuk pemulihan saat pandemi. Salah satunya yakni melalui penanaman investasi semacam ini.

Saat ini Jateng tengah menyiapkan beberapa kawasan industri baru. Selain itu, juga terus melakukan komunikasi secara intensif kepada sejumlah negara dan perusahaan terkait rencana investasi di Jawa Tengah.

Seperti diketahui nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan mencapai US$14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Hingga saat ini, Alpan Lighting sudah pada tahap konstruksi dan rencananya akan memulai produksi pada akhir tahun 2020. Nantinya seluruh hasil produksi di Indonesia ditujukan untuk diekspor.

 

(zico)

Baca Selengkapnya