Webinar Alumni ITB, Benarkah Prediksi Joe Biden Jakarta akan Tenggelam?
Jakarta – Masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang menyebut ibu kota Jakarta berpotensi untuk tenggelam 10 tahun lagi.
Pernyataan tersebut disampaikan Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional, AS, Selasa (27/7/2021). Menurut Biden apabila pemanasan global terus terjadi maka bisa berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Karenanya menurut dia tak menutup kemungkinan bisa saja 10 tahun mendatang Jakarta bisa saja tenggelam.
“Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?” kata Biden.
Benarkah Jakarta akan tenggelam seperti prediksi Biden?
Merespons prediksi Biden tersebut, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menyelenggarakan webinar bertajuk “Jakarta Tenggelam, Kupas Tuntas Statement Presiden Amerika, Benarkah Jakarta Akan Tenggelam?”
Webinar ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Agustus 2021, mulai pukul 19.30 WIB. Webinar ini dipandu oleh Latief Siregar, Wakil Pemimpin Redaksi INews, dengan pembuka Basar Simanjuntak, Kepala Lembaga Pengendalian Kebijakan dan Sumber Daya Alumni PP IA-ITB, dan Gembong Primadjaja, Ketua Umum IA-ITB.
Sebagai keynote speaker adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara sebagai pembahas adalah Prof. Deden Rukmana, Professor of Urban and Regional Planning Alabama A&M University, Dr. Heri Andreas, Kepala Laboratorium Geodesi ITB, dan Dr. Hamzah Latief, dosen Oseanografi ITB.
Turut hadir sebagai pembahas dari Pengurus Pusat IA-ITB yakni Aria Mariany, Wakil Kepala Lembaga Riset Kebencanaan PP IA-ITB, Don Adam, Kepala Badan Penanggulangan Bencana PP IA-ITB, Triyani Utaminingsih, Wakil Menteri Lingkungan Hidup IA-ITB, dan Arya Sinulingga, Sekretaris Jenderal PP IA-ITB.
Sebelumnya, kepada sebuah media, Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas mengatakan sebenarnya yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah adanya sejumlah daerah lain yang berpotensi tergenang selain Jakarta.
Menurutnya, di Indonesia setidaknya ada 112 wilayah Kabupaten/Kota yang berpotensi tergenang. Adapun yang paling utama menurutnya adalah wilayah Pekalongan, Demak dan Semarang. “Sebenarnya isunya Jakarta, namun Jakarta tidak lebih berisiko dari Pekalongan, Semarang, dan Demak saat ini,” ujarnya, mengutip Kompas.
Ia mengatakan, wilayah-wilayah itu memiliki laju penurunan yang lebih cepat dan lebih berpotensi memiliki banjir rob jika dibandingkan dari Jakarta. “Kalau dibandingkan, urutannya Pekalongan, Demak baru Semarang,” katanya.
Menurutnya dalam 10 tahun mendatang, Jakarta masih terlihat baik-baik saja karena penurunannya belum begitu terlalu banyak. Namun, jika prediksi tersebut adalah 30 tahun mendatang atau sekitar 2050 maka menurutnya inilah yang harus menjadi perhatian untuk wilayah Jakarta.
Yang perlu menjadi perhatian saat ini justru Pekalongan. “Pekalongan itu mungkin 15 tahun dari sekarang, kelihatannya mengkhawatirkan kalau tidak ada upaya,” katanya lagi.
Sementara itu, melansir dari laman Australia Plus, Rabu, 14 Februari 2018, dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Amerika Serikat (AS) telah menghitung tingkat kenaikan permukaan laut global rata-rata sebesar 3 mm per tahun. Namun juga telah mengalami tambahan kenakan setinggi 0,08 mm per tahun, yang terjadi setiap tahun sejak 1993.
Jika tingkat perubahan ini terus berlanjut, kenaikan permukaan air laut global rata-rata akan meningkat 61 sentimeter antara sekarang hingga tahun 2100. Temuan ini dilaporkan dalam jurnal Prosiding National Academy of Sciences yang terbit Selasa, 13 Februari 2018.
“Data itu pada dasarnya melipatgandakan jumlah yang akan Anda dapatkan, jika Anda hanya memiliki kenaikan permukaan laut setinggi 3 mm setahun tanpa adanya percepatan atau akselerasi,” kata penulis utama penelitian ini, Steven Nerem dari University of Colorado.
Senada dengan Heri Andreas, Satrio Arismunandar, salah seorang alumni ITB, menyebutkan Pantai Utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini karena Pantai Utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang landai. Selain itu, tanah di wilayah ini juga mudah mengalami penurunan ketinggian sehingga air laut akan masuk dengan mudah.
Ia mengatakan garis pantai di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, akan bergeser sejauh 2 km ke dalam akibat kenaikan muka air laut sebesar 80 cm dalam jangka waktu 100 tahun. Belum lagi ditambah fenomena banjir rob yang rutin terjadi di sana.
“Hal serupa mungkin terjadi di Semarang dan Jakarta, mengingat permukaan tanah di wilayah itu juga mudah mengalami penurunan,” katanya.
Studi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga menunjukan ada empat kawasan pesisir penting di sekitar Laut Jawa saat ini kritis akibat pola pembangunan yang salah, yaitu pesisir Kalimantan bagian selatan, Teluk Jakarta, pesisir Semarang, dan Selat Madura.
Sementara itu, menurut LIPI, akibat perubahan iklim, pada 2040 diprediksi semua wilayah di Pantai Utara Jawa mulai dari Banten sampai Surabaya akan menjadi wilayah urban yang berpotensi mengalami defisit ketersediaan air.
Sejauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku sudah melakukan sosialisasi terhadap aturan dan norma terkait dengan perubahan iklim, terutama kepada Pemda di wilayah Pantai Utara Jawa.
Sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim, KKP memperkenalkan bentuk bangunan rumah yang ramah bencana. Rumah panggung dengan ketinggian sekitar satu sampai dua meter. []
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
