Webinar Alumni ITB, Benarkah Prediksi Joe Biden Jakarta akan Tenggelam?
Jakarta – Masyarakat Indonesia baru-baru ini dihebohkan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang menyebut ibu kota Jakarta berpotensi untuk tenggelam 10 tahun lagi.
Pernyataan tersebut disampaikan Biden dalam pidatonya di Kantor Direktur Intelijen Nasional, AS, Selasa (27/7/2021). Menurut Biden apabila pemanasan global terus terjadi maka bisa berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Karenanya menurut dia tak menutup kemungkinan bisa saja 10 tahun mendatang Jakarta bisa saja tenggelam.
“Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa, dalam 10 tahun ke depan, mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena akan tenggelam?” kata Biden.
Benarkah Jakarta akan tenggelam seperti prediksi Biden?
Merespons prediksi Biden tersebut, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) menyelenggarakan webinar bertajuk “Jakarta Tenggelam, Kupas Tuntas Statement Presiden Amerika, Benarkah Jakarta Akan Tenggelam?”
Webinar ini dilaksanakan pada Selasa, 10 Agustus 2021, mulai pukul 19.30 WIB. Webinar ini dipandu oleh Latief Siregar, Wakil Pemimpin Redaksi INews, dengan pembuka Basar Simanjuntak, Kepala Lembaga Pengendalian Kebijakan dan Sumber Daya Alumni PP IA-ITB, dan Gembong Primadjaja, Ketua Umum IA-ITB.
Sebagai keynote speaker adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara sebagai pembahas adalah Prof. Deden Rukmana, Professor of Urban and Regional Planning Alabama A&M University, Dr. Heri Andreas, Kepala Laboratorium Geodesi ITB, dan Dr. Hamzah Latief, dosen Oseanografi ITB.
Turut hadir sebagai pembahas dari Pengurus Pusat IA-ITB yakni Aria Mariany, Wakil Kepala Lembaga Riset Kebencanaan PP IA-ITB, Don Adam, Kepala Badan Penanggulangan Bencana PP IA-ITB, Triyani Utaminingsih, Wakil Menteri Lingkungan Hidup IA-ITB, dan Arya Sinulingga, Sekretaris Jenderal PP IA-ITB.
Sebelumnya, kepada sebuah media, Kepala Laboratorium Geodesi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB Heri Andreas mengatakan sebenarnya yang saat ini perlu menjadi perhatian adalah adanya sejumlah daerah lain yang berpotensi tergenang selain Jakarta.
Menurutnya, di Indonesia setidaknya ada 112 wilayah Kabupaten/Kota yang berpotensi tergenang. Adapun yang paling utama menurutnya adalah wilayah Pekalongan, Demak dan Semarang. “Sebenarnya isunya Jakarta, namun Jakarta tidak lebih berisiko dari Pekalongan, Semarang, dan Demak saat ini,” ujarnya, mengutip Kompas.
Ia mengatakan, wilayah-wilayah itu memiliki laju penurunan yang lebih cepat dan lebih berpotensi memiliki banjir rob jika dibandingkan dari Jakarta. “Kalau dibandingkan, urutannya Pekalongan, Demak baru Semarang,” katanya.
Menurutnya dalam 10 tahun mendatang, Jakarta masih terlihat baik-baik saja karena penurunannya belum begitu terlalu banyak. Namun, jika prediksi tersebut adalah 30 tahun mendatang atau sekitar 2050 maka menurutnya inilah yang harus menjadi perhatian untuk wilayah Jakarta.
Yang perlu menjadi perhatian saat ini justru Pekalongan. “Pekalongan itu mungkin 15 tahun dari sekarang, kelihatannya mengkhawatirkan kalau tidak ada upaya,” katanya lagi.
Sementara itu, melansir dari laman Australia Plus, Rabu, 14 Februari 2018, dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan Amerika Serikat (AS) telah menghitung tingkat kenaikan permukaan laut global rata-rata sebesar 3 mm per tahun. Namun juga telah mengalami tambahan kenakan setinggi 0,08 mm per tahun, yang terjadi setiap tahun sejak 1993.
Jika tingkat perubahan ini terus berlanjut, kenaikan permukaan air laut global rata-rata akan meningkat 61 sentimeter antara sekarang hingga tahun 2100. Temuan ini dilaporkan dalam jurnal Prosiding National Academy of Sciences yang terbit Selasa, 13 Februari 2018.
“Data itu pada dasarnya melipatgandakan jumlah yang akan Anda dapatkan, jika Anda hanya memiliki kenaikan permukaan laut setinggi 3 mm setahun tanpa adanya percepatan atau akselerasi,” kata penulis utama penelitian ini, Steven Nerem dari University of Colorado.
Senada dengan Heri Andreas, Satrio Arismunandar, salah seorang alumni ITB, menyebutkan Pantai Utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini karena Pantai Utara Pulau Jawa merupakan wilayah yang landai. Selain itu, tanah di wilayah ini juga mudah mengalami penurunan ketinggian sehingga air laut akan masuk dengan mudah.
Ia mengatakan garis pantai di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, akan bergeser sejauh 2 km ke dalam akibat kenaikan muka air laut sebesar 80 cm dalam jangka waktu 100 tahun. Belum lagi ditambah fenomena banjir rob yang rutin terjadi di sana.
“Hal serupa mungkin terjadi di Semarang dan Jakarta, mengingat permukaan tanah di wilayah itu juga mudah mengalami penurunan,” katanya.
Studi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga menunjukan ada empat kawasan pesisir penting di sekitar Laut Jawa saat ini kritis akibat pola pembangunan yang salah, yaitu pesisir Kalimantan bagian selatan, Teluk Jakarta, pesisir Semarang, dan Selat Madura.
Sementara itu, menurut LIPI, akibat perubahan iklim, pada 2040 diprediksi semua wilayah di Pantai Utara Jawa mulai dari Banten sampai Surabaya akan menjadi wilayah urban yang berpotensi mengalami defisit ketersediaan air.
Sejauh ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengaku sudah melakukan sosialisasi terhadap aturan dan norma terkait dengan perubahan iklim, terutama kepada Pemda di wilayah Pantai Utara Jawa.
Sebagai bentuk adaptasi perubahan iklim, KKP memperkenalkan bentuk bangunan rumah yang ramah bencana. Rumah panggung dengan ketinggian sekitar satu sampai dua meter. []
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
