Connect with us

Waspada Kenaikan Kasus, Satgas Covid-19: Kebijakan Gas dan Rem Jelang Libur Nataru 2022 Dilakukan Secara Hati-Hati

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito

Jakarta – Menyambut periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 mendatang, pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh lapisan masyarakat perlu belajar kembali dari pengalaman penanganan COVID-19 di Indonesia tahun 2020. Karena, dampak yang ditimbulkan dari periode Natal dan Tahun Baru 2021, berujung terjadinya lonjakan pertama (first wave) di Indonesia.

Untuk itu menuju periode Natal dan Tahun Baru mendatang, pemda harus mulai mempersiapkan kebijakan didasarkan pada situasi masing-masing daerah.

“Seperti kebijakan relaksasi dapat dilakukan hingga 50% kapasitas. Namun harus mewaspadai potensi kenaikan kasus akibat periode libur,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (14/10/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kemudian dilakukan Pemda melakukan pengawasan hingga tingkat terkecil melalui Satgas atau posko desa/kelurahan maupun Satgas fasilitas umum. Pemerintah daerah juga harus segera menyiapkan skenario pembatasan begitu terlihat tren kenaikan yang signifikan.

Pemda dan masyarakat juga perlu belajar kembali, serta efek yang ditimbulkan dari setiap kebijakan gas dan rem yang pernah diterapkan selama ini. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diikuti PPKM Level 1 – 4 yang berhasil mengatasi lonjakan kedua pada Juli 2021.

“Pembelajaran ini harus dijadikan pegangan utama pada periode Natal dan tahun baru yang berpotensi meningkatkan kembali kasus COVID-19,” tegas Wiku.

Ia menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan bersifat gas dan rem, sejak Maret 2020 lalu. Kebijakan disesuaikan perkembangan situasi daerah dengan memperhatikan aspek kesehatan dan ekonomi dan terus diperbaharui agar semakin komprehensif dan tepat sasaran.

“Kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian. Aplikasi indikator-indikator kesehatan tingkat nasional maupun tingkat kabupaten/kota menjadi landasan keputusan gas dan rem pembukaan aktivitas sosial-ekonomi,” jelasnya.

Berikut merupakan efek dari setiap kebijakan yang diterapkan terhadap perkembangan kasus:

PSBB

Kebijakan pertama terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. PSBB pertama diterapkan selama 8 minggu. Saat itu, mayoritas aktivitas masyarakat ditiadakan kecuali perkantoran sektor esensial dan transportasi yang dibatasi kapasitasnya. Efeknya, kasus tetap meningkat namun rata-rata hanya bertambah 1600 kasus perbulan.

PSBB Transisi

Memasuki Juni 2020, pemerintah merelaksasi dengan kebijakan PSBB transisi. Sekolah tatap muka masih ditiadakan, namun perkantoran, tempat umum, rumah ibadah dan kegiatan sosial mulai dibuka dengan kapasitas 50%. Masyarakat saat itu mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru. Namun, kasus meningkat 216% dengan rata-rata kenaikan 6.000 kasus per bulan.

Mengatasinya pemerintah kembali menerapkan PSBB selama 4 minggu dan berhasil menurunkan kasus sebesar 8% atau turun 1.421 kasus dalam 1 bulan. Penurunan ini diikuti PSBB transisi selama 14 minggu dengan kegiatan masyarakat maksimal kapasitas 50%. Sayangnya, pelonggaran ini bertepatan periode libur Nataru 2021 sehingga kasus meningkat signifikan hingga 122% atau rata-rata naik 10.000 kasus perbulan.

“Kenaikan ini menandakan first wave atau Puncak kasus pertama di Indonesia,” lanjutnya.

PPKM

Kebijakan ini dikeluarkan setelah mengevaluasi PSBB dan PSBB transisi. Karena nyatanya tidak dapat menekan kasus secara konsisten dalam waktu yang panjang. PPKM awalnya dikhususkan di Pulau Jawa – Bali ssbagai penyumbang kasus terbanyak secara nasional.

Periode ini, untuk sekolah tatap muka, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat ditutup. Namun perkantoran diperbolehkan work from home (WFH) dengan kapasitas 75%, restoran 25%, dan tempat ibadah 50%. Pembatasan yang lebih ketat ini berhasil menekan kasus sehingga kenaikannya hanya sebesar 5% dari yang kenaikan kasus sebelumnya 122%.

PPKM Mikro

Keberhasilan PPKM mendorong pemerintah memperluas penerapannya di seluruh wilayah di Indonesia pada level yang lebih mikro melalui kebijakan PPKM Mikro. Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat RT RW dan didorong dengan pengawasan melalui Satgas posko tingkat desa atau kelurahan.

Pada periode ini aktivitas masyarakat dibuka dengan kapasitas 50%. Kebijakan ini berhasil menurunkan kasus hingga 134 persen selama 14 minggu. Namun sayangnya, paska Idul Fitri kasus kembali meningkat hingga 374% hanya dalam waktu 6 minggu.

PPKM Darurat dan PPKM Level 1 – 4

Paska kenaikan kasus yang sangat signifikan dan menjadi lonjakan kedua, pemerintah memperketat lagi aktivitas masyarakat melalui kebijakan PPKM Darurat yang diikuti dengan ppkm level 4 selama 4 minggu. Pada periode ini Seluruh aktivitas masyarakat ditiadakan dan diberlakukan pengawasan yang ketat pada mobilitas penduduk.

Hasilnya dalam 4 minggu kasus sempat meningkat 104 persen, namun dapat segera ditekan hingga turun 22%. PPKM dengan level 1 – 4 yang dilanjutkan menyesuaikan situasi dan kesiapan masing-masing daerah hingga tingkat kabupaten/kota. Implementasi selama 10 minggu ini berhasil menurunkan kasus sebesar 97% dari puncak kedua.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi

Oleh

Fakta News
Komisi VIII Sarankan Kemensos Bentuk Divisi Khusus Guna Awasi Lembaga Filantropi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka. Foto: DPR RI

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, ada 176 temuan diduga menyelewengkan dana serupa Aksi Cepat Tanggap (ACT). Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam bentuk dokumen. PPATK juga menyerahkan dokumen terkait kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka pun meminta Kementerian Sosial membangun sistem pengawasan baru terhadap lembaga filantropi. Sebab kata Diah, sistem yang ada saat ini sudah harus dievaluasi. Pasalnya, lanjut Diah, masalah serupa ACT sudah terjadi sebelum Mensos Risma menjabat, sudah sejak 10 tahun lalu.

“Untuk itu harusnya ada membangun mekanisme audit dan ada sanksi kalau misal ditemukan persoalan. Lembaga ini harus dibangun sistem monitoring,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu kepada wartawan, baru-baru ini.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Yusro, menyebut kasus ACT seperti fenomena gunung es. “Sejak awal,  kami mengatakan, kasus ACT seperti gunung es. Di mana kelihatan besar, namun sebetulnya ada begitu banyak yang tak terungkap,” kata Nurhuda.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, langkah Kemensos yang menggandeng PPATK untuk mengawasi lembaga filantropi sudah tepat. Menurut Nurhuda, seharusnya Kemensos bukan sekadar memberi izin, tapi harus punya kewenangan melakukan pengecekan.

“Harus ada kerja sama dengan pihak lainnya. Kemitraan dengan PPATK menjadi bagian penting untuk dilakukan karena harus dicek, apakah Kemensos menjadi lembaga yang cukup pemberi izin tanpa punya kewenangan menyelidiki detail? Kalau mereka nggak punya kewenangan kan menjadi lambat,” katanya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh

Oleh

Fakta News
Komisi VI Soroti Peran BUMN dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Aceh
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan, terdapat hal yang korelatif, antara peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap regional development Provinsi Aceh. Mengingat di dalamnya terdapat aspek pemberdayaan sumber daya alam (SDA) oleh BUMN yang harus terkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Hal itu diungkapkan Aria Bima usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Eselon I Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Gas, Direksi PT Perta Arun Gas, Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk, Direksi PT Pertamina Hulu Rokan, serta Direksi PT PLN (Persero), di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/8/2022).

“Ada hal yang korelatif, terhadap regional development yang tentunya aspek pemberdayaan SDA itu harus korelatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, dan di sini peran BUMN yang melibatkan juga sektor privat UKM dan tentunya berbagai stakeholder yang ada, terutama bagaimana senyawa dengan renstra (rencana stragetis) dari pemerintah daerah baik untuk provinsi maupun tingkat kabupaten/kota di wilayah Aceh,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli mengatakan, Pertamina sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI diharapkan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara baik, agar nilai investasi di Aceh juga dapat semakin berkembang. Legislator dapil Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) I itu pun meminta agar peran BUMN dapat lebih aktual, faktual dan terjalin komunikasi yang produktif untuk Aceh.

“BUMN sebagai mitra kerja Komisi VI, wabil khusus Pertamina kita ingin menyampaikan bahwa ada wilayah kerja Pertamina yang sekarang semenjak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh) bahwa wilayah kerja Pertamina itu sudah masuk kepada wilayah regulator daripada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Nah kenapa ini penting, menurut saya adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada, sumber daya alam yang ada itu bisa terkelola secara baik. Kita ingin nilai investasi juga semakin berkembang untuk Aceh,” tandas Rafli.

Sementara Anggota Komisi VI DPR RI Muslim menyoroti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEKAL). Muslim meminta, komitmen Pertamina dalam menyelesaikan proyek KEK Arun tersebut, meskipun saat ini Pertamina menunjukkan komitmennya dengan menunjuk PT Perta Arun Gas (PAG) sebagai pelaksana persiapan KEK Arun. Namun, dirinya berharap komitmen ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Aceh, khususnya kesempatan kerja bagi pengembangan industri yang diharapkan lebih maksimal.

“(Progres pembangunan) KEK Arun ini masih mandek-mandek, biarpun hari ini kelihatan Pertamina sudah commit dengan menunjuk PAG sebagai pelaksana persiapan KEK ARUN, tentu kita harapkan komitmen ini harus betul-betul ke sana. Sehingga dampak secara langsung buat masyarakat dan khususnya pemerintahan Aceh dirasakan betul, termasuk bagaimana bagi hasilnya, peluang kesempatan kerjanya, (dan) pengembangan industri tentu kita akan bisa maksimum,” ungkap legislator dapil NAD II itu.

Turut hadir dalam sejumlah Anggota Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Aceh, di antaranya Adisatrya Suryo Sulistio, Rieke Diah Pitaloka, Sonny T. Danaparamita, dan Evita Nursanty dari F-PDI Perjuangan, Singgih Januratmoko dan Budhy Setiawan dari F-Golkar, Nyat Kadir, Zuristyo Firmadata dan Rudi Hartono Bangun dari F-Nas Dem), Tommy Kurniawan dan Acep Adang Ruhiat (F-PKB), Mahfudz Abdurrahman (F-PKS), Intan Fauzi (F-PAN), dan Achmad Baidowi (F- PPP).

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 9 Agustus 2022. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan kunjungan kerja pada Selasa, 9 Agustus 2022. Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Presiden akan melanjutkan perjalanan dengan menumpangi helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Mempawah. Presiden diagendakan untuk meresmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kabupaten Mempawah.

Selanjutnya Kepala Negara akan menuju Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat dan pedagang.

Setelah itu, Presiden akan kembali terbang menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Pada siang harinya, Presiden direncanakan untuk meresmikan tower A dan B RSUD dr. Soedarso, Kota Pontianak. Selesai acara tersebut, Presiden dan Ibu Iriana akan langsung kembali menuju Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi Kalimantan Barat yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Marsdya TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya